JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Presiden menegaskan, ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.

"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Belum rapat juga," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dikatakan Luhut melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan pada Rabu (10/7/2024).

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dalam unggahan Instagramnya.

Penyataan itu berawal dari respons Luhut terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami defisit pada triwulan I dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024.

Ia berharap, rencana yang tengah dipersiapkan ini dapat membantu menghemat APBN sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Pernyataan Luhut soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 kemudian mendapat respons dari sejumlah menteri Jokowi lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.

Airlangga mengaku, pihaknya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan membicarakan rencana tersebut.

"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, meski pemerintah tengah membahas pengetatan BBM subsidi, tetapi tidak ada rencana harga BBM akan ikut naik.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pihaknya masih menunggu hasil putusan dan penugasan dari kementerian pembuat kebijakan.

"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurut Erick, rencana pembatasan itu bertujuan agar BBM subsidi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau tepat sasaran.

Pemerintah juga disebut perlu cermat menghitung ruang fiskal dalam pengalokasian subsidi BBM.

Oleh karena itu, ia berharap revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 bisa segera rampung.

Dengan begitu, aturan penerima subsidi BBM menjadi semakin jelas.

Rencana pengetatan pembelian BBM subsidi pun bisa efektif menghemat anggaran negara dan sisa dana itu bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pengemudi taksi online bernama Nazelia Amira (36) mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sebagai pengemudi taksi online, BBM merupakan kebutuhan utama bagi Nazel. Ia khawatir, pembatasan BBM bersubsidi bakal menghambat kerjanya.

“Kalau dibatasi tapi enggak ada solusi, ya kasihan rakyat di kalangan bawah kan. Apalagi kebutuhan driver online, itu bakal menghambat kita juga sih buat mencari rezeki,” ujar Nazel saat ditemui di SPBU Pertamina Jalan Margasatwa Raya, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Nazel pun merasa dirinya pantas menerima BBM bersubsidi. Sebab, ia lebih banyak menggunakan mobil untuk mengangkut penumpang.

Selain itu, Nazel mengaku selalu taat membayar pajak. Menurutnya, uang pajak yang dibayarkan rakyat seharusnya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, termasuk dalam hal subsidi BBM.

“Jadi, wajar dong kalau warga sudah bayar pajak dapat subsidi,” kata dia.

Sementara, pengemudi taksi online lainnya bernama Ilham (27) memiliki pandangan berbeda. Dia justru setuju dengan rencana pemerintah membatasi BBM bersubsidi.

Namun, Ilham menyebut, pemerintah harus tegas dalam mengelompokkan kendaraan yang berhak dan tidak berhak mendapat BBM bersubsidi. Sebab, menurutnya, masih banyak kendaraan mewah yang menggunakan BBM bersubsidi.

“Setuju saja sih jika pengategorian atau spesifikasi untuk pembatasannya ketat di lapangan. Karena, fakta di lapangan itu banyak banget mobil mewah yang seharusnya enggak pakai BBM bersubsidi, tapi pakai BBM bersubsidi,” ujar Ilham.

Ilham pun berharap pemerintah tetap memperbolehkan pengemudi taksi online serta pelaku usaha kecil lainnya membeli BBM bersubsidi.

Sebagai seorang pengemudi taksi online, pekerjaan Ilham ini sangat bergantung dengan harga BBM.

“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.

“Kenapa saya merasa pantas mendapatkan jatah BBM bersubsidi, karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.