TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa rasa simpati dan empatinya telah terasah saat menjadi Menteri ATR/BPN ere kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya awalnya tidak begitu memahami, tetapi setelah banyak turun mendengarkan drama-drama yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh terakhir ketika mengungkap tindak pidana kejahatan Dago Elos sejak 2016," ujarnya dalam sambutan serah jabatan Menteri ATR/BPN pada Senin, 21 Oktober 2024.

AHY berujar hatinya tergerak setelah mendengar keluhan masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mencurahkan usahanya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak boleh membiarkan mafia tanah yang menang.

Ia merasa tidak tega ketika masyarakat Indonesia, khususnya di Dago Elos, justru sulit untuk merencanakan masa depan. Menurut dia, situasi ini mencerminkan bahwa mereka belum sepenuhnya merdeka di tanah air sendiri.

"Masyarakat ketakutan, cemas karena tanahnya diserobot dan bisa terusir kapan saja," katanya.

Sebelumnya, pada detik-detik terakhirnya sebagai Menteri ATR/BPN, AHY mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bandung dengan nilai kerugian mencapai Rp 3,65 triliun.

"Alhamdulillah di penghujung masa pengabdian ini, bukan hanya terungkap tapi juga bisa benar-benar dijelaskan bahwa kasus mafia tanah di Bandung, khususnya Dago Elos, bisa kita selesaikan. Menjelang tanggal 20 Oktober, tidak ada alasan untuk tidak menjalankan tugas kita, itulah mengapa secara langsung saya hadir di Kota Bandung ini," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Oleh karena itu, ia mengatakan kepada Menteri ATR/BPN yang baru, Nusron Wahid, bahwa pekerjaan ini adalah perjuangan kemanusiaan. "Insyaallah apa yang kita kerjakan benar merupakan ibadah," ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, AHY, didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni, menyerahkan jabatan kepada Menteri ATR/BPN Kabinet Merah Putih Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan di Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Oktober 2024. Proses serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak.

Usai penandatanganan, AHY menyerahkan memorandum kepada Nusron Wahid sebagai panduan untuk melanjutkan kinerja Kementerian ATR/BPN di periode yang akan datang.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir.

Meskipun dirinya terbilang hanya sebentar di kabinet, setelah dilantik pada Februari 2024 silam, AHY menyebut banyak pelajaran yang diperolehnya dari Presiden Ke-7 RI itu.

Menurutnya, Kepala Negara adalah sosok yang bekerja nyata dan menjalankan tugas-tugasnya secara baik.

“Kurang lebih 8 bulan, saya diangkat sebagai Menteri yaitu 21 Februari 2024 ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Alhamdulillah tugas-tugas bisa kami jalankan dengan baik dan progresnya nyata,” imbuhnya kepada Bisnis.com di ruang Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Jumat (18/10/2024).

AHY mencontohkan di bidang pertanahan dan agraria, selama 10 tahun terakhir ini Presiden Jokowi ingin memberikan keadilan di bidang pertanahan untuk masyarakat.

Mengingat, Ketua Umum Partai Demokrat itu menjabarkan bahwa dalam urusan pertanahan, aset tersebut menjadi urusan yang sangat berdasar bagi seluruh warga.

Orang nomor satu di Indonesia itu, kata AHY, ingin tanah yang makin memiliki nilai yang tinggi ini benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Kami tahu banyak masalah termasuk masyarakat yang belum memiliki tanah sampai hari ini. Oleh karena itu, ini semangat yang selalu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, putra sulung dari Presiden Ke-6 RI itu kembali menyampaikan penghargaan atau apresiasi kepada pemerintahan 10 tahun terakhir yang dipimpin oleh Jokowi.

Harapannya, AHY menilai bahwa segala hal yang baik agar bisa dilanjutkan serta hal yang masih belum bisa tercapai dengan baik untuk direalisasikan ke depan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan setelah beliau dilantik secara resmi pada 20 Oktober nanti benar-benar bisa segera membentuk pemerintahan yang juga efektif menjadi super tim untuk menyongsong visi-visi yang beliau tetapkan di masa pemilu yang lalu,” pungkas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir.

Meskipun dirinya terbilang hanya sebentar di kabinet, setelah dilantik pada Februari 2024 silam, AHY menyebut banyak pelajaran yang diperolehnya dari Presiden Ke-7 RI itu.

Menurutnya, Kepala Negara adalah sosok yang bekerja nyata dan menjalankan tugas-tugasnya secara baik.

“Kurang lebih 8 bulan, saya diangkat sebagai Menteri yaitu 21 Februari 2024 ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Alhamdulillah tugas-tugas bisa kami jalankan dengan baik dan progresnya nyata,” imbuhnya kepada Bisnis.com di ruang Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Jumat (18/10/2024).

AHY mencontohkan di bidang pertanahan dan agraria, selama 10 tahun terakhir ini Presiden Jokowi ingin memberikan keadilan di bidang pertanahan untuk masyarakat.

Mengingat, Ketua Umum Partai Demokrat itu menjabarkan bahwa dalam urusan pertanahan, aset tersebut menjadi urusan yang sangat berdasar bagi seluruh warga.

Orang nomor satu di Indonesia itu, kata AHY, ingin tanah yang makin memiliki nilai yang tinggi ini benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Kami tahu banyak masalah termasuk masyarakat yang belum memiliki tanah sampai hari ini. Oleh karena itu, ini semangat yang selalu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, putra sulung dari Presiden Ke-6 RI itu kembali menyampaikan penghargaan atau apresiasi kepada pemerintahan 10 tahun terakhir yang dipimpin oleh Jokowi.

Harapannya, AHY menilai bahwa segala hal yang baik agar bisa dilanjutkan serta hal yang masih belum bisa tercapai dengan baik untuk direalisasikan ke depan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan setelah beliau dilantik secara resmi pada 20 Oktober nanti benar-benar bisa segera membentuk pemerintahan yang juga efektif menjadi super tim untuk menyongsong visi-visi yang beliau tetapkan di masa pemilu yang lalu,” pungkas AHY.

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staf di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari delapan bulan terakhir.

Dengan nada haru, dia mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN.

"Kami terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama walaupun saya begitu singkat. Cepat sekali waktu bergerak, delapan bulan tidak terasa ,tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia," kata AHY di AHY Hari Agraria dan Tata Ruang, Selasa (15/10) malam.

"Dan saya bangga menjadi bagian ini semua. Tentunya saya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," kata AHY.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, di mana pun nanti pada saatnya penugasan baru di manapun itu, tapi saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini. Saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," tuturnya.

Meski begitu, AHY enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era pemerintahan Prabowo Subianto. AHY diketahui termasuk dalam daftar Calon Menteri yang dipanggil Prabowo pada Senin lalu.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung," kata AHY.

"Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan di manapun dan dalam posisi, peran apapun. Saya rasa kita menyadari urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar, banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR/BPN ini," ujarnya.

"Dan perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," kata AHY.

(Fiki Ariyanti)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah melindungi hukum hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Menurutnya, antara tanah dan masyarakat adat memiliki ikatan yang mendalam. "Tanah ulayat mengandung nilai-nilai kepemilikan secara komunal yang merefleksikan ikatan mendalam antara masyarakat adat dengan lingkungannya sendiri," kata AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 24 September 2025.

Bentuk perlindungan hukum atas tanah ulayat tersebut adalah dengan menerbitkan 41 sertifikat dari luas tanah yang mencapai 972 hektare di tujuh provinsi yakni Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh. AHY mengklaim upaya pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat ini adalah bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum. Selain itu ia juga berkomitmen untuk memberi perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pendaftaran tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat sejalan dengan program legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini mendorong percepatan proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Sejak 2017, AHY mengklaim pendaftaran tanah telah mengalami akselerasi yang signifikan, meningkat dari 46 juta bidang tanah yang terdaftar menjadi 117,9 juta pada September 2024. Ini mencerminkan pertumbuhan 250 persen dalam tujuh tahun terakhir.

Di hari yang sama, sekelompok tani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (GERAM TANAH) menggelar aksi di depan Kementerian ATR/BPN. Salah satu poin yang disampaikan oleh Dewi Kartika, selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sekaligus Koordinator Umum aksi adalah Pemerintahan Jokowi telah melanggar UUPA dengan tetap mempraktekkan asas domein verklaring.

Menurut Dewi, hal tersebut membuat negara seolah menjadi pemilik tanah berlaku sewenang-wenang kepada petani dan masyarakat adat terhadap tanahnya sendiri. Di mana pemerintah, masyarakat adat hanya menumpang di atas tanahnya sendiri. "Bahkan pemerintah memelihara konflik agraria masyarakat dengan BUMN perkebunan dan klaim kawasan hutan negara, dan selalu bertindak represif kepada masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari klaim hutan negara dan BUMN," kata Dewi Kartika.

Selanjutnya, Dewi juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali meredistribusikan dan mengembalikan tanah petani dan masyarakat adat yang telah dirampas oleh PTPN dan Perhutani. Tidak ada satupun Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang berkonflik dengan PTPN dan Perhutani berhasil diselesaikan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat oleh Menteri ATR/BPN, Menteri Kehutanan, serta Menteri BUMN.

Selain itu, Skema Perhutanan Sosial, Perkebunan Sosial/Distribusi Manfaat dan/atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan PTPN menurut dewi merupakan regulasi yang berseberangan dengan Reforma Agraria. Musababnya karena melanggengkan klaim sepihak negara atas tanah dan atas nama kawasan hutan. "Tidak ada koreksi dan penegakkan hukum terhadap praktik domeinverklaring kehutanan, manipulasi expired HGU dan tanah terlantar BUMN," kata Dewi.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sang istri Annisa Pohan menghadiri langsung upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, AHY dan Annisa mengenakan baju adat Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. AHY pun mengungkapkan alasan dirinya dan Annisa memilih baju adat khas Kotawaringin Barat.

"IKN Nusantara ini kan di Kalimantan jadi kami memilih baju adat dari Kotawaringin Barat sebagai bentuk penghormatan. yang jelas perayaan hari kemerdekaan ini spesial, memperingati HUT RI ke 79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," ujar AHY ketika ditemui di kawasan IKN, Sabtu (17/8/2024).

AHY dan Annisa tampil serasi dengan baju adat dengan nuasa putih gading dan biru muda. Penampilan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putri mantan Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan itu makin terlihat elegan dengan perhiasan silver atau perak.

Perbesar

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpantau tidak hanya duduk berdua bersama sang istri Iriana Joko Widodo saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pada masa transisi ini, presiden terpilih Prabowo Subianto turut duduk bersama Jokowi dan Iriana saat memimpin upacara perdana di ibu kota baru tersebut.

Jokowi dan Iriana menyusuri tangga Istana Negara di IKN sambil bergandengan tangan. Kemudian Prabowo bergabung dari tempat duduk sebelumnya bersama tamu undangan, ke samping kanan Jokowi.

Jokowi dan Prabowo kompak mengenakan baju adat. Jokowi diketahui mengenakan baju adat Kustin, khas Kalimantan Timur. Baju Adat Nusantara tersebut inspirasi dari Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Karta Kusuma.

Sementara Prabowo mengenakan baju adat Jawa Tengah berwarna hitam lengkap dengan tambahan kain di bagian celana dan blankon di kepalanya.

Sebagaimana diketahui, tahun ini menjadi upacara perdana yang dilakukan di IKN Nusantara dan dilakukan pada masa transisi.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sang istri Annisa Pohan menghadiri langsung upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, AHY dan Annisa mengenakan baju adat Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. AHY pun mengungkapkan alasan dirinya dan Annisa memilih baju adat khas Kotawaringin Barat.

"IKN Nusantara ini kan di Kalimantan jadi kami memilih baju adat dari Kotawaringin Barat sebagai bentuk penghormatan. yang jelas perayaan hari kemerdekaan ini spesial, memperingati HUT RI ke 79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," ujar AHY ketika ditemui di kawasan IKN, Sabtu (17/8/2024).

AHY dan Annisa tampil serasi dengan baju adat dengan nuasa putih gading dan biru muda. Penampilan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putri mantan Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan itu makin terlihat elegan dengan perhiasan silver atau perak.

Perbesar

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpantau tidak hanya duduk berdua bersama sang istri Iriana Joko Widodo saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pada masa transisi ini, presiden terpilih Prabowo Subianto turut duduk bersama Jokowi dan Iriana saat memimpin upacara perdana di ibu kota baru tersebut.

Jokowi dan Iriana menyusuri tangga Istana Negara di IKN sambil bergandengan tangan. Kemudian Prabowo bergabung dari tempat duduk sebelumnya bersama tamu undangan, ke samping kanan Jokowi.

Jokowi dan Prabowo kompak mengenakan baju adat. Jokowi diketahui mengenakan baju adat Kustin, khas Kalimantan Timur. Baju Adat Nusantara tersebut inspirasi dari Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Karta Kusuma.

Sementara Prabowo mengenakan baju adat Jawa Tengah berwarna hitam lengkap dengan tambahan kain di bagian celana dan blankon di kepalanya.

Sebagaimana diketahui, tahun ini menjadi upacara perdana yang dilakukan di IKN Nusantara dan dilakukan pada masa transisi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono memastikan penanganan masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dilakukan tanpa merugikan masyarakat dan tidak akan menghambat pembangunan.

"Artinya kita berharap permasalahan tanah, termasuk dengan masyarakat ini, bisa diselesaikan dengan baik karena memang kita tidak ingin pembangunan (IKN) itu terhambat," kata AHY, sapaan akrab Menteri ATR, di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Dia menyampaikan hal itu juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pendekatan yang baik dalam menghadapi atau menangani situasi yang ada di IKN sehingga tidak ada yang menjadi korban."Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian ada yang tersakiti," ujarnya.

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN, namun tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu.AHY hanya menegaskan hal itu akan ditangani secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan."Terkait dengan IKN, urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya," ucapnya.

Dia juga mengatakan setiap hari terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN.AHY juga terus mendapat laporan mengenai hal itu melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

"Kebetulan Wamen ATR/BPN juga ditunjuk sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan di lapangan dan juga melaporkan kepada kami dalam urusan pertanahan," jelasnya.

Selain itu, Menteri ATR juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin.Dia juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga terdampak pembangunan IKN."Kami mencari titik temunya dalam skema misalnya penggantian rugi, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Kami berharap pembangunan IKN juga bisa terus dijalankan dengan baik," kata Menteri ATR.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menggebuk para mafia tanah sehingga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 5,7 triliun sepanjang 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, berkat kerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), pihaknya berhasil menangkap 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

Dijelaskan AHY, penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi. 

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN resmi bakal berkolaborasi untuk menumpas sengketa pertanahan khususnya yang dijalankan oleh para pelaku mafia tanah. 

AHY juga menyebut hal itu menjadi langkah konkret pihaknya untuk senantiasa menjaga iklim investasi di dalam negeri yang hingga saat ini masih menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Salah satu contoh, ketika masalah tanah di Grobogan, itu berlarut-larut. Sebetulnya sudah siap dan sudah datang investor dari berbagai negara ingin menanam uangnya, ingin menghidupkan industri, ingin membuka ribuan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” urai AHY saat agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Wahyu Widada, yang disaksikan langsung oleh AHY dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Mudah-mudahan dengan perjanjian kerja sama ini semakin menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar," harap AHY.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah demi memberi kepastian hukum pemilik tanah di Tanah Air.

"Kami sepakat harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah sehingga ke depan masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh mafia tanah ini, bisa bisa kita berikan kepastian hukum dan tentunya ini tugas kita bersama," ucap Kapolri.

Selain itu, Kapolri juga menilai bahwa perjanjian kerja sama itu sangat penting guna mendukung investasi di Indonesia.

"Di sisi lain investasi yang tentunya kita selama ini selalu berupaya untuk bersaing dengan negara negara lain, (namun) salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah. Jadi tentunya ini menjadi PR bersama agar negara kita bisa bersaing dalam hal investasi tentunya," tegas Kapolri.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, Brigadir Jenderal Polisi Arif Rachman, menjelaskan pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka.

“Dari 62 kasus, ditetapkan 169 tersangka dengan potensial kerugiannya Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah yang kita selamatkan," papar dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, perkembangan  lahan dan pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus dikerjakan dan digeber.

Dikatakan Agus, lahan tanah di IKN memang masih memiliki masalah, namun bukan berarti tidak ada progres (kemajuan).

“Kebetulan Wamen ATR/BPN (Raja Juli Antoni) ditunjuk sebagai Plt Wakil kepala Otorita IKN, sehingga secara day to day bisa mengikuti dan melaporkan perkembangannya kepada kami," kata AHY saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

AHY berharap permasalahan lahan dan masyarakat sekitar IKN bisa diselesaikan dengan baik. Hal itu karena pemerintah tidak ingin pembangunan IKN menjadi terhambat. Selain itu Presiden Joko Widodo telah memberikan pesan, dalam menangani masyarakat harus tepat dan tidak boleh kemudian ada yang tersakiti.

"Disinilah kita mencari titik temunya dalam skema penggantian rugi lahan, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Sedangkan kita juga berharap pembangunan IKN bisa terus dijalankan dengan baik ke depannya," pungkas AHY.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa sebanyak 87 kasus mafia tanah menjadi target operasi pada 2024.“Pada tahun 2024 ini, ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 5 TO dari sebelumnya 82 target operasi,” ujar AHY di Mapolda Jawa Tengah, Semarang, Senin.

Dari 87 kasus yang sedang berproses, kata dia, terdapat 47 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum). “Dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang,” kata AHY.

Khusus yang masuk tahap P21, tutur AHY melanjutkan, terdapat 21 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang. Sedangkan, luas objek tanah mencakup 198 hektar, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai Rp5,16 triliun.

AHY juga menjelaskan, khusus di Jawa Tengah terdapat dua kasus mafia tanah. Modus operandi kasus pertama adalah pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak.Seharusnya, ucap dia, lahan seluas 82,6 Ha tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan industri, baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik.

Kasus kedua menggunakan modus operandi penipuan dan/atau penggelapan terkait jual beli tanah kavling seluas luas 121 meter persegi. “Saat ini, berkas perkara kedua kasus itu, statusnya sudah melewati tahapan P21 (berkas lengkap),” kata AHY.

Dari pengungkapan kedua kasus tersebut, AHY mengatakan negara dan masyarakat berhasil menghindari kerugian senilai Rp3,417 triliun. “Jumlah tersebut berasal dari harga tanah, nilai investasi usaha, termasuk pendapatan negara atas pajak,” kata AHY.

Pemberantasan mafia tanah menjadi tugas empat pilar, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pemberantasan mafia tanah dengan mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikatnya. “Pastikan bahwa hak kepemilikan tanah yang akan diproses itu sesuai dengan data asli yang sah,” kata AHY.

ANTARA

SEMARANG, investor.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan implementasi sertifikat tanah elektronik di 29 Kantor pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang digelar di Komplek Pemprov Jateng, Jumat (12/7/2024).

AHY mengatakan, saat ini ada 6 kantor pertanahan di Jateng yang sudah mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik. Upaya ini untuk menjadikan pelayanan pertanahan di Jateng semakin baik.

Adanya layanan elektronik atau digitalisasi, AHY berharap pelayanan pertanahan semakin cepat, efisiensi dan transparan. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik-praktik tidak baik dan merugikan masyarakat maupun negara.

Terkait keamanan data sertifikat tanah elektronik di Kementerian ATR/BPN, menurut AHY tidak terdampak akibat serangan siber ke PDN. Hal ini karena data di Kementerian ATR/BPN belum terintegrasi ke PDN.

Guna mengantisipasi serangan siber, Kementerian ATR BPN akan meningkatkan keamanan siber. Termasuk memperkuat sistem dan evaluasi dan update sistem menjadi hal wajib.

"Karena kejahatan dunia maya terus berkembang jadi back up data secara berkala akan terus kami lakukan," tuturnya.

AHY menjelaskan, kunjungannya ke Jawa Tengah akan berdurasi sekitar 2–3 hari untuk melakukan serangkaian kegiatan, seperti peluncuran layanan sertifikat elektronik, penyerahan sertifikat, hingga pengungkapan mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah.

“Senin kita akan ungkap kejahatan pertanahan, mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah ini. Kita akan menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat,” tambahnya.

Hingga saat ini, progres penerapan sertifikat tanah elektronik secara keseluruhan sudah mancapai 251 daerah diseluruh Indonesia. AHY menambahkan implementasi Sertifikat Tanah Elektronik merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat transformasi digital sebagai bagian integral dari Visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, sertifikat tanah elektronik ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Govtech bernama Portal INA Digital di Istana Negara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News