Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membukukan laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024 secara konsolidasi. Capaian itu tumbuh 2,6% dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

"Sampai September 2024 BRI Group berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun atau tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 44,21 triliun tahun lalu itu," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Kenaikan laba itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik 4,5% menjadi Rp 105,75 triliun. Adapun, pendapatan non bunga naik 10,3% menjadi Rp 17,15 triliun.

Pada fungsi intermediasi, penyaluran kredit BRI tercatat sebesar Rp 1.353,36 triliun, tumbuh 14,23% yoy pada periode September 2024. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.105,70 triliun, dengan komersial kredit UMKM sebesar 81,70%.

Kualitas kredit pun terjaga pada sembilan bulan pertama tahun ini, dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross sebesar 3,04% dan NPL net sebesar 0,84%. BRI juga mencatatkan NPL coverage sebesar 215,44%.

Pada penghimpunan dana, BRI berhasil mencatatkan total dana pihak ketiga sebesar Rp 1.362,42 triliun pada kuartal III-2024, tumbuh 5,59% yoy. Adapun komposisi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) sebesar 64,17%.

Dengan begitu, rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) BRI sebesar 89,18% per enam bulan pertama tahun ini. Aset BRI pun tercatat melonjak 5,93% yoy menjadi Rp 1.961,92 triliun pada kuartal III-2024.

"BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja yang positif utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja yang membentuk ketangguhan, sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari global maupun domestik," pungkasnya.

(aid/das)

Jakarta -

Down payment atau uang muka merupakan salah satu biaya yang harus dibayar saat membeli rumah. Besaran DP yang harus dibayar cukup beragam, umumnya 30% dari harga properti.

Meski demikian, belakangan ini Bank Indonesia (BI) memberikan insentif DP 0% untuk pembelian rumah, baik rumah tapak, rumah susun, hingga rumah toko maupun rumah kantor. Kebijakan ini diperpanjang hingga akhir tahun 2025.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Terkadang, masih banyak yang bingung apakah DP 0% sudah pasti tidak bayar uang muka atau kerap disamakan dengan DP Rp 0. Keduanya memang mirip, namun berbeda.

Apa bedanya DP 0% dengan DP Rp 0?

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo, DP 0% berarti tetap diberlakukan DP sesuai syarat Loan to Value (LTV), namun pembayaran DP boleh diangsur tanpa dikenakan bunga. LTV merupakan jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Semakin tinggi LTV, maka jumlah pinjaman yang diberikan semakin besar.

Misalnya, kamu beli rumah Rp 500 juta. Jika LTV 80%, maka DP yang harus dibayar untuk beli rumah tersebut 20% atau sekitar Rp 100 juta dan pinjaman yang diberikan Rp 400 juta. Namun, jika LTV 100% maka pinjaman yang diberikan adalah 100% dari harga properti yang dibeli, alias tidak ada DP.

"Kalau LTV 100%, berarti tidak ada DP (yang dibayar)," tuturnya kepada detikcom, Jumat (25/10/2025).

Di sisi lain, DP Rp 0 berarti tidak ada pembayaran uang muka saat pembelian rumah. Dengan demikian, maka debitur bisa langsung membayar cicilan saja.

DP Rp 0 ini juga pernah diterapkan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta saat dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Di era pemerintahan Anies, ada beberapa rusun yang bisa dibeli melalui program DP Rp 0, contohnya seperti Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan yang ada di Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam catatan detikcom tahun 2022, rumah DP Rp 0 di Cilangkap dibanderol mulai dari Rp 200 jutaan untuk tipe hunian studio seluas 23,8 meter persegi. Sementara hunian tipe 2 kamar tidur seluas 34,3 meter persegi dijual sekitar Rp 400 jutaan. Adapun besaran bunganya 5% flat alias tidak akan berubah-ubah selama masa ciclan.

"Harga Rp 200 jutaan untuk yang tipe studio, kalau cash segitu," kata konsumen yang telah berbincang dengan tim marketing kepada detikcom, Jumat (9/9/2022).

Terkait skema DP Rp 0, konsumen tidak dipungut biaya apapun dari awal pendaftaran hingga serah terima kunci. Untuk transaksinya akan menggunakan bank DKI.

"DP Rp 0 rupiah emang nggak ada DP sama sekali, dari awal kita ikut pendaftaran, sampai nanti lolos seleksi sampai benar-benar serah terima kunci, sampai akad notaris kita nggak ngeluarin uang buat notaris," imbuhnya.

(abr/zlf)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial hingga 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

Jakarta: Letter of Acceptance (LoA) merupakan dokumen resmi yang diberikan universitas di luar negeri. Dokumen itu menunjukkan kamu telah diterima sebagai calon mahasiswa di universitas yang didaftarkan.

Melansir Instagram @hotcourses_id, LoA terbagi menjadi dua kategori, yaitu LoA Unconditional dan LoA Conditional. LoA Unconditional merupakan surat yang menyatakan bahwa calon mahasiswa resmi diterima di suatu universitas tanpa wajib melengkapi persyaratan tertentu.

Sebaliknya, LoA Conditional merupakan surat pernyataan bahwa calon mahasiswa telah lolos seleksi pendaftaran, tetapi wajib melengkapi persyaratan dari suatu universitas agar resmi diterima.
Ketika sudah menerima LoA, apa yang harus dilakukan? Buat kamu yang ingin kuliah di luar negeri, simak informasi berikut ini.

Hal yang dilakukan setelah menerima LoA

1. Konfirmasi penerimaan secara tertulis
2. Melanjutkan proses administrasi, termasuk pengurusan visa pelajar, beasiswa, ataupun asuransi kesehatan yang mungkin diperlukan
3. Cek informasi program studi yang diterima oleh calon mahasiswa
4. Cek informasi biaya kuliah, biaya hidup, dan jadwal pembayaran yang diperlukan
5. Perhatikan informasi lebih lanjut tentang kursus, akomodasi, atau kegiatan orientasi sebelum memulai studi
6. Mengurus syarat pendaftaran beasiswa

Alasan pentingnya LoA

1. Konfirmasi penerimaan

Mahasiswa perlu mengetahui tujuan universitas menyambut dan siap menerima mereka untuk belajar di sana dalam bidang studi yang dipilih.

2. Verifikasi program studi

Hal ini memungkinkan calon mahasiswa untuk memastikan minat yang sesuai, tujuan, dan kebutuhan akademik dengan program studi yang ditawarkan.

3. Pertimbangan persyaratan dan kebijakan universitas

LoA memberikan calon mahasiswa akses ke informasi mengenai persyaratan masuk dan kebijakan universitas. Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan universitas yang dipilih setelah mendapatkan LoA.

Itulah langkah-langkah yang harus kamu lakukan setelah menerima LoA dan alasan LoA berperan penting dalam memilih perguruan tinggi. Bagi kamu yang ingin mendaftar kuliah di luar negeri, semoga informasi bermanfaat ya. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: 4 Taktik Ini Bantu Kamu Dapat LoA untuk LPDP dari Banyak Kampus Luar Negeri

(REN)