Pengusaha ritel memprotes rencana pemerintah yang akan memindahkan jalur masuk atau pelabuhan untuk tujuh barang impor ke Indonesia Timur.

Tujuh barang itu di antaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Pihaknya menilai, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait. transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam pendapatan dan penutupan pada ritel.

"Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.

Hippindo juga menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.

Selain itu, Hippindo mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," tambah Budihardjo.

Baca juga: Menperin Ungkap Manfaat Pelabuhan Masuk 7 Barang Impor Dipindah ke Luar Jawa

Menurut Hippindo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

"Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk itu, kami mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut, dan Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," jelasnya.

Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini dengan lebih cermat.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," tutup Budihardjo.

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai polemik di kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey yang menyayangkan PP Kesehatan yang seharusnya mereformasi dan membangun sistem dan layanan kesehatan sampai ke pelosok negeri, justru mematikan kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, PP Kesehatan yang disusun ini mencampuradukkan sektor kesehatan dan ekonomi, seperti terkait pengaturan penjualan produk tembakau.

Roy menjelaskan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, upaya masyarakat mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya, termasuk pedagang dan pelaku usaha.

"Jadi tidak bisa, seolah-olah dalam kebijakan, kesehatan harus menang, ekonomi kalah, atau sebaiknya. Harus balance. Artinya, sebagai bagian turunan dari UU Kesehatan, ya seharusnya PP ini fokus lah mengatur kesehatan. Bukan mengatur sampai bagaimana harus berjualan, berdagang," tegas dia dalam keterangannya, dikutip, Selasa (6/8/2024).

Aturan itu tertulis dalam PP Kesehatan yang tercantum dalam pasal 434 ayat (1) huruf c yang mencantumkan larangan menjual produk tembakau secara eceran satuan per batang. Selain itu, pasal 434 ayat (1) huruf e menambahkan pengaturan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Roy juga mempertanyakan bagaimana implementasi PP Kesehatan terutama terkait zonasi pelarangan penjualan sejauh 200m.

"Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana mengukurnya, mau pakai meteran? Apakah Satpol PP-nya turun ke lapangan, mengukur pakai meteran? Begitu juga dengan definisi tempat pendidikan yang sangat luas, apakah termasuk tempat kursus balet, kursus/bimbingan belajar, narasinya tidak spesifik. Maka, pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP Kesehatan ini akan multitafsir dan dapat menjadi pasal karet, karena tidak mudah dilaksanakan," paparnya.

Menurut Roy, sejak 12 tahun lalu, sektor pertembakauan sudah sepakat dan disiplin menjalani implementasi aturan mengenai pengamanan zat adiktif yang tercantum dalam PP No 109 Tahun 2012, Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Baginya yang menjadi urgensi saat ini adalah penertiban rokok ilegal.

"Kenapa pemerintah tidak fokus membasmi rokok ilegal yang sedang marak saat ini? Kenapa yang membayar cukai, yang berkontribusi bagi penerimaan negara, bagi pembangunan, bagi investasi tidak dilindungi? Dampak regulasi ini sampai ke hulu, ke petani tembakau. Pemerintah tidak memikirkan mitigasinya," ujarnya.

Dia juga mengatakan selama ini pelaku usaha pun tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut. Aprindo berharap pemerintah tidak mematikan ekonomi masyarakat dengan disahkannya PP Kesehatan ini.

"Kami sudah menaati, mulai dari pembatasan iklan, kami juga patuh menjual rokok untuk usia dewasa. Lah, kenapa sekarang ditambah pasal karet ini, yang ujungnya juga tidak dapat menjamin hilangnya rokok ilegal? Sejak awal kami tidak pernah dilibatkan, tidak diajak bicara dan tidak tahu menahu soal sosialisasi peraturan ini" jelas dia.

Senada dengan Roy Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menilai sejumlah aturan bagi produk tembakau, khususnya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta penjualan rokok eceran seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan akan mempersulit kondisi pedagang koperasi dan ritel yang tersebar di berbagai wilayah.

"Karena selama ini, rokok merupakan komoditas utama yang membantu omzet penjualan hingga 50%. Aturan ini jelas akan mempersulit pelaku usaha seperti kami," ujar Anang.

Anang melanjutkan selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel. Apalagi, banyak pedagang yang sudah ada terlebih dulu dibandingkan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

"Pemerintah seharusnya memikirkan posisi pedagang ritel yang sudah ada sebelum fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak tersebut didirikan," terangnya.

Selain itu, Anang juga menyatakan dengan adanya pelarangan tersebut terdapat potensi peralihan konsumsi ke rokok ilegal yang dapat menekan para peritel yang telah patuh untuk menjual rokok legal sesuai hukumnya. Penerapan regulasi ini dapat menyulitkan masyarakat dan pengawasannya juga masih menjadi pertanyaan.

"Masih banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daripada mengatur, apakah penjualan harus dilakukan secara eceran atau tidak? atau apakah penjualan boleh dilakukan dekat dengan lokasi tertentu?" jelas dia.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Luluk Nur Hamidah, menegaskan PP Kesehatan yang melarang penjualan rokok ketengan telah mengorbankan rakyat kecil. Ketentuan ini akan mematikan usaha mikro yang selama ini sudah eksis berjualan.

Luluk menegaskan pengetatan aturan rokok menyangkut urusan kesehatan masyarakat. Namun, pemerintah semestinya juga mempertimbangkan aspek ekonomi dari kebijakan yang akan berdampak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah, kata dia, seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan rakyat dengan perekonomian rendah. "Kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan tidak berpihak pada wong cilik. Lagi-lagi pelaku usaha mikro yang menjadi korban," ujarnya.

Menurut Luluk, dibandingkan melarang penjualan rokok ketengan, pemerintah seharusnya fokus memperdalam literasi tentang bahaya rokok kepada anak-anak. Kebijakan baru ini justru menambah masalah ekonomi kerakyatan baru, sementara tujuan utamanya belum tentu tercapai. "Saya berharap kebijakan larangan penjualan rokok ketengan bisa ditinjau ulang oleh pemerintah," imbuh dia.

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyoroti tentang nasib Jakarta usai ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, 40% omzet dari para pengusaha ritel ini bersumber dari Jakarta.

Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah dalam sambutannya di acara Press Conference & Sosialisasi Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo atau JITEX 2024.

"40% omzetnya Hippindo tuh di Jakarta. Jadi kami ini kalau Jakarta sepi bahaya juga, jadi Jakarta kantor pusat kami. Anggota kami ada 800 brand rata-rata juga di Jakarta kantornya," kata Budi, di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Secara keseluruhan, lanjut Budi, hanya 20% kontribusi sektor online terhadap bisnis para anggota Hippindo. Atas hal ini, pihaknya masih mengandalkan dorongan dari traffic atau aktivitas pengunjung secara offline untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis.

Oleh karena itulah, pengembangan ekonomi Jakarta sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dari para pengusaha, UMKM, hingga ekonomi Indonesia sendiri. Selaras dengan itu, pihaknya turut aktif dalam membantu meningkatkan traffic atau kunjunfan konsumen ke mal.

"Bayangkan kalau Jakarta ini sampai tadi menjadi tidak ada prakteknya kita juga khawatir. Maka kami sangat mendukung dan bahkan terlibat aktif untuk membuat semua mal akan ramai," ujarnya.

Salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut ialah melalui pengadaan pameran yang pro lokal seperti JITEX. Acara ini diselenggarakan sebagai buah kerja sama Hippindo dengan Pemprov DKI Jakarta pada 7-11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Pameran-pameran gunanya adalah untuk menjadi rantai pasok supplier kami harus mudah ditemukan dibanding kita untuk mencari barang impor," kata Budi.

Selain itu, pihaknya juga siap mengisi tempat-tempat kosong seperti gedung-gedung kementerian/lembaga (KL) yang pindah ke IKN, dan mengembangkannya sebagai sentra ekonomi dalam bentuk tenant-tenant kuliner hingga suppermarket.

"Kami setuju dengan konsepnya internasional investment, atinya ada invest. Kami juga siap untuk mengisi tempat-tempat kosong kalau nanti bener KL akan ada pindah (ke IKN). Mungkin bisa tempatnya kita isi menjadi restoran, supermarket atau pusat kuliner. Hippindo akan investasi di situ," kata dia.

Hippindo juga menginisiasi Program Belanja di Indonesia aja sebagai bagiand dari JITEX 2024 dalam memfasilitasi perdagangan secara internasional, termasuk para turis yang berkunjung ke Indonesia.

"Artinya tadi 40% penjualan kami di Jakarta. Jadi kami sangat mendukung program belanja. Turis tuh pulang jangan nggak bawa apa-apa, bawa oleh-oleh. Jadi sangat bermanfaat buat hotel kita, UKM, taksi, Perhubungan. Jadi miles ini tadi disebut sangat penting. Mari kita sukseskan acara tanggal 17 Agustus di JCC," pungkasnya.

Simak juga Video 'BPIP Ungkap Lapangan Upacara di IKN Sudah Siap untuk 17 Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape hari ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di depan Jokowi, Marape mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

Khususnya dalam aspek ekonomi, perdagangan, dan investasi. Menurutnya, Indonesia punya kapasitas lebih besar daripada negaranya, untuk itu dia mengundang agar investor dari Indonesia mau berinvestasi lebih banyak di Papua Nugini.

Bukan cuma investasi, pihaknya juga berharap pasar Indonesia mau membuka pintu lebar untuk produk-produk asal Papua Nugini. Marape ingin negaranya mengimpor banyak produk ke Indonesia.

"Kami menantikan lebih banyak investor dari Indonesia untuk menemukan alamat bisnis di Port Moresby. Demikian pula, kami telah mendiskusikan agar lebih banyak produsen Papua Nugini juga diekspor ke pasar besar di Indonesia," ungkap Marape saat melakukan keterangan pers bersama usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, Indonesia selama dipimpin Jokowi telah membawa hubungan dekat dengan negaranya ke level yang lebih intens. Khususnya, hubungan yang baik di sektor perekonomian.

Pihaknya ingin hubungan ini terus dijaga dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Khususnya, di era kepemimpinan presiden baru Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang.

"Kami benar-benar yakin bahwa pekerjaan yang telah Anda mulai dengan saya akan terus berlanjut, tidak hanya antara dua menteri dan departemennya masing-masing, namun seiring dengan pelantikan presiden baru pada akhir tahun ini kami akan melanjutkannya dengan semangat yang sama untuk membangun," tegas Marape.