Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. S&P Global mencatat, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2024 berada di level 52,1.

Angka ini anjlok 0,8 poin jika dibandingkan dengan capaian April 2024 yang berada di level 52,9.

Penurunan ini dipengaruhi oleh biaya inflasi input yang naik sehingga tekanan pasar membatasi kemampuan perusahaan menentukan harga dan beban biaya yang diteruskan kepada klien.

Panelis melaporkan bahwa permintaan pasar menunjukkan sinyal positif meski didominasi oleh domestik. Pesanan ekspor baru turun selama tiga bulan berturut-turut menyoroti perlambatan berkelanjutan pada permintaan manufaktur global.

Akibatnya, permintaan baru secara umum naik ke posisi terendah selama enam bulan.

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith mengatakan, indeks PMI Manufaktur tersebut menunjukkan kinerja solid sektor manufaktur yang didorong oleh perolehan output dan permintaan baru.

Permintaan pasar bertahan positi, meski sebagian besar didukung oleh klien domestik karena manufaktur global terus menunjukkan penurunan kinerja untuk permintaan ekspor baru.

Kendati begitu, Paul menyebut, meski pertumbuhan bertahan positif, terlihat tanda-tanda akan memburuk. Tingkat pertumbuhan secara umum rendah, sementara kepercayaan diri turun ke posisi terendah selama lebih dari empat tahun.

"Tekanan biaya juga naik. Dapat dipahami bahwa perusahaan berhati-hati terhadap jumlah tenaga kerja dengan menunggu dan melihat daripada mengganti staf yang berhenti," ujar Paul dalam keterangan resminya, Senin (3/6).

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyebut klaim asuransi kesehatan masih menunjukkan peningkatan pada kuartal I-2024.

Ketua Bidang Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan, industri asuransi jiwa sudah membayarkan klaim asuransi kesehatan sebesar Rp 5,96 triliun pada kuartal I-2024.

"Untuk klaim asuransi kesehatan, justru mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 29,4%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4,6 triliun," ucapnya saat konferensi pers, Rabu (29/5).

Secara lebih rinci, Fauzi menerangkan dari total Rp 5,96 triliun tersebut, porsi terbesar dari klaim asuransi kesehatan terdapat pada jenis produk individu dengan total klaimnya mencapai Rp 3,89 triliun.

Nilai itu meningkat 34%, jika dibandingkan kuartal I-2023. Adapun klaim asuransi kesehatan kumpulan juga tercatat naik 21%, dengan total nilai sebesar Rp 2,07 triliun.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) mencatat hingga April 2024, kondisi klaim perusahaan menunjukkan adanya peningkatan sebesar 27,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dalam klaim asuransi kesehatan.

"Hingga April 2024, Manulife mencatat klaim asuransi kesehatan sebesar lebih dari Rp 359 juta. Kami akan senantiasa melindungi dan berkomitmen membayarkan klaim kepada nasabah," kata GM Indemnity Health Manulife Indonesia, Phung Magdalena, kepada Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Adapun strategi yang Manulife terapkan untuk menekan klaim asuransi kesehatan adalah dengan mengedukasi masyarakat Indonesia terutama nasabah melalui beberapa media, seperti di website perusahaan dan media sosial, untuk menerapkan gaya hidup yang sehat.

Selain itu, Manulife juga bekerjasama dengan berbagai pihak seperti rumah sakit, regulator, dan pemerintah dalam mengelola klaim kesehatan.

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor 23 P/HUM/2024.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mendesak, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menindaklanjuti putusan ini.

"Perludem menilai KPU tidak dapat menindaklanjuti keputusan ini karena sifatnya yang menyebabkan perubahan frasa pasal a quo menjadi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pilkada," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (3/6).

Tak hanya itu, Perludem juga mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang bertugas dalam memutus perkara yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana tersebut.

Bukan tanpa alasan, dia menganggap, usaha uji materil terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 memiliki kemiripan dan kecenderungan sama dengan uji pasal tentang syarat usia cain presiden dan wakil presiden yang pada saat itu bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pengujian ini mencoba mengotak-atik dan mencari celah peraturan perundang-undangan terkait pemilu/pilkada untuk kebutuhan kelompok tertentu," terangnya.

Lalu, kata dia, MA mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dengan syarat pelantikan calon kepala daerah dan tidak berhasil menafsirkan syarat umur calon kepala daerah.

Sebab, MA melandasi pertimbangannya dengan membandingkan syarat usia yang berlaku pada jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Menurutnya, kedua syarat tersebut memiliki situasi dan akibat hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dicampuradukan.

"Perludem menilai bahwa MA telah gagal dalam menafsirkan ketentuan Pasal 7 huruf e yang mengatur syarat calon bukannya syarat pelantikan calon terpilih," imbuhnya.

Khoirunnisa bilang, pada Pilkada tidak mengenal persyaratan pelantikan calon terpilih setelah ditetapkan KPU.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikuti cara membuka rekening Bank Mandiri online dan offline. Prosedur ini memungkinkan calon nasabah Bank Mandiri untuk membuka buku tabungan tanpa harus mendatangi kantor cabang dan menghindari antrean yang panjang.

Bank Mandiri, sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Pemerintah, menyediakan berbagai layanan perbankan yang mencakup seluruh wilayah.

Bagi mereka yang berkeinginan untuk memiliki tabungan, dapat membuka rekening Mandiri secara online melalui program Mandiri Tabungan Now dan Bisnis.

Membuka rekening Mandiri secara online membantu calon nasabah dalam melakukan registrasi tabungan dengan cepat dan efisien.

Syarat Buka Rekening Bank Mandiri

Lewat program buka rekening Mandiri online, nasabah hanya memerlukan beberapa syarat termasuk jaringan kuat untuk. Calon nasabah bisa memilih salah satu dari 2 jenis rekening Bank Mandiri online seperti Mandiri Tabungan Now dan Bisnis.

Daftar persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum ikuti cara buka rekening Bank Mandiri online.

• Uang senilai Rp 50.000 sebagai setoran awal.
• KTP aktif dan NPWP (opsional).
• Nomor Handphone aktif.
• Alamat email aktif.
• Tanda tangan di atas kertas putih.
• Paket Data Internet untuk Video Call.
• Alamat rumah untuk pengiriman kartu debit.

Sementara itu, waktu terbaik untuk buka rekening Bank mandiri online di pukul 08.00 WIB sampai 21.00 WIB dilansir dari laman resmi.

Cara buka rekening Bank Mandiri Offline

Anda bisa datang ke kantor cabang terdekat. Mintalah untuk menisi formulir sesuai rekening yang dipilih. Berikan identitas dan NPWP asli ke petugas untuk difotokopi.

Kemudian, serahkan setoran awal ke teller (bukan customer service) Lalui proses cetak buku rekening dan kartu debit (ATM) setelah setoran awal masuk.

Calon nasabah perlu menandatangani buku tabungan dan kartu ATM. Setelah selesai, Anda langsung dapat membuat akun internet banking dan/atau mobile banking.

Cara buka rekening Bank Mandiri Online

Setelah semua siap, berikut cara buka rekening Bank Mandiri online yang mudah dan praktis. Ikuti beberapa langkah cara buka rekening Bank Mandiri online melalui Website dan aplikasi.

1. Buka rekening bank Mandiri online

Anda sebagai calon nasabah dapat mengikuti panduan membuka rekening Bank Mandiri online yang mudah dilakukan.

• Buka laman https://join.bankmandiri.co.id/ di browser HP.
• Masukkan Identitas dan data sesuai KTP.
• Masukkan nomor HP dan email.
• Verifikasi nomor HP dan email.
• Tunggu verifikasi video call oleh petugas Bank Mandiri.
• Masukkan tanda tangan.
• Buka rekening Mandiri online berhasil.
• Kirim atau Transfer setoran awal.

2. Buka rekening Bank Mandiri online

Kemudian, apabila terkendala dengan akses browser bisa buka aplikasi di HP.

• Download aplikasi Livin’ by Mandiri dari Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi Livin’ by Mandiri.
• Pilih opsi untuk membuka rekening.
• Klik "Buka Tabungan Ini."
• Tentukan jenis Kartu Debit yang diinginkan.
• Buka dan baca Syarat & Ketentuan dengan mengklik opsi tersebut.
• Setujui Syarat & Ketentuan dengan mengklik opsi "Setuju."
• Verifikasi e-KTP dengan mengklik kolom foto dan mengunggah foto e-KTP.
• Klik "Gunakan" untuk menyimpan verifikasi e-KTP.
• Ikuti petunjuk untuk mengonfirmasi nomor HP Anda.
• Pengguna akan diarahkan untuk membuat PIN melalui email yang telah terdaftar.
• Upload foto tanda tangan sesuai instruksi yang diberikan.
• Kirim data dengan mengklik "Kirim Data Ini."
• Tunggu proses verifikasi wajah.
• Masukkan OTP yang diterima melalui SMS dengan mengklik tombol "Masukkan OTP dari SMS."
• Tunggu hingga muncul notifikasi bahwa rekening berhasil dibuat.
• Klik "Jelajahi Livin'."
• Kartu debit akan segera dikirim ke alamat yang telah ditentukan.

Untuk catatan, nasabah perlu menyelesaikan setor tunai agar rekening tidak dihapus oleh sistem. Nasabah bisa mendapatkan PIN SMS banking serta email konfirmasi pembukaan rekening online selesai.

Nah, kartu debit Mandiri via pendaftaran online bisa didapatkan dengan mengambilnya di cabang terdekat. Nasabah bisa membuka layanan lain mobile dan internet banking lewat datang ke kantor cabang terdekat.

Demikian panduan cara buka rekening Bank Mandiri online dan offline yang dapat dicoba oleh nasabah.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggugat aturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Aturan yang bakal digugat itu adalah Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

“Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” ujar Presiden PArtai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Iqbal menyebutkan, gugatan judicial review itu bentuk penolakan kelompok buruh terhadap Tapera yang dianggap membebani.

Selain langkah hukum, KSPI bersama serikat buruh juga akan menggelar unjuk rasa pada Kamis (6/6/2024) mendatang.

“Tuntutan utamanya untuk mencabut PP No. 21/24 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera. Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan mencabut PP tentang program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” kata Iqbal.

Iqbal menyebutkan, ada banyak alasan serikat buruh menolak penerapan Tapera, salah satunya adalah tidak adanya kepastian memiliki rumah dari hasil pembayaran iuran.

Selain itu, Tapera semakin membebani para pekerja karena pemerintah menjadikannya sebagai iuran yang wajib disetorkan, dan sangat rawan dikorupsi.

“Karena dananya dari iuran masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomro 21 Tahun 2024 yang mengatur iuran untuk Tapera untuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai swasta.

PP tersebut menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah. Sebanyak 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Jokowi mengeklaim, pembuat kebijakan telah menghitung secara matang sebelum meneken aturan tersebut.

Ia tidak memungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang baru keluar. Hal serupa juga pernah terjadi ketika pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan non-Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendaftar, sedangkan iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.

"Iya semua (sudah) dihitung, lah. Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat," kata Jokowi usai hadir dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA"

Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Andy Dwijayanto

KONTAN.CO.ID - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menunjukkan perbaikan kinerja di Kuartal I 2024. Bank berkode saham BBYB itu mampu mencatat laba bersih Rp 14,23 miliar pada kuartal I-2024 padahal di periode sama tahun lalu, BNC membukukan kerugian Rp 68,40 miliar.

Perbaikan kinerja Ini sejalan dengan strategi Bank di tahun 2024 yang semakin fokus memperluas layanan bagi nasabah. Sejak bertransformasi digital hampir empat tahun yang lalu, saat ini Bank Neo Commerce memiliki lebih dari 26 juta nasabah. Banyaknya nasabah yang dimiliki saat ini berbanding lurus dengan semakin lengkapnya produk dan jasa yang ditawarkan.

Pengembangan layanan dan fitur yang dilakukan oleh BNC didasari oleh analisa dan use case dari perilaku transaksi nasabah eksisting. Dengan demikian BNC mendorong para nasabah untuk semakin aktif untuk menggunakan berbagai fitur dan layanan keuangan yang disediakan oleh BNC sebagai solusi keuangan khususnya bagi nasabah dan masyarakat secara umum.

Melengkapi siklus transaksi nasabah, sejak pertengahan tahun lalu, BNC menyediakan layanan tarik tunai tanpa kartu (cardless cash withdrawal). Layanan ini memungkinkan nasabah BNC untuk dapat melakukan tarik tunai di gerai-gerai Indomaret tanpa menggunakan kartu. Layanan tarik tunai tanpa kartu ini juga telah dapat dilakukan di ATM BNI, CIMB Niaga, dan BRI yang berlogo PRIMA.

Direktur Bisnis PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo mengatakan, “Bank Neo Commerce terus melakukan berbagai inovasi. Sejak meluncurkan neobank di awal 2021 lalu, aplikasi mobile banking BNC tersebut dikenal sebagai aplikasi perbankan berbasis digital yang memiliki layanan dan fitur lengkap dan terintegrasi yang dapat melayani berbagai kebutuhan, khususnya bagi nasabah perorangan, dan mulai tahun lalu memperluas cakupan ke segmen nasabah UMKM.

Dengan perluasan segmen tersebut, BNC juga menambah fitur dan layanan yang semakin beragam, seperti pembayaran melalui QRIS dan VA, juga Neo Bisnis yang dapat membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Tidak hanya itu, BNC juga mengembangkan layanan Corporate Internet Banking (CIB) khusus bagi nasabah korporasi, yang dilengkapi dengan layanan payroll," ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/6/2024)

Hingga kini BNC telah melayani sebanyak 51 ribu rekening korporasi aktif yang berasal dari kerja sama dengan lebih dari 200 perusahaan dalam penyaluran payroll karyawannya.

“Kami menargetkan untuk dapat menjangkau hingga 100 ribu rekening aktif dari layanan payroll hingga akhir tahun 2024 ini. Ini agar mendorong pertumbuhan dana murah (CASA) juga, agar porsinya bisa di kisaran 30% dari total DPK,” tambah Aditya.

Pihaknya ingin layanan keuangan yang solutif dan inovatif ini mampu membantu nasabah-nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan. Ke depan BNC akan terus berupaya untuk mencatatkan perbaikan kinerja dari waktu ke waktu. Dari segi layanan, BNC akan terus melakukan inovasi dan berupaya selalu memberikan layanan keuangan yang solutif bagi nasabah, dan masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini merupakan komitmen BNC dalam menjawab kebutuhan para nasabah dan juga untuk meningkatkan keaktifan nasabah eksisting BNC.

“Tidak hanya itu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, kami juga senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian pada seluruh pelaksanaan operasional Bank.” lanjutnya.

Prinsip kehati-hatian tentunya juga sangat diterapkan oleh BNC terutama dalam hal kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Salah satunya adalah dengan menjaga Rasio NPL berada dibawah rasio yang ditetapkan oleh Regulator.
Aditya menambahkan,

“Upaya yang kami lakukan dalam menjaga NPL agar tetap rendah adalah dengan penataan seluruh proses bisnis yang menyeluruh serta menjalankan manajemen risiko yang lebih komprehensif, dengan demikian kredit yang kami salurkan berkualitas dengan risiko yang dapat terkelola dengan baik.” ujarnya.

Dengan terus berinovasi dan dengan meningkatkan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat melalui Neo Experience yang selalu BNC tawarkan, Ia optimistis BNC dapat menjadi bank dengan layanan digital yang selalu menjadi pilihan yang dapat terus diandalkan dalam hal layanan keuangan.

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Perkara Nomor 23 P/HUM/2024 yang memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 mengenai persyaratan calon kepala daerah.

Perkara yang diajukan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana tersebut telah diputuskan pada Rabu, (29/5).

Kabar itu menimbulkan reaksi publik, tak jarang yang menilai bahwa putusan MA tersebut terkait dengan isu pencalonan putra bungsu Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang akan mendampingi Budi Djiwandono di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman membantah kalau putusan MA tersebut berkaitan dengan PSI dan isu pencalonan ketua umumnya sebagai kepala daerah.

"Keputusan Mahkamah Agung tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang. Yang mengajukan gugatan ke MA adalah Partai Garuda," kata Andy dalam keterangan resmi, Sabtu (1/5).

Dia juga membantah PSI melakukan komunikasi dengan Partai Garuda terkait persoalan tersebut.

"MA pasti punya pertimbangan sendiri terkait dengan keputusan mereka dan kita harus menghormati keputusan para hakim di MA," tegasnya.

"Silakan tanya kepada MA apa alasan di balik keputusan itu," tambahnya.

Andy bilang, silahkan untuk bertanya lebih lanjut perihal maksud putusan tersebut kepada MA dan Partai Garuda. Dia berharap seluruh pihak dapat bersikap proporsional dalam menanggapi masalah ini.

Di lain kesempatan, Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan siapa-siapa saja yang akan maju di Pilkada Serentak 2024.

Alih-alih Kaesang, Nama mantan ketua umum PSI Grace Natalie muncul dalam usulan calon kepala daerah dari internal partai untuk Pilkada DKI Jakarta.

"Beberapa nama internal yang muncul termasuk Sis Grace untuk DKI, ada dr. Christian Widodo di Kupang dan sejumlah nama-nama lain yang sedang kami matangkan," kata Ariyo Kepada Kontan, Senin (27/5).

Reporter: Aldehead Marinda | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim mencatat per April 2024 secara gabungan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh tipis di angka 1,18%.

Adapun faktor seperti kompetisi industri keuangan, nilai belanja baik pemerintah daerah maupun masyarakat yang belum bergeliat hingga manajemen internal jadi penghambat kinerja Bank Jatim di periode ini.

Direktur Keuangan ,Treasury dan Global Services Edi Masrianto merinci bahwa per April 2023 ini pertumbuhan DPK BJTM didorong oleh giro sebesar 4,27% (YoY) atau setara Rp22,415 miliar, tabungan tumbuh 10,12% YoY atau setara Rp27,384 miliar dan deposito turun 7.54% yoy atau setara Rp30,561 miliar.

Menurut Edi sejak awal manajemen sudah mengarahkan bahwa pengelolaan DPK mereka akan bersumber dari Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah yang mereka himpun.

Hal ini bertujuan antara lain untuk dapat menekan beban bunga yang harus mereka keluarkan.

Ia merinci beberapa hal yang dilakukan Bank Jatim seperti digitalisasi pada ekosistem baik di skala pemerintah daerah dan turunannya untuk menjaga pengelolaan CASA yang sumbernya dari nasabah tetap yaksi ASN setempat.

Upaya lain seperti promosi below the line, penawaran sejumlah benefit hingga layanan prioritas.

Ke depan target dana Bank Jatim disebut Edi, sifatnya sangat dinamis dan masih dapat berubah sesuai dengan kondisi market dan makro.

Namun Edi menegaskan bahwa Bank Jatim berupaya mencapai persentase pertumbuhan biaya dana maksimal single digit hingga akhir tahun ini.

“Kami berusaha bahwa persentase pertumbuhan biaya dana maksimal single digit,” kata Edi pada Jumat (31/5).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beban masyarakat kelas menengah diperkirakan makin bertambah akibat banyaknya pungutan alias iuran dari pendapatan mereka.

Teranyar yang menuai banyak protes, terkait rencana pemungutan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang paling lambat berlaku pada 2027 mendatang.

Padahal sebelumnya pendapatan masyarakat sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, hingga koperasi karyawan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, beban-beban tersebut akan semakin menekan pendapatan masyarakat yang ujungnya akan menekan daya beli dan laju konsumsi akan semakin melemah.

Eko menyampaikan, salah satu cara agar beban masyarakat kelas menengah berkurang adalah dengan menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Namun menurutnya hal tersebut sangat mustahil terjadi.

“Tapi itu hampir mustahil mengingat tren kebijakan PPN juga akan ikut naik (dari 11% ke 12% di 2025),” tutur Eko kepada Kontan, Minggu (2/6).

Cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga masyarakat golongan tersebut adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat tumbuh lebih tinggi dari saat ini.

Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan mendorong investasi sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan juga memadai.

“Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi dan ada lapangan kerja mencukupi, maka kebijakan pungutan tersebut bisa secara bertahap diterapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah saat ini tidak besar, dan hanya cukup untuk memenuhi standar hidup layak.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan survei biaya hidup (SBH) 2022, standar hidup layak di Jakarta sekitar Rp 15 juta per bulan. Namun kenyataanya gaji upah minimum provinsi (UMP) di wilayah yang sama hanya sebesar Rp 5,1 juta saja.

“Maka dengan pendapatan pekerja kelas menengah hari ini, berbagai potongan dan iuran sebenarnya cukup memberatkan,” kata Ronny.

Ronny tak memungkiri berbagai iuran dan potongan gaji tersebut memang bermanfaat di kemudian hari, namun sayangnya potongan yang dilakukan tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja, bahkan tidak meningkat signifikan. Akhirnya, dengan berbagai potongan tersebut hanya akan mempersulit pekerja saja.

Dalam jangka dekat, potongan-potongan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah dengan memperbaiki UMP pekerja, selain dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal dari pemerintah.

Misalnya saja dengan menaikan UMP pekerja sebesar 8% per tahun selama dua tahun menjelang 2027, sehingga ketika masa potongan Tapera masuk, potongan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatannya.

“Karena kenaikan UMP selama dua tahun sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk menutupi berbagai potongan sekaligus menambah daya beli pekerja,” ungkapnya.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI keempat kalinya kembali mendapat penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada BRI sebagai wujud terhadap komitmennya dalam mengembangkan para karyawan.

Selain itu, BRI juga mendapatkan penghargaan sebagai HR Sustainable Workplace Awards atas komitmennya terhadap tanggung jawab lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Penghargaan ini masih beriringan juga dengan tahun lalu dimana BRI dinobatkan sebagai The Most Caring Company & DEI pada HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023.

Sebagai informasi, HR Asia Award merupakan program penghargaan bergengsi tahunan yang diselenggarakan oleh Business Media International. HR Asia menunjukkan apresiasi bagi perusahaan-perusahaan di Asia yang memiliki kinerja terbaik di bidang SDM. Hal ini tercermin dari tingkat engagement karyawan yang tinggi, memiliki budaya tempat kerja yang unggul, dan perhatian yang tulus terhadap karyawannya.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi pembuktian dan wujud nyata komitmen BRI menjadi Home to The Best Talent. “Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dan dedikasi yang luar biasa dari seluruh Insan BRILiaN”, kata Agus Winardono di Jakarta.

Perseroan senantiasa mempersiapkan talenta terbaik untuk menjadi profesional yang kompeten, tangguh, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Di samping itu, peluang dan jenjang karier yang luas juga terbuka untuk seluruh Insan BRILiaN yang menunjukkan strong performance.

“BRI berkomitmen untuk terus bertransformasi dengan selalu menyelaraskan strategi human capital dengan perkembangan bisnis perusahaan serta terus berupaya untuk menyediakan lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi untuk mempertahankan produktivitas selama pekerja bekerja,” imbuh Agus Winardono.

Penghargaan ini pun sejalan dengan tujuan BRI untuk mencapai aspirasi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion. Di samping itu, BRI selama ini menyediakan dan terus membangun lingkungan kerja yang nyaman sekaligus produktif. Salah satu hal yang bisa didapatkan adalah dengan penerapan Respectful Workplace Policy (RWP).

RWP merupakan pedoman yang mengatur tentang lingkungan kerja aman serta mengedepankan sikap saling menghargai bebas diskriminasi, pengucilan hingga pembatasan. Pedoman itu menjadi perhatian utama BRI dalam menjaga kinerja berkelanjutan dari Insan BRILiaN (pekerja BRI) dan mendorong iklim kerja yang lebih produktif.

HR Asia Award merupakan publikasi yang cakupannya meliputi 95% negara di benua Asia dan diberikan untuk Professional HR Company yang sudah berjalan selama 13 tahun dan selama 9 tahun telah melaksanakan survey lebih dari 20.000 perusahaan dan lebih dari 1,5 juta karyawan.

Lebih dari 300 perusahaan dari 13 negara, yakni China, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, India, Korea, Makau, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam berpartisipasi dalam ajang ini.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengusulkan agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) atau Organisasi Non-Pemerintah lainnya mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Ferdy, PP No 25 Tahun 2024 ini telah menyalahi aturan perundangan di atasnya yaitu UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Intinya, saya berharap dari teman-teman LSM bisa mengajukan judicial review ke MK karena ini (PP No 25 tahun 2024) sudah menyalahi undang-undang di atasnya,” ungkap Ferdy saat dihubungi Kontan, Minggu (2/6).

Dirinya menyebut bahwa dalam UU No 3 Tahun 2020 memang terdapat kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Memang di undang-undang minerba itu IUP untuk mengakomodir kepentingan UMKM, tapi bukan untuk UMKM yang gak punya badan usaha atau yang tidak punya kapasitas untuk mengolah tambang,” tuturnya.

Ferdy juga menjabarkan dalam PP ini yang telah diselipkan satu pasal, yaitu pasal 83A yang menjadi catatan adalah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

“Itu kalau sudah WIUPK berarti besar ya, artinya tambang besar. Ini akan membuat industri pertambangan kita gak profesional lagi, tata kelolanya amburadul dan daya rusak terhadap lingkungan juga pasti akan lebih besar,” tambah.

Dia juga menjelaskan, jika merujuk pada pasal yang diselipkan, IUP yang diserahkan ke ormas keagamaan ini adalah IUP hasil sisa lahan yang terlalu besar yang ditinggalkan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan IUPK.

“Misalnya, renegosiasi Vale ini sudah selesai, Vale terlalu besar lahannya, ada beberapa blok konsesi nikelnya yang harus diserahkan ke pemerintah daerah, nah yang begitu ini yang nanti diambil oleh ormas,” katanya.

Padahal menurutnya, WIUPK yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan besar itu potensinya masih besar.

“Itu potensinya luar biasa, dan ini dunia tambang kita akan semakin hancur. Karena menurut saya meskipun ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan tambang tapi karena lahan mereka terlalu besar, harus diserahkan ke negara tapi sekarang malah diserahkan ke ormas,” tutupnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) bakal menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada 21 Juni 2024 mendatang.

Dalam salah satu agendanya, MNC Bank bakal meminta restu untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu atau private placement.

Dalam keterbukaan informasi Senin (3/6), BABP menyebutkan akan meminita persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme private placement sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.

Adapun, rencana aksi korporasi tersebut dilakukan di saat isu merger MNC Bank dan Bank Nobu kembali menguat.

Namun, dalam keterangan sebelumnya, bank milik Harry Tanoesoedibjo ini belum memberi info mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan private placement.

Hanya saja, beberapa waktu terakhir, telah terpantau adanya transaksi saham dengan masuknya PT Prima Cakrawala Sentosa, yang dikendalikan oleh Lippo Group, ke MNC Bank dengan memegang kepemilikan saham 10%.

Sebaliknya, MNC Grup juga masuk ke Nobu Bank melalui KPIG dengan jumlah kepemilikan yang sama.

Dalam aksi private placement ini, MNC Bank akan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 4,44 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp 50 per saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh.

Sementara itu, RUPS MNC Bank juga memiliki agenda persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai transaksi cross ownership yang dilakukan MNC dan Lippo bisa memberikan ruang bagi keduanya menempatkan perwakilan direksi maupun komisaris di masing-masing bank.

Selain itu, RUPS juga akan meminta persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Namun, secara historis, MNC Bank telah absen dalam pembagian dividen beberapa tahun terakhir.