JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir pemerintah daerah (pemda) yang kerap mengendapkan dana dari pemerintah pusat di bank.

Pasalnya, hal ini menyebabkan dana daerah menjadi menggunung di perbankan karena tidak segera digunakan dan membuat program pembangunan daerah tidak terealisasi.

"Daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank.They don't spend. Sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian," ujarnya saat acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di kantornya, Jakarta, Selasa (23/9/2024).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Meski demikian, oleh pemda kucuran dana transfer daerah dari pusat ini justru diendapkan di bank sehingga tujuan untuk menstimulus perekonomian daerah itu tidak tercapai.

"Mereka menjadi semacam pengerem efektivitas dari counter cyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank," ungkapnya.

Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kebijakan yang diambil dapat langsung berdampak ke masyarakat.

"Ini yang masih terus-terus menerus di Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya menyinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari fiscal policy itu menjadi sangat maksimal atau optimal mempengaruhi ekonomi dan masyarakat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir pemerintah daerah (pemda) yang kerap mengendapkan dana dari pemerintah pusat di bank.

Pasalnya, hal ini menyebabkan dana daerah menjadi menggunung di perbankan karena tidak segera digunakan dan membuat program pembangunan daerah tidak terealisasi.

"Daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank.They don't spend. Sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian," ujarnya saat acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di kantornya, Jakarta, Selasa (23/9/2024).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Meski demikian, oleh pemda kucuran dana transfer daerah dari pusat ini justru diendapkan di bank sehingga tujuan untuk menstimulus perekonomian daerah itu tidak tercapai.

"Mereka menjadi semacam pengerem efektivitas dari counter cyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank," ungkapnya.

Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kebijakan yang diambil dapat langsung berdampak ke masyarakat.

"Ini yang masih terus-terus menerus di Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya menyinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari fiscal policy itu menjadi sangat maksimal atau optimal mempengaruhi ekonomi dan masyarakat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir pemerintah daerah (pemda) yang kerap mengendapkan dana dari pemerintah pusat di bank.

Pasalnya, hal ini menyebabkan dana daerah menjadi menggunung di perbankan karena tidak segera digunakan dan membuat program pembangunan daerah tidak terealisasi.

"Daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank.They don't spend. Sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian," ujarnya saat acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di kantornya, Jakarta, Selasa (23/9/2024).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Meski demikian, oleh pemda kucuran dana transfer daerah dari pusat ini justru diendapkan di bank sehingga tujuan untuk menstimulus perekonomian daerah itu tidak tercapai.

"Mereka menjadi semacam pengerem efektivitas dari counter cyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank," ungkapnya.

Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kebijakan yang diambil dapat langsung berdampak ke masyarakat.

"Ini yang masih terus-terus menerus di Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya menyinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari fiscal policy itu menjadi sangat maksimal atau optimal mempengaruhi ekonomi dan masyarakat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir pemerintah daerah (pemda) yang kerap mengendapkan dana dari pemerintah pusat di bank.

Pasalnya, hal ini menyebabkan dana daerah menjadi menggunung di perbankan karena tidak segera digunakan dan membuat program pembangunan daerah tidak terealisasi.

"Daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank.They don't spend. Sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian," ujarnya saat acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di kantornya, Jakarta, Selasa (23/9/2024).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Meski demikian, oleh pemda kucuran dana transfer daerah dari pusat ini justru diendapkan di bank sehingga tujuan untuk menstimulus perekonomian daerah itu tidak tercapai.

"Mereka menjadi semacam pengerem efektivitas dari counter cyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank," ungkapnya.

Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kebijakan yang diambil dapat langsung berdampak ke masyarakat.

"Ini yang masih terus-terus menerus di Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya menyinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari fiscal policy itu menjadi sangat maksimal atau optimal mempengaruhi ekonomi dan masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana pemda yang mengendap di bank mencapai Rp 180,96 triliun hingga akhir Maret 2024.

Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 7,12 triliun atau 4,1 persen dibandingkan posisi Februari 2024 dan lebih rendah Rp 15,61 triliun atau turun 7,94 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kendati demikian, dana pemda yang mengendap di bank memperlihatkan tren penurunan. Pada Maret 2022, pemerintah daerah memiliki rekening di bank mencapai Rp 202,35 triliun.

Kemudian pada 2023 sebesar Rp 196,5 triliun dan 2024 sebesar Rp 180,96 triliun.

Komposisi dana di perbankan tersebut mayoritas berupa giro sebesar 79,32 persen. Kemudian berupa deposito 17,61 persen dan tabungan yang hanya sebesar 3,07 persen.

Komposisi tersebut memperlihatkan dana pemda di bank sebagian besar disiapkan untuk pembayaran belanja daerah atau operasional karena giro merupakan jenis dana yang memiliki likuiditas tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir pemerintah daerah (pemda) yang kerap mengendapkan dana dari pemerintah pusat di bank.

Pasalnya, hal ini menyebabkan dana daerah menjadi menggunung di perbankan karena tidak segera digunakan dan membuat program pembangunan daerah tidak terealisasi.

"Daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank.They don't spend. Sehingga memunculkan ada elemen ngerem dari sisi kemampuan fiskal untuk countering siklus dari perekonomian," ujarnya saat acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di kantornya, Jakarta, Selasa (23/9/2024).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Meski demikian, oleh pemda kucuran dana transfer daerah dari pusat ini justru diendapkan di bank sehingga tujuan untuk menstimulus perekonomian daerah itu tidak tercapai.

"Mereka menjadi semacam pengerem efektivitas dari counter cyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank," ungkapnya.

Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kebijakan yang diambil dapat langsung berdampak ke masyarakat.

"Ini yang masih terus-terus menerus di Kementerian Keuangan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya menyinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari fiscal policy itu menjadi sangat maksimal atau optimal mempengaruhi ekonomi dan masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana pemda yang mengendap di bank mencapai Rp 180,96 triliun hingga akhir Maret 2024.

Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 7,12 triliun atau 4,1 persen dibandingkan posisi Februari 2024 dan lebih rendah Rp 15,61 triliun atau turun 7,94 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kendati demikian, dana pemda yang mengendap di bank memperlihatkan tren penurunan. Pada Maret 2022, pemerintah daerah memiliki rekening di bank mencapai Rp 202,35 triliun.

Kemudian pada 2023 sebesar Rp 196,5 triliun dan 2024 sebesar Rp 180,96 triliun.

Komposisi dana di perbankan tersebut mayoritas berupa giro sebesar 79,32 persen. Kemudian berupa deposito 17,61 persen dan tabungan yang hanya sebesar 3,07 persen.

Komposisi tersebut memperlihatkan dana pemda di bank sebagian besar disiapkan untuk pembayaran belanja daerah atau operasional karena giro merupakan jenis dana yang memiliki likuiditas tinggi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan insentif fiskal kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil menjaga stabilitas harga barang di daerah sehingga inflasi tingkat nasional dapat terkendali.

Suahasil menyebut, ketika di dalam APBN mendesain insentif fiskal, salah satu kriteria yang digunakan pemerintah adalah pengendalian inflasi daerah.

"Untuk daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasinya menjadi relatif rendah, maka dikucurkanlah insentif fiskal di tahun anggaran berjalan," ujar Suahasil dalam keterangan resminya, Senin (5/8).

Suahasil menjelaskan sejak tahun 2023, pemerintah mendesain dana insentif daerah dengan salah satu faktornya adalah inflasi di tiap kabupaten kota dan provinsi. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting dalam memastikan inflasi terkendali.

Pemerintah pusat telah mengucurkan berbagai macam program untuk menjaga harga-harga secara keseluruhan, termasuk dengan memberikan subsidi dan kompensasi.

Dirinya menilai pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk memantau langsung kondisi di lapangan dan ketersediaan barang-barang di pasar.

“Dari tempat sentra-sentra produksi kepada pasar kita, lalu kemudian memastikan harga yang di pasar itu adalah harga yang wajar, harga yang tidak berfluktuasi terlalu cepat, dan ini adalah peran serta dari Ibu Bapak yang mengontrol pasar, mengontrol jalur distribusi, melihat secara detail apakah pembangunan-pembangunan infrastruktur kita telah berjalan dengan baik atau tidak sehingga bisa betul-betul membantu mengurangi harga,” katanya.

Lebih lanjut, Suahasil meminta kepada kepala daerah untuk secara detail mulai melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan di atas 5%. Program-program pemerintah pusat juga dipastikan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

“Mohon Ibu Bapak Gubernur, Bupati, dan Walikota melihat APBD-nya masing-masing untuk memastikan APBN-nya jalan, belanjanya terlaksana, dan belanja itu produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan memberikan manfaat kepada peningkatan daya beli, peningkatan income dari masyarakat kita,” imbuhnya.

Selain itu, Suahasil juga berharap kepala daerah dapat melihat gerak dunia usaha secara detail di daerah masing-masing, terutama yang melakukan proses produksi dan menciptakan barang dan jasa sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

“Itu semua adalah landasan bagi pertumbuhan ekonomi kita yang baik, sehingga kita bisa dorong terus pertumbuhan ekonomi di setiap daerah ini. Ibu Bapak menggunakan APBD. Dari (pemerintah) pusat, kami menggunakan APBN sehingga bisa bersinergi membantu perekonomian, membantu masyarakat, rumah tangga, dunia usaha,” ujarnya.

Daerah penerima alokasi insentif fiskal pengendalian inflasi pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, penerima insentif fiskal kategori pengendalian inflasi sebanyak 33 daerah per periode.

Pada tahun 2024 ini, daerah penerima bertambah menjadi 50 daerah per periode sehingga peluang daerah untuk mendapatkan alokasi insentif fiskal menjadi lebih besar.

Dari 50 daerah penerima tersebut, 36 daerah di antaranya atau sekitar 72 persen merupakan daerah baru yang sebelumnya belum pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi di tahun anggaran 2023.

“Ada 14 daerah yang pernah menerima. Artinya daerah-daerah ini sudah tahu kunci-kuncinya inflasi. Kalau sudah tahu kunci-kuncinya inflasi dipegang terus. Yang menjadi daerah penerima baru tolong pelajari kunci-kunci itu supaya besok-besok bisa dapat lagi,” pungkasnya.