Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dijadwalkan melakukan kunjungan ke China minggu ini untuk menghadiri pertemuan puncak regional. Ini akan menjadi kunjungan pertama jenderal tersebut ke Tiongkok sejak ia merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021.

Kabar ini disampaikan oleh media pemerintah pada hari Senin.

Myanmar, negara Asia Tenggara yang dikuasai junta, telah mengalami kekacauan sejak kudeta, termasuk di sepanjang perbatasannya dengan China.

Konflik bersenjata antara gerakan perlawanan dan milisi etnis minoritas telah berhasil merebut kendali atas wilayah-wilayah luas dari tangan pemerintahan militer.

Menurut laporan MRTV, Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak Subkawasan Mekong Raya dan Strategi Kerja Sama Ekonomi Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) yang akan diadakan di Kunming pada tanggal 6-7 November. Pertemuan tersebut akan melibatkan negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam.

"Ia akan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan otoritas China dan berupaya meningkatkan hubungan bilateral, ekonomi, dan pembangunan di beberapa sektor," demikian dilaporkan.

China dikabarkan khawatir dengan situasi keamanan di Myanmar, terutama setelah pejuang anti-junta mencapai kemajuan signifikan sejak melancarkan serangan mendadak pada Oktober lalu.

Kondisi ini telah memaksa Tiongkok untuk menutup sebagian perbatasan dan menghentikan impor ke wilayah yang dikuasai pemberontak, menurut laporan Reuters.

Naypyidaw: Myanmar dikabarkan hendak mengirim perwakilan ke KTT ASEAN pekan ini untuk pertama kali dalam tiga tahun terakhir, menurut keterangan seorang sumber diplomatik kepada kantor berita AFP pada Selasa, 8 Oktober 2024. Kabar ini muncul di saat junta Myanmar berjuang untuk meredakan perang saudara di negara tersebut.

Konflik Myanmar akan menjadi agenda utama saat para pemimpin ASEAN bertemu di Laos mulai 9 Oktober besok, meski lebih dari tiga tahun upaya untuk menemukan solusi diplomatik atas krisis tersebut belum membuahkan hasil berarti.

ASEAN melarang para pemimpin junta Myanmar untuk hadir di KTT sejak kudeta pada Februari 2021. Para jenderal Myanmar menolak untuk hanya mengirim "perwakilan non-politik" untuk hadir di KTT ASEAN.
Namun Myanmar – salah satu dari 10 negara anggota ASEAN – telah mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri sebagai perwakilannya ke pertemuan tiga hari di Vientiane, seorang diplomat Asia Tenggara yang terlibat dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada AFP.

Beberapa minggu setelah melakukan kudeta, junta Myanmar menyetujui rencana “Lima Poin Konsensus” yang bertujuan memulihkan perdamaian. Tetapi junta cenderung mengabaikannya dan melakukan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan oposisi bersenjata.

"Artinya adalah bahwa dalam arti tertentu mereka menerima Lima Poin Konsensus," kata diplomat itu kepada AFP.

"Mereka mungkin berpikir bahwa lebih baik suara mereka didengar daripada terus berada di luar,” sambungnya.

Konflik Bersenjata di Myanmar

Pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak darurat ASEAN tentang krisis tersebut pada April 2021 di Jakarta. Tetapi ASEAN menolak untuk mengundangnya lagi ke pertemuan rutin sejak saat itu.

Aung Kyaw Moe, sekretaris tetap di kementerian luar negeri Myanmar, menghadiri pertemuan para menteri luar negeri pada 8 Oktober menjelang pertemuan puncak utama, menurut wartawan AFP.

Langkah tersebut dilakukan dua pekan setelah junta Myanmar mengeluarkan undangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada musuh-musuhnya untuk melakukan dialog yang bertujuan mengakhiri konflik, yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka.

Junta Myanmar telah terhuyung-huyung akibat kekalahan di medan perang dari kelompok bersenjata etnis minoritas dan "Pasukan Pertahanan Rakyat" pro-demokrasi yang bangkit untuk menentang kudeta.

Akhir pekan lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pembicaraan tentang konflik Myanmar yang melibatkan ASEAN, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sejumlah kelompok anti-junta militer.

Baca juga: Sekutu Dekat Aung San Suu Kyi Meninggal di Tahanan Junta Myanmar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Naypyidaw: Myanmar dikabarkan hendak mengirim perwakilan ke KTT ASEAN pekan ini untuk pertama kali dalam tiga tahun terakhir, menurut keterangan seorang sumber diplomatik kepada kantor berita AFP pada Selasa, 8 Oktober 2024. Kabar ini muncul di saat junta Myanmar berjuang untuk meredakan perang saudara di negara tersebut.

Konflik Myanmar akan menjadi agenda utama saat para pemimpin ASEAN bertemu di Laos mulai 9 Oktober besok, meski lebih dari tiga tahun upaya untuk menemukan solusi diplomatik atas krisis tersebut belum membuahkan hasil berarti.

ASEAN melarang para pemimpin junta Myanmar untuk hadir di KTT sejak kudeta pada Februari 2021. Para jenderal Myanmar menolak untuk hanya mengirim "perwakilan non-politik" untuk hadir di KTT ASEAN.
Namun Myanmar – salah satu dari 10 negara anggota ASEAN – telah mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri sebagai perwakilannya ke pertemuan tiga hari di Vientiane, seorang diplomat Asia Tenggara yang terlibat dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada AFP.

Beberapa minggu setelah melakukan kudeta, junta Myanmar menyetujui rencana “Lima Poin Konsensus” yang bertujuan memulihkan perdamaian. Tetapi junta cenderung mengabaikannya dan melakukan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan oposisi bersenjata.

"Artinya adalah bahwa dalam arti tertentu mereka menerima Lima Poin Konsensus," kata diplomat itu kepada AFP.

"Mereka mungkin berpikir bahwa lebih baik suara mereka didengar daripada terus berada di luar,” sambungnya.

Konflik Bersenjata di Myanmar

Pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak darurat ASEAN tentang krisis tersebut pada April 2021 di Jakarta. Tetapi ASEAN menolak untuk mengundangnya lagi ke pertemuan rutin sejak saat itu.

Aung Kyaw Moe, sekretaris tetap di kementerian luar negeri Myanmar, menghadiri pertemuan para menteri luar negeri pada 8 Oktober menjelang pertemuan puncak utama, menurut wartawan AFP.

Langkah tersebut dilakukan dua pekan setelah junta Myanmar mengeluarkan undangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada musuh-musuhnya untuk melakukan dialog yang bertujuan mengakhiri konflik, yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka.

Junta Myanmar telah terhuyung-huyung akibat kekalahan di medan perang dari kelompok bersenjata etnis minoritas dan "Pasukan Pertahanan Rakyat" pro-demokrasi yang bangkit untuk menentang kudeta.

Akhir pekan lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pembicaraan tentang konflik Myanmar yang melibatkan ASEAN, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sejumlah kelompok anti-junta militer.

Baca juga: Sekutu Dekat Aung San Suu Kyi Meninggal di Tahanan Junta Myanmar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Naypyidaw: Tokoh demokrasi Myanmar Zaw Myint Maung, yang merupakan sekutu dekat pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, meninggal dunia akibat penyakit kanker pada Senin, 7 Oktober 2024.

Zaw yang merupakan Wakil Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi mengembuskan napas terakhir dalam tahanan junta militer yang menggulingkan pemerintah sipil di tahun 2021.

Berusia 73 tahun, Zaw Myint Maung adalah wakil ketua NLD dan kepala menteri wilayah Mandalay sebelum kudeta militer tiga tahun lalu. Ia baru saja dipindahkan dari Penjara Obo Mandalay ke Rumah Sakit Umum Mandalay, tempat ia meninggal dunia, kata sumber yang dekat dengan keluarganya.
“Kami telah kehilangan orang penting bagi partai kami dan bagi negara,” kata Wakil Ketua NLD Bo Bo Oo kepada Radio Free Asia, berbicara dari lokasi yang dirahasiakan.

“Saya ingin meminta agar para pemimpin partai kami dan orang-orang yang telah ditangkap secara tidak adil dibebaskan sesegera mungkin untuk mencegah kerugian seperti itu terjadi tanpa perawatan medis yang layak di penjara,” sambungnya.

Seorang pejabat tinggi NLD dan penasihat Suu Kyi, Nyan Win, meninggal dunia akibat Covid-19 di penjara pada 2021. Setahun kemudian, junta mengeksekusi mantan anggota parlemen NLD Phyo Zayar Taw, setelah menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan dan terorisme.

Kudeta Myanmar dan KTT ASEAN

Kehilangan besar lainnya bagi NLD adalah meninggalnya pelindung gerakan demokrasi, Tin Oo, pada 1 Juni di usia 98 tahun. Seorang mantan panglima tertinggi angkatan darat yang mendirikan NLD bersama Suu Kyi pada tahun 1988, Tin Oo telah mengundurkan diri dari politik karena kesehatannya yang buruk dan tidak berada di dalam tahanan pada saat kematiannya.

Seorang dokter medis, Zaw Myint Maung, pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen sebagai anggota NLD pada 1990, sebuah pemungutan suara yang diadakan militer dua tahun setelah menghancurkan pemberontakan pro-demokrasi.

NLD meraih kemenangan menakjubkan, meski Suu Kyi berada dalam tahanan rumah. Tetapi junta militer mengabaikan hasilnya dan menangkap anggota NLD, termasuk Zaw Myint Maung, yang dipenjara selama 19 tahun di Penjara Myitkyina di negara bagian Kachin.

Ia memenangkan pemilihan sela pada 2012, di awal periode reformasi selama satu dekade, dan kembali terpilih dalam kemenangan penting oleh NLD pada 2015, ketika Suu Kyi membentuk pemerintahan. Ia juga memenangkan kursi dalam pemilu tahun 2020 meski telah didiagnosis menderita leukemia satu tahun sebelumnya, kata sumber yang dekat dengan keluarga tersebut.

Junta Myanmar membubarkan NLD tahun lalu setelah partai tersebut gagal memenuhi tenggat waktu untuk mendaftar di bawah undang-undang pemilu baru yang ketat.

Kematian Zaw Myint Maung terjadi di saat KTT ASEAN berlangsung pekan ini. Sejak kudeta di tahun 2021, negara-negara ASEAN tidak mengundang pemimpin junta untuk hadir dalam pertemuan tertinggi di blok Asia Tenggara tersebut.

Baca juga: Pemimpin Junta Sebut Ada Negara yang Ingin Konflik Myanmar Terus Berlanjut


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Naypyidaw: Angka kematian warga akibat terjangan Topan Yagi di Myanmar telah bertambah menjadi 74, menurut laporan terbaru media pemerintah hari Minggu ini, 15 September 2024.

Hingga Jumat malam, banjir telah "mengakibatkan 74 kematian dan 89 orang hilang" di Myanmar, kata media Global New Light of Myanmar.

Menurut data resmi, banjir dan tanah longsor yang dipicu Topan Yagi telah menewaskan hampir 350 orang di Myanmar, Vietnam, Laos, dan Thailand sejak akhir pekan lalu.

Operasi pencarian dan penyelamatan di Myanmar masih berlangsung. Banjir telah menghancurkan lebih dari 65.000 rumah dan lima bendungan.

Jumlah korban tewas akibat Topan Yagi di Myanmar sebelumnya adalah 33, dengan lebih dari 235.000 mengungsi, menurut data yang dirilis pada Jumat lalu.

Lahan pertanian yang luas terendam banjir di wilayah tengah Myanmar, termasuk di sekitar ibu kota Naypyidaw yang luas dan dataran rendah.

Telah ada laporan tanah longsor di daerah perbukitan, tetapi dengan jalan dan jembatan yang rusak serta jaringan telepon dan internet terputus, pengumpulan informasi menjadi sulit.

Banjir telah menambah kesengsaraan di Myanmar, negara tempat perang berkecamuk sejak militer merebut kekuasaan pada tahun 2021. Lebih dari 2,7 juta orang telah mengungsi di Myanmar akibat konflik tersebut.

Junta Myanmar telah mengajukan permintaan langka untuk bantuan asing guna mengatasi banjir, lapor media pemerintah melaporkan kemarin. Sebelumnya, junta Myanmar telah memblokir atau menolak bantuan kemanusiaan dari luar negeri.

Tahun lalu, militer menangguhkan izin perjalanan bagi kelompok bantuan yang berusaha menjangkau sekitar satu juta korban Siklon Mocha yang melanda wilayah barat Myanmar.

Baca juga: Topan Yagi Terjang Myanmar, Junta Serukan Permohonan Bantuan Asing

(WIL)

Naypyidaw: Kepala junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyerukan permohonan bantuan dari negara-negara lain pada hari Sabtu, 14 September 2024, satu hari setelah Topan Yagi menerjang negara tersebut, menurut laporan kantor berita lokal yang dikutip surat kabar Global New Light of Myanmar.

Banjir mematikan melanda Myanmar pada hari Jumat setelah Topan Yagi melanda Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Thailand.

Di Myanmar, junta mengatakan lebih dari 235.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Secara keseluruhan, sekitar 300 orang telah tewas sejak Topan Yagi menerjang daratan Asia akhir pekan lalu, membawa sejumlah besar hujan ke beberapa negara.

Dalam laporan berbahasa Inggris, surat kabar milik pemerintah New Light of Myanmar melaporkan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing mengunjungi daerah terdampak dan "mendesak para pejabat untuk melanjutkan tindakan penyelamatan dan bantuan secepat mungkin dengan kekuatan penuh."

Instruksinya juga mencakup seruan kepada pejabat Myanmar untuk "menghubungi negara-negara asing untuk menerima bantuan penyelamatan dan pertolongan yang akan diberikan kepada para korban."

Truk-truk militer membawa perahu penyelamat kecil ke area terdampak banjir di sekitar ibu kota Naypyidaw, pada hari Sabtu, menurut wartawan AFP di tempat kejadian.

Media pemerintah mengatakan banjir di daerah sekitar ibu kota telah menyebabkan tanah longsor yang telah menghancurkan menara listrik, bangunan, jalan, jembatan, dan rumah-rumah.

Militer Myanmar sebelumnya telah memblokir atau menggagalkan bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Tahun lalu, militer menangguhkan otorisasi perjalanan bagi kelompok-kelompok bantuan yang mencoba menjangkau sekitar satu juta korban Siklon Mocha yang melanda bagian barat Myanmar.

Saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keputusan junta sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal." Lebih dari 2,7 juta orang telah mengungsi di Myanmar akibat konflik yang dipicu kudeta junta pada tahun 2021.

Baca juga: Jumlah Korban Tewas Akibat Topan Yagi di Vietnam Dekati 200

(WIL)

Naypyidaw: Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing menuding beberapa negara menginginkan konflik di negaranya terus berlanjut. Negara-negara itu dilaporkan mempersenjatai serta memasok pangan dan uang bagi kelompok-kelompok perlawanan bersenjata.

"Beberapa negara asing menginginkan adanya konflik bersenjata dan ikut campur di Myanmar, dengan menyediakan uang, makanan, obat-obatan, senjata dan amunisi, teknologi, dan logistik kepada pemberontak bersenjata dan kelompok teroris dari berbagai kalangan politik, membantu media jahat untuk melancarkan perang psikologis," kata Min Aung Hlaing kepada harian Global New Light of Myanmar, dikutip dari Sputnik, Rabu, 7 Agustus 2024.

Ia juga mengatakan, sejumlah kelompok etnis telah mendirikan fasilitas produksi senjata, amunisi, dan bahan peledak di beberapa wilayah perbatasan Myanmar dengan Tiongkok.
"Mayoritas senjata dan amunisi yang disita oleh pasukan keamanan adalah produk dari pabrik-pabrik ini. Membangun pabrik-pabrik ini bukanlah situasi yang biasa. Perlu mengeluarkan kekuatan moneter dan teknologi. Butuh waktu menganalisis sumber-sumber kekuatan moneter dan teknologi," kata dia.

Pada Minggu kemarin, dalam wawancaranya dengan Sputnik, Ketua Partai USDP Myanmar, Khin Yi, meminta Rusia mengakui konflik bersenjata di negara itu sebagai manifestasi terorisme dan bergabung dalam perang melawannya.

Konflik bersenjata antara pemerintah pusat Myanmar dan sejumlah kelompok bersenjata minoritas nasional kembali memanas pada 2021, setelah militer menuduh perwakilan pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020.

Junta lalu melakukan pengalihan kekuasaan kepada panglima angkatan bersenjata, dan menggulingkan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi.

Pada 31 Juli, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat lagi. Perpanjangan dilakukan selama enam bulan ke depan.

Baca juga: Pemberontak Myanmar Klaim Rebut Kota Perbatasan dari Tangan Junta

(FJR)