Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten tembakau kompak mencatatkan penurunan laba sepanjang periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Beberapa emiten besar di sektor ini, seperti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), mengalami tekanan yang signifikan.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, mengungkapkan penyebab di balik penurunan laba ini serta tantangan yang dihadapi industri rokok dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan maraknya peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan laporan keuangan dari keterbukaan informasi BEI, HMSP mencatatkan laba sebesar Rp 5,22 triliun per September 2024, turun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 6,20 triliun. Meskipun penjualan bersih meningkat sebesar 1,34% dari Rp 87,29 triliun menjadi Rp 88,46 triliun, kenaikan beban pokok penjualan hingga Rp 74,70 triliun turut menekan laba perusahaan.

Situasi serupa juga dialami Gudang Garam, yang mencatatkan penurunan laba bersih hingga 77,74% secara tahunan, dari Rp 4,46 triliun menjadi Rp 992,20 miliar pada triwulan ketiga 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya pendapatan perusahaan sebesar 9,61%, dari Rp 81,75 triliun menjadi Rp 73,89 triliun.

Sementara itu, Wismilak Inti Makmur juga membukukan penurunan laba bersih secara tahunan menjadi Rp 270,54 miliar dari Rp 141,78 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba WIIM ini turut didorong oleh turunnya pendapatan sebesar Rp 3,43 triliun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp 3,71 triliun.

Benny Wachjudi mengungkapkan bahwa penurunan kinerja emiten tembakau ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait pengendalian rokok yang baru diberlakukan pada Juni 2024. Ia menjelaskan bahwa penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh kebijakan cukai yang tinggi, yang telah diterapkan secara progresif dalam beberapa tahun terakhir.

"Ketika cukai terus meningkat, daya beli konsumen menurun. Akibatnya, konsumen beralih ke rokok yang lebih murah bahkan ke produk ilegal yang semakin marak di pasaran," ujar Benny kepada KONTAN, Kamis (30/10).

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal semakin menggerus pangsa pasar rokok legal yang membayar cukai. Fenomena ini, menurutnya, berpotensi menggagalkan tujuan pemerintah untuk menekan preferensi merokok, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja.

"Rokok ilegal yang tidak dikenai cukai maupun pajak dapat dijual lebih murah dan tidak mengurangi preferensi perokok. Dampaknya, rokok legal mengalami penurunan signifikan, sementara rokok ilegal justru berkembang," ujarnya.

Benny juga menyebut bahwa jika PP28 dan aturan turunannya seperti rencana standarisasi kemasan diberlakukan, maka kondisi industri rokok akan semakin memburuk. Standarisasi kemasan yang menghapus identitas visual merek diyakini akan semakin mendorong konsumen untuk beralih ke rokok ilegal.

"Tanpa kemasan standar pun, rokok ilegal sudah berkembang. Jika semua aturan diterapkan tanpa penegakan ketat terhadap rokok ilegal, dampaknya akan semakin merugikan industri rokok legal," ungkapnya.

Selain kebijakan cukai, ketentuan lain yang membatasi jarak penjualan rokok dari tempat pendidikan sejauh 200 meter juga menjadi tantangan tambahan bagi industri rokok, khususnya di kota-kota besar. Jika regulasi-regulasi ini diterapkan secara ketat, Benny memperkirakan akan ada dampak serius bagi kelangsungan operasional industri rokok dan kemungkinan PHK di sektor ini.

Benny juga berharap agar pemerintah lebih serius dalam memberantas rokok ilegal. Menurutnya, tingginya cukai dan ketatnya aturan rokok legal akan sia-sia jika rokok ilegal dibiarkan tanpa tindakan tegas. "Saat ini, pemberantasan rokok ilegal masih minim. Hanya pengecer atau distributor kecil yang tertangkap, sementara pemilik besar dan pemasok utama belum tersentuh hukum," pungkasnya.

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Simak Video: Gaprindo Singgung Kenaikan Peredaran Rokok Ilegal di RI

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menilai usulan soal kemasan rokok polos tanpa merek yang ada dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik akan membahayakan kelangsungan usaha.

Sebab, tidak ada lagi ciri khas dari masing-masing merek rokok seperti logo brand, padahal logo ini telah dilindungi oleh UU Merek dan Hak Cipta.

"Akibatnya kemasan rokok apapun akan sama semua. Kami merasa hal ini sangat membahayakan bagi kelangsungan usaha kami karena kami tak bisa bersaing memperlihatkan keunggulan brand kami yang sudah kami bangun puluhan bahkan ratusan tahun. Ini sama aja dengan rokok-rokok lain termasuk rokok ilegal," ujar Ketua Umum Gaprindo, Benny Wachjudi, dalam diskusi "Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek" di Parle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Benny juga mengaku keberataan lantaran apabila kemasan rokok menjadi polos, maka identitas masing-masing merek akan hilang. Sementara industri rokok masih harus dibebani cukai, sehingga berusaha untuk memberikan pembeda melalui promosi iklan dan sebagainya.

Diakui Benny, ketika ada larangan iklan yang menunjukkan terang-terangan, para produsen masih bisa mengakali dengan logo. Namun, jika logo juga tidak diperbolehkan, maka hal ini akan benar-benar merugikan.

"Terus terang ini akan memberikan kerugian pada kami dan keuntungan rokok ilegal. Rokok ilegal sudah diuntungkan tak bayar cukai. Kami sangat mengharapkan tidak terjadi rokok polos ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro berpendapat apabila aturan ini diterapkan maka akan sulit membedakan antara rokok legal dan ilegal.

"Kemasan polos ini rokok legal dan ilegal jadi sulit dibedakan. Kedua, harga jual yang dijual ini juga dapat meresahkan konsumen loyal. (Sehingga) dua hal ini kami tolak," kata Suhendro.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengklaim Peraturan Pemerintah No. 28/2024 (PP Kesehatan) akan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp200 triliun pertahun apabila tetap diimplementasikan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wahyudi menjelaskan, banyak aturan yang sangat merugikan pelaku usaha industri rokok di dalam PP Kesehatan. Salah satu yang paling signifikan, sambungnya, yaitu larangan penjualan rokok dalam 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak (Pasal 434 huruf e PP Kesehatan).

Tak hanya itu, sambungnya, banyak pasal lagi yang diyakini juga akan berdampak negatif ke industri lain. Oleh sebab itu, total kerugian perekonomian akan sangat besar atas pemberlakuan PP Kesehatan tersebut.

"Ya mungkin kasarnya Rp150—200 triliun kerugian pertahun apabila PP itu diberlakukan, karena itu menyangkut periklanan terdampak, media streaming, retail juga barang tentu, kami juga, ada semua kajiannya," klaim Benny dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Tak hanya PP Kesehatan, dia juga mengecam sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Benny secara terkhusus menyoroti soal aturan standarisasi kemasan rokok dalam RPMK itu.

"Kami tidak setuju karena mengarah pada rokok polos," jelasnya.

Gaprindo, sambungnya, juga sudah menyampaikan surat resmi kepada kementerian terkait termasuk juga pimpinan DPR terkait masukan untuk perbaikan PP Kesehatan dan RPMK tentang Produk Tembakau. Benny menjelaskan, pihaknya meminta sejumlah pasal untuk dihapus atau sekadar direvisi.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi PP Kesehatan karena dirasa membatasi ruang pertumbuhan industri sekaligus mengancam keberlanjutan usaha.

Wakil Ketua Umum Apindo Franky Sibarani mengatakan, pihaknya akan mengirimkan petisi penolakan regulasi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Kita akan bersama-sama mengirimkan petisi ini, bersama surat kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan atau menyetop pemberlakuan PP 28/2024," kata Franky di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Dia menuturkan, berbagai keluhan dari sektor terkait, termasuk ritel, pertanian dan kreatif yang berkaitan dengan IHT terus berdatangan. Para asosiasi lintas sektor ini juga merasa kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi.