Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, mengemukakan wacana pemisahan Kementerian Perumahan menjadi instansi tersendiri.

Tiko menjelaskan bahwa jika Kementerian Perumahan berdiri sendiri, maka upaya mengurangi backlog perumahan bisa lebih terfokus.

Menanggapi hal ini, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menilai bahwa keberadaan Kementerian Perumahan yang mandiri akan berdampak positif bagi pertumbuhan sektor properti.

Ketua Umum AREBI, Lukas Bong, menyayangkan bahwa Kementerian PUPR saat ini hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sehingga penataan ruang menjadi stagnan.

Seperti diketahui, backlog perumahan di Indonesia telah mencapai 13 juta unit dan terus bertambah setiap tahun.

"Memang kita lihat ya rezim sebelumnya kelemahan mereka itu mengenai PUPR, harusnya PU terpisah PR terpisah. Jadi kalau kita lihat stagnannya properti di tanah air itu penyebabnya menteri yang di PUPR itu condong kerjanya 70-80% ngurusin PU. Karena mungkin jika dilihat lebih populis tapi PR nya ini jadi agak terbengkalai," ujar Lukas kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia berharap dalam susunan kabinet baru nanti akan ada pemisahan antara Kementerian PU dan Kementerian PR.

Menurutnya, hal ini akan berdampak baik dengan menciptakan kebijakan, regulasi, dan perizinan yang memberikan kepastian usaha serta mendorong investasi dan integrasi berbagai aspek dalam pembangunan.

“Dengan adanya susunan di kabinet mendatang, harapan kita memang PR dan PU dipisah. Jika melihat negara tetangga, mereka punya PR sendiri atau menteri perumahan rakyatnya sendiri. Jadi, properti bisa berkembang dan ada menteri khusus yang memikirkan kebutuhan perumahan rakyat. Jadi, kita menyambut positif soal itu,” pungkasnya.

Sejalan dengan Lukas, Pengamat properti sekaligus Chief Executive Officer Indonesia Property Watch, Ali, juga setuju dengan pemisahan antara PU dan PR. Ali optimis jika pemisahan ini terjadi, maka sektor properti akan tumbuh positif.

"Dari dulu kita memang coba menginisiasi dan menunggu bahwa memang seharusnya ada kementerian perumahan rakyat tersendiri. Nah ini salah satu awal yang bagus untuk membuat sektor perumahan bukan anak tiri lagi karena tadi yang kita tahu selama ini PUPR tapi PU nya aja PR nya ga fokus. Jadi ini adalah entry point di mana pemerintah lebih fokus untuk mengurusi pemukiman rakyat," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan tugas yang bakal diemban pasca ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Senin (3/6).

“Saya kira tugas Plt itu sama dengan tugas OIKN yang kemarin, jadi saya bisa menjelaskan itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Basuki mengungkapkan bahwa progres pembangunan IKN saat ini telah mencapai 80% dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik untuk pembangunan tahap I maupun tahap II.

“Nanti presiden mau ke IKN nginepnya bukan di glamping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukkan bahwa ini sudah siap, itu yang dari APBN,” ungkapnya.

Namun, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu digalakkan dalam pembangunan IKN dari penggunaan dana investasi. Basuki mengatakan bahwa hal ini terkendala oleh status tanah di sebagian wilayah.

“Sementara yang perlu dipercepat dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas juga kerja samanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi,” terang dia.

Untuk diketahui, pada hari ini, Senin (3/6), Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri PUPR sebagai Plt. Kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Kepala OIKN.

Hal ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala OIKN, Dhony Rahajoe, yang diikuti oleh Kepala OIKN, Bambang Susantono.