JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, dugaan tindak pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membuat upah para pegawai disunat.

“Take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Tessa mengatakan, pelaku diduga memotong upah pungut yang menjadi jatah pegawai di lingkungan Pemkot Semarang.

Sebagaimana diketahui, salah satu dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyangkut dugaan pemerasan upah pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

“Dugaan pemotongan jatah upah pungut para pegawai,” ujar Tessa.

Beberapa waktu lalu, penyidik KPK telah memeriksa Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Jawa Tengah, Indriyasari (IDS).

Penyidik mencecar IDS terkait proses pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau upah pungut.

Selain IDS, saksi yang diperiksa penyidik adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Bapenda Kota Semarang, Sarifah (SRF), dan Pegawai non ASN Bapenda, Marjani Heriyanto (MH).

Ketiganya diperiksa sebagai saksi di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultan Agung Nomor 131, Kota Semarang pada Senin (29/7/2024)

“(IDS, SRF, dan MH) hadir semua. Saksi didalami terkait dengan proses pencairan TPP atau upah pungut," kata Tessa, Senin.

Ketika dikonfirmasi terkait dugaan pemangkasan upah pegawai, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita memilih bungkam.

Ia tidak mengindahkan pertanyaan awak media dan langsung masuk ke dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

“Terima kasih, mohon doanya saja,” kata Mbak Ita sembari berjalan ke mobil di Jalan Persada Kuningan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

“Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mbak Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penunjukan langsung pelaksana proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dilakukan dengan modus anggaran di bawah Rp 200 juta.

Adapun KPK baru-baru telah mencecar kontraktor sekaligus Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Kota Semarang, Martono (M) terkait pengaturan jatah proyek melalui penunjukan langsung.

“Kalau penunjukan langsung iya pengadaannya (di bawah Rp 200 juta),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Untuk diketahui, pemerintah diperbolehkan menunjuk langsung pelaksana proyek (tidak melalui lelang) dengan nilai pengadaan maksimal Rp 200 juta.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan itu meliputi barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya.

Meski demikian, Tessa menyebut penyidik masih mendalami obyek proyek pengadaan yang dilakukan secara langsung.

“Kadi kita tunggu saja prosesnya,” ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK memeriksa Martono dua kali dalam satu pekan terakhir yakni, Rabu (31/7/2024) dan Jumat (2/8/2024).

Ketika ditemui setelah menjalani pemeriksaan yang pertama, Martono mengaku menjelaskan proyek-proyek pengadaan di lingkungan Pemkot Semarang.

“Sudah saya jelaskan semua,” kata Martono saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, ia enggan menjelaskan apakah proyek-proyek itu dikerjakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Semarang.

Ia hanya mengaku tidak begitu sering mengerjakan proyek di lingkungan Pemkot Semarang.

“Enggak juga,” tutur Martono.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

“Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mbak Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita menyatakan, tidak mau berkomentar terkait pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Semarang.

Mba Ita sudah sempat menyatakan diri akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Semarang pada Pilkada Serentak 2024.

Namun, berdasarkan sumber Kompas.com, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya tidak komentar ya kalau masalah pencalonan, saya tidak komentar,” kata Mba Ita usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Politikus PDI-P itu tidak banyak menanggapi pertanyaan awak media.

Ia hanya mengatakan dirinya memenuhi panggilan penyidik yang sempat tertunda.

Sedianya, penyidik memeriksa Mba Ita sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Semarang pada Selasa (30/7/2024).

Namun, pada hari itu ia harus menghadiri sidang paripurna dengan DPRD Kota Semarang.

“Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulilah sudah sesuai prosedur. Dan mohon doanya saja,” tutur Mba Ita.

Selebihnya, Mba Ita mengatakan dirinya akan mengikuti proses hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Ia juga tidak mau menjawab dengan jelas terkait ada tidaknya aliran dana dari kontraktor.

“Sudah sudah aduh, duh, duh. Saya enggak tahu kok,” ujar Mba Ita.

“Sudah sudah, tolong ini ke penyidik saja ya, tolong sampaikan ke penyidik,” lanjut Mba Ita.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

“Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mba Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita, Alwin Basri juga diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/8/2024).

Pantauan Kompas.com, Alwin tampak naik ke lantai dua Gedung Merah Putih KPK, tempat pemeriksaan dilakukan, pukul 09.12 WIB, atau 13 menit setelah istrinya dipanggil petugas untuk diperiksa penyidik.

Alwin mengenakan jaket hitam dan kemeja batik. Ia ditemani dua orang pria ketika hendak naik ke ruang pemeriksaan.

Pasangan suami istri itu hendak dimintai keterangan menyangkut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Sejauh ini, KPK belum mengungkap materi yang akan didalami penyidik kepada Mba Ita dan Alwin.

Sebelum menjalani pemeriksaan hari ini, KPK telah mencecar Alwin terkait profilnya sebagai anggota DPRD Jawa Tengah pada Selasa (30/7/2024).

"(Didalami) pengetahuan yang bersangkutan tentang pekerjaan di Pemkot Semarang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

“Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mba Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus yang akrab disapa Mba Ita dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Pantauan Kompas.com, Mba Ita tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.02 WIB, Kamis (1/8/2024).

Mba Ita mengenakan jaket hitam, celana gelap, dan kerudung berwarna krem. Wajah Mba Ita tertutup masker.

Politikus PDI-P itu tampak tak bersemangat ketika ditemui awak media di lokasi.

Begitu masuk lobi Gedung Merah Putih, Mba Ita mengurus administrasi di resepsionis dan mendapatkan tanda pengenal dengan lanyard berwarna merah.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

“Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mba Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Chimarder 777 Martono pada Rabu (31/7/2024). Martono akan digali keterangannya menyangkut dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.

"Saksi MTN, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan pers pada Rabu (31/7/2024).

Tercatat, Kantor PT Chimarder 777 sudah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. Tapi KPK ogah mengungkap informasi yang hendak didalami penyidik dari Martono.

Dalam pemeriksaan hari ini, KPK juga menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama PT Deka Sari Perasa P Rachmat Utama Djangkar. Di hari yang sama, penyidik KPK turut memanggil sembilan saksi lainnya. Mereka diperiksa di Akademi Kepolisian, Jl Sultan Agung No 131, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Para saksi tersebut ialah Agung Wido Catur Utomo (AWCU), PNS/Kasubbid Penetapan pada Bidang Pelayanan dan Penetapan Bapenda Kota Semarang; Endang Sri Rezeki (ESR), PNS/Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Sisdukcapil Kota Semarang; Mukhamad Zaenudin (MZ), PNS/Inspektur Pembantu III Kota Semarang.

Kemudian Rian Putrowijoyo (RP), PNS/Kabag Rumah Tangga Setda Kota Semarang; Eko Yuniarto (EY), pegawai negeri sipil; Kapendi (KPD), wiraswasta.

Berikutnya Moeljanto (MJT), pegawai negeri sipil; Romadhon (RMD) alias GENDHON, swasta/penanggung jawab CV Merapi Berdikari; dan Siswoyo (SWY), Direktur CV Dua Putra/Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang.

Sebelumnya, KPK melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengusut tiga dugaan korupsi yakni pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang. Salah satu lokasi yang disasar adalah ruang kerja Ita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Semarang, Jawa Tengah Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita pada Selasa (30/7/2024) hari ini.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, ada dua saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang diperiksa hari ini, yakni inisial ITA dan AB.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa, kepada wartawan, Selasa.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, saksi berinisial ITA adalah Mbak Ita, sedangkan AB adalah suami Mbak Ita, Alwin Basri yang juga menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa waktu lalu, KPK telah menggeledah kantor Mbak Ita dan Alwin dalam mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Meski demikian, sampai saat ini KPK belum mengungkap apa saja yang akan didalami penyidik terhadap suami istri tersebut.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemkot Semarang

Tessa menyebutkan, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Mbak Ita, Alwin Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/7/2024).

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultang Agung, Semarang, terhadap tiga orang saksi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang.

Mereka adalah Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari, pegawai Bapenda non-ASN Marjani Heriyanto dan Kepala Bidang Pegawasan dan Pengembangan Bapenda Semarang Sarifah. Ketiganya didalami terkait dengan proses pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"[Saksi] hadir semua. Saksi didalami terkait dengan proses pencairan TPP atau Upah Pungut," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK tengah mengusut dugaan korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang.

Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu sudah pernah dimintai keterangan.

Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan setelah serangkaian upaya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di Semarang sejak beberapa waktu lalu.Berdasarkan informasi yang dihimpun, teranyar penyidik juga menggeledah kantor DPRD Jawa Tengah.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang termasuk kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus rumahnya.Tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

"Kemarin saya menginfokan empat orang kalau enggak salah," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, empat orang masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Tiga orang lainnya meliputi Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap akan segera memulai proses pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Saat ini, lembaga antirasuah masih melakukan serangkaian upaya penggeledahan.Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkap proses pemanggilan saksi-saksi di kasus tersebut kemungkinan besar dilakukan mulai pekan depan.

"Kemungkinan besar kegiatan pemeriksaan itu akan dilaksanakan minggu depan," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Meski demikian, Tessa belum bisa memastikan siapa yang akan mulai diperiksa pada pemanggilan pertama, maupun di mana kegiatan pemeriksaan akan digelar.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, pemeriksaan bisa dilakukan di Semarang, Jawa Tengah atau di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana perkara-perkara lain.

"Karena tim satgas penyidikan yang sedang berkegiatan di sana [Semarang] ya pasti akan melanjutkan. Kemungkinan besar, ya, tapi kalau memang nanti akan dibawa ke sini untuk diperiksa bisa jadi juga seperti itu. Namun pastinya nanti kita akan update," ungkapnya.

Adapun saat ini penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, teranyar penyidik juga menggeledah kantor DPRD Jawa Tengah.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang termasuk kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus rumahnya.Tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap telahmenetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

"Kemarin saya menginfokan empat orang kalau enggak salah," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak empat orang masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Adapun KPK menyebut akan memanggil para pihak saksi yang dibutuhkan keterangannya dalam perkara tersebut, termasuk Wali Kota Semarang Hevearita. Namun, pemanggilan itu akan dilakukan usai proses penggeledahan selesai.

Dalam keterangan sebelumnya, Tessa menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan.

Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

SEMARANG, investor.id – Penyidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus dilakukan. Setelah beberapa instansi pemerintah diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ruang Komisi D DPRD Jawa Tengah pun menjadi sasaran KPK, Kamis (25/7/24).

Penyidik KPK yang dikawal anggota kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang menyambangi Gedung DPRD Jateng sekitar pukul 15.30 WIB. Para penyidik langsung menuju ruangan Komisi D DPRD.

Komisi D DPRD Jateng membidangi Pembangunan, meliputi bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Komisi D ini terdiri dari 22 anggota dari berbagai fraksi.

Adapun Ketua Komisi D dijabat oleh Alwin Basri, yang merupakan suami dari Wali Kota Semarang, Hevearita Gunarti Rahayu alias Mbak Ita. Keduanya, santer dikabarkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang tengah disidik KPK ini.

Saat KPK masuk ke ruangan, suasana di lantai 3 pun seketika sunyi, senyap. Tak tampak seorang pun anggota Komisi D DPRD Jateng yang terlihat di depan ruangan maupun keluar-masuk di ruangan yang sedang diperiksa KPK tersebut.

Tak berselang lama, sekitar pukul 18.30 Wib petugas KPK turun dari lantai 3 kantor DPRD Jateng, membawa 1 buah koper berwarna merah menuju ke mobil, Langsung meninggalkan kantor.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

"Kemarin saya menginfokan empat orang kalau enggak salah," ungkapnya kepada wartawan, dikutip Rabu (24/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak empat orang masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara, sedangkan dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Sejalan dengan proses penyidikan yang bergulir, penyidik juga masih melakukan penggeledahan terkait dengan kasus tersebut sampai dengan saat ini. Beberapa lokasi yang sebelumnya ikut digeledah yaitu ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK menyebut akan memanggil para pihak saksi yang dibutuhkan keterangannya dalam perkara tersebut, termasuk Wali Kota Semarang Hevearita. Namun, pemanggilan itu akan dilakukan usai proses penggeledahan selesai.

Dalam keterangan sebelumnya, Tessa menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, angkat bicara soal pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Pengusutan itu turut menyeret kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

Bambang mengatakan, pengusutan dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK merupakan persoalan hukum. “Kalau persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada hukum,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Kendati demikian, Bambang menekankan bahwa partainya siap jika harus memberikan pendampingan hukum kepada Ita. “Sebagai kader partai, pasti kita akan memberikan pendampingan sama Bu Ita ataupun Mas Alwin (suami Ita yang juga menjabat anggota DPRD Jateng). Kita akan memberikan pendampingan secara hukum kalau nanti proses hukumnya berjalan,” ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.