Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bisa menjadi hikmah sekaligus pelajaran penting yang dipetik (lesson learned) pemerintah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

“Harus diakui bahwa berbagai macamlessonyang kita pelajari di insiden PDNS kemarin, itu mempengaruhi gimana kita memperbaiki, proses pengembangan, dan segala macamnya,” kata Hokky.

Akibat insiden serangan PDNS,Hokky menyatakan bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” jelasnya.

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomwareadalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas,” tuturnya.

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong. Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Itu mungkin yang lesson learned. Ada beberapa lesson lagi yang banyak kita evaluasi, itu mungkin lesson learned,” ungkapnya.

Meski demikian, Hokky menyebut bahwa Kemenkominfo belum menghitung kerugian dari serangan PDNS Surabaya yang terjadi sejak 20 Juni 2024 silam.

“Sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyentil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seiring dengan seringnya kasus kebocoran data di Indonesia.

Bamsoet, sapaannya, mengatakan pemerintah, BSSN dan TNI harus segera menyelesaikan kasus kebocoran data di BAIS TNI tersebut secara serius. Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut kebocoran data yang terjadi di BAIS TNI telah menunjukkan bahwa negara semakin rentan disusupi.

"Pemerintah harus segera meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data intelijen agar tidak terjadi kebocoran data lagi," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, dia juga mendesak BSSN agar bekerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN dalam rangka memperkuat keamanan dan pertahanan siber.

"BSSN ini tugasnya apa? Mereka itu harus memperkuat keamanan dan pertahanan siber negara," katanya.

Bamsoet juga mengingatkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar belajar lebih banyak tentang modus peretasan dan mencari sumber daya manusia yang tepat untuk menjaga keamanan siber di BAIS TNI

"Tidak hanya Panglima TNI, Kapolri juga harus meningkatkan pemahaman terhadap modus peretasan sehingga bisa minimalisir resiko serangan peretasan," ujarnya

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong investigasi audit di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) setelah Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware.

Erick menegaskan tetap mendorong kebijakan pemerintah untuk mengoreksi pihak yang dipandang tidak kompeten. Meski masih indikasi, dia mendukung adanya audit investigasi di internal Telkom.

“Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi (Menko Polhukam) untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten. Kan baru indikasi, saya mendorong yang namanya investigasi audit,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7).

Dia memastikan bakal mencopot pihak tertentu di Telkom, jika dugaan bisa dibuktikan kebenarannya. Aksi pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik di BUMN lain pun terus dilakukan.

“Dan itu sesuai arahan Presiden, Pak Budi Ari (Menkominfo) sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga,” tegas Erick.

“Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong,” ujarnya.

Sebelumnya, BUMN di sektor telekomunikasi ini menjadi sorotan Komisi I DPR saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Kamis (27/6).

Saat itu, DPR menyebut ada kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan PDNS di Surabaya diretas.

(FAY)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, meralat informasi 47 layanan digital ataupun aplikasi milik Kemendikbudristek yang terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Suharti mengatakan sebenarnya ada 49 layanan digital yang terdampak peretasan.

Suharti mengatakan upaya pemulihan terus dilakukan. Hingga saat ini, sudah ada 14 layanan yang berhasil dipulihkan.

"Kemarin kita terdampak 49 layanan, 14 sudah pulih seluruhnya. Selisihnya sedang dalam proses tahap pemulihan," jelas Suharti dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.
Suharti mengatakan pemulihan membutuhkan waktu. Pihaknya berjanji sistem akan pulih seluruhnya pada akhir Juli 2024.

"Jadi, memang butuh waktu dan dari pembahasan bersama dengan tim IT tidak mungkin dipulihkan hanya dalam waktu seminggu dua minggu, jadi dipastikan sampai 29 Juli sistem akan pulih kembali," sebut dia.

Sebelumnya, peretasan terhadap PDNS 2 milik Kementerian Komunikasi dan Informatika terjadi pada 20 Juni 2024. Sejak saat itu sejumlah layanan digital milih pemerintah terganggu.

Salah satu yang terdampak adalah domain layanan atau aplikasi milik Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejumlah aplikasi tak bisa diakses, antara lain Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, dan Layanan Perizinan Film.

"Kemendikbudristek terus berkoordinasi intensif dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN 2 untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap," ungkap Direktur SD Kemendikbudristek, Muhammad Hasbi kepada Medcom.id, Rabu 26 Juni 2024.

Baca juga: Terdampak Peretasan PDNS, Penyaluran KIP-K Diklaim Berjalan Lancar

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah insiden Pusat Data Nasional (PDN) diretas, pemerintah banjir kritik. Lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 itu disebut berdampak pada kepercayaan para penyewa (tenant).

Di sisi lain, sejumlah investor swasta tertarik untuk berinvestasi pada bisnis data center. Minat swasta itu tidak lepas jumlah pengguna internet nasional yang lebih dari 200 juta pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Suharti mengatakan bahwa imbas dari Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas hanya mengakibatkan data lampiran KIP Kuliah hilang.

Dia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan data-data yang ada di Kemendikbudtistek.

"Kami langsung komunikasikan data di dalam backup kami ada tersedia, jadi 853.390 orang pendaftar KIP, data dalam spreadsheet-nya tersedia tetapi lampiran-lampirannya yang memang tidak ada di dalam backup," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Suharti mengatakan bahwa pihaknya kemudian mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa penerima KIP Kuliah dan pendaftar untuk segera melakukan memperbarui data.

Saat ditanyai Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf soal isi lampiran-lampiran tersebut, Suharti mengatakan bahwa lampiran itu berupa data yang menunjukkan mahasiswa tidak mampu.

"Seperti untuk klaim akun mereka pak, lampiran-lampiran yang menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang tidak mampu, kan oleh masing-masing perguruan tinggi dilakukan evaluasi bahwa apakah mereka miskin atau tidak kemudian seperti bukti-bukti listrik dan sebagainya, yang selama ini memang digunakan oleh perguruan tinggi, bukan hal yang baru lagi," ujarnya menjelaskan.

Lalu, dia menjelaskan bahwa pada saat surat dikeluarkan pada 28 Juni lalu, tercatat yang belum terbayarkan KIP Kuliah itu ada sekitar 16.316 orang dan pada waktu itu penyerapan sudah 98,8%, dan lanjutannya dilakukan secara manual.

Dia mengatakan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan tim IT, memang diperlukan waktu untuk memulihkan data yang terdampak dari PDN down tersebut.

"Jadi memang butuh waktu, dari pembahasan bersama dengan tim IT tidak mungkin dipulihkan hanya dalam waktu seminggu, dua minggu, jadi dipastikan sampai 29 Juli sistem akan pulih kembali," tambahnya.

Pihaknya berjanji bahwa semua sistem di dalam Kemendikbudristek akan pulih kembali pada 29 Juli 2024, dengan memerlukan waktu beberapa pekan.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli. Jadi memang butuh waktu karena memang tidak hanya sistemnya [yang] hidup tetapi karena data-data kan harus juga masuk pak, tidak hanya untuk pendaftar tetapi data yang on going," ucapnya.

Seperti diketahui, Kemendikbudristek RI kehilangan data mahasiswa pendaftar KIP Kuliah imbas server PDN down akibat diretas.

PDN yang diretas membuat data lebih dari 800.000 calon mahasiswa pendaftar KIP Kuliah ikut hilang karena tidak ada backup data.

Akibatnya, Kemendikbudristek RI meminta mahasiswa yang sudah daftar KIP Kuliah 2024 untuk wajib mengunggah ulang dokumen pendaftaran.

Suharti mengatakan bahwa ada 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah sebelum PDN down dan mengalami kendala.

IDXChannel - Serangan hacker marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Bukan hanya menarget perusahaan, para penjahat siber bahkan berani melumpuhkan server milik negara hingga membuat data-data sensitif yang ada di dalamnya hilang.

Menanggapi fenomena ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mengklaim sistem keamanannya, termasuk juga untuk aplikasi yang baru saja dirilis, Wondr by BNI sudah cukup kuat untuk menangkal serangan hacker.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan, kepastian tersebut lantaran BNI menggunakan sistem keamanan berlapis.

"Pastinya pada saat mendesain aplikasi ini, kami menggunakan standar keamanan terbaik. Ada beberapa layer sistem keamanan. Yang teratas adalah edukasi nasabah agar mereka hati-hati supaya tidak terkena social enginering," kata Royke dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (5/7).

Lebih lanjut sambung Royke, selain mengedukasi nasabah, BNI juga menggunakan teknologi keamanan terbaik. Diakuinya, perseroan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan sistem keamanan.

"Kita apply AI untuk saat kita melakukan lifeness detection bahwa bukan deepfake. Kemudian multifactor authentication, lalu keamanan enkripsi. Dari sisi server, kita tidak bisa diakses sembarang orang mengakses, dan termasuk juga menghadirkan backup," ujarnya.

Royke menambahkan, upaya keamanan terakhir yang dilakukan untuk dapat menghindari serangan hacker adalah dengan memasang sistem anti fraud. Dia menjelaskan, ketika terjadi anomali, maka transaksi akan secara otomatis ditolak oleh sistem.

(FAY)

Bisnis.com, CIREBON - Dua situs milik Pemerintah Kota Cirebon tidak bisa dibuka pascaperetasan Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu. Dua situs itu adalah cirebonkota.go.id dan bkpsdm.cirebonkota.go.id.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa mengatakan dua situs tersebut hingga Jumat (5/7/2024) pagi belum bisa diakses. Sementara, delapan situs lainnya baru saja dipulihkan.

Menurut Ma'ruf, kejadian tersebut terjadi lantaran situs yang dimiliki Pemerintah Kota Cirebon terintegrasi dengan PDN. "Website yang tidak bisa akses berisi konten informasi yang dikelola masing-masing perangkat daerah," kata Ma’ruf, Jumat (5/7/2024).

Ma'ruf menyebutkan, pihaknya sudah melakukan beragam upaya untuk memulihkan situs tersebut. Dipastikan, pada pertengahan Juli nanti, sudah dalam kondisi pulih.

Pihaknya pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar agar terkait adanya kejadian tersebut. Sementara waktu, masyarakat bisa memantau informasi dari masing-masing media sosial perangkat daerah.

"Proses pemulihan sudah berjalan, mudah-mudahan bisa cepat," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware Brain Cipher. Perlu diketahui, Brain Cipher merupakan pengembangan terbaru dari ransomware LockBit 3.0.

Dalam kasus ini, para peretas meminta tebusan senilai US$8 juta atau sekitar Rp131,87 miliar.

Penegakan hukum akan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah pastikan layanan kembali normal pada Juli ini.

Drama penyanderaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) boleh jadi memasuki babak akhir. Ini lantaran kelompok peretas di balik ransomeware Brain Cipher memberikan kode dekripsi untuk membuka akses PDNS 2 Surabaya pada Rabu malam, 3 Juli. Namun, drama pembenahan sistem keamanan di lumbung data nasional tersebut masih panjang.

Penyanderaan PDNS telah membongkar lubang-lubang dalam sistem keamanan siber negara. Kelompok peretas mengejek sistem terlalu lemah. “Serangan yang lalu itu sangat mudah, kami hanya membutuhkan sangat sedikit waktu untuk memindahkan data dan meng-enkripsi (mengunci) ribuan terabit informasi,” begitu bunyi pernyataan tertulis di situs resmi kelompok peretas.

Selama kurang lebih dua pekan penyanderaan PDNS berlangsung, rapat-rapat digelar di Istana Negara hingga Gedung DPR membahas tragedi memalukan yang melumpuhkan layanan publik serta membahayakan keamanan negara dan warga tersebut. Sekarang, pemerintah tengah merancang langkah untuk menutup lubang-lubang pada sistem keamanan pusat data, termasuk lewat audit proyek PDNS.

Instansi-instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pusat data dan keamanan siber nasional berada dalam posisi terpojok, dari mulai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga penyedia jasa pusat data PT Telkom Indonesia Tbk. Satu pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mundur dari jabatannya, yaitu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Fakta-Fakta Terungkap di Parlemen: Peretasan PDNS Kecelakaan atau Kebodohan?

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional?” Pertanyaan itu terlontar dari mulut anggota Komisi I DPR Tubagus Hassanudin dalam rapat dengan pemerintah, Kamis, 27 Juni lalu. Ia tak habis pikir dengan tragedi penyanderaan PDNS yang terjadi mulai 20 Juni dini hari. Padahal, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN selalu melaporkan gempuran serangan siber setiap tahun seraya telah siap siaga.

“Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya agar insiden itu tidak terjadi?” ujarnya. Tahun lalu, BSSN selaku penyusun kebijakan dan pemantau keamanan siber nasional, merilis laporan komprehensif bertajuk Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Dari hasil pantauan, terdapat 403 juta trafik tidak normal alias anomali yang mengindikasikan serangan siber, 4 juta serangan terorganisir yang didanai pemerintah asing, dan 1 juta aktivitas ransomeware alias program jahat yang mengunci data.

Menurut laporan itu, BSSN telah mengirimkan ribuan notifikasi indikasi insiden dan melakukan puluhan kegiatan asistensi kepada para korban. Bahkan, sudah disusun juga lesson learned alias panduan untuk mengantisipasi dan mencegah insiden siber untuk kasus terbanyak yaitu pengambilalihan situs, pembobolan data, dan ransomeware. Namun, setengah tahun berjalan dari sejak laporan dirilis, kelompok hacker berhasil menembus jantung pusat data nasional dengan ransomeware.

Dalam rapat yang menghadirkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN tersebut terkuak beberapa informasi penting. Informasi tersebut antara lain penyimpanan data di pusat data nasional bersifat wajib bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, BSSN ternyata tidak sepenuhnya terlibat dalam perancangan hingga penyelenggaraan pusat data nasional. Selain itu, fasilitas pencadangan data alias backup di pusat data nasional bersifat opsional atau tergantung inisiatif pengguna. Alhasil, ruang backup kosong karena hanya diisi data dari 2 persen pengguna. “Saya sudah lihat (masalah backup opsional) ini enggak benar, harus mandatory,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Menurut Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah, backup adalah satu dari setidaknya dua masalah fatal yang menyebabkan tragedi PDNS. Yang fatal lainnya adalah sistem pemantauan yang tidak mumpuni. Dia menganalogikan sistem pemantauan atau Security Operation Center pusat data layaknya sistem di mini market yang mengandalkan pengecekan CCTV sehabis kejadian pencurian. Padahal, sekelas pusat data nasional harusnya memiliki sistem pemantauan real time alias terus-menerus untuk mendeteksi ancaman sesegera mungkin.

Lebih jauh, ia menjelaskan ada cara untuk mengamankan berbagai data instansi meski ditempatkan dalam satu pusat data. Artinya, pengelola pusat data bisa mencegah penguncian total PDNS oleh ransomeware. “Kalau yang terkena ransomeware Ditjen Imigrasi saja, oke-lah itu masih honest mistake, kalau yang terkena satu ekosistem, satu gelondongan, ini menurut saya dari sisi IT (teknologi informasi), ada perencanaan yang tidak tepat,” kata dia kepada Katadata, Kamis, 28 Juni.

Ruby yang kerap menjadi saksi ahli forensik digital dalam berbagai kasus di meja hijau menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal arah penyelidikan pidana dalam tragedi PDNS. “Saya percaya ini bukan hanya menyasar peretas, tapi hingga ke pengadaan. Ini penting untuk memberikan efek jera yang proper (sesuai),” ujarnya.

Rencana-Rencana Jokowi

Sehari setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian dicecar Komisi I DPR, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas peretasan dan penyanderaan pusat data tersebut. Dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, terungkap, Jokowi meminta audit. "Disuruh audit tata kelola dan finansial PDN," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 28 Juni.

Selama ini, BPKP belum pernah mengaudit proyek yang dimulai sekitar lima tahun lalu tersebut. “Karena kasus ini (jadi diminta audit),” ujarnya. Ia berjanji mengaudit sesegera mungkin. Dari segi finansial, beberapa konsultan siber menjelaskan kepada Katadata, tidak ada biaya standar untuk penyelenggaraan pusat data. Sebab, biaya tergantung banyak hal, antara lain spesifikasi layanan. Yang menjadi pertanyaan misalnya apakah ada layanan yang seharusnya ada tapi tidak ada, atau harganya tidak sesuai.

Berdasarkan data pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 16 tender terkait perencanaan, konsultasi, hingga penyediaan pusat data nasional, dengan nilai total kontrak lebih dari Rp 1 triliun. Kontrak terbesar yaitu penyediaan layanan komputasi awan PDNS. Pengadaan proyek ini untuk tahun 2021 dan 2022 dipegang PT Aplikanusa Lintasarta, dengan nilai kontrak total Rp 296,78 miliar. Kemudian, PT Telkom Indonesia menangani untuk pengadaan tahun 2023 dan 2024 dengan nilai kontrak total Rp 610,23 miliar.

Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membelanjakan Rp 700 miliar pada periode Januari hingga Mei untuk kebutuhan yang terkait pusat data.

Selain audit oleh BPKP, rencana lainnya adalah peningkatan status fasilitas pusat data cadangan di Batam dari situs dingin atau cold site menjadi situs panas atau hot site. Rencana ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto, beberapa hari setelah rapat di Istana. “Situs dingin di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujarnya, Senin, 1 Juli.

Rencana ini sebagai upaya untuk mencegah lumpuhnya layanan publik bila terjadi lagi serangan siber atau bencana di pusat data utama. Sebagai gambaran, pusat data cadangan cold site biasanya hanya berupa ruang fisik tanpa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data. Maka itu, pemulihan di cold site bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu karena perlu pemasangan berbagai perangkat hingga transfer data.

Ini berbanding terbalik dengan pusat data cadangan hot site yang berupa ruangan yang siap beroperasi karena perangkat sudah terpasang dan data sudah tersedia melalui pembaharuan berkala. Perbedaan ini membuat investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara hot site lebih mahal dari cold site. Jika mengacu pada dokumen tender penyediaan layanan komputasi awan PDNS, selama ini pemerintah hanya menyiapkan cold site.

Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan publik terkait problem PDNS. Ia mengatakan sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyisipkan pembelaan bahwa serangan siber tidak hanya menyerang Indonesia. "Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ujarnya di sela-sela peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Rabu, 3 Juli.

Namun, apakah langkah ini cukup? Mengacu pada pandangan beberapa pakar siber dan intelijen, perlu ada pembenahan besar. Banyaknya peristiwa kebobolan fatal pada sistem yang mengelola data penduduk dan negara dianggap sebagai bukti lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengurusi hal tersebut. Kebijakan pemerintah menempatkan data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di pusat data nasional pun banyak diragukan karena mengandung risiko besar.

Pakar intelijen yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2012-2013 Soleman Ponto menyatakan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dalam beberapa kesempatan wawancara oleh media, ia mengatakan penyatuan tersebut telah meningkatkan risiko terhadap data-data penting pemerintahan. “Jangan satukan telur di satu keranjang. Kita satukan semua dalam PDN, begitu PDN bobol, bobol semua,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda pemerintah bakal memikirkan ulang kebijakan PDN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, pembangunan PDN permanen di Karawang yang merupakan PDN permanen pertama Indonesia diharapkan selesai pada Oktober -- bulan penutup sepuluh tahun masa jabatan Presiden Jokowi.

Ganti Menteri Komunikasi dan Informatika Jadi Opsi?

Drama penyanderaan PDNS membuat Presiden Jokowi hujan kritik dari publik karena menempatkan ketua umum kelompok loyalisnya “Projo” Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah pakar keamanan siber menekankan pentingnya menghadirkan sosok-sosok di pemerintahan yang tidak gagap teknologi informasi dan paham keamanan siber, apalagi pada instansi pemegang kunci keamanan data nasional.

Setelah memplot sosok profesional di industri telekomunikasi Rudiantara pada periode pertama pemerintahan, Jokowi memilih memberikan posisi tersebut kepada sosok non-profesional atau politisi di periode kedua. Pada 2023, Budi Arie naik menggantikan Politikus Partai Nasdem Johnny Plate yang mundur dari jabatannya setelah terjerat kasus korupsi pengadaan stasiun pemancar dan penerima sinyal komunikasi selular BTS.

Sejumlah pihak mendesak Budi Arie agar mundur secara sukarela saja. Desakan salah satunya datang dari organisasi masyarakat sipil yang fokus memperjuangkan hak-hak digital Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Safenet membuat petisi publik mengenai hal tersebut di situs change.org dan sudah ditandatangani lebih dari 23 ribu orang per Kamis pagi, 4 Juli.

Budi Arie sempat menjawab pertanyaan soal desakan mundur tersebut saat dikerubungi wartawan usai dicecar dalam rapat di Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni lalu. "No comment, itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujarnya dengan suara pelan.

Presiden Jokowi tak merespons secara gamblang ketika ditanya wartawan soal desakan tersebut. “Sudah evaluasi semua,” ujarnya, Rabu, 3 Juli. Ia justru memberikan pernyataan bernuansa pembelaan yaitu Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami serangan siber. Maka itu, yang terpenting adalah mencari solusi atas berbagai masalah keamanan siber yang terjadi.

Beberapa pakar keamanan siber dan anggota DPR menilai drama peretasan PDNS juga membuktikan bahwa kementerian dan lembaga yang mengelola data pribadi tidak bisa sekaligus menjadi pengawas. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak lagi berkeras meminta terlibat dalam Komisi Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk Presiden.

Komisi Perlindungan Data Pribadi bakal memegang peran sentral dalam mengawasi pengelolaan data pribadi dan akan mengaktifkan sanksi jika ada pelanggaran oleh pribadi maupun instansi. “Kominfo tidak bisa menegur dirinya sendiri. Badan pengelola data jangan minta jadi pengawas, sekarang terbukti tidak berhasil dengan baik,” ujarnya.

Melihat banyaknya catatan perbaikan dari berbagai pihak, sedangkan pengambilan keputusan oleh pemerintah berdimensi politik, pembenahan sistem keamanan siber negara tampaknya akan melalui drama panjang.