Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merespons aduan masyarakat melalu kanal Sapa Mbak Ita, sejalan dengan hasil penilaian kinerja pengelolaan pengaduan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Kota Semarang mendapatkan predikat kualitas pengelolaan pengaduan "sangat baik".

Berdasarkan hasil rekapitulasi laju tindak lanjut penilaian tersebut, pengelola pengaduan Kota Semarang mampu menyelesaikan laporan yang masuk melalui kanal sapambakita.lapor.go.id dengan jumlah aduan terkelola tertinggi kedua setelah Kota Malang dengan laju tindak lanjut 100 persen.

Secara khusus, Mbak Ita menyatakan apresiasi terhadap seluruh admin penghubung Kanal Pengaduan Publik Sapa Mbak Ita yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari guna menangani berbagai lingkup aduan kemasyarakatan, mulai dari perbaikan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, hingga fasilitas pendidikan.

"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Semarang mengucapkan matur nuwun kepada teman-teman yang sudah sangat gercep untuk menerima dan menyelesaikan keluhan, masukan atau bahkan kritikan dari masyarakat. Terima kasih kepada semua tim yang terlibat dalam penyelesaian aduan masyarakat melalui kanal ini," ujar Mbak Ita dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengaduan "Sapa Mbak Ita" Catur Wulan II di Balai Kota Semarang, Kamis (5/9).

Senada, Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang, Soenarto, turut memuji kinerja admin pengelola kanal aduan publik Sapa Mbak Ita yang berjumlah lima kanal. Soenarto berharap, proses penyelesaian pengaduan dapat terus disempurnakan.

"Pertama, tentang bagaimana laporan yang selesai bersyarat dapat diselesaikan secepatnya. Kedua, tuntaskan aduan masyarakat hingga benar-benar selesai agar tidak terjadi laporan berulang. Ketiga, selesaikan aduan dengan memperhatikan kualitas tindak lanjutnya," papar Soenarto.

Dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Publik Sapa Mbak Ita Caturwulan II Tahun 2024, para admin penghubung Pengelola Pengaduan Publik didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam merespon aduan dan aspirasi masyarakat.

"Laporan yang masuk harus segera dikonfirmasi untuk ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjuti laporan tidak perlu meminta permohonan data pelapor, cukup fokus pada aduan yang dilaporkan," kata Soenarto.

Monitoring dan evaluasi disebut akan dilakukan secara rutin oleh Dinas Kominfo Kota Semarang, sehingga kendala yang ada dapat teridentifikasi, sekaligus sebagai sarana bersilaturahmi antar admin penghubung, admin utama dan pengelola pengaduan.

Di sepanjang catur wulan II dari Mei hingga Agustus, terdapat 1.598 aduan yang masuk ke kanal Sapa Mbak Ita.

Pada periode yang sama, Dinas Perhubungan Kota Semarang menjadi OPD dengan jumlah disposisi tertinggi, sejumlah 297 aduan, disusul oleh Dinas Pekerjaan Umum 251 aduan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 222 aduan, Satpol PP 116 aduan dan Dinas Kominfo 85 aduan.

Adapun aduan terbanyak yang masuk pada catur wulan II adalah terkait laporan jalan rusak, aduan parkir, lampu PJU padam, aduan trantibum, dan permintaan pemangkasan pohon.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Indo Barometer merilis hasil survei tentang elektabilitas calon wali kota (cawalkot) Semarang. Dalam survei tersebut, politikus Partai Demokrat, Alamsyah Satyanegara Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, mengungguli semua cawalkot Semarang lainnya, seperti pejawat (incumbent) Hevearita Gunaryanti Rahayu hingga Diko Ganinduto.

"Ada tiga nama yang menonjol, pertama itu AS Sukawijaya 16,5 persen, lalu ada Hevearita atau Mba Ita 11 persen, Ade Bhakti Ariawan 6,3 persen, kemudian ada Diko Ganinduto 2,8 persen. Nah sisanya tidak tahu (atau) tidak menjawab 56,5 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat menghadiri diskusi secara virtual bertema 'Membaca Peta Politik Jelang Pilwakot Semarang 2024' di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/8/2024).

Selain tiga nama tersebut, terdapat tujuh nama cawalkot Semarang lain yang masuk dalam survei Indo Barometer. Namun persentase mereka hanya dua atau di bawah dua persen. Kepala LKPP sekaligus mantan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, misalnya hanya memperoleh 1,5 persen.

Dalam surveinya, Indo Barometer juga melakukan simulasi dengan mengerucutkan sejumlah nama cawalkot Semarang. Hasilnya, Yoyok Sukawi masih unggul dengan persentase yang terus meningkat.

Qodari juga menyinggung sosok calon wakil wali kota Semarang. Dia menyampaikan, dalam simulasi Pilwakot Semarang, belum ada sosok yang menonjok untuk kursi wakil. "Kalau pertanyaan terbuka, tidak tahu (atau) tidak menjawabnya 87 persen," ujarnya.

Namun ketika disodorkan daftar nama, menurut Qodari, terdapat dua figur yang menonjol untuk kursi wakil wali kota Semarang. Mereka adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Ade Bhakti Irawan (26 persen) dan istri Hendrar Prihadi, Krisseptiana (20 persen).

Survei Indo Barometer dilakukan di Kota Semarang meliputi 16 kecamatan. Pengumpulan data dilakukan pada 18-23 Juli 2024, dengan mewawancarai 400 responden. Seluruh responden telah memiliki hak pilih.

Metode penarikan sampel adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Margin of error sekitar 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Ita dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/8/2024).

Pada saat itu, penyidik KPK memeriksa Ita sebagai saksi. Dia hadir memenuhi panggilan lembaga antirasuah setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang.

Ita pun tidak sendiri. KPK turut memanggil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), yang notabene juga merupakan suaminya. Kedua politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu diperiksa ihwal beberapa proses pengadaan di lingkungan Pemkot Semarang.

"Yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di Kota Semarang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pemeriksaan Alwin, terang Tessa, sudah lebih spesifik. Penyidik mendalami keterangannya soal pihak-pihak swasta yang disertakan dalam sejumlah pengadaan di Pemkot Semarang. Namun, keduanya dipastikan hadir sebagai saksi.

Tessa lalu mengungkap pihaknya berpotensi kembali memanggil Ita dan Alwin ke depannya. Penyidik disebut masih perlu mengklarifikasi berbagai alat bukti yang disita saat penggeledahan beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, beberapa lokasi yang turut digeledah oleh penyidik KPK yakni ruangan kerja dan rumah Wali Kota Semarang serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Ada beberapa alat bukti yang sudah disita, yang belum semua ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi terhadap kedua orang tersebut, kita tunggu aja nanti," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Dugaan Korupsi Hingga Pemerasan

KPK menyebut penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan hingga gratifikasi.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sejauh ini penyidik menduga adanya dugaan korupsi pada pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan itu, KPK juga memeriksa Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang Martono, Jumat (2/8/2024). Tessa menyebut Martono diperiksa ihwal pengaturan jatah proyek penunjukan langsung di Semarang pada tahun anggaran (TA) 2023.

"Serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain," ujarnya.

Di sisi lain, penyidik KPK turut mengendus adanya dugaan pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang. Pemerasan itu diduga dilakukan terhadap PNS Pemkot Semarang, berupa pemotongan upah pungut. Namun, KPK belum membeberkan berapa persen dugaan pemotongan itu.

"Sehingga take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat," ungkap Tessa.

Blak-blakan Ita Soal Pilkada

Usai diperiksa penyidik, Kamis (1/8/2024), Ita sempat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota itu mengatakan, ketidakhadirannya pada panggilan penyidik dua hari sebelumnya karena harus menghadiri rapat paripurna.

Ita menyebut telah memenuhi panggilan tersebut dan dilakukan sesuai prosedur. Dia enggan berkomentar lebih jauh soal pemeriksaannya itu, termasuk soal pencalonannya kembali di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 ini.

"Kalau pencalonan, saya tidak komentar ya kalau masalah pencalonan, saya tidak komentar," tuturnya kepada wartawan.

Adapun KPK telah menetapkan sebanyak empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Keempat tersangka disebut sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sejalan dengan hal tersebut, penyidik juga sudah mengajukan empat nama ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dicegah bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Jakarta: Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), Kamis, 1 Agustus 2024, selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mbak Ita diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

"Ya saya hari ini memenuhi panggilan yang harusnya hari Selasa, karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri," kata Mbak Ita usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Hevearita enggan berkomentar lebih lanjut soal informasi apa saja yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut. "Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulilah sudah sesuai prosedur dan mohon doanya saja," ujarnya.

Penyidik awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hevearita pada Selasa, 30 Juli bersamaan dengan suaminya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB), sebagai saksi dalam kasus yang sama. Namun hanya Alwin yang hadir memenuhi panggilan penyidik, sedangkan Hevearita baru bisa memenuhi panggilan penyidik hari ini. MI/Susanto

(WWD)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu hari ini, 1 Agustus 2024. Dia irit bicara mengenai pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

“Jadi, saat ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur, dan mohon doanya saja,” kata Hevearita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Hevearita menyebut kehadirannya ini merupakan pemenuhan janji karena mangkir pada panggilan sebelumnya karena harus mendatangi rapat paripurna di Semarang, beberapa waktu lalu. Wali kota itu enggan memberikan keterangan soal kasusnya dan meminta pertanyaan dicecarkan kepada penyidik.
“Ke penyidik saja ya tolong sampaikan ke penyidik saja,” ucap Hevearita.

Baca juga: Suami Walkot Semarang Turut Diperiksa KPK

Dia juga enggan memberikan komentar soal pencalonannya kembali di Semarang. Hevearita bergegas meninggakan Gedung Merah Putih KPK menggunakan mobilnya.

“Kalau masalah pencalonan saya tidak komentar,” ujar Hevearita.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar. (Can)

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Kamis (1/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu sebelumnya dijadwalkan untuk hadir pada pemeriksaan, Selasa (30/7/2024), namun berhalangan karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

"Betul saudari HGR telah hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Sebelum Hevearita alias Ita diperiksa penyidik, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sudah lebih dulu diperiksa penyidik Selasa lalu. Alwin, yang notabene juga suami dari Ita, diperiksa terkait dengan kasus yang sama sebagai saksi.

Sebelum memulai pemeriksaan berbagai pihak, penyidik KPK lebih dulu melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Beberapa lokasi yang ikut digeledah penyidik merupakan rumah dan ruangan kerja Wali Kota Semarang, serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan. Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Jakarta: Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia dimintai keterangan terkait dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

“Betul saudara AB (Alwin Basri) dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 2023 sampai dengan 2024,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tessa enggan memerinci informasi yang bakal diulik penyidik kepada Alwin. Tapi, KPK bakal mendalami kabar adanya pemerasan pegawai negeri di Semarang dari ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah itu.
“(Juga didalami) dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” ucap Tessa.

Baca juga: Wali Kota Semarang Memenuhi Panggilan KPK

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menyita berbagai bukti terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Penyitaan dilakukan setelah delapan hari melakukan penggeledahan di Jawa Tengah.Penggeledahan dilakukan di Semarang, Kudus dan Salatiga selama 17-25 Juli 2024.

Tim penyidik menggeledah 10 rumah pribadi,46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor swasta serta 2 kantor pihak lainnya.Selama penggeledahan, penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas serta dokumen berisi catatan tangan.

"Uang sekitar Rp1 miliar dan mata uang asing 9.650 euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait perkara tersebut," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Selanjutnya, penyidik akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti tersebut kepada pihak-pihak terkait.Adapun lembaga antirasuah, terang Tessa, sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut.

"KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua pihak swasta, dua penyelenggara negara," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Di sisi lain, KPK hari ini memeriksa Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dia juga sebelumnya dipanggil bersamaan dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, namun politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta penjadwalan ulang karena harus menghadiri rapat paripurna.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," ucap Tessa.

Sejalan dengan hal tersebut, Ita dan Alwin dikabarkan masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Dua orang lainnya yaitu Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (30/7/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Mbak Ita itu disebut telah mengofirmasi ketidakhadirannya pada sehari sebelum jadwal pemeriksaan.

Alasanya karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

Ita sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Dia dijadwalkan untuk hadir bersama dengan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, yang notabene merupakan suaminya.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Adapun Alwin memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik tersebut sebagai saksi, Selasa (30/7/2024). Penyidik KPK disebut mendalami keterangannya terkait dengan di antaranya hasil penggeledahan yang turut dilakukan di kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Update-nya nanti kita sampaikan karena saya masih menunggu perkembangan dari penyidik. Iya [termasuk dikonfirmasi soal hasil penggeledahan]," ungkap Tessa.

Usai diperiksa,Alwin sempat mengakui dirinya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadapnya. Meski merespons singkat, dia menegaskan bakal patuh terhadap proses hukum.

"Sesuai hukum aja. kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum. Nggih (iya, sudah terima SPDP)," jawabnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024) siang.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK juga memanggil tiga orang saksi lainnya yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Semarang Binawan Febrianto serta Sekda Kota Semarang Iswar Aminudin.

Berbeda dengan Ita dan Alwin, mereka diperiksa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan.

Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka.

Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (30/7/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Mbak Ita itu disebut telah mengofirmasi ketidakhadirannya pada sehari sebelum jadwal pemeriksaan.

Alasanya karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

Ita sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Dia dijadwalkan untuk hadir bersama dengan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, yang notabene merupakan suaminya.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Adapun Alwin memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik tersebut sebagai saksi, Selasa (30/7/2024). Penyidik KPK disebut mendalami keterangannya terkait dengan di antaranya hasil penggeledahan yang turut dilakukan di kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Update-nya nanti kita sampaikan karena saya masih menunggu perkembangan dari penyidik. Iya [termasuk dikonfirmasi soal hasil penggeledahan]," ungkap Tessa.

Usai diperiksa,Alwin sempat mengakui dirinya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadapnya. Meski merespons singkat, dia menegaskan bakal patuh terhadap proses hukum.

"Sesuai hukum aja. kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum. Nggih (iya, sudah terima SPDP)," jawabnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024) siang.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK juga memanggil tiga orang saksi lainnya yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Semarang Binawan Febrianto serta Sekda Kota Semarang Iswar Aminudin.

Berbeda dengan Ita dan Alwin, mereka diperiksa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan.

Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka.

Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan dilakukan pada Selasa (30/7/2024). Ita diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Semarang.

"Yang bersangkutan memberi kabar ketidakhadiran karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait pengesahan RAPBD tahun 2024 dan meminta penjadwalan ulang tanggal 1 Agustus 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto lewat pesan tertulis.

Dia menambahkan, Ita dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Hingga saat ini KPK diketahui belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus dugaan korupsi di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Tessa mengatakan, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penahanan.

"Menunggu proses penyidikan dan penghitungan negara selesai," ujar Tessa saat ditanya tentang kapan kira-kira KPK akan mengumumkan status tersangka.

Terkait alasan tak memenuhi panggilan KPK, pada Selasa siang, yakni pukul 11:00 WIB, Ita memang menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang. Agenda rapat yakni tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. Ita meninggalkan Gedung DPRD Kota Semarang sekitar pukul 11:50 WIB.

Sementara itu suami Ita, yakni Alwin Basri, telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa ini. Alwin diketahui menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Usai diperiksa, Alwin sempat meyampaikan pernyataan singkat. "Pokoknya mengikuti hukum. Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum, kita patuh dengan hukum," ujarnya.

Dia pun mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). "Nggih (iya sudah menerima SPDP)," ujar Alwin.

Pada 17 Juli 2024 lalu, tim penyidik KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang. Selain kantor, tim KPK turut menggeledah kediaman pribadi Ita. Setelah itu, penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan ke kantor-kantor dinas di lingkungan pemerintahan Kota Semarang.

Kemudian pada 25 Juli 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah ruang Komisi D DPRD Jateng. Mereka turut memeriksa ruang kerja Alwin Basri. Komisi D DPRD Jateng membidangi permukiman dan tata ruang, bina marga, cipta karya, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta pembangunan.

KPK mengungkapkan, serangkaian penggeledahan yang dilakukannya berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri mengakui telah memperoleh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK. SPDP ini menyangkut dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

Hal itu disampaikan Alwin setelah mengikuti pemeriksaan di KPK pada Selasa (30/7/2024). Alwin saat itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. "Nggih (iya, menerima SPDP dari KPK), niku nggih," kata Alwin kepada wartawan, Selasa (30/7/2004).

Lewat pemberian SPDP, Alwin membenarkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. SPDP ialah dokumen yang wajib dikirim aparat penegak hukum kepada para pihak, termasuk jaksa dan tersangka dalam waktu maksimal tujuh hari setelah dimulainya penyidikan.

Walau demikian, Alwin menegaskan tak menggugat penetapan statusnya sebagai tersangka ke praperadilan. Alwin menyebut akan mematuhi proses hukum yang berjalan.

"Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum," ucap Alwin.

Selain itu, Alwin ogah menanggapi ketika diserbu pertanyaan mengenai istrinya yang belum menjawab panggilan KPK pada hari ini. Alwin berkelit ingin makan saat dicecar wartawan. "Iya makan dulu," ucap Alwin.

Sebelumnya, KPK melakukan penyidikan perkara korupsi di Pemkot Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengusut tiga dugaan korupsi yakni pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang. Salah satu lokasi yang disasar adalah ruang kerja Ita.