JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

IDXChannel – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor dengan estimasi nilai Rp115.220.748.000.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur.

"Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya," ujar Rionald dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Adapun terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," katanya.

Berikut rincian kegiatan penyitaan aset Satgas BLBI di minggu ketiga Juli 2024.

1. Penyitaan atas harta kekayaan lain debitur eks South East Asia Bank (Dalam Likuidasi) atas nama Drs. Soemito Mitosima berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 128 m2 dan segala sesuatu diatasnya yang terletak di Jalan Kalibaru Timur VIII/G 40 RT 008 RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara a.n. Doktorandus SOEMITO MITOSIMA dengan estimasi nilai Rp421.248.000.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada Negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp24.978.656.076,91 tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.

2. Penyitaan atas Harta Kekayaan Lain PT Putra Surya Perkasa Intiutama berupa:
a. Tiga bidang tanah seluas 2.439 m2 dan segala sesuatu diatasnya yang sesuai dokumen tercatat terletak di Desa Cihuni Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan estimasi nilai SP-10/Satgas/2024 sebesar Rp31.889.925.000.
b. Dua bidang tanah seluas 5.533 m2 dan segala sesuatu diatasnya yang sesuai dokumen tercatat terletak di Desa Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp72.343.975.000; dan
c. Tiga bidang tanah seluas 2.468 m2 terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp10.365.600.000.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada Negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp80.587.414.500,16 sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.

3. Penguasaan fisik aset properti eks BPPN melalui pemasangan plang atas 1 (satu) bidang tanah seluas 11.300 m2, yang terletak di Kampung Kadu Bali, Desa Cibungur, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bank Central Dagang, dengan estimasi nilai sebesar Rp200.000.000.

(Dhera Arizona)