Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau proyek rumah susun (rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, ini tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

"Perintah Presiden untuk mengutamakan rakyat kecil. Pertama, rusun ini akan diprioritaskan untuk warga Manggarai yang terdampak kebakaran dan nanti juga untuk warga yang terdampak relokasi pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung akan disediakan gratis selama setahun di Rusun Pasar Rumput ini," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/10).

Selain itu, kata Ara, Rusun Pasar Rumput juga akan diprioritaskan untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah.

"Syaratnya slip gaji, verifikasinya mesti kuat. Ke depannya juga kita pikirkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai pekerjaan formal dengan pendapatan yang tetap," katanya.

Terkait harga sewa, Ara meminta kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau dan mulai dilakukan pembukaan pendaftaran (open house) bagi rakyat kecil yang berminat pada Jumat 1 November 2024.

"Menurut Pak Gubernur pembagian tarifnya harus adil, yakni jangan disamaratakan tetapi ada subsidi silang di mulai dengan tarif sebesar Rp 1,25 juta, kalau gajinya lebih besar bisa lebih besar sekitar Rp 1,5 juta dan bisa lebih kecil bagi yang pendapatannya lebih rendah. Sebelumnya harga sewanya Rp 3,5 juta, itu tidak bisa buat rakyat kecil, jadi tidak tepat sasaran," terangnya.

Untuk diketahui, saat ini Rusun Pasar Rumput sudah terhuni sebanyak 418 unit bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai dari total alokasi 794 unit yang diperuntukkan kepada penduduk yang terdampak.

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, presiden terpilih Prabowo Subianto punya program besar terkait dengan hunian rakyat. Hashim menuturkan, tiap tahun akan dibangun 2 juta unit rumah di pedesaan, sedangkan di perkotaan akan dibangun 1 juta unit apartemen setiap tahun.

Dikatakan Hashim, saat ini hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni dan ada 27 juta rumah yang dianggap tidak layak huni. Hal Itu berarti ada 37 juta keluarga yang menunggu atau memang tinggal di rumah tidak layak huni. 

Ia menuturkan rumah tidak layak huni ini misalnya, tidak memiliki akses air bersih dan tidak ada akses listrik yang cukup.

Karena itu, menurut Hashim, Prabowo sudah memutuskan program besar dengan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apakah kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun," ujarnya, saat memberi sambutan pada opening ceremony rakernas ke 20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024). 

Hashim mengungkapkan, dirinya beberapa kali bepergian ke luar negeri dan bertemu dengan investor. Mereka siap untuk membangun hunian-hunian tersebut.

"Saya berapa kali sudah keluar negeri, saya sudah 2 kali ke Beijing, kemarin saya pulang dari Qatar. Ketemu dengan investor, ketemu dengan yang ingin berikan finance dari China sudah siap, dari Tiongkok sudah siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat miskin kita. Karena ini bukan hanya amal saja, tapi menguntungkan, tapi ini adalah untuk rakyat miskin kita," terangnya.

Terkait dengan pembangunan, tentu perlu pengadaan lahan. Hal ini, Hashim akui sulit untuk akuisisi. Ia lalu menyebutkan di Jakarta ada PD Pasar Jaya dengan 153 perusahaan.

"Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan, rumah untuk rakyat miskin, 153 pasar kita akan bangun 153 kompleks pasar-pasar," kata Hashim. 

Sementara itu, dari sektor perumahan dan konstruksi dapat menguntungkan. Bahkan, negara China pernah GDP-nya mencapai 25% dari perumahan dan konstruksi.

"Indonesia sekarang, 14%. Nah, dengan perumahan ini, program kita ini, kita ingin mencapai juga 25%. Maka, kita sangat optimis," ucap Hashim.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, presiden terpilih Prabowo Subianto punya program besar terkait dengan hunian rakyat. Hashim menuturkan, tiap tahun akan dibangun 2 juta unit rumah di pedesaan, sedangkan di perkotaan akan dibangun 1 juta unit apartemen setiap tahun.

Dikatakan Hashim, saat ini hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni dan ada 27 juta rumah yang dianggap tidak layak huni. Hal Itu berarti ada 37 juta keluarga yang menunggu atau memang tinggal di rumah tidak layak huni. 

Ia menuturkan rumah tidak layak huni ini misalnya, tidak memiliki akses air bersih dan tidak ada akses listrik yang cukup.

Karena itu, menurut Hashim, Prabowo sudah memutuskan program besar dengan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apakah kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun," ujarnya, saat memberi sambutan pada opening ceremony rakernas ke 20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024). 

Hashim mengungkapkan, dirinya beberapa kali bepergian ke luar negeri dan bertemu dengan investor. Mereka siap untuk membangun hunian-hunian tersebut.

"Saya berapa kali sudah keluar negeri, saya sudah 2 kali ke Beijing, kemarin saya pulang dari Qatar. Ketemu dengan investor, ketemu dengan yang ingin berikan finance dari China sudah siap, dari Tiongkok sudah siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat miskin kita. Karena ini bukan hanya amal saja, tapi menguntungkan, tapi ini adalah untuk rakyat miskin kita," terangnya.

Terkait dengan pembangunan, tentu perlu pengadaan lahan. Hal ini, Hashim akui sulit untuk akuisisi. Ia lalu menyebutkan di Jakarta ada PD Pasar Jaya dengan 153 perusahaan.

"Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan, rumah untuk rakyat miskin, 153 pasar kita akan bangun 153 kompleks pasar-pasar," kata Hashim. 

Sementara itu, dari sektor perumahan dan konstruksi dapat menguntungkan. Bahkan, negara China pernah GDP-nya mencapai 25% dari perumahan dan konstruksi.

"Indonesia sekarang, 14%. Nah, dengan perumahan ini, program kita ini, kita ingin mencapai juga 25%. Maka, kita sangat optimis," ucap Hashim.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Manajer humas PD Pasar Jaya Agus Lamun mengungkapkan karakter pedagang pasar di Jakarta terkait digitalisasi transaksi pembayaran seperti QRIS dan yang lainnya.

Meski perkembangan teknologi di ibu kota lebih pesat, Agus mengakui masih banyak pedagang yang belum mau menggunakan system pembayaran digital dalam transaksi belanja mereka.

“Kalau di Jakarta masih belum sampai 50 persen pedagang yang pakai QRIS. Kecuali di pasar yang segmennya memang menengah ke atas atau modern seperti di Mayestik itu,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Agus mengungkapkan sejumlah alasan pedagang pasar di Jakarta enggan menggunakan transaksi digital. Pertama, pedagang merasa transaksi digital berbelit belit atau tidak mau ribet.

Pedagang mengaku penggunaan aplikasi hingga proses pencairan atau settlement dari pembayaran digital memakan waktu yang tidak sebentar.

“Alasan tidak mau ribet ini terutama untuk pedagang yang tua-tua,” kata Agus.

Kedua, masih banyak pedagang yang menganggap penggunaan QRIS adalah transaksi riba.

“Masih banyak pedagang di Jakarta tidak mau pakai QRIS karena menurut mereka itu produk bank yang identik dengan riba,” kata Agus.

Padahal menurut Agus, rata-rata pasar di Jakarta hari ini sudah menggunakan sistem cashless dalam pembayaran uang sewa.

Untuk itu, Agus berharap ke depan pihak perbankan dan pengelola pasar bisa lebih masif untuk bekerjasama demi memperkenalkan pembayaran digital bagi pedagang pasar di Jakarta.

“Perbankan dan pemda atau pengelola pasar harus meyakinkan kalau pembayaran digital itu sudah kewajiban, bukan cuma kebutuhan,” kata Agus.

Agus berpesan para pedagang harus sadar dampak dari digitalisasi pembayaran justru lebih banyak positifnya. Selain untuk pencatatan transaksi jual beli yang lebih rapi, hal itu juga bisa mempermudah promosi dagang.

“Pedagang yang tidak mau melakukan digitalisasi konsumennya cuma mengadalkan yang datang langsung ke pasar atau offline. Sementara yang sudah digital justru bisa mendapatkan banyak pelanggan baru dari online,” kata Agus.

Agus menekankan bahwa Jakarta sebentar lagi bukan lagi ibu kota, melainkan akan menjadi pusat ekonomi Indonesia bahkan global. Untuk itu, proses digitaliasasi harus sudah disosialisasi dengan baik dan digunakan para pedagang di Jakarta.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mendukung penuh harapan dan rencana PD Pasar Jaya terkait digitalisasi pembayaran pada para pedagang di Jakarta.

KOMPAS.com - Manajer humas PD Pasar Jaya Agus Lamun mengungkapkan karakter pedagang pasar di Jakarta terkait digitalisasi transaksi pembayaran seperti QRIS dan yang lainnya.

Meski perkembangan teknologi di ibu kota lebih pesat, Agus mengakui masih banyak pedagang yang belum mau menggunakan system pembayaran digital dalam transaksi belanja mereka.

“Kalau di Jakarta masih belum sampai 50 persen pedagang yang pakai QRIS. Kecuali di pasar yang segmennya memang menengah ke atas atau modern seperti di Mayestik itu,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Agus mengungkapkan sejumlah alasan pedagang pasar di Jakarta enggan menggunakan transaksi digital. Pertama, pedagang merasa transaksi digital berbelit belit atau tidak mau ribet.

Pedagang mengaku penggunaan aplikasi hingga proses pencairan atau settlement dari pembayaran digital memakan waktu yang tidak sebentar.

“Alasan tidak mau ribet ini terutama untuk pedagang yang tua-tua,” kata Agus.

Kedua, masih banyak pedagang yang menganggap penggunaan QRIS adalah transaksi riba.

“Masih banyak pedagang di Jakarta tidak mau pakai QRIS karena menurut mereka itu produk bank yang identik dengan riba,” kata Agus.

Padahal menurut Agus, rata-rata pasar di Jakarta hari ini sudah menggunakan sistem cashless dalam pembayaran uang sewa.

Untuk itu, Agus berharap ke depan pihak perbankan dan pengelola pasar bisa lebih masif untuk bekerjasama demi memperkenalkan pembayaran digital bagi pedagang pasar di Jakarta.

“Perbankan dan pemda atau pengelola pasar harus meyakinkan kalau pembayaran digital itu sudah kewajiban, bukan cuma kebutuhan,” kata Agus.

Agus berpesan para pedagang harus sadar dampak dari digitalisasi pembayaran justru lebih banyak positifnya. Selain untuk pencatatan transaksi jual beli yang lebih rapi, hal itu juga bisa mempermudah promosi dagang.

“Pedagang yang tidak mau melakukan digitalisasi konsumennya cuma mengadalkan yang datang langsung ke pasar atau offline. Sementara yang sudah digital justru bisa mendapatkan banyak pelanggan baru dari online,” kata Agus.

Agus menekankan bahwa Jakarta sebentar lagi bukan lagi ibu kota, melainkan akan menjadi pusat ekonomi Indonesia bahkan global. Untuk itu, proses digitaliasasi harus sudah disosialisasi dengan baik dan digunakan para pedagang di Jakarta.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mendukung penuh harapan dan rencana PD Pasar Jaya terkait digitalisasi pembayaran pada para pedagang di Jakarta.

“Saya mendukung harapan itu, karena ini juga harapan pemerintah agar digitalisasi pembayaran terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jakarta akan dan sudah menjadi kota bisnis dan global, perlu menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia terkait digitalisasi pembayaran,” ujarnya.

Indra mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar. Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir, yakni mencapai 226,54 persen year-on-year (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk menjelaskan kepada calon pengguna terkait pentingnya digitalisasi pembayaran dan mengeliminasi informasi informasi yang sifatnya tidak benar yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri.

Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.

“Kami bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM dengan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, dan tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

Indra mengatakan alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

“Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Penting buat UMKM mengetahui jati diri perusahaan penyedia system transaksi digital salah satunya kepemilikan tiga ISO diatas. Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi,” tambahnya.