Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo terus berkomitmen menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

"Hingga kuartal II 2024, total realisasi anggaran untuk program TJSL Jasindo mencapai lebih dari Rp 1.001.151.114," kata Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo dalam keterangan resminya, Minggu (7/7).

Bantuan tersebut diberikan bukan hanya dalam bentuk sembako untuk yang membutuhkan, namun juga berupa peralatan pendukung kegiatan usaha masyarakat.

Brellian menambahkan, setidaknya 20 program bantuan TJSL Jasindo yang dijalankan, termasuk:

- Bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di beberapa daerah.

- Bantuan peralatan batik cap kepada Griya Batik Nglanggeran Gunung Kidul.

- Bantuan benih padi kepada Gapoktan Tani Mulyo, Desa Kembangbilo.

- Mudik bersama.

- Beasiswa Inspirasi Jasindo 2024.

- Mobil Sehat Jasindo.

"TJSL adalah komitmen Jasindo untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya," jelas Brellian.

Menurut Brellian, pada tahun 2024, Asuransi Jasindo menaikkan alokasi anggaran TJSL sekitar 100% dari anggaran tahun sebelumnya.

"Hal ini selaras dengan jumlah program yang semakin meningkat. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara Profit, People, Planet (3P)," pungkasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) telah resmi memiliki superapps baru. Adalah Wondr by BNI menjadi aplikasi yang nantinya akan menggantikan BNI Mobile Banking.

Dalam peluncurannya, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengungkapkan bahwa akan ada beberapa fitur tambahan yang akan dipertimbangkan untuk masuk dalam aplikasi Wondr. Salah satunya adalah fitur Buy Now, Pay Later (BNPL).

Memang, fitur BNPL saat ini menjadi salah satu produk yang mulai ramai dilirik industri perbankan. Saat ini, baru PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Mandiri Tbk yang memiliki fitur tersebut.

Meski demikian, Toto mengisyaratkan tidak akan terburu-buru untuk segera meluncurkan fitur tersebut. Di mana, ia tidak ingin produk tersebut nantinya justru bersaing dengan produk sejenis yang sudah dimiliki yaitu kredit tanpa agunan.

“Jangan sampai overlapping. Kita tunggu saja waktu bisa lihat kondisi ,” ujar Toto.

Alih-alih meluncurkan fitur BNPL di aplikasi terbarunya, Toto justru mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya lebih memilih bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyalurkan fitur BNPL ini. Shopeepaylater yang kini bermitra dengan BNI.

Memang, hubungan BNI dengan Sea Group yang menjadi induk Shopeepaylater ini cukup dekat. Mengingat, keduanya sama-sama menjadi pemegang saham Hibank.

“Pendekatan kami adalah dengan channeling. Mereka bisa melakukan fasilitas BNPL Shopee Paylater, nah itu kerja sama sama kami, dan kami disburse atau kita terhadap nasabahnya Shopee," ujar Toto.

Dia beralasan saat ini lebih memilih skema chanelling karena lebih efisien. Sebab, penyaluran pembiayaan melalui BNPL ini terbilang kecil.

“Kalau Paylater kan jumlahnya kecil, kalau jumlahnya kecil-kecil, the process akan sangat tedious (melelahkan), kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, saat ini menurut kami lebih efisien kalau kita kerja sama," tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending harus menerapkan aturan SEOJK NO.1/SEOJK.06/2024 terkait Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) per 1 Juli 2024.

Dalam SEOJK tersebut, dijelaskan sejumlah poin penting berkaitan dengan pelaporan data transaksi pendanaan fintech lending, mencakup identitas pengguna baik lender dan borrower. Data tersebut harus dilaporkan penyelenggara ke Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pusdafil 2.0.

Terkait hal itu, PT Igrow Resources Indonesia atau PT LinkAja Modalin Nusantara (iGrow) menyambut positif aturan yang dibuat OJK tersebut.

Pelaksana Harian iGrow Rizcky Alfath mengatakan aturan yang ada di dalam SEOJK tersebut dapat membantu penyelenggara fintech lending dalam memantau dan mengelola risiko.

"Selain itu, bisa membantu penyelenggara meningkatkan transparansi dan keberlanjutan dalam industri keuangan," ujarnya kepada Kontan, Kamis (4/7).

Rizcky menerangkan hal itu juga sejalan dengan upaya OJK dalam membangun pasar keuangan yang sehat dan aman. Dengan demikian, pada akhirnya dapat bermanfaat bagi kemajuan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan SEOJK 1/SEOJK.06/2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan LPBBTI pada pokoknya mengatur mengenai sejumlah hal.

Dia bilang SEOJK itu mengatur tentang tata cara dan mekanisme penyampaian data transaksi pendanaan LPBBI melalui sistem Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) 2.0. Selain itu, mengatur soal tata cara dan mekanisme pelaporan berkala, yakni laporan bulanan dan laporan tahunan.

"Ditambah mengatur juga soal tata cara dan mekanisme laporan insidentil, seperti laporan gangguan sistem dan laporan fraud," ujarnya kepada Kontan, Selasa (2/7).

Melalui penyempurnaan pengaturan mengenai pelaporan data transaksi pendanaan melalui Pusdafil 2.0, Agusman berharap fintech lending dapat menyampaikan data transaksi pendanaan harian secara akurat dan terkini.

"Dengan demikian, dapat menjadi tools pengawasan yang optimal bagi OJK," kata Agusman.