Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Militer Amerika Serikat (AS) mengirimkan pesawat pengebom B-52 Stratofortress ke Timur Tengah. Apa kehebatan pesawat bomber B-52 Stratofortress ini?

Diberitakan Kompas.com, pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat tiba di Timur Tengah, kata militer AS pada Sabtu (2/11/2024). Sehari sebelumnya, Washington mengumumkan akan mengerahkan beberapa kendaraan militer sebagai peringatan kepada Iran. "Pesawat pengebom strategis B-52 Stratofortress dari Wing Bom ke-5 Pangkalan Angkatan Udara Minot tiba di wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS," kata komando militer untuk Timur Tengah dan negara-negara sekitarnya, dikutip dari kantor berita AFP.

AS pada Jumat (1/11/2024) malam mengumumkan akan mengirim pesawat pengebom, pesawat tempur dan tanker, serta kapal perusak pertahanan rudal balistik ke Timur Tengah. "Jika Iran, para mitranya, atau proksinya menggunakan momen ini untuk menargetkan personel atau perwakilan Amerika di kawasan tersebut, AS akan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat kami," kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder.

Iran bersumpah akan membalas Israel setelah serangan pada 26 Oktober 2024 menghantam infrastruktur militernya. Israel sendiri sudah dua kali diserang Iran pada 2024. Serangan pertama Iran terjadi pada April untuk membalas serangan di konsulatnya di Damaskus, Suriah, yang diduga dilakukan oleh Israel.

Kedua, serangan Iran terjadi pada 1 Oktober untuk menanggapi tewasnya para pemimpin kelompok bersenjata yang didukung Teheran di Timur Tengah.

Tonton:Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2024 Diramal Hanya Capai 5,06%

Kehebatan pesawat pengebom B-52 Stratofortress

Mengutip Wikipedia, pesawat bomber Boeing B-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik Amerika. Pesawat pengebom B-52 dirancang dan dibangun oleh Boeing.

Milite AS telah mengoperasikan pesawat pengebom B-52 sejak 1950-an. Pengebom ini mampu membawa senjata hingga 70.000 pon (32.000 kg) dan memiliki jangkauan tempur lebih dari 8.800 mil (14.080 km) tanpa mengisi ulang bahan bakar di udara.

Hingga Juni 2019, militer AS memiliki 58 unit pesawat pengebom B-52. Selain itu ada 18 unit pesawat pengebom B-52 dalam cadangan, dan sekitar 12 pesawat lagi dalam penyimpanan jangka panjang.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Pada Kamis (17/10/2024), Donald Trump menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy karena memulai perang negara itu dengan Rusia.

Ini merupakan pernyataan yang selanjutnya menunjukkan Trump kemungkinan akan secara radikal mengubah kebijakan AS terhadap Ukraina jika ia memenangkan pemilihan pada tanggal 5 November 2024 mendatang.

Reuters melaporkan, mantan presiden dari Partai Republik tersebut kerap mengkritik Zelenskiy di jalur kampanye, berulang kali menyebutnya sebagai "penjual terhebat di Bumi" karena telah meminta dan menerima miliaran dolar bantuan militer AS sejak perang pecah pada tahun 2022.

Trump juga mengecam pemimpin Ukraina tersebut karena gagal mencapai perdamaian dengan Moskow. Dan Trump telah menyarankan Ukraina mungkin harus menyerahkan sebagian tanahnya kepada Rusia sehingga mencapai kesepakatan damai, sebuah konsesi yang dianggap tidak dapat diterima oleh Kyiv.

Pernyataan Trump di PBD Podcast pada hari Kamis dengan Patrick Bet-David melangkah lebih jauh dari kritiknya sebelumnya.

Ia mengatakan Zelenskiy harus disalahkan bukan hanya karena gagal mengakhiri perang, tetapi juga karena membantu memulainya, meskipun konflik tersebut pecah ketika Rusia menginvasi wilayah kedaulatan Ukraina.

"Itu tidak berarti saya tidak ingin membantunya karena saya merasa sangat kasihan pada orang-orang itu. Tetapi dia seharusnya tidak pernah membiarkan perang itu dimulai. Perang itu merugikan," kata Trump.

Zelenskiy menyampaikan "rencana kemenangannya" untuk mengakhiri perang kepada Trump selama pertemuan di New York pada bulan September. Ini merupakan sebuah pertemuan yang digambarkan oleh kedua pemimpin sebagai pertemuan yang ramah.

Namun, pernyataan publik Trump menunjukkan bahwa ia dapat berupaya untuk menghentikan bantuan bagi Ukraina jika ia mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, pada tanggal 5 November.

Trump telah berulang kali mengatakan bahwa ia dapat mengakhiri konflik tersebut sebelum ia menjabat pada bulan Januari, tetapi ia belum mengatakan bagaimana caranya.

Sementara, Harris telah berjanji untuk terus mendukung Ukraina. Dan ia telah menggambarkan kemenangan bagi negara Eropa Timur tersebut sebagai kepentingan keamanan nasional AS yang vital. Ia telah sering menegur Trump karena tidak mau menentang Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tonton:Ini Peringatan Terbaru AS kepada Iran, Singgung Soal Donald Trump

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat (AS) ditaksir telah menghabiskan lebih dari US$ 20 miliar untuk membantu mitra terdekatnya di Timur Tengah, Israel.

Sumbangan dana besar AS secara langsung membantu Israel membuat kekacauan di kawasan. Militer Israel kini aktif menyebabkan kerusakan di Palestina, Lebanon, hingga Yaman.

Menurut laporan Watson Institute di Universitas Brown, AS telah menghabiskan US$ 22,76 miliar untuk mendukung perang Israel di Gaza dan operasi melawan Houthi di Yaman.

Laporan tersebut merangkum bahwa AS telah mengirim bantuan militer ke Israel sebesar US$ 17,9 miliar selama satu tahun terakhir. Angka itu merupakan bantuan tahunan terbesar yang pernah dikeluarkan AS untuk mitranya.

Bantuan itu mencakup pembiayaan militer, penjualan senjata, dan transfer dari persediaan senjata AS. Sebagian besar persenjataan yang dikirim AS adalah amunisi, termasuk peluru artileri dan bom seberat 2.000 pon (907 kg).

Para peneliti di Universitas Brown mengatakan bahwa nilai bantuan AS untuk Israel tidak diungkap secara penuh, berbeda dengan rincian bantuan yang mereka berikan kepada Ukraina.

Artinya, jumlah bantuan AS untuk Israel selama satu tahun terakhir bisa saja lebih dari yang dilaporkan ke publik.

Militer AS Juga Aktif di Timur Tengah

Tidak hanya memberikan bantuan kepada Israel, militer AS juga terlibat aktif di Timur Tengah dengan melakukan operasi Yaman dan beberapa titik lainnya.

Total, AS telah menghabiskan sekitar US$ 4,86 miliar untuk operasi militernya di Timur Tengah.

Pasukan gabungan AS dan Inggris juga telah melakukan serangan udara terhadap sejumlah fasilitas milik Houthi di Yaman sejak Januari lalu, setelah kelompok itu menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan Palestina.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, meminta Israel untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran sebagai upaya balas dendam.

Pesan itu disampaikan Biden saat dimintai keterangan oleh wartawan pasca melakukan pembicaraan jarak jauh dengan para pemimpin G7 hari Rabu (2/10).

"Jawabannya adalah Tidak," kata Biden, dikutip AP News.

Biden menekankan bahwa dirinya menentang potensi serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih mempertimbangkan berbagai pilihan dalam menanggapi serangan rudal Iran hari Selasa (1/10).

Biden mengatakan bahwa dia berencana untuk berbicara dengan Netanyahu dalam waktu dekat.

Biden dan para pemimpin G7 baru saja melakukan koordinasi tentang kemungkinan sanksi baru terhadap Iran.

Dukungan Penuh AS Kepada Israel

AS dan sekutunya berjuang keras untuk menjaga konflik di Timur Tengah dari penyebaran lebih jauh. Di depan publik, negara-negara Barat ini mendesak Israel untuk menahan diri untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran.

"Kami akan berdiskusi dengan pihak Israel tentang apa yang akan mereka lakukan. Kami bertujuh sepakat bahwa mereka memiliki hak untuk menanggapi," kata Biden.

Pasca pembicaraan tersebut, Gedung Putih menyampaikan bahwa para pemimpin G7 dengan tegas mengutuk serangan Iran terhadap Israel. Dijelaskan pula bahwa Biden telah menyampaikan dukungan penuh AS kepada Israel dan rakyatnya.

Militer AS rutin membantu Israel mempertahankan diri dari serangan yang dilancarkan Iran, yang merupakan respons atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Abbas Nilforoushan.

Kapal perusak milik Angkatan Laut AS telah bergabung dengan unit pertahanan udara Israel dalam menembakkan pencegat untuk menembak jatuh rudal yang masuk.

AS menjadi pendukung utama Israel dan telah memberikan sedikitnya US$ 3,8 miliar bantuan militer setiap tahun. Biden juga menyetujui pemberian bantuan tambahan sebesar US$ 14 miliar sejak Israel menyerang Gaza pada Oktober 2023.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BEIJING.TAPEI. China mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya berhasil melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) yang jarang dipublikasikan, menimbulkan kekhawatiran internasional terkait peningkatan kekuatan nuklir negara tersebut.

Rudal tersebut diluncurkan oleh Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) pada pukul 08:44 waktu Beijing dan jatuh di kawasan laut yang telah ditentukan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan China.

Mereka menegaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari rencana pelatihan tahunan dan tidak ditujukan kepada negara atau sasaran tertentu.

Pentagon mengonfirmasi bahwa China telah memberi tahu Amerika Serikat sebelum uji coba ini, dan menyebut langkah tersebut sebagai "langkah positif" untuk mengurangi risiko kesalahpahaman.

China juga menginformasikan negara-negara terkait mengenai peluncuran ini, meskipun laporan Xinhua tidak menjelaskan jalur rudal atau lokasi pasti jatuhnya di Samudra Pasifik.

Menurut laporan Xinhua, uji coba ini berhasil mengukur kinerja senjata dan peralatan militer serta tingkat kemampuan pelatihan pasukan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pihak Penjaga Pantai Jepang mengungkapkan bahwa mereka menerima peringatan navigasi dari China mengenai kemungkinan adanya "puing-puing ruang angkasa" di tiga zona, termasuk Laut China Selatan dan Samudra Pasifik, sebelah utara Pulau Luzon, Filipina, pada hari Senin lalu. Namun, pejabat Jepang menolak mengonfirmasi apakah peringatan tersebut terkait dengan peluncuran rudal ini.

Biasanya, China menguji coba rudal jarak jauh di wilayah terpencil seperti Mongolia Dalam, menjadikan uji coba ini, yang dilakukan di laut, sebagai langkah yang jarang dilakukan.

Pasukan Roket PLA, yang mengelola rudal konvensional dan nuklir China, bertugas memodernisasi kekuatan nuklir negara tersebut seiring dengan perkembangan pertahanan misil AS, peningkatan kemampuan pengawasan, serta penguatan aliansi internasional.

Analis keamanan dari Singapura, Alexander Neill, mengatakan bahwa meskipun detail rudal yang digunakan belum jelas, uji coba ini tampaknya merupakan bagian dari pola keterlibatan militer China sekaligus memberikan peringatan kepada dunia.

Di tengah skandal korupsi di tubuh Pasukan Roket PLA, penting bagi China untuk menunjukkan bahwa operasi militer tetap berjalan normal. Neill menekankan bahwa uji coba ini bertujuan menunjukkan bahwa kemampuan strategis China masih berfungsi dengan baik.

Meski demikian, Pentagon menyatakan bahwa mereka menginginkan adanya pengaturan pemberitahuan bilateral yang lebih teratur terkait peluncuran rudal balistik dan luar angkasa.

Pentagon juga menggarisbawahi kekhawatirannya mengenai pertumbuhan cepat persenjataan nuklir China, serta mendorong dialog bilateral terkait perluasan persenjataan tersebut.

China, yang memiliki lebih dari 500 hulu ledak nuklir operasional, diperkirakan akan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak pada tahun 2030, menurut laporan Pentagon. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Rusia masing-masing memiliki lebih dari 1.700 hulu ledak operasional.

Sementara itu, Taiwan, yang kerap menjadi target klaim teritorial China, melaporkan meningkatnya aktivitas militer China di sekitar pulau tersebut.

Pada hari Rabu, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 23 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16 dan drone, yang beroperasi di sekitar pulau itu. Taiwan juga menyebut adanya peluncuran rudal intensif oleh China, meski tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai lokasi peluncuran tersebut.

Sudah hampir 100 tahun sejak kekalahan Jerman pada perang dunia ke-2, dunia internasional berada di bawah naungan hegemoni negara adidaya Amerika Serikat (AS).

Negara yang selalu muncul sebagai No. 1 negara terkuat di dunia ini, mendominasi dalam berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, budaya, dan tentunya militer. Dengan status tersebut, AS tentunya memiliki berbagai macam senjata yang mengguncang dunia.

Yuk simak, kekuatan dan kecanggihan tujuh senjata-senjata militer negara penghancur komunisme ini

1. Kapal Induk Gerald R. Ford

Gerald R. Ford tidak dipungkiri, merupakan kapal induk terbesar di dunia. Meskipun kapal ini tidak dikenal karena persenjataannya, kapal yang sepanjang 337 meter dan tinggi 76 meter ini dapat membawa hingga 90 pesawat militer.

2. Kapal Selam Kelas Ohio

Kapal Selam ini merupakan kapal selam terbesar yang dibuat oleh angkatan laut AS. Kapal selam ini dilengkapi dengan 24 misil nuklir Trident II untuk menangkal serangan nuklir maupun untuk menyerang kapal dan wilayah mereka. Kapal selam ini bukan hanya terkenal atas kekuatannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk mengendap dengan mudah ke dalam wilayah dan kapal musuh.

3. Trident II

Trident II merupakan salah satu misil balistik antarbenua AS yang mempunyai kapabilitas nuklir, misil ini membawa Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRVs) yang berarti setiap rudal mengangkut beberapa hulu ledak yang dapat diarahkan ke beberapa target yang berbeda, masing-masing hulu ledak itu juga memiliki kapabilitas nuklir.
Misil ini juga dilengkapi sistem pemandu dan navigasi yang luar biasa, yang meningkatkan akurasi senjata ini dengan pesat.

4. B-2 Spirit

B-2 Spirit merupakan salah satu pesawat siluman tercanggih di dunia. Pesawat yang dapat mencapai ketinggian 15,000 meter yang juga dilengkapi dengan persenjataan nuklir ini merupakan salah satu kunci strategi AS dalam menangkal serangan nuklir musuh.
Dengan jangkauan ketinggian serta kemampuannya untuk melaju secepat 1010 km/jam, pesawat ini dapat dengan mudah sistem keamanan negara manapun.

5. F-35 Lightning II

Jet tempur ini merupakan jet tempur terbaru yang bergabung dalam militer AS. Pesawat ini dapat terbang sejauh 2,800 km dengan kecepatan maksimal Mach 1.6 dan dilengkapi dengan senjata-senjata misil seperti Maverick atau Sidewinder, bahkan bisa juga dengan senjata nuklir.

6. Kapal Perusak Kelas Arleigh Burke

Kapal perusak ini didesain untuk persenjataan udara, darat, maupun kapal selam. Dengan panjang sebesar 155.3 Meter, kapal ini dilengkapi dengan beragam misil dan meriam untuk melindungi kapal-kapal induk AS.

7. MIM-104 Patriot Missile System

MIM-104 Patriot merupakan puncak dari senjata sistem pertahanan misil darat. Senjata ini dilengkapi dengan radar dan sistem pelacak canggih untuk menarget dan melacak misil-misil musuh. Bukan hanya untuk pertahanan, senjata ini juga mampu menghancurkan senjata-senjata musuh seperti misil balistik, misil jelajah, dan juga pesawat-pesawat udara.

Senjata-senjata merupakan bukti kejayaan AS selama hampir satu abad dalam sektor militer. Kita hanya berharap agar senjata-senjata itu diarahkan dan digunakan untuk membasmi ancaman internasional dan bukan kepada warga sipil.

(WAN)

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Biden baru-baru ini memutuskan untuk mencabut larangan penjualan senjata militer ke Arab Saudi, sebuah kebijakan yang telah diberlakukan selama tiga tahun.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap konflik di Timur Tengah, khususnya terkait perang di Yaman dan hubungan yang semakin erat antara AS dan Arab Saudi. Keputusan ini memiliki implikasi yang luas, baik dari segi politik, militer, maupun hak asasi manusia.

Konflik Yaman dan Peran Arab Saudi

Perang di Yaman telah berlangsung sejak tahun 2014, ketika kelompok Houthi yang didukung oleh Iran menggulingkan pemerintahan yang didukung oleh Arab Saudi dari Sanaa.

Sejak saat itu, koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi telah terlibat dalam konflik yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan 80% dari populasi Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Arab Saudi, yang memainkan peran sentral dalam konflik ini, telah lama menjadi pembeli utama senjata dari Amerika Serikat.

Namun, kebijakan AS terhadap penjualan senjata militer ke Arab Saudi berubah pada tahun 2021, ketika Presiden Biden mengadopsi sikap yang lebih tegas, sebagian besar disebabkan oleh tingginya korban sipil yang diakibatkan oleh kampanye militer Saudi di Yaman.

Mencabut Larangan Penjualan Senjata

Pada tanggal 9 Agustus 2024, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka mencabut larangan penjualan senjata militer tertentu kepada Arab Saudi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara dan memperkuat aliansi strategis di kawasan Timur Tengah yang sedang bergolak.

Seorang pejabat tinggi dari Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Arab Saudi menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi dampak negatif dari kampanye militernya, termasuk peningkatan proses mitigasi kerusakan sipil yang sebagian besar disebabkan oleh pelatihan dan bantuan dari Amerika Serikat.

Implikasi Strategis dan Geopolitik

Keputusan untuk melanjutkan penjualan senjata militer ke Arab Saudi dapat dilihat sebagai bagian dari upaya AS untuk menavigasi kompleksitas politik di Timur Tengah, terutama dalam konteks ketegangan yang meningkat antara Iran dan sekutu-sekutunya, seperti kelompok Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Selain itu, keputusan ini juga muncul di tengah upaya AS untuk menegosiasikan perjanjian pertahanan dan kerjasama nuklir sipil dengan Riyadh, yang merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.

Meskipun tujuan ini masih belum tercapai, keputusan untuk mencabut larangan penjualan senjata ini menunjukkan bahwa AS berusaha keras untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan Arab Saudi di tengah situasi regional yang tidak stabil.

Kontroversi dan Tantangan Hak Asasi Manusia

Meskipun keputusan ini disambut baik oleh beberapa pihak sebagai langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas regional, ada pula kekhawatiran yang mendalam mengenai dampak kebijakan ini terhadap hak asasi manusia.

Arab Saudi telah lama dikritik karena catatan buruknya dalam hal hak asasi manusia, terutama terkait dengan kampanye militernya di Yaman yang telah menyebabkan banyak korban sipil.

Beberapa anggota Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai penjualan senjata militer ke Arab Saudi.

Mereka menekankan perlunya pengawasan ketat untuk memastikan bahwa senjata yang dijual tidak digunakan untuk menargetkan warga sipil atau melanggar hukum internasional.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat telah mengirim sekitar satu lusin jet tempur F/A-18 dari kapal induk USS Theodore Roosevelt ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya AS untuk melindungi Israel dari ancaman serangan Iran.

Otoritas militer AS pada hari Rabu (7/8) mengatakan, jet tempur F/A-18 dan pesawat pengintai E-2D Hawkeye telah landas dari kapal induk di Teluk Oman dan tiba di pangkalan yang dirahasiakan pada hari Senin.

Mengutip AP News, pengerahan armada jet tempur itu kemungkinan hanya bersifat sementara, karena satu skuadron jet tempur F-22 Angkatan Udara AS juga sedang dalam perjalanan ke pangkalan yang sama dari stasiun asal mereka di Alaska.

Armada F-22 itu diperkirakan akan tiba di Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, memerintahkan peningkatan kehadiran militer di Timur Tengah karena para pejabat tinggi AS khawatir akan meningkatnya kekerasan di Timur Tengah.

Pengerahan pasukan ini juga bagian dari respons atas serangan roket yang menghantam pangkalan militer AS di Irak pada hari Selasa. Lima personel militer dan dua kontraktor terluka akibat serangan dua roket ke fasilitas tersebut.

Potensi Serangan dari Tiga Negara

Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengonfirmasi bahwa serangan terhadap Israel sedang dipersiapkan dari tiga negara sekaligus.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan kalan televisi Al Manar TV hari Selasa (6/8) waktu setempat, Nasrallah menyampaikan bahwa serangan akan datang dari Iran, Yaman, dan Lebanon.

"Serangan terhadap Israel sedang dipersiapkan dari Iran, Yaman dan Lebanon. Itu pasti akan dilaksanakan. Respons bersama kita akan kuat, sensitif dan efektif," kata Nasrallah, dikutip TASS.

Aliansi besar melawan Israel ini semakin yakin untuk bergerak setelah Ketua Politbiro Hamas, Ismail Haniyeh, tewas terbunuh di kediamannya di Teheran pada 31 Juli 2024.

Sehari sebelumnya, militer Israel juga melancarkan serangan ke ibukota Lebanon, Beirut. Serangan itu menewaskan Sayyid Fouad Shokr, komandan utama Hizbullah sekaligus tangan kanan Nasrallah.

Potensi perluasan konflik kawasan ini dinilai Nasrallah sebagai akibat dari ulah Israel sendiri. Dirinya mengatakan perang akan segera terjadi.

"Kami tidak menginginkan eskalasi militer. Itu adalah keputusan Israel. Itu adalah pilihan mereka. Sekarang akan terjadi pertempuran siang dan malam di antara kami," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tentara Amerika Serikat (AS) terluka akibat serangan terhadap salah satu pangkalan militer di Irak pada Senin (5/8/2024), di tengah risiko serangan Iran dan sekutunya menyusul pembunuhan anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah pekan lalu.

Melansir Reuters, sumber keamanan Irak mengatakan dua roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara al Asad di Irak barat. Salah satu sumber keamanan tersebut mengatakan bahwa roket-roket tersebut jatuh di dalam pangkalan.

Belum diketahui apakah serangan tersebut terkait dengan ancaman Iran untuk membalas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.

Para pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa salah satu warga AS yang terluka berada dalam kondisi. Jumlah korban tersebut didasarkan pada laporan awal yang masih bisa berubah.

"Personel pangkalan sedang melakukan penilaian kerusakan pasca-serangan," tambah salah satu pejabat kepada Reuters, dikutip Selasa (6/8/2024).

Ismail Haniyeh dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, pekan lalu, yang memicu ancaman balas dendam dari Iran terhadap Israel. Iran menyalahkan Israel atas pembunuhan tersebut, namun Israel tidak mengaku bertanggung jawab.

Selain itu, komandan militer senior kelompok Hizbullah Lebanon, Fuad Shukr, juga terbunuh oleh Israel di Beirut pekan lalu. Tewasnya dua tokoh ini memicu kekhawatiran bahwa konflik di Gaza akan berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas.

Iran mengatakan bahwa AS memikul tanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh karena dukungannya terhadap Israel.

Melalui panggilan telepon, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sepakat bahwa serangan tersebut menandai eskalasi yang berbahaya.

Pekan lalu AS melakukan serangan di Irak terhadap individu-individu yang menurut para pejabat AS adalah para militan yang bersiap-siap meluncurkan pesawat tak berawak dan menjadi ancaman bagi pasukan AS dan koalisi.

AS mengamati apakah Iran akan memenuhi janjinya untuk menanggapi pembunuhan Haniyeh dua hari yang lalu di Teheran. Pentagon mengatakan akan mengerahkan jet-jet tempur tambahan dan kapal-kapal perang Angkatan Laut ke Timur Tengah untuk meningkatkan pertahanan menyusul ancaman dari Iran dan sekutunya, Hamas dan Hizbullah.

Sebagai sekutu bagi AS dan Iran, Irak menampung 2.500 tentara AS dan memiliki milisi yang didukung Iran yang terkait dengan pasukan keamanannya. Negara ini telah menyaksikan peningkatan serangan saling balas sejak perang Israel-Hamas meletus pada bulan Oktober.

Irak menginginkan pasukan dari koalisi militer pimpinan AS untuk mulai menarik diri pada September dan secara resmi mengakhiri tugas koalisi pada September 2025. Sejumlah kecil pasukan AS kemungkinan besar akan tetap berada di Irak dalam kapasitas sebagai penasihat yang baru dinegosiasikan.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -SYDNEY. Sebuah pulau terpencil di Australia yang dekat dengan titik sempit Samudra Hindia untuk pengiriman minyak China masuk dalam daftar kemungkinan lokasi pembangunan militer AS.

Pembangunan lokasi ini bertujuan untuk menghalangi China.

Kepulauan Cocos milik Australia tercantum bersama dengan Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini untuk proyek pembangunan yang diantisipasi di bawah Prakarsa Penangkalan Pasifik. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan postur dan infrastruktur pasukan AS dalam melawan China.

Kepulauan Cocos, dengan populasi 600 jiwa, terletak 3.000 km (1.864 mil) di sebelah barat daratan Australia.

Angkatan Pertahanan Australia menggambarkan wilayah ini sebagai kunci operasi pengawasan maritimnya di Samudra Hindia, tempat China meningkatkan aktivitas kapal selam.

Tender pembangunan Angkatan Laut AS yang diterbitkan pada bulan Juni untuk berbagai infrastruktur pangkalan di Indo Pasifik mencantumkan Kepulauan Cocos sebagai lokasi proyek yang memungkinkan.

Ini menjadi sebuah indikasi bahwa militer AS juga tengah berupaya mengakses wilayah Samudra Hindia.

"Proyek-proyek ini mungkin atau mungkin tidak mendukung Pasukan Rotasi Marinir Darwin," kata juru bicara NAVFAC Pacific, divisi teknik Armada Pasifik Angkatan Laut AS, dalam tanggapan melalui email kepada Reuters.

Sekitar 2.000 Marinir AS ditampung di kota Darwin di Australia utara selama enam bulan dalam setahun.

Tidak ada tanggapan langsung dari kementerian luar negeri China ketika dimintai komentar tentang daftar tender Angkatan Laut AS dan Kepulauan Cocos sebagai proyek yang memungkinkan.

Kepulauan Cocos lebih dekat ke Selat Malaka, titik sempit untuk setengah dari pengiriman minyak China.

Darshana Baruah, direktur keamanan dan geopolitik untuk Institut Australia India, mengatakan dalam sidang Kongres AS tahun lalu bahwa Kepulauan Cocos akan menjadi "geografi kritis" bagi AS untuk menekan China agar tidak melakukan serangan terhadap Taiwan.

"Cocos jauh lebih dekat dengan medan perang tempat Washington mengantisipasi skenario konflik," katanya kepada Reuters.

"Lokasi strategis Kepulauan Cocos, dekat dengan Selat Malaka serta pendekatan utara Australia, memberinya keuntungan geostrategis yang sangat besar," tambahnya.

Australia mengatakan akan memulai pembangunan lapangan terbang yang diperluas di pulau itu tahun ini, untuk mengangkut pesawat militer yang lebih berat, termasuk pesawat pemburu kapal selam P-8A Poseidon.

"Saat ini tidak ada investasi AS di Pulau Cocos (Keeling)," kata juru bicara Angkatan Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan.

"Australia dan AS bekerja sama erat untuk memajukan kerja sama postur pasukan kami di berbagai lokasi di Australia," pernyataan itu menambahkan.

Militer AS sedang membangun landasan pacu dan fasilitas pembom di dua pangkalan udara utama di Australia utara.

AS mengatakan pangkalan udara Diego Garcia memainkan peran penting bagi keamanan regional, dan Inggris dan Mauritius harus menentukan masa depannya setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan pada tahun 2019 bahwa pangkalan itu harus dikembalikan ke Mauritius.

Jakarta: Kehadiran militer Amerika Serikat (AS) dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Ini dikarenakan AS mengaktifkan pangkalan-pangkalan militer di beberapa negara.

Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer global yang signifikan dengan pangkalan dan instalasi di banyak negara. Pangkalan-pangkalan ini melayani berbagai tujuan strategis, termasuk pertahanan, logistik, pelatihan, dan dukungan untuk operasi lokal dan regional.

Medcom merangkum beberapa pangkalan militer AS di beberapa wilayah dan negara utama:

Eropa

Jerman: Pangkalan Udara Ramstein, Pangkalan Udara Spangdahlem, dan beberapa lainnya.
Italia: Pangkalan Udara Angkatan Laut Sigonella, Pangkalan Udara Aviano.
Inggris: RAF Lakenheath, RAF Mildenhall.
Spanyol: Pangkalan Angkatan Laut Rota, Pangkalan Udara Morón.

Asia

Jepang: Pangkalan Udara Yokota, Pangkalan Udara Kadena, Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni.
Korea Selatan: Kamp Humphreys, Pangkalan Udara Osan, Garnisun Yongsan.
Guam: Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Pangkalan Angkatan Laut Guam.

Timur Tengah

Bahrain: Aktivitas Dukungan Angkatan Laut Bahrain.
Kuwait: Kamp Arifjan, Pangkalan Udara Ali Al Salem.
Qatar: Pangkalan Udara Al Udeid.

Afrika

Djibouti: Kamp Lemonnier.

Wilayah Lain

Kuba: Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo.
Australia: penempatan bergilir dan fasilitas gabungan seperti Pine Gap.
Pangkalan-pangkalan ini merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas yang memungkinkan AS untuk memproyeksikan kekuatan, menyediakan kemampuan respons cepat, mendukung sekutu, dan melakukan berbagai operasi di seluruh dunia. Jumlah dan lokasi pastinya dapat berubah berdasarkan keadaan geopolitik dan kebutuhan strategis..

Kehadiran pangkalan-pangkalan ini memungkinkan AS untuk mempertahankan kapabilitas serangan cepat, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung operasi diplomatik dan pertahanan.

Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang menjadi fokus utama kehadiran militer AS. AS mengoperasikan sejumlah pangkalan militer rahasia di wilayah ini, termasuk pangkalan udara, pangkalan laut, dan fasilitas darat. Pangkalan-pangkalan ini memainkan peran penting dalam kampanye anti-teror dan memberikan akses ke sumber daya energi yang vital.

Pangkalan Militer Terbesar

Pangkalan militer terbesar AS di dunia adalah Fort Campbell di Kentucky. Dengan kapasitas untuk menampung lebih dari 249.580 personel, Fort Campbell berfungsi sebagai pusat pelatihan dan penyebaran utama. Pangkalan besar lainnya termasuk Fort Bragg di North Carolina, Joint Base Lewis-McChord di Washington, dan Fort Hood di Texas.

Sejarah Pangkalan Militer AS

Asal-usul pangkalan militer AS di luar negeri dapat ditelusuri hingga Perang Dunia II. Setelah perang, AS berusaha untuk mencegah perluasan Uni Soviet dan mendirikan pangkalan di seluruh dunia. Personel AS terlibat dalam pertempuran aktif di Afghanistan, misi penjaga perdamaian, dan operasi atase militer.

Tujuan Pangkalan Militer

Pangkalan militer AS di seluruh dunia dirancang untuk melayani berbagai tujuan, antara lain:

• Proyeksi Kekuatan: Pangkalan ini memungkinkan AS untuk mengerahkan pasukan dan peralatan dengan cepat ke daerah konflik.
• Dukungan Logistik: Pangkalan menyediakan logistik penting, seperti bahan bakar, makanan, dan amunisi, untuk operasi militer.
• Bantuan Kemanusiaan: Militer AS sering menggunakan pangkalannya sebagai lokasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana alam atau konflik.
• Diplomasi dan Pertahanan: Pangkalan mendukung operasi diplomatik dan menyediakan sarana untuk melindungi kepentingan AS di luar negeri.

Manfaat Pangkalan Militer
Kehadiran pangkalan militer AS di seluruh dunia memiliki sejumlah manfaat, termasuk:

• Stabilitas Regional: Kehadiran militer AS membantu menstabilkan wilayah yang rentan konflik.
• Perdagangan dan Investasi: Jangkauan militer AS meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara tuan rumah.
• Kerja Sama Internasional: Pangkalan militer memfasilitasi kerja sama dengan sekutu dan mitra, meningkatkan koordinasi dalam upaya keamanan bersama.

Dengan jaringan pangkalan militer yang luas di seluruh dunia, AS mempertahankan kapabilitas pertahanan yang kuat dan tetap menjadi pemain utama dalam urusan global. Pangkalan-pangkalan ini memainkan peran penting dalam memajukan kepentingan Amerika, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan stabilitas dan keamanan internasional.

Indonesia tidak memiliki keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada September 2020 menegaskan Indonesia tidak akan menjadi pangkalan militer bagi negara asing mana pun.

“Saya ingin tegaskan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan pangkalan fasilitas militer bagi negara mana pun,” kata Retno dalam konferensi pers saat itu.

Departemen Pertahanan AS merilis laporan tahunannya yang berjudul 'Military and Security Developments Involving the People’s Republic of Tiongkok 2020'. Laporan tersebut diamanatkan kepada Kongres AS sebagai penilaian otoritatif atas perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Tiongkok.

Jadi jelas, Indonesia tidak akan pernah menerima kehadiran pangkalan militer negara asing di wilayahnya. Hal tersebut menjadi bentuk penegakan kedaulatan Indonesia.

(FJR)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah memperingatkan Filipina mengenai penempatan rudal jarak menengah Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa tindakan seperti itu dapat memicu ketegangan regional dan memicu perlombaan senjata.

Amerika Serikat mengerahkan sistem rudal Typhon ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer gabungan awal tahun ini.

Pesawat tersebut tidak ditembakkan selama latihan tersebut, kata seorang pejabat militer Filipina kemudian, tanpa memberikan rincian berapa lama pesawat tersebut akan berada di negara tersebut.

Hubungan China-Filipina kini berada di persimpangan jalan dan dialog serta konsultasi adalah cara yang tepat, kata Wang kepada Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada hari Jumat dalam pertemuan di Vientiane, ibu kota Laos tempat para diplomat terkemuka negara-negara besar berkumpul menjelang dua pertemuan puncak.

Wang mengatakan hubungan antar negara menghadapi tantangan karena Filipina "berulang kali melanggar konsensus kedua belah pihak dan komitmennya sendiri", menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

“Jika Filipina memperkenalkan sistem rudal jarak menengah AS, hal itu akan menciptakan ketegangan dan konfrontasi di kawasan serta memicu perlombaan senjata, yang sama sekali tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat Filipina,” kata Wang.

Militer Filipina dan kementerian luar negerinya tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Wang.

China dan Filipina terlibat dalam konfrontasi di Laut China Selatan dan pertemuan mereka semakin tegang ketika Beijing menekankan klaimnya atas wilayah perairan yang disengketakan di zona ekonomi eksklusif Manila.

Wang mengatakan China baru-baru ini mencapai kesepakatan sementara dengan Filipina mengenai transportasi dan pengisian kembali pasokan kemanusiaan ke Ren'ai Jiao untuk menjaga stabilitas situasi maritim, mengacu pada Second Thomas Shoal.

Kapal-kapal Filipina pada hari Sabtu berhasil menyelesaikan misi terbaru mereka ke perairan dangkal tersebut tanpa hambatan, kata kementerian luar negeri Filipina dalam sebuah pernyataan.