JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) Junaidi Abdilah menyatakan, pencairan kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhirnya menemukan titik terang.

Hal ini diungkapkan Junaidi Abdillah bersama perwakilan DPD Apersi lainnya datang melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Keuangan dan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) di kantor Tapera di kawasan SCBD, Jakarta pada Jum'at (27/9/2024).

Menurut Junaidi sebanyak 34.000 unit tambahan kuota FLPP akan cair minggu depan. "Percepatan penambahan kuota ini akan segera dilakukan dan jawaban dari perwakilan Kemenkeu akan segera mencairkan kuota tambahan FLPP minggui depan," jelas Junaidi.

Sebelumnya pada akhir Agustus 2024 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kuota FLPP akan ditambah 34.000 unit dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Ketentuan itu berlaku mulai 1 September 2024, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Dari audiensi ini menurut Junaidi penambahan kuota FLPP akan cair dalam 7 hari dari sekarang. Dia berharap dalam 7 hari dari sekarang pencairan kuota tambahan FLPP bisa terealisasi, jangan meleset jadwalnya.

"Sehingga gejolak-gejolak di lapangan dengan ketidakjelasan yang terjadi akan mereda. Dan kita akan segera informasikan kabar bagus ini kepada anggota Apersi yang hari ini tidak bisa datang ke Jakarta," imbuhnya.



Sebelumnya, anggota Apersi tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pencairan dana untuk tambahan kuota FLPP dari pemerintah sebelum akhirnya melakukan audiensi hari ini.

Junaidi menegaskan, dari ketidakjelasan pencairan dana tambahan FLPP ini banyak pengembang yang sudah mengajukan pinjaman ke bank-bank yang bunganya tinggi agar usahanya bisa tetap berlanjut. Selain itu, para pekerja tukang bangunan pun menurut Junaidi banyak yang diberhentikan bekerja di proyek perumahan yang dikembangkan anggota Apersi.

Sementara itu Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi Bambang Setiadi menyampaikan, kondisi penyaluran pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke depannya harus segera diperhatikan.

Sebab, imbas dari belum berlanjutnya penyaluran pembiayaan FLPP dirasakan juga oleh pengembang perumahan subsidi di berbagai daerah. ?Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,? imbuhnya.

Menurut Bambang, kondisi ini tidak hanya menghambat gerakan ekonomi di sektor perumahan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada program perumahan ini.