Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.

Pedagang pasar menolak terkait rencana pemerintah menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Kebijakan kemasan rokok polos itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan pasal-pasal tersebut dapat menekan keberlangsungan hidup pedagang pasar. Untuk itu, dia meminta kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan beberapa hal. Pertama, revisi PP kesehatan yang memuat larangan berjualan produk tembakau dengan radius 200 meter.

"Poin penting yang dilakukan pemerintah baru. Satu, kita minta revisi PP kesehatan," kata Suhendro dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Kemudian dia meminta Prabowo untuk menghapus aturan rokok kemasan polos. Ketiga, dia menekankan paling penting adalah untuk memperbanyak edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dengan begitu, banyak generasi muda yang peduli tentang rokok memiliki kaitan dengan kesehatan.

"Ini yang paling penting dilakukan memperbanyak edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga generasi muda berpikir rokok berkaitan dengan kesehatan. Kita siap menjadi tempat media promosi lewat spanduk, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan edukasi juga dapat dilakukan dari keluarga dan pendidikan. Di keluarga, dia menilai edukasi bisa dilakukan sedini mungkin. Ini lah yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, Kemenkes mempunyai banyak cara agar menekan prevalensi rokok pada anak-anak.

"Jadi saya pikir ini yang penting, Kemenkes punya banyak cara gandeng universitas segala macem itu bisa digunakan. Hal-hal itu yang harus diperbaiki, diperkuat. Bukannya hal-hal lain-lain," jelasnya.

Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek mendapatkan banyak pertentangan, salah satunya datang dari pengusaha rokok dan pedagang pasar. Rencana tersebut masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menilai kebijakan yang mengatur terkait kemasan polos sangat eksesif. Sebab, semua desain produk tembakau dibuat seragam atau sama.

"Di mana di situ ada satu pasal yang mengatur akan mengatur mengenai desain dan tulisan. Tetapi tidak menyebut oleh siapa yang akan mengatur. Tiba-tiba muncullah di bulan akhir Agustus itu rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang kami nilai sangat eksesif sekali. Di mana disitu akan diatur mengenai desain kemasan semua dibuat seragam. Nanti kalau saya bilang polos dibilang nggak polos karena masih ada tulisannya masing-masing brand tapi dibuat seragam," kata Henry dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dia pun menyebut beberapa hal di RPMK dinilai kurang tepat. Bahkan aturan tersebut dapat memicu kontroversi-kontroversi. Dengan begitu, dia menilai industri hasil tembakau akan dibuat menjadi sunset industry.

"Dan ujung-ujung kan secara perlahan industri ini akan habis. Di beberapa pasal ini menyebutkan bahwa penjualan 200 meter dari tempat pendidikan dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang mengatur iklan-iklan di media elektronik maupun media non-elektronik. Dan memang seakan-akan industri ini dipojokkan untuk menjadi stigma industri yang paling berbahaya," terangnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Benny Wachjudi mengatakan aturan berjualan rokok kemasan polos dapat membahayakan kelangsungan usaha. Menurutnya, aturan tersebut menyebabkan pengusaha tidak bisa bersaing dengan sehat lantaran semua kemasannya sama.

"Hal ini membahayakan bagi kelangsungan usaha, karena tidak bisa bersaing memperlihatkan keunggulan dari segi brand yang sudah bangun puluhan tahun, ini sama aja kayak rokok-rokok lain, termasuk rokok ilegal," kata Benny.

Kemudian dia menilai aturan tersebut dapat merugikan industri rokok. Saat ada larangan iklan yang menunjukan terang-terangan, pihaknya masih bisa mengakali dengan logo brand. Apabila logo juga tidak diperbolehkan, hal ini dapat merugikan pihaknya..

"Kalau iklan tidak boleh menunjukkan rokok, dilarang ketat, tapi masih boleh pakai logo. Nanti nggak ada lagi, terus terang memberikan kerugian kepada kami dan keuntungan rokok ilegal. Kami sangat mengharapkan tidak terjadi rokok kemasan ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro mengatakan PP 28/2024 sangat membebani pihaknya lantaran tidak berpihak pada ekonomi rakyat. Dia pun menyoroti aturan larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter tidak mempunyai alasan yang jelas.

Dia menyebut larangan berjualan dengan radius 200 meter dapat mengancam keberlangsungan hidup pedagang pasar. Apalagi rokok berkontribusi pada produk fast moving.

"Pp 28/2024 terus terang sangat membebani usaha anggota Aparsi karena tidak pro ekonomi kerakyatan. Poin penolakan 200 meter tidak bisa diterapkan karena dasarnya tidak jelas pertama. Kedua karena gimana pengawasannya. Artinya 200 meter ini nggak bisa," kata Suhendro.

Kemudian pihaknya juga menolak rokok kemasan polos. Dia menilai apabila peraturan tersebut diterapkan akan sulit membedakan antara rokok legal dan rokok ilegal. Selain itu, dengan kemasan rokok polos ini dapat meresahkan konsumen loyal.

"Kemasan polos ini rokok legal dan ilegal jadi sulit membedakan. Kedua, harga jual yang dijual ini dapat meresahkan konsumen loyal. Dua hal ini kami tolak," tegasnya.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023.

Petani khawatir aturan itu akan menggerus pendapatan petani tembakau. Mengingat, aturan pengamanan produk tembakau itu dikhawatirkan mengurangi hasil dari pertanian tembakau itu sendiri sebagai penghasilan utama petani.

"Kami tegas menolak karena berdampak pada mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Kami memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami dari pulau terujung di Indonesia," ujarnya Ketua DPD APTI Aceh Tengah, Hasiun dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/9/2024).

Salah satu upaya penolakan yang dilakukan adalah ikut menyampaikan masukan melalui laman https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=usulan-tertulis milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Suara penolakan disampaikan dari berbagai sentra-sentra tembakau di Indonesia salah satunya adalah dari petani tembakau Aceh.

Hasiun mengatakan, para petani tembakau di Aceh selama ini tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam pembuatan regulasi yang berdampak pada mereka. Untuk itu, para petani tembakau di Aceh menolak secara tegas pengaturan pasal-pasal pertembakauan di PP 28/2024 yang telah disahkan Juli lalu dan RPMK yang saat ini sedang didorong Kemenkes untuk segera disahkan bulan ini.

"Peraturan yang dibuat tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, makanya ketika aturannya muncul, justru tidak sinkron," sebutnya.

Padahal bagi masyarakat Aceh menanam tembakau telah dilakukan secara turun temurun. Menurutnya hampir seluruh masyarakat di Aceh memiliki kemampuan dalam mengolah tanaman tembakau. Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau. Tembakau Aceh terkenal dengan keunikan cita rasanya yang mencakup 25 dari 75 jenis tembakau di dunia.

Senada dengan Hasiun, Ketua DPC APTI Pemakesan, Samukrah menuturkan bersama perwakilan petani di 13 kecamatan, mereka beramai-ramai telah berpartisipasi memberikan suara penolakan atas RPMK di website Partisipasi Sehat.

"Sudah sangat jelas pasal-pasal pertembakauan di PP No 28 tahun 2024 dan penyusunan RPMK mengancam dan mematikan Industri Hasil Tembakau khususnya di Madura. Madura merupakan sentra terbesar untuk perkebunan tembakau. Kami terdzolimi dengan pasal-pasal Pertembakauan di PP dan RPMK yang mau menghilangkan mata pencaharian kami," seru Samukrah.

Ia meminta agar Kemenkes dapat melaksanakan ulang public hearing dengan melibatkan keterwakilan petani tembakau yang berimbang dalam pembahasan aturan terkait pasal-pasal pertembakauan.

"Kemenkes harus memberikan solusi kepada petani tembakau agar kami tak kehilangan mata pencaharian," tambahnya.

Perwakilan petani tembakau dari DPD APTI Jabar, Undang Herman, juga turut memberikan masukan terkait penyusunan RPMK secara daring. Ia mempertanyakan, pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 masih polemik, namun mengapa Kemenkes terkesan tancap gas merampungkan RPMK.

"Merujuk kajian proses penyusunan PP No 28 Tahun 2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang-Undang. Maka, saat ini, dalam penyusunan RPMK, semua masukan petani harus didengarkan, dipertimbangkan, dan diakomodir," kata Undang.

Dia mengungkapkan pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 akan mematikan industri tembakau. Seperti pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terlampau ketat dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai pertanian tembakau dan industrinya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing. Sekarang, mengapa masih didorong juga dalam RPMK untuk dilaksanakan. Negara mau mematikan jutaan petani?" katanya.

Simak Video: Temui Petani Tembakau di Temanggung, Gibran Dicurhati Masalah Pupuk

[Gambas:Video 20detik]

Susu ikan menjadi topik hangat di tengah masyarakat karena disebut menjadi alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ternyata, susu ikan telah diproduksi sejak tahun 2023 oleh PT Berikan Bahari Indonesia.

Susu ikan merupakan salah satu produk turunan dari hidrolisat protein ikan (HPI). Susu ikan bukanlah susu yang diperah dari ikan, melainkan ikan segar yang telah digiling dengan teknologi hidrolisat sehingga berbentuk bubuk.

Pada kesempatan ini, detikcom berkesempatan mengunjungi pabrik susu ikan yang terletak di Indramayu. Plan Manager Berikan Bahari, Fatih mengatakan pengolahan HPI bermula dari pengumpulan ikan-ikan segar yang didapatkan dari nelayan. Dia bilang ikan-ikan ini merupakan ikan yang bernilai ekonomis rendah, seperti ikan petek.

"Tahap pertamanya, pengumpulan ikan dari nelayan, jeroan ikannya dipisah. Setelah itu ditimbang," kata Fatih kepada awak media di Pabrik Pengolahan Susu Ikan, Indramayu, Rabu (16/9/2024).

Usai dibersihkan, ikan digiling hingga menjadi bubur-bubur ikan. Setelah itu dimasukkan ke mesin hidrolisat. Fatih bilang mesin inilah yang memisahkan protein ikan dari tulangnya. Prosesnya hanya membutuhkan waktu dua-tiga jam.

Usai melalui proses di mesin hidrolisat, bubur ikan akan menjadi cairan yang mengandung protein. Cairan ini akan masuk ke mesin bernama feed tank spray dryer agar berubah menjadi bubuk yang telah mengandung protein.

Pabrik Susu Ikan Foto: Retno Ayuningrum/detikcom

Fatih menyebut dalam satu bulan, satu pabrik HPI dapat menghasilkan 30 ton bubuk. Bubuk inilah yang dapat digunakan untuk berbagai macam produk makanan dan minuman, seperti susu ikan, kue, cilok ikan, hingga donat ikan.

"Dari 30 ton powder (bubuk) itu jadi 90 ton ikan. Dimasukkan per satu ton ikan, dapat 30% bubuk powder," jelasnya.

Kemudian bubuk HPI tersebut dikirim dan diolah menjadi susu kemasan di pabrik pengolahan susu ikan yang terletak di Bekasi. Di sana bubuk HPI dicampur bersama dengan bahan-bahan lainnya, seperti gula, perasa, hingga creamer.

Chief Research and Development, Quality Control, Quality Assurance Berikan Protein Iwa Sudarmawan mengatakan susu ikan membutuhkan tambahan perisa untuk menyamarkan bau amis ikan. Tidak hanya di akhir produk saja, pihaknya juga tengah berupaya menyamarkan bau amis pada saat proses hidrolisat-nya, di mana itu dibuat langsung dari daging ikan segar.

"Karena memang salah satu fungsi perisa itu untuk meng-cover (menutupi) dari bau amisnya itu," ujar Iwa saat ditemui di PT Berikan Bahari Indonesia, Bekasi.

Kemudian dia menjelaskan komposisi dari susu ikan terdiri dari 40% bubuk hidrolisat protein ikan (HPI), gula putih, perisa krim, ekstrak stroberi atau cokelat, dan pewarna karmoisin CI 14720.

Lebih lanjut, komposisi untuk susu ikan varian coklat dan stroberi sedikit berbeda. Untuk rasa coklat, Iwa menyebut pihaknya menggunakan coklat bubuk asli sebagai perasanya dan pemanisnya dari gula pasir. Sementara untuk varian stroberi, rasanya berasal dari perisa stroberi, dan pemanisnya berasal dari pemanis alami stevia.

Adapun komposisi gula dalam satu penyajian sekitar 8 gram. Takaran ini 50% lebih rendah dibandingkan susu-susu kemasan yang beredar.

"Komposisi gulanya sekitar 8 gram. Sebenarnya sih lumayan hampir setengahnya lebih dibandingkan dengan susu yang beredar saat ini, di mana susu beredar saat ini, kalau kita lihat di box susu, itu rata-rata sekali sajian, di kisaran 18-20 gram per sajian. Nah, kita sekarang ada di 8 gram. Sesuai dengan permintaan pasar juga, saat ini juga memang ada permintaan untuk lebih diturunkan lagi," jelasnya.

Simak Video: Ternyata Ini Asal Muasal Susu Ikan!

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membangun pabrik susu di Pekalongan. Di sisi lain, susu ikan disebut-sebut menjadi sumber alternatif pengganti susu sapi untuk program makan bergizi gratis. Lantas apakah susu ikan akan masuk program tersebut?

Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP KKP Widya Rustyanto mengatakan pihaknya telah mengenalkan potensi hidrolisat protein ikan (HPI) kepada pihak-pihak terkait, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Gizi. Susu ikan merupakan salah satu produk turunan HPI itu.

Dia menyebut baik Bapanas maupun dengan Badan Gizi tertarik dengan potensi HPI. Dia pun menekankan bahwa susu ikan bukan sebagai produk pengganti susu sapi, melainkan sumber alternatif lain.

"Alhamdulillah mereka tertarik, apalagi Pak Arief (Kepala Bapanas) melihat potensi susu masih impor, mudah-mudahan (susu ikan) bisa substitusi sebagian, kita bukan mau menggantikan," kata Widya saat ditemui di PT Berikan Bahari Indonesia, Bekasi, Rabu (18/9/2024).

Saat ditanya perihal sudah mengajukan atau diajak tim presiden terpilih Prabowo Subianto, Widya menyebut belum mengetahui terkait hal tersebut. Saat ini baru bertemu antar pimpinan badan saja, seperti Bapanas.

"Kalau tingkat atas nggak tahu ya, tapi kita baru bertemu antar Direktur, baru ketemu Deputi Badan Pangan, kita baru dikasih kerangka acuan supaya ikan masuk program MBG," jelasnya.

Pihaknya pun optimis produk HPI masuk dalam program MBG. Sebab, pihaknya telah membuktikan hasilnya, salah satunya rencana pabrik di Pekalongan.

"Iya optimis lah, teman-teman sudah bekerja ada hasilnya, kita bangun di Pekalongan. Mudah-mudahan berhasil bisa bangun di tempat lain terutama di daerah Timur ikan yg tidak banyak terpakai," terangnya.

Sementara itu, Founder Berikan Protein Yogie Ary mengatakan pihaknya masih menunggu jawaban dari pemerintah terkait kepastian hal tersebut. Dia menekankan pihaknya telah memperkenalkan produk tersebut kepada pihak-pihak terkait.

"Kalau hubungannya dengan pemerintah yang jelas kita sudah sounding dan juga tentang konsep otonomi protein ini. Nah sekarang porsinya saya menunggu ini, saya dibantu oleh kementerian, ada KKP. Itu untuk menjembatani lah ya utk kemungkinan jadi untuk program makan bergizi gratis," kata Yogie.

Pada saat yang sama, Chief Research and Development, Quality Control, Quality Asurance Berikan Protein Iwa Sudarmawan mengatakan pihaknya bersama dengan KKP dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) baru menawarkan produk tersebut kepada Badan Gizi dan Bapanas.

"Kita baru menawarkan ada salah satu alternatif pemenuhan protein bagi masyarakat. Pilihan ini untuk substitusi impor semuanya tidak bergantung ke impor. Terkait dipilih atau tidaknya terus terang belum tahu. Kalau dilihat dari respons dari yang mengenalkan ini cukup positif. Bapanas, Ketua Badan Gizi kita sudah pernah ketemu dan mempresentasikan potensi susu ikan, manfaat HPI dari ikan. Jadi, masih dalam tahap pengenalan," kata Iwa.

Dia pun menyebut apabila susu ikan disetujui, pihaknya baru mampu mencukupi sebanyak 165 ribu anak di Indramayu selama satu bulan. Untuk kapasitas produksinya saat ini 2.000 kardus per hari dengan ukuran kemasan 350 gr. Sementara untuk kemasan siap minum, sekitar 3,5 juta botol per bulan dengan kapasitas 30 ton bubuk HPI.

"Untuk per bulan baru bisa mencukupi satu kabupaten sekitar 165 ribu anak. Dapat informasinya dari tim, bila disetujui akan mulai dari anak-anak Indramayu. Untuk satu bulan," terangnya.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengkritik kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan untuk membuka keran ekspor pasir laut. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Kurang dari dua bulan sebelum lengser, Presiden Jokowi masih saja mengeluarkan kebijakan yang cenderung menyengsarakan rakyat. Kebijakan itu adalah izin ekspor pasir laut melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut," kata Fahmy dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

Padahal, kata Fahmy, ekspor pasir laut sudah dilarang sejak 2003 oleh era pemerintahan Megawati Soekarnoputri melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Meski Jokowi mengatakan bahwa yang diekspor bukanlah pasir laut melainkan hasil sendimen laut, bentuknya dinilai sama berupa campuran tanah dan air. Pengedukan pasir laut itulah yang disebut memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.

"Menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi," ucap Fahmy.

Menurut Fahmy, tidak tepat jika kebijakan ekspor pasir laut dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara. Pasalnya Kementerian Keuangan mengaku penerimaan negara dari hasil ekspor laut kecil, termasuk pasir laut.

"Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh, sehingga ekspor pasir laut itu tidak layak. Biaya yang diperhitungkan tersebut termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan ekologi, serta potensi tenggelamnya sejumlah pulau yang mengancam rakyat di sekitar pesisir laut, termasuk nelayan yang tidak dapat lagi melaut," imbuhnya.

Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Menurut Fahmy, sangat ironis jika pengedukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia, sedangkan wilayah daratan Singapura akan semakin meluas.

"Kalau ini terjadi, tidak bisa dihindari akan mempengaruhi batas wilayah perairan antara Indonesia dan Singapura. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menjual negara dengan mengekspor pasir laut, namun faktanya ekspor pasir laut sebenarnya menjual Tanah Air, yang secara normatif merepresentasikan negara. Hanya satu kata: 'Stop Ekspor Tanah-Air', tegas Fahmy.

Aturan Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Kebijakan keran ekspor pasir laut dibuka setelah ada revisi Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

"Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut," ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim, dalam keterangannya, Senin (9/9).

Isy menekankan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Dia meyakini, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan. pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Ketentuan- ketentuan yang dimaksud adalah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

"Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," tulis keterangan Kemendag.

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk memperoleh PE. Syaratnya, yaitu wajib memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari KKP dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Susu ikan menjadi hangat diperbincangkan lantaran dinilai menjadi alternatif susu sapi pada program makan bergizi gratis. Harga antara kedua susu hewani tersebut pun menjadi sorotan.

Founder perusahaan yang memproduksi susu ikan, Berikan Protein Yogie Ary mengatakan tidak bisa membandingkan dengan setara harga antara susu sapi biasa dengan susu ikan. Menurutnya, teknologi yang digunakan dalam proses produksi kedua susu hewani tersebut berbeda.

Susu ikan menggunakan teknologi hidrolisat sehingga dapat diformulasikan bebas laktosa. Sementara, susu sapi ada yang menggunakan teknologi hidrolisat, ada juga yang tidak sehingga harganya pun berbeda.

"Nggak apple to apple sama susu sapi Itu gak bisa juga ya pertama teknologinya berbeda. Kalau misalnya susu sapi yang biasa dengan susu sapi yang pakai teknologi hidrolisat Itu harganya berbeda. Jadi gak bisa kita apple to apple membandingkan," kata Yogie saat ditemui di Pabrik HPI Berikan Protein, Indramayu, Rabu (18/9/2024).

Apabila ingin seimbang membandingkannya, Yogie menyebut bisa menggunakan susu sapi yang menggunakan teknologi hidrolisat. Susu sapi yang menggunakan teknologi hidrolisat ini diperuntukkan bagi penderita intoleransi laktosa.

Dia pun mengklaim apabila susu ikan jauh lebih murah dibandingkan dengan susu sapi yang menggunakan teknologi hidrolisat.

"Jadi ada juga susu sapi menggunakan teknologi hidrolisat untuk yang laktosa intolerans. Nah kalau itu dibandingkan ke sana jelas susu ikan jauh lebih murah dibandingkan dengan susu sapi dengan teknologi yang sama. (Jadi) apple to apple," jelasnya.

Yogie menyebut produk susu ikan dengan merek 'Surikan' telah dijual di e-commerce. Saat detikcom mengunjungi akun e-commerce miliknya, susu ikan dijual dengan varian dua rasa, yakni stroberi dan cokelat. Untuk kemasan 350 gr, harganya dibanderol Rp 129.000. Menurutnya, harga susu ikan masih dapat bersaing dengan harga kompetitif dengan susu sapi.

"Tapi kalau kita bicara mengenai program nih program misalnya susu dalam kemasan itu kita bisa bersaing harga kompetitif dengan susu sapi. Jadi untuk harganya berapa nggak bisa saya sebutkan disini, tapi untuk bisa bersaing harga sangat memungkinkan," terangnya.

Simak Video: Ternyata Ini Asal Muasal Susu Ikan!

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong susu ikan menjadi sumber alternatif pengganti susu ikan. Sejalan dengan itu, KKP berencana membangun pabrik hidrolisat protein ikan (HPI) di Pekalongan.

Susu ikan merupakan salah satu hasil produk dari teknologi HPI. Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP KKP Widya Rustyanto mengatakan untuk pabrik HPI sendiri baru ada di Indramayu, tapi pabrik tersebut bukanlah pabrik percontohan dari KKP.

"Untuk pabrik HPI saat ini memang di Indramayu ini milik PT Berikan. Tetapi KKP dalam waktu dekat ini akan membangun unit HPI di Pekalongan, Insyaallah mudah-mudahan di bulan November, akhir sudah bisa trial dan bisa membuat produk HPI," kata Widya saat ditemui di Indramayu, Rabu (18/9/2024).

Untuk membuat satu pabrik HPI, Widya menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 miliar. Dia menyebut rencana ini bukan rencana baru KKP.

Pihaknya sudah dari lama menyusunnya. Bahkan dia bilang di Pekalongan pembangunan pabriknya mulai dilakukan pekan depan. Untuk kapasitas produksinya, dia menyebut dapat menghasilkan 2 ton bubuk atau powder HPI.

"Minggu depan sudah mulai proses pembangunan. Rancangnya nggak cepat, sudah lama. Hasil sama volumenya 2 ton per bulan dalam bentuk powder," jelasnya.

Dari situlah nanti akan menghasilkan berbagai macam olahan produk dari protein ikan, termasuk susu ikan. Dia menyebut Pekalongan membutuhkan waktu satu tahun untuk masa uji coba.

Untuk itu, belum bisa masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG) dalam waktu dekat. Dia bilang pabrik HPI milik Berikan Protein nantinya yang akan mensuplai susu ikan untuk program MBG.

"(Pabrik HPI di Pekalongan buat MBG?) Kalau dalam waktu dekat dari sini (Indramayu) Pekalongan belum bisa harus trial dulu. Butuh waktu satu tahun," terangnya.

Meski begitu, dia menyebut dalam waktu dekat belum berencana untuk produksi besar-besaran. Hanya saja, pihaknya akan mengusulkan kepada Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi terkait berbagai olahan ikan itu.

"Kalau sekarang belum rencana produksi tapi ketersediaannya dulu. Kemudian kita tawarkan kepada Bapanas ini loh ikannya, ini produknya ini, harganya ini. Nanti dari Bapanas dan Badan Gizi yang akan milih," jelasnya.

Program kemitraan dengan petani tembakau yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui perusahaan pemasok ternyata memiliki dampak positif yang luas. Contohnya seperti yang dirasakan oleh warga Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Kepala Desa (Kades) Sukorejo, Iris Gunartini (39) menceritakan, 80 persen dari penduduk warga Desa Sukorejo telah ikut bergabung dalam program kemitraan petani tembakau Sampoerna yang dilaksanakan melalui pemasok tembakau.

"Mereka tergabung ke dalam beberapa dukuhan. Setiap kelompok ada ketua aktif, di bawahnya ada ketua-ketua mitra," kata Iris.

Dari penuturan Iris, dampak program kemitraan menjangkau ke berbagai aspek. Alhasil, ia menerangkan, kesejahteraan warganya terus meningkat.Ia menceritakan bahwa setelah panen setiap tahunnya, warga Desa Sukorejo dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Ada yang membangun rumah, membeli kendaraan, dan lainnya.

"Tembakau ini paling menghasilkan dibandingkan tanaman lain. Jadi, ekonomi warga bisa terangkat. Paling mudahnya, sekarang rumah-rumah penduduk Desa Sukorejo sudah banyak yang berdinding tembok," katanya.

Iris juga mengungkapkan, program kemitraan mampu mengurangi angka pengangguran di desanya.Banyak warga yang terserap menjadi tenaga kerja atau buruh. Sebab, umumnya petani mitra yang lahan sawahnya luas bisa mempekerjakan tiga sampai empat buruh.

Dikatakan dia, sebelum ada program kemitraan, setiap musim kemarau tidak sedikit warga yang mencari pekerjaan ke luar daerah. Tetapi, sejak program kemitraan masuk ke desanya pada tahun 2015, warga memilih tetap tinggal di Desa Sukorejo dan bekerja, baik sebagai petani maupun buruh tani tembakau.

"Setelah ada program kemitraan, jumlah warga yang merantau berkurang 70 persen. Mereka memilih menanam tembakau," ujarnya.

Menurut Iris, program kemitraan juga membawa dampak yang baik terhadap taraf pendidikan generasi penerus di desanya. Kini, petani mitra bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi (PT) atau universitas.

"Hasil tembakau ditabung buat masa depan anaknya. (Ditabung) untuk sekolah anaknya yang lebih tinggi ke jenjang universitas, sarjana," terang Iris. Tabungan ini sering kali berlebih, sehingga dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang butuh biaya tidak sedikit.

Kemitraan petani tembakau juga berdampak terhadap kehidupan sosial warga. Setiap panen tembakau, warga biasanya mengadakan kegiatan syukuran. Dalam acara ini, seluruh warga termasuk para petani tembakau ikut bergotong-royong agar kegiatan berlangsung lancar.

"Jadi partisipasi warga sangat tinggi sekali," jelas dia.

Program kemitraan petani tembakau Sampoerna telah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2009. Dijalankan melalui perusahaan pemasok tembakau, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tembakau dan kesejahteraan petani.

Melalui program kemitraan, para petani binaan mendapatkan pendampingan, bimbingan teknis, akses yang mudah terhadap permodalan serta prasarana produksi pertanian, hingga jaminan pembelian bagi petani sesuai dengan kesepakatan.

Selain pendampingan proses budidaya, para petani binaan juga menerima berbagai pelatihan guna mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menciptakan kondisi bekerja yang aman dan berkeadilan.

Beragam program pemberdayaan perempuan dan pendampingan usaha juga diimplementasikan untuk para istri petani tembakau. Rangkaian kegiatan ini bertujuan agar dampak positif program kemitraan dapat juga dirasakan bagi komunitas di sekitar petani.

Tidak jauh dari tempat tinggal Iris di Desa Sukorejo, terdapat sebuah toko sembako dan pupuk milik Mulyono (56). Ia juga termasuk pihak yang merasakan manfaat dari keberadaan program kemitraan Sampoerna di lingkungan sekitarnya. Mulyono mengatakan, sejak program kemitraan masuk ke Desa Karangsari, Kecamatan Sulang, Rembang, penghasilannya dari menjual sembako dan pupuk meningkat.

"Meningkatnya ya lumayan banyak. Saya kan jualan pupuk dan sembako. Peningkatannya 50 persen ada," ungkapnya.

Program kemitraan masuk ke wilayahnya sejak tahun 2012. Saat itu, warga yang ikut program kemitraan jumlahnya belum banyak. Seiring waktu dan peningkatan kesejahteraan petani yang lebih dulu menjadi mitra, semakin banyak warga yang ikut kemitraan petani tembakau di desanya.

Toko Mulyono pun ramai menjelang musim tembakau. Banyak petani tembakau yang membeli pupuk di tokonya.

"Saya menyediakan pupuk untuk kebutuhan bertani tembakau. Belinya kan di toko saya semua," katanya.

Saat masa panen tiba, Mulyono turut merasakan berkahnya. Omzetnya meningkat.

"Ibaratnya, saat panen warga punya uang, pegang uang. Jadi selalu ada yang ingin dibeli," ceritanya.

Kondisi ini yang membuat kesejahteraan warga Desa Karangsari mengalami perubahan. Sejak ada program kemitraan, warga yang dulunya belum bisa membangun rumah, mereka bisa membangun rumah. Sepeda motor pun bisa terbeli dengan uang hasil penjualan panen tembakau.

"Perbedaan sangat banyak. Dulu rumahnya masih kayu, sekarang tembok semua. Perubahannya drastis. Tiap panen tembakau, ada yang beli sepeda motor. Sekarang tiap rumah bisa ada dua sampai tiga sepeda motor," ujarnya.

Mulyono berharap, program kemitraan Sampoerna dengan petani tembakau terus ada agar perekonomian warga Desa Karangsari semakin pesat dan meningkat.

"Harapan saya semoga pertanian tembakau di Rembang khususnya di Kecamatan Sulang dan juga khususnya di Karangsari berlanjut terus. Biar peningkatan ekonomi pesat," tandas Mulyono.

Digitalisasi menjadi salah satu terobosan untuk mengurangi penggunaan kertas khususnya di perkantoran. Lantas, bagaimana nasib perusahaan percetakan saat ini?

PT Astra Graphia Tbk mengakui bahwa sejak COVID-19 telah meningkat tren pengurangan penggunaan kertas di perkantoran. Meski begitu, Direktur Astra Graphia Trivena Nalsalita mengatakan kebutuhan mesin cetak masih banyak dibutuhkan untuk industri kreatif.

"Untuk solusi layan perkantoran ini ada juga untuk khusus untuk mesin-mesin production, itu cetak dan pengemasan. Kalau sekarang industri kreatif banyak masuk ke dalam packaging ya. Kemarin kami juga ada di Kemenparekraft, kami bekerja sama untuk industri kreatif UMKM," ungkap dia dalam Media Day di Menara Astra, Rabu (18/9/2024).

Jadi, Astra Graphia masih mendapatkan pendapatan dari pesanan printer dengan skala produksi yang cukup besar. Meski demikian, Astra Graphia juga telah memperluas lini bisnisnya untuk memberikan solusi digitalisasi di bidang dokumen.

"Memang setelah COVID suka banyak pertanyaan bagaimana dengan lesspaper ya. Tetapi kami masuk juga melihat sebagai opportunity begitu banyak yang membutuhkan automation di pekerjaannya, sehingga kami juga memberikan solusi-solusi digital dan solusi automation terutama di bidang dokumen," ucapnya.

Lalu pihaknya juga masuk di multi device solution dengan adanya tren work from home, sehingga Astra Graphia juga menawarkan perangkat untuk perkantoran seperti komputer hingga notebook.

"Kami juga banyak memberikan solusi untuk pc, notebook, perangkat IT lainnya yang terintegrasi dengan software yang kami produksi," terangnya.

Sebagai informasi, PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia) adalah perusahaan fokus pada ruang lingkup bisnis Printing and Digital Services. Perusahaan dengan kode saham ASGR yang didirikan pada tahun 1975 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989.

Dikutip dari laman resminya, Astragraphia mencatatkan pencapaian yang gemilang pada Semester I 2024 dengan membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp82 miliar, meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didorong oleh kontribusi dari unit usaha Solusi Dokumen dan Solusi Teknologi Informasi, masing-masing mengalami peningkatan laba kotor sebesar 2% dan 14%.

Dalam upaya memperkuat bisnis inti dan merespons kebutuhan pasar yang dinamis, Astragraphia telah menetapkan beberapa inisiatif strategis untuk tahun 2024.

Perusahaan akan mengoptimalkan keuntungan melalui penguatan solusi dokumen dan layanan teknologi informasi, serta memperkuat kapabilitas dan daya saing di bidang percetakan dan teknologi digital.

Susu ikan menjadi hangat diperbincangkan karena dinilai menjadi sumber alternatif pengganti susu sapi untuk program makan bergizi gratis (MBG). Namanya yang unik memantik rasa penasaran dari masyarakat.

Susu ikan merupakan salah satu produk turunan dari hidrolisat protein ikan (HPI). Susu ikan bukanlah susu yang diperah dari ikan, melainkan ikan segar yang telah digiling sehingga berbentuk bubuk.

Pada kesempatan ini, detikcom berkesempatan mengunjungi pabrik susu ikan yang terletak di Indramayu. Plan Manager Berikan Bahari, Fatih mengatakan pengolahan HPI bermula dari pengumpulan ikan-ikan segar yang didapatkan dari nelayan. Dia bilang ikan-ikan ini merupakan ikan yang bernilai ekonomis rendah.

"Tahap pertamanya, pengumpulan ikan dari nelayan, jeroan ikannya dipisah. Setelah itu ditimbang," kata Fatih kepada awak media, Rabu (16/9/2024).

Pabrik Susu Ikan Foto: Retno Ayuningrum/detikcom

Usai dibersihkan, ikan digiling hingga menjadi bubur-bubur ikan. Setelah itu dimasukkan ke mesin hidrolisat. Fatih bilang mesin inilah yang memisahkan protein ikan dari tulangnya. Prosesnya hanya membutuhkan waktu dua-tiga jam.

Usai melalui proses di mesin hidrolisat, bubur ikan akan menjadi cairan yang mengandung protein. Cairan ini akan masuk ke mesin bernama feed tank spray dryer agar berubah menjadi bubuk.

Fatih menyebut dalam satu bulan, satu pabrik HPI dapat menghasilkan 30 ton bubuk. Bubuk inilah yang dapat digunakan untuk berbagai macam produk makanan dan minuman, seperti susu ikan, kue, cilok ikan, hingga donat ikan.

"Dari 30 ton powder (bubuk) itu jadi 90 ton ikan. Dimasukan per satu ton ikan, dapat 30% bubuk powder," jelasnya.