Jakarta: Biaya murah dan kualitas yang baik menjadi pertimbangan utama seseorang memilih Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, anggapan-anggapan itu kini bisa dikatakan tak sepenuhnya benar.

"Ya sampai hari ini masih menjadi konsideran banyak orang memilih negeri karena biaya. Tapi padahal sekarang banyak PTN yang (biayanya) di atas PTS," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, dalam program Putcast-Rektor UII di YouTube mojokdotco
dikutip Selasa, 24 September 2024.

Dia menuturkan kecenderungan memilih PTN karena dinilai memiliki kualitas. Menurut Fathlul, baiknya kualitas itu coba disandingkan terlebih dahulu.
"Kalau soal kualitas bisa disandingkan, bukan dibandingkan. Disandingkan artinya kita bisa lihat plus minusnya seperti apa. Ada banyak jurusan di UII misalnya lebih baik atau bahkan ada di UII tapi tidak ada di UGM," tutur dia.

Fathlul mengatakan melihat kualitas PTN dan PTS tidak hanya pada tataran institusinya. Tapi juga harus melihat level dosen hingga alumninya.

"Karena sangat menyedihkan seorang lulusan yang cemerlang tapi dari lembaga yang tidak menonjol lalu dibilang dia tidak berkualitas," tutur dia.

Namun, Fathul tidak mau berkomentar banyak ketika ditanya alasan PTN yang sudah dibiayai negara tetap mematok biaya pendidikan yang mahal. "Saya tidak punya jawaban lain kalau dibilang kenapa UII bisa lebih murah? Saya cuma bisa jawab, mungkin PTN yang terlalu mahal," ujar dia.

Baca juga: Tak Perlu Kecil Hati Kuliah di PTS, Gobel: Kualitas Diri Lebih Penting dari Ijazah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Gelar akademik merupakan salah satu kebanggaan. Tak heran, banyak orang yang suka menulis gelar akademik mereka.

Namun, hal ini tidak dengan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid. Dia menolak gelar Profesornya disebut dalam dokumen administrasi surat menyurat.

“Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan Prof.,” tulis Fathul dikutip dari Instagram @fathulwahid_, Rabu, 24 Juli 2024.
“Panggil saja: Fathul, Dik Fathul, Kang Fathul, Mas Fathul, atau Pak Fathul. Insyaallah akan lebih menentramkan dan membahagiakan. Matur nuwun,” tulis dia.

Fathul menyebut upaya desakralisasi atau penghilangan penyebutan jabatan profesor agar gelar tersebut tidak dikejar oleh banyak orang dalam menghalalkan segala cara.

“Para sahabat profesor yang setuju, ayo kita lantangkan tradisi yang lebih kolegial ini. Dengan desakralisasi ini, semoga jabatan profesor tidak lagi dikejar oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan politisi, dengan menghalalkan semua cara,” ungkap Fathul.

Yuk kenalan lebih jauh dengan Fathul

Profil Fathul Wahid

Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph.D. lahir di Jepara, 26 Januari 1974. Ia menjabat sebagai Rektor UII untuk periode 2018 hingga 2022 dan 2022 hingga 2026.
Fathul merupakan lulusan Sarjana (S1) Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1997. Ia juga lulusan Magister (S2) di Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia pada 2003. Setelah itu, ia melanjutkan Doktor (S3) di Universitas yang sama dengan studi Magister-nya pada 2013.

Sebelum menjabat sebagai Rektor, Fathul menjabat sebagai Kepala Badan Sistem Informasi UII pada Mei 2016. Ia pernah menjadi Kepala Badan Pengembangan Akademik UII (2014-2016), Dekan Fakultas Teknologi Industri (2006-2010), Sekretaris Jurusan Teknik Informatika UII (2005-2006), serta Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak Jurusan Teknik Informatika (2004-2005).

Selain itu, Fathul pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Fakultas Teknologi Industri (1999-2000), serta Sekretaris Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Fakultas Teknologi Industri (1998-1999).

Fathul berhasil meraih enam penghargaan di dunia akademiknya, salah satunya Dosen Berprestasi Terbaik Kedua pada 2015 dan 2017 yang dinobatkan oleh UII. Ia juga menerbitkan tujuh karya ilmiah yang dipublikasikan, paling terbaru diterbitkan pada 2017 yang diterbitkan oleh Association for Information Systems (AIS).

Selain berkecimpung di dunia akademik Indonesia, Fathul bergabung dalam enam asosiasi atau organisasi profesi skala nasional ataupun internasional. Organisasi yang diikuti, seperti anggota AIS sejak 2012 dan Senior Editor The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries (EJISDC) sejak 2014. Organisasi yang diikuti masih aktif hingga saat ini. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Rektor UII Yogyakarta Minta Gelar Profesor Tak Disebut: Perlawanan Carut Marut Pemberian Gelar

(REN)

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, menegaskan tak mau dipanggil dengan gelar ‘prof’ meskipun ia memiliki gelar guru besar.

Hal ini disampaikan oleh Fathul melalui akun Instagram pribadinya, @fathulwahid_, pada Kamis (18/7) kemarin.

“Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya sebutan ‘prof’,” kata Fathul Wahid.

“Panggil saja: Fathul, Dik Fathul, Kang Fathul, Mas Fathul, atau Pak Fathul. Insyaallah akan lebih menentramkan dan membahagiakan,” lanjutnya.

Tak hanya secara informal, ia bahkan telah mengeluarkan surat edaran resmi untuk jajaran pejabat struktural di lingkungan UII Yogya. Surat edaran itu memuat bahwa seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, atau yang setara tidak akan memuat gelar rektor di dalamnya.

“Penanda tangan Rektor yang selama ini tertulis gelar lengkap ‘Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.’ agar dituliskan tanpa gelar menjadi ‘Fathul Wahid’,” tulis surat edaran tersebut.

Saat dikonfirmasi Pandangan Jogja, Fathul membenarkan bahwa surat tersebut valid dan memang dikeluarkan oleh UII.

Ada beberapa hal yang menurutnya jadi alasan dikeluarkannya kebijakan itu, pertama untuk menjaga semangat kolegialitas.

“Jangan sampai jabatan profesor justru menambah jarak sosial. Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi,” kata Fathul saat dihubungi Pandangan Jogja, Jumat (19/7).

Jabatan profesor menurutnya memang sebuah capaian akademik, namun yang melekat di dalamnya lebih banyak tanggung jawab publik.

“Saat ini, di Indonesia semakin banyak profesor, tetapi tidak mudah mencari intelektual publik yang konsisten melantangkan kebenaran ketika ada penyelewengan,” ujarnya.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendesakralisasi jabatan profesor.

“Jangan sampai jabatan ini dianggap sebagai status sosial dan bahkan dikejar-kejar, termasuk oleh sebagian pejabat dan politisi, dengan mengabaikan etika,” tegas Fathul.