Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Ita dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/8/2024).

Pada saat itu, penyidik KPK memeriksa Ita sebagai saksi. Dia hadir memenuhi panggilan lembaga antirasuah setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang.

Ita pun tidak sendiri. KPK turut memanggil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), yang notabene juga merupakan suaminya. Kedua politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu diperiksa ihwal beberapa proses pengadaan di lingkungan Pemkot Semarang.

"Yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di Kota Semarang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pemeriksaan Alwin, terang Tessa, sudah lebih spesifik. Penyidik mendalami keterangannya soal pihak-pihak swasta yang disertakan dalam sejumlah pengadaan di Pemkot Semarang. Namun, keduanya dipastikan hadir sebagai saksi.

Tessa lalu mengungkap pihaknya berpotensi kembali memanggil Ita dan Alwin ke depannya. Penyidik disebut masih perlu mengklarifikasi berbagai alat bukti yang disita saat penggeledahan beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, beberapa lokasi yang turut digeledah oleh penyidik KPK yakni ruangan kerja dan rumah Wali Kota Semarang serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Ada beberapa alat bukti yang sudah disita, yang belum semua ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi terhadap kedua orang tersebut, kita tunggu aja nanti," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Dugaan Korupsi Hingga Pemerasan

KPK menyebut penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan hingga gratifikasi.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sejauh ini penyidik menduga adanya dugaan korupsi pada pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan itu, KPK juga memeriksa Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang Martono, Jumat (2/8/2024). Tessa menyebut Martono diperiksa ihwal pengaturan jatah proyek penunjukan langsung di Semarang pada tahun anggaran (TA) 2023.

"Serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain," ujarnya.

Di sisi lain, penyidik KPK turut mengendus adanya dugaan pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang. Pemerasan itu diduga dilakukan terhadap PNS Pemkot Semarang, berupa pemotongan upah pungut. Namun, KPK belum membeberkan berapa persen dugaan pemotongan itu.

"Sehingga take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat," ungkap Tessa.

Blak-blakan Ita Soal Pilkada

Usai diperiksa penyidik, Kamis (1/8/2024), Ita sempat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota itu mengatakan, ketidakhadirannya pada panggilan penyidik dua hari sebelumnya karena harus menghadiri rapat paripurna.

Ita menyebut telah memenuhi panggilan tersebut dan dilakukan sesuai prosedur. Dia enggan berkomentar lebih jauh soal pemeriksaannya itu, termasuk soal pencalonannya kembali di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 ini.

"Kalau pencalonan, saya tidak komentar ya kalau masalah pencalonan, saya tidak komentar," tuturnya kepada wartawan.

Adapun KPK telah menetapkan sebanyak empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Keempat tersangka disebut sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sejalan dengan hal tersebut, penyidik juga sudah mengajukan empat nama ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dicegah bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Kamis (1/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu sebelumnya dijadwalkan untuk hadir pada pemeriksaan, Selasa (30/7/2024), namun berhalangan karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

"Betul saudari HGR telah hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Sebelum Hevearita alias Ita diperiksa penyidik, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sudah lebih dulu diperiksa penyidik Selasa lalu. Alwin, yang notabene juga suami dari Ita, diperiksa terkait dengan kasus yang sama sebagai saksi.

Sebelum memulai pemeriksaan berbagai pihak, penyidik KPK lebih dulu melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Beberapa lokasi yang ikut digeledah penyidik merupakan rumah dan ruangan kerja Wali Kota Semarang, serta kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan. Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Alwin memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik tersebut sebagai saksi, Selasa (30/7/2024). Penyidik KPK disebut mendalami keterangannya terkait dengan di antaranya hasil penggeledahan yang turut dilakukan di kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Updatenya nanti kita sampaikan karena saya masih menunggu perkembangan dari penyidik. Iya [termasuk dikonfirmasi soal hasil penggeledahan]," terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Tessa juga mengonfirmasi bahwa pihak penyidik sebenarnya turut memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari ini bersama dengan Alwin. Keduanya diketahui juga merupakan pasangan suami istri.

Keduanya, jelas Tessa, dipanggil berkaitan dengan dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa, pemerasan serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang.

Namun, Mbak Ita dikonfirmasi tidak hadir pada pemanggilan hari ini karena menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD Semarang pada hari yang sama.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," jelas Tessa.

Adapun, Alwin sempat mengakui dirinya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadapnya. Meski merespons singkat, dia menegaskan bakal patuh terhadap proses hukum.

"Sesuai hukum aja. kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum. Nggih (iya, sudah terima SPDP)," jawabnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, siang ini.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK juga memanggil tiga orang saksi lainnya yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Semarang Binawan Febrianto serta Sekda Kota Semarang Iswar Aminudin. Berbeda dengan Ita dan Alwin, mereka diperiksa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan. Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

"Kemarin saya menginfokan empat orang kalau enggak salah," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak empat orang masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri mengakui telah memperoleh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK. SPDP ini menyangkut dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

Hal itu disampaikan Alwin setelah mengikuti pemeriksaan di KPK pada Selasa (30/7/2024). Alwin saat itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. "Nggih (iya, menerima SPDP dari KPK), niku nggih," kata Alwin kepada wartawan, Selasa (30/7/2004).

Lewat pemberian SPDP, Alwin membenarkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. SPDP ialah dokumen yang wajib dikirim aparat penegak hukum kepada para pihak, termasuk jaksa dan tersangka dalam waktu maksimal tujuh hari setelah dimulainya penyidikan.

Walau demikian, Alwin menegaskan tak menggugat penetapan statusnya sebagai tersangka ke praperadilan. Alwin menyebut akan mematuhi proses hukum yang berjalan.

"Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum," ucap Alwin.

Selain itu, Alwin ogah menanggapi ketika diserbu pertanyaan mengenai istrinya yang belum menjawab panggilan KPK pada hari ini. Alwin berkelit ingin makan saat dicecar wartawan. "Iya makan dulu," ucap Alwin.

Sebelumnya, KPK melakukan penyidikan perkara korupsi di Pemkot Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengusut tiga dugaan korupsi yakni pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang. Salah satu lokasi yang disasar adalah ruang kerja Ita.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksidalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Selasa (30/7/2024).

Dua saksi di antaranya adalah WaliKota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri. Panggilan pemeriksaan kepala daerah yang akrab disapa Mbak Ita dan suaminya itu dilakukan secara terpisah dengan tiga orang saksi lainnya.

"KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, tiga orang saksi lainnya yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Semarang Binawan Febrianto serta Sekda Kota Semarang Iswar Aminudin, diperiksa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan. Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telahmenetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

"Kemarin saya menginfokan empat orang kalau enggak salah," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak empat orang masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Adapun KPK menyebut akan memanggil para pihak saksi yang dibutuhkan keterangannya dalam perkara tersebut, termasuk Wali Kota Semarang Hevearita. Namun, pemanggilan itu akan dilakukan usai proses penggeledahan selesai.

Dalam keterangan sebelumnya, Tessa menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi.

Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksidalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Selasa (30/7/2024).

Dua saksi di antaranya adalah WaliKota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri. Panggilan pemeriksaan kepala daerah yang akrab disapa Mbak Ita dan suaminya itu dilakukan secara terpisah dengan tiga orang saksi lainnya.

"KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, tiga orang saksi lainnya yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Semarang Binawan Febrianto serta Sekda Kota Semarang Iswar Aminudin, diperiksa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.

Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan. Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telahmenetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

"Kemarin saya menginfokan empat orang kalau enggak salah," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak empat orang masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Adapun KPK menyebut akan memanggil para pihak saksi yang dibutuhkan keterangannya dalam perkara tersebut, termasuk Wali Kota Semarang Hevearita. Namun, pemanggilan itu akan dilakukan usai proses penggeledahan selesai.

Dalam keterangan sebelumnya, Tessa menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi.

Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, angkat bicara soal pengusutan kasus dugaan korupsi oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Pengusutan itu turut menyeret kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

Bambang mengatakan, pengusutan dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK merupakan persoalan hukum. “Kalau persoalan hukum, tentu PDI Perjuangan taat pada hukum,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Kendati demikian, Bambang menekankan bahwa partainya siap jika harus memberikan pendampingan hukum kepada Ita. “Sebagai kader partai, pasti kita akan memberikan pendampingan sama Bu Ita ataupun Mas Alwin (suami Ita yang juga menjabat anggota DPRD Jateng). Kita akan memberikan pendampingan secara hukum kalau nanti proses hukumnya berjalan,” ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin (22/7/2024). Pasca rapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi. "Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Penyidik KPK sudah melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor dan kediaman pribadi wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan politisasi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan serta gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Dugaan motif politik itu berkaitan dengan peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang menjadi salah satu pihak dicegah ke luar negeri pada kasus tersebut. Ruangan kerja dan rumah Heverita juga ikut digeleda oleh penyidik KPK.

"Kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman di Semarang tidak dalam rangka konteks politik apapun. Semua peristiwa terutama penyidikan tentunya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat perintah penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Tessa menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK tidak memiliki kepentingan politik tertentu, kendati Hevearita atau Mbak Ita sebelumnya disebut-sebut ingin maju di Pilkada Serentak 2024.

"Bila kegiatan dimaksud berkaitan atau bersamaan dengan yang diinfokan berupa pemilihan kepala daerah itu hanya kebetulan saja dan tidak melihat dari sisi politik. Jadi semata-mata berdasarkan kerangka hukum saja," tuturnya.

Wali Kota Dicegah

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah mencegah terhadap empat orang dalam kasus tersebut. Adapun, salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Di sisi lain, rumah dan kantor Wali Kota Semarang turut digeledah oleh penyidik KPK.

Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

Disclaimer: ...

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan politisasi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan serta gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Dugaan motif politik itu berkaitan dengan peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang menjadi salah satu pihak dicegah ke luar negeri pada kasus tersebut. Ruangan kerja dan rumah Heverita juga ikut digeleda oleh penyidik KPK.

"Kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman di Semarang tidak dalam rangka konteks politik apapun. Semua peristiwa terutama penyidikan tentunya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat perintah penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Tessa menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK tidak memiliki kepentingan politik tertentu, kendati Hevearita atau Mbak Ita sebelumnya disebut-sebut ingin maju di Pilkada Serentak 2024.

"Bila kegiatan dimaksud berkaitan atau bersamaan dengan yang diinfokan berupa pemilihan kepala daerah itu hanya kebetulan saja dan tidak melihat dari sisi politik. Jadi semata-mata berdasarkan kerangka hukum saja," tuturnya.

Wali Kota Dicegah

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah mencegah terhadap empat orang dalam kasus tersebut. Adapun, salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Secara terperinci, dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Di sisi lain, rumah dan kantor Wali Kota Semarang turut digeledah oleh penyidik KPK.

Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

Disclaimer: ...

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah sekaligus mencegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Vita.

Vita adalah politikus PDIP kesekian yang belakangan ini sedang disorot KPK lantaran kasus korupsi. Sebelum Vita, ada sosok Hasto Kristiyanto yang diperiksa terkait kasus Harun Masiku, Max Rouland Bouseke di kasus korupsi Basarnas, kasus bansos presiden yang diduga terkait politkus PDIP Juliari Batubara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang itu tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 12 Juli 2024.

Dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dalam catatan Bisnis, penyidikan perkara di KPK dimulai bersamaan dengan penetapan tersangka.

Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

Rumah dan Kantor Digeledah

Sebelumnya, KPK membenarkan penyidiknya menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan, detail proses dan hasilnya mohon ditunggu nanti kami sampaikan setelah tim menyelesaikan penggeledahan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Pihak KPK belum memerinci lebih lanjut terkait dengan upaya paksa yang dilakukan di kantor dan rumah politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi secara terpisah oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Penyidikan Perkara

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK diketahui sebelumnya melakukan kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan anggaran pemkot Semarang 2023. Iswar juga mengakui bahwa kedatangannya hari ini merupakan kedua kalinya pemberian keterangan kepada KPK mengenai kegiatan penyelidikan dimaksud. Sebelumnya, pejabat daerah itu sudah dimintai keterangan oleh tim KPK di Semarang.

"Penyelidikan iya. Enggak ada apa-apa, kalau saya cuma [ditanyai] prosesnya dari awal pelaksanaan," katanya.

Iswar lalu enggan memerinci lebih lanjut apa saja yang didalami penyelidik KPK darinya. Dia juga membantah dugaan keterlibatan pejabat pemkot Semarang, termasuk Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Sebelumnya, lembaga antirasuah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Para pihak terperiksa sudah dimintai keterangan sejak awal 2024. Pada saat itu, beberapa pejabat pemkot Semarang termasuk Hevearita dan Iswar turut dimintai keterangan oleh penyelidik KPK.

Beberapa pejabat lokasi ada yang diminta datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Adapun, salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang itu tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 12 Juli 2024.

Dari empat orang yang masuk ke dalam daftar cegah itu, dua di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, dua orang lainnya berasal dari pihak swasta.

"Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujar Tessa dalam konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Tessa lalu menjelaskan bahwa pencegahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan. Dalam catatan Bisnis, penyidikan perkara di KPK dimulai bersamaan dengan penetapan tersangka.

Dugaan korupsi yang baru naik ke tahap penyidikan itu, papar Tessa, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.

RUMAH DAN KANTOR WALI KOTA DIGELEDAH

Sebelumnya, KPK membenarkan penyidiknya menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan, detail proses dan hasilnya mohon ditunggu nanti kami sampaikan setelah tim menyelesaikan penggeledahan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Pihak KPK belum memerinci lebih lanjut terkait dengan upaya paksa yang dilakukan di kantor dan rumah politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ya pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dimintai konfirmasi secara terpisah oleh wartawan, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK diketahui sebelumnya melakukan kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita sudah pernah dimintai keterangan.

Sekda Iswar membenarkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebelumnya telah dipanggil KPK. Hal itu disampaikan oleh Iswar usai memenuhi panggilan lembaga tersebut, Selasa (5/3/2024), terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah yang dilakukan di lingkungan pemerintahan kota (pemkot) Semarang.

"Iya, sudah [wali kota Semarang] dimintai keterangan," ujar Iswar di KPK, Selasa (5/3/2024).

Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan anggaran pemkot Semarang 2023. Iswar juga mengakui bahwa kedatangannya hari ini merupakan kedua kalinya pemberian keterangan kepada KPK mengenai kegiatan penyelidikan dimaksud. Sebelumnya, pejabat daerah itu sudah dimintai keterangan oleh tim KPK di Semarang.

"Penyelidikan iya. Enggak ada apa-apa, kalau saya cuma [ditanyai] prosesnya dari awal pelaksanaan," katanya.

Iswar lalu enggan memerinci lebih lanjut apa saja yang didalami penyelidik KPK darinya. Dia juga membantah dugaan keterlibatan pejabat pemkot Semarang, termasuk Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Sebelumnya, lembaga antirasuah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan di lingkungan pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Para pihak terperiksa sudah dimintai keterangan sejak awal 2024. Pada saat itu, beberapa pejabat pemkot Semarang termasuk Hevearita dan Iswar turut dimintai keterangan oleh penyelidik KPK. Beberapa pejabat lokasi ada yang diminta datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dugaan rasuah yang menjerat Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Ada tiga perkara yang dijadikan satu oleh penyidik.

“Jadi, tidak ada klasternya, karena pelakunya memang orang yang sama,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Dugaan rasuah yang dilakukan Havearita, yakni terkait pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.
Asep enggan memerinci total uang yang sudah diterima Havearita. Dia memastikan Wali Kota Semarang itu terjerat pasal berlapis.

“Jadi ini tetap nanti satu sprindik (surat perintah penyidikan) dengan tersangkanya orang tersebut, atau subjek tersebut tapi perbuatannya melanggar beberapa pasal,” ucap Asep.

Baca Juga: KPK Sidik 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, Walkot dan Suaminya Jadi Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Namun, KPK ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu; suami Hevearita, Alwin Basri; Ketua Gapensi Martono; dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

KPK juga menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, hari ini. Penyidik tengah mencari bukti terkait dugaan rasuah tersebut.

(AZF)