REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bermain aman dengan mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024. "Artinya mereka bermain aman," kata Deddy ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (19/7/2024).

Sebab, kata dia, PKS memilih kandidat yang dianggap paling kuat dan agar dapat menjadi bagian dalam koalisi pemerintahan mendatang. "Artinya PKS kan memilih yang menurut mereka dianggap paling kuat dan juga mereka bisa menjadi bagian koalisi gemuk yang bisa dikatakan koalisi pemerintah yang akan datang lah, kan kira-kira gitu," ujar Deddy.

Meski demikian, Deddy mengaku, sampai saat ini PDIP belum memutuskan terkait arah posisi yang akan diambil pada Pilkada 2024. Apakah PDIP mengusung kader internal atau membuat poros tandingan pasangan Khofifah-Emil masih belum dibahas di internal partai.

"Ya, kami belum sampai pada keputusan. Jadi belum memutuskan gitu, jadi harus ditunggu. Saya belum bisa bilang bahwa nanti harus begini begitu, karena kami belum memutuskan," ujar Deddy.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS resmi merekomendasikan dan mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2024. Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, pemberian surat keputusan kepada pasangan tersebut berdasarkan rapat partai pada 4 Juli 2024.

Syaikhu menilai, keputusan itu dibuat karena PKS menilai pasangan pejawat tersebut mempunyai kinerja baik di Jatim. "Mudah-mudahan ini ikhtiar menuju kemenangan di pilkada serentak," kata Syaikhu usai menggelar seremoni penyerahan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (19/7/2024).

Pasangan Khofifah-Emil Dardak sudah mengantongi banyak rekomendasi dari partai politik untuk maju Pilkada Jatim 2024, yakni dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, dan PSI. Dengan bertambahnya PKS, deretan partai politik yang mendukung Khofifah-Emil makin banyak.

Adapun kini tersisa PKB, PDIP, dan Nasdem yang belum memutuskan dukungan. PKB dan PDIP adalah dua partai dengan kursi paling banyak di DPRD Jatim periode 2024-2029.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mestinya tak memaksakan semua pembangunan berjalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kepala Negara dapat fokus pada pembangunan Istana Negara saja.

"Kemarin fokus saja sudah (pembangunan) istana negara," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Anggota Komisi VI DPR itu menuturkan bila Jokowi hanya fokus pembangunan istana, maka dia tetap punya legasi. Bahwa keseriusan membangun IKN ditandai dengan diresmikannya kantor Presiden.
"Jadi Pak Jokowi punya legasi bahwa istana itu diresmikan yang menandakan seriusnya kita membangun ibukota, jangan semua dikerjakan," ucap Deddy.

Baca juga: Mimpi Jokowi Berkantor di IKN Sebelum Lengser Diyakini Tak Terwujud

Menurut Deddy, pembangunan yang masif membuat ketidaksiapan pada berbagai aspek. Selain itu, juga berdampak pada ketidaksiapan menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

"Ini kan kompleks, ini yang kemudian menurut saya harusnya kemarin dari awal tuh fokusnya pada ekosistem ibukotanya, yang itu dulu dong yang diutamakan," ucap Deddy.

IKN, lanjut dia, harus tetap berjalan di tengah polemik. Karena sudah ada kesepakatan politik, kehadiran undang-undang, dan mendapat persetujuan DPR.

"IKN mau tidak mau harus kita selesaikan dengan segala segala ketidaksetujuan, maupun pendapat yang masih berbeda di kalangan masyarakat. Tapi secara politik selesai dan adanya undang-undang itu. Jadi kita enggak mungkin menjilat mudah sendiri," jelas Deddy.

(ABK)

Jakarta: Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai tak terwujud. Sebab, sejumlah target proyek belum tercapai.

"Mungkin Presiden Jokowi berharap, bermimpi tentang keinginan supaya sebelum dia turun dari kursi kepresidenan bisa berkantor di sana kan, tapi sepertinya target itu tidak akan tercapai," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa dapat berkantor di IKN Nusantara secepatnya. Hal ini untuk menjawab keraguan publik terhadap proyek IKN.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan Jokowi ingin menepis anggapan itu dengan rajin bolak-balik ke IKN. Namun, nyatanya berbagai hal terkait ketidaksiapan IKN terus terlihat, khususnya untuk menyelenggarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

"Kita diyakinkan dengan Pak Jokowi bisa dua kali dalam sebulan pergi ke sana, bawa menteri-menteri menginap di sana, bikin konser di sana. Itu kan untuk meyakinkan publik bahwa ini akan terjadi, siap kan, tapi kan ternyata tidak ya," ucap Deddy.

Baca juga: PDIP Yakin Perayaan 17 Agustus di IKN Tak Optimal

Dia mengaku sudah mengingatkan pemerintah jika pembangunan IKN Nusantara tidak bisa dilakukan dalam sekejap seperti cerita rakyat. Hal itu disampaikan melalui rapat dengan kementerian terkait di DPR.

"Itu bukan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang. Karena untuk membangun satu ibu kota, jangankan ibu kota, kota biasa saja untuk ratusan tahun," ucap Deddy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan pemindahan dan terus melihat kondisi IKN. Kepala Negara masih menunggu kesiapan infrastruktur seperti listrik, air, dan tempat berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024.

(ABK)

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, yakin perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2024 tak optimal. Hal ini melihat sejumlah persoalan yang terjadi di proyek IKN.

"Saya sudah yakin bahwa sebenarnya tidak mungkin optimal perayaan 17 Agustus di IKN," kata Deddy dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan banyak target yang belum tercapai di IKN. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menyoroti ketidaksiapan listrik hingga air.
"Banyak sekali target yang tidak bisa tercapai kan mimpinya presiden berkantor di sana kalau enggak salah bulan Juli ya, itu kan tidak mungkin terjadi," ucap Deddy.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Izin HGU 190 Tahun, PKS: IKN For Sale

Dia juga menyoroti jumlah orang yang akan dibawa ke IKN untuk mendukung perayaan HUT ke-19 RI. Deddy menyebut orang yang akan hadir sejumlah 1.500 dari 8.500 yang direncanakan.

"Karena apa, infrastruktur dasarnya aja belum selesai masih banyak yang dibawah target ada yang 50 persen ada, yang masih 60-an persen ya yang sudah 100 persen juga ada ya. Itu pun akan sangat menyulitkan mobilisasi," ucap Deddy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan pemindahan dan terus melihat kondisi IKN. Kepala Negara masih menunggu kesiapan infrastruktur seperti listrik, air, dan tempat berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? listriknya sudah siap belum? tempatnya sudah siap belum? kalau siap, pindah," kata Jokowi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024

(ABK)