Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp137,05 triliun sampai September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, dengan nilai penghimpuann dana sebanyak Rp4,39 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 28 emiten baru.

Secara rinci, penghimpunan dana lewat aksi penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) mencapai Rp3,79 triliun. Lalu, ada 11 aksi penawaran umum terbatas dengan nilai Rp36,3 triliun.

Selain itu, ada lima efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) dengan nilai Rp5,18 triliun. Ada pula 95 aksi penawaran umum berkelanjutan (PUB) EBUS dengan nilai Rp91,79 triliun.

"Sementara itu, masih terdapat 127 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp53,8 triliun," ujar Inarno dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Selasa (1/10/2024).

Dalam rinciannya, pipeline aksi korporasi itu terdiri atas rencana 95 IPO dengan nilai indikatif Rp22,01 triliun, 4 penawaran umum terbatas Rp1,93 triliun, 10 EBUS senilai Rp9,56 triliun, dan PUB EBUS sebanyak 18 dengan indikasi nilai penggalangan dana Rp20,31 triliun.

Seperti diberitakan Bisnis, OJK menargetkan penghimpunan dana di pasar modal menembus Rp200 triliun pada tahun ini.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyampaikan terdapat 32 calon emiten yang berada dalam antrean IPO per 1 Oktober 2024. Sebanyak 12 perusahaan merupakan perusahaan aset skala besar.

"Dari 32 calon perusahaan tercatat tersebut, 12 perusahaan memiliki aset skala besar, atau di atas Rp250 miliar," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna pada Selasa (1/10/2024).

Nyoman melanjutkan, terdapat 18 perusahaan skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang mengantre untuk IPO. Selain itu, sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan dengan aset skala kecil, atau di bawah Rp50 miliar.

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan dari 32 calon perusahaan tercatat dalam pipeline pencatatan saham, perusahaan yang bergerak pada sektor consumer non-cyclicals menjadi sektor yang paling banyak berada dalam pipeline, yaitu berjumlah enam calon perusahaan tercatat.

Sementara itu, tiga perusahaan dari sektor basic materials, lima perusahaan dari sektor consumer cyclicals, empat perusahaan sektor energi, dan dua perusahaan finansial. Lalu, dua perusahaan healthcare, empat perusahaan industrials, dua perusahaan sektor infrastruktur, tiga perusahaan properti dan real estate, serta satu perusahaan transportasi dan logistik.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tutup di tahun ini.

Sebagai catatan Bisnis, hingga pekan kelima Juli 2024 ini, jumlah bank yang ditutup OJK mencapai 14 perusahaan. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

"Ya saya harus akui bahwa masih akan ada yang ditutup karena memang masih ada yang bermasalah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Dian menegaskan bahwa saat ini arah pengembangan BPR adalah dengan meningkatkan segala aspek, mulai dari SDM, permodalan, goverance termasuk IT.

Selain itu, berdasarkan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK terus berupaya memperkuat peran BPR dengan berbagai cara, salah satunya penguatan permodalan.

Meski saat ini banyak BPR yang belum memenuhi permodalan, namun Dian menyebutkan ada beberapa alternatif, mulai dari dilakukannya setoran modal dari pemegang saham, kesediaan melakukan merger hingga bersedia untuk membuka kesempatan investor lain untuk diakuisisi.

Pihaknya juga memastikan bahwa BPR ke depan harus berperan secara optimal, khususnya dalam hal penyaluran kredit ke UMKM.

“Dalam waktu yang bersamaan [OJK] ingin membuka akses pendanaan dan BPR juga [bisa] masuk ke pasar modal atau ikut sistem pembayaran, tapi tentunya enggak semua bisa atau boleh, karena itu harus kita klasifikan dan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Dian juga menyampaikan bahwa penutupan BPR adalah hal yang wajar dalam rangka menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Bahkan, kondisi ini merupakan hal yang normal dan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti China.

“Ya, tapi kalau misalnya seperti tadi BPR yang 1-2 ditutup gitu ya wajar-wajar saja. Itu memang untuk penyehatan sistem itu kadang-kadang kita harus bisa tegas,” ucapnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya ditentukan dengan berfungsinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan.

Secara keseluruhan, kinerja BPR sangatlah bagus, akan tetapi OJK tak menampik fakta bahwa ada BPR yang seharusnya memberikan peran penting bagi UMKM masih mengalami persoalan mendasar, seperti fraud. Alhasil, peningkatan integritas sistem perlu dilakukan regulator demi memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending kepada sektor produktif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 31,52 persen per Mei 2024.

“Artinya masih sesuai dengan target di fase pertama tahun 2023-2024 ini, yaitu sekitar 30-40 persen. Jadi, masih masuk dalam range tersebut,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin (8/7).

Sesuai dengan peta jalan atau roadmap, Agusman mengatakan bahwa target porsi penyaluran pendanaan fintech P2P lending hingga 2028 berada di kisaran (range) 50-70 persen. Dengan kata lain, batas atasnya yaitu 70 persen dan batas bawah 50 persen.

Untuk mencapai target sesuai roadmap, OJK mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan produktif melalui regulasi yang termuat dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai P2P lending. Adapun RPOJK tersebut saat ini dalam tahap meminta masukan dari publik.

“Kami merencanakan akan menyesuaikan batas maksimum pembiayaan produktif itu, dari sekarang di Rp2 miliar akan ditingkatkan menjadi sekitar Rp10 miliar. Subjek dari ketentuannya akan terbit, dan kami merencanakan ada peningkatan,” kata Agusman.

Selain itu, OJK juga mengoptimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Pulau Jawa. Agusman mencatat, penyaluran pendanaan dari P2P lending saat ini masih terfokus di Pulau Jawa sehingga terdapat ruang yang sangat besar untuk pembiayaan produktif.

Langkah terakhir, OJK melakukan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Menurut Agusman, masih banyak jalur distribusi yang belum dieksplorasi lebih lanjut sehingga hal ini akan diberdayakan dan dioptimalkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dana dari investor yang dititipkan kepada influencer Ahmad Rafif Raya untuk diinvestasikan justru digunakan untuk membiayai operasional PT Waktunya Beli Saham, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, di Jakarta, Senin.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, perkiraan dana investor yang dikelola itu sekitar Rp96 miliar. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Rafif kepada OJK.

“Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat keterangan sepihak yang tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait,” kata dia.

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Rafif, ujar Kiki, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan Ahmad Rafif untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Namun hal ini, kata Kiki, masih perlu dikonfirmasi kembali.

“Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” imbuh Kiki.

Diketahui, Ahmad Rafif merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi.

Ahmad Rafif memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek. Namun WMI dan WPPE bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Dalam hal ini, Kiki mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif berupa pembekuan sementara izin WMI dan WPPE sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Adapun Ahmad Rafif telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 hingga tahun ini. Kiki mengatakan, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan bahwa pengelolaan investasi kolektif menurut peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi.

Inarno mengatakan, pengelola dana dan/atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak berizin merupakan pelanggaran, baik melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“(UU) menyebutkan bahwa pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek portfolio investasi kolektif dan/atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Itu jelas di aturannya,” kata Inarno.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan, total aset industri asuransi di bulan Mei 2024 mencapai Rp1.120,57 triliun atau naik 1,30 persen year-on-year (yoy) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya.

Jika dirinci, total aset asuransi komersil mencapai Rp900,99 triliun atau naik 2,10 persen yoy. Kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi naik 8,59 persen yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,23 persen serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94 persen yoy.

“Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital (RBC) masing-masing sebesar 441,93 persen dan 326,66 persen, jauh di atas threshold sebesar 120 persen,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin.

Di sisi lain untuk asuransi non-komersil yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,58 triliun atau terkontraksi 1,86 persen yoy.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Mei 2024 tumbuh sebesar 8,36 persen yoy dengan nilai sebesar Rp1.439,71 triliun, meningkat dari posisi Mei 2023 sebesar Rp1.328,67 triliun. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,90 persen yoy dengan nilai mencapai Rp372,52 triliun.

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.067,19 triliun atau tumbuh sebesar 9,62 persen yoy.

Kemudian pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 8,95 persen yoy dengan nilai mencapai Rp47,07 triliun pada Mei 2024, dengan posisi aset pada Mei 2023 sebesar Rp43,20 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online/daring dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama,” ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin.

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.

OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.

Sebelum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 diterbitkan, menurut Dian, OJK sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran.

Kini dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, langkah-langkah menjadi lebih terkoordinasi sehingga bisa menutup segala jalur kemungkinan yang menopang transaksi perjudian online.

“Tentu dari kita, pemblokiran ini akan terus dilakukan oleh kita. Ini sesuai dengan kewenangan kita. Di samping itu juga melakukan kampanye massal itu, apakah itu secara bersama-sama atau masing-masing bank kepada para nasabahnya terutama kepada publik secara keseluruhan,” jelas Dian.

Pada beberapa waktu yang lalu, ujar Dian, OJK telah mengirim surat kepada bank-bank dan meminta mereka untuk memperkuat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online serta perilaku nasabah yang melakukan jual-beli rekening.

OJK meminta bank untuk melakukan beberapa penguatan, salah satunya memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud dan lain sebagainya.

Kemudian, OJK meminta bank untuk mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya jual-beli rekening. Hal ini, ujar Dian, tentu terkait dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh perbankan kepada para nasabahnya serta edukasi mengenai hak dan kewajiban nasabah ketika mendapatkan rekening bank.

OJK juga mengharapkan agar bank mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

Dengan transaksi judi online yang banyak setiap harinya melalui rekening bank, ujar Dian, tentu sistem IT yang akan menjadi andalan pemberantasan judi online ke depan.

“Kita sudah sepakat untuk terus meningkatkan kampanye secara masif di seluruh perbankan, termasuk tadi juga ada asosiasi BPR, asosiasi Bank Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) juga hadir melalui Zoom, terkait dengan bagaimana bahaya dan konsekuensi perjudian judi online ini,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024