Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan dirinya tidak tahu soal rencana anggaran makanan bergizi gratis atau makan siang gratis diturunkan ke angka Rp7.500 per anak.

Suharso menjelaskan, pada dasarnya makan bergizi gratis akan mempertimbangkan kebutuhan gizi anak, misalnya mulai dari kebutuhan kalori per hari.

“Siapa bilang [anggaran makan siang gratis] Rp7.500? Buat kami, yang penting jumlah kalori yang akan disediakan. Berapa persen dari kebutuhan kalori para penerima itu dari setiap hari kebutuhannya,” ungkapnya di kantor Menpan RB, Selasa (30/7/2024).

Dia memberi contoh jika kebutuhan kalori anak per hari sebesar 2.200 kalori, pemerintah patut menentukan besaran kalori yang akan disediakan dalam makan bergizi gratis tersebut.

Selain itu, Suharso mengatakan harga dari bentuk kalori yang pemerintah sediakan akan disesuaikan dengan masing-masing daerah.

"Mengingat adanya biaya logistik yang harus ditanggung dalam alokasi makan bergizi gratis, maka harga pangan di Jakarta, Aceh, hingga Papua, akan berbeda-beda," imbuhnya.

Sebelumnya, muncul isu anggaran makan bergizi gratis akan disesuaikan dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

Pemerintah maupun Tim Gugus Tugas Sinkroninsasi Prabowo – Gibran pun menegaskan bahwa intinya, anggaran untuk makan bergizi gratis untuk tahun pertama pemerintahan presiden terpilih senilai Rp71 triliun.

Adapun, dalam catatan pemberitaan Bisnis, pemerintah telah mulai melakukan pilot project di sejumlah sekolah.

Teranyar, pada pekan lalu, Selasa (23/7/2024), Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming meninjau uji coba makan bergizi gratis di Bogor dengan anggaran senilai Rp14.900 per anak. Dirinya turut mengklarifikasi bahwa alokasi Rp7.500 per anak pun tidaklah benar.

"Untuk menu hari ini harganya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran usai meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 02.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah mulai melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tersebar di tujuh kabupaten untuk diakomodasi ke dalam program makan bergizi gratis sesuai kebijakan dan arahan pemerintahan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran melakukan klarifikasi terkait isu dipangkasnya biaya per porsi untuk program makan bergizi gratis. Isu itu disebut hanya merupakan spekulasi, lantaran hingga saat ini belum ditentukan besaran biaya per porsi untuk program dari presiden dan wakil presiden terpilih.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, isu terkait anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis sebesar Rp7.500 sangat jauh dari kebenaran. Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran anggaran per porsi dalam program makan bergizi gratis.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahapan riset untuk menjalankan program Prabowo-Gibran. Riset yang dilakukan disebut disesuaikan dengan pesan presiden terpilih.

Menurut dia, pihaknya juga melibatkan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan gizi dalam makanan itu terpenuhi. Karena itu, belum ada kepastian harga satu porsi makanan yang akan disediakan dalam program tersebut.

"Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kami sendiri belum keluar angka," ujar Hasan.

Hasan menambahkan, penentuan harga satu porsi itu tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Artinya, menu makan di setiap daerah bisa berbeda.

"Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa, dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kami racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," kata dia.

Angka Rp7.500 belakangan menjadi salah satu topik trending di X. Konteksnya adalah isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.

Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal anggaran makan siang gratis yang dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis [program] akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (19/7/2024).

Airlangga juga menegaskan anggaran makan siang graris sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

Untuk teknis implementasinya, kata dia, pemerintah akan membahas lebih lanjut dalam rapat-rapat dengan DPR RI.

“Pertama, program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Ditemui terpisah, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis yang menjadi programnya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Gibran juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. Termasuk soal anggaran program makan siang gratis.

"Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Sebelumnya, Salah satu narasumber dalam Market Outlook 2024 yang diselenggarakan Bank Mandiri menyebutkan adanya rencana pemangkasan tersebut. Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono menjawab soal isu anggaran makan siang gratis yang dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp9.000 bahkan Rp7.500 per anak.

Saat konferensi pers di Kemenkeu pada Kamis (18/7), seorang jurnalis mempertanyakan soal isu anggaran makan siang gratis kepada Sri Mulyani dan Thomas Djiwandono.

Namun, Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan jurnalis secara lebih detil terkait isu pemangkasan anggaran makan siang gratis hingga hanya Rp7.500 per anak.

Menurutnya, pembahasan program makan siang gratis akan dipaparkan lebih detil saat rapat APBN 2025 dengan Komisi XI DPR RI.

"Untuk pertanyaan khusus terkait program [makan siang gratis], saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini karena sedang proses. Nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU APBN 2025 dalam waktu 3 minggu ke depan," jelasnya saat konferensi pers, Kamis (19/7/2024).

Senada dengan Sri Mulyani, Thomas Djiwandono juga enggan menjawab dengan rinci soal program unggulan Prabowo Subianto tersebut.

"Untuk hal pertnayaan makan siang gratis, ini bukan saatnya. Semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis atau sebagainya itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi," ucapnya.

Sebelumnya, Salah satu narasumber dalam Market Outlook 2024 yang diselenggarakan Bank Mandiri menyebutkan adanya rencana pemangkasan tersebut. Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ngga, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Thomas menjadi satu dari tiga wakil menteri (wamen) baru yang dilantik Jokowi hari ini, Kamis (18/7/2024), atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatan sebagai Presiden RI. Selain Thomas, Jokowi juga melantik Wamen Pertanian Sudaryono dan Wamen Investasi Yuliot. Sekadar informasi, Thomas dan Sudaryono merupakan kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono menjawab soal isu anggaran makan siang gratis yang dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp9.000 bahkan Rp7.500 per anak.

Secara gamblang, Sri Mulyani mengungkapkan kehadiran Thomas di Kemenkeu sebagai Wamenkeu II akan memperkuat koordinasi dalam periode transisi pemerintahan.

Bendahara negara tersebut berharap proses transisi dapat berjalan dengan lancar, baik, dan menjaga keberlanjutan dari pengeolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, dispilin, dan kredibel.

"Mas Tommy sudah menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, terutama untuk ekonomi dan keuangan. Selama ini lebih dari 3 bulan kita sudah berkoordinasi secara cukup intensif," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu (18/7/2024).

Meski demikian, Sri Mulyani enggak menjawab pertanyaan jurnalis secara lebih detil terkait isu pemangkasan anggaran makan siang gratis hingga hanya Rp7.500 per anak.

Menurutnya, pembahasan program makan siang gratis akan dipaparkan lebih detil saat rapat APBN 2025 dengan Komisi XI DPR RI.

"Untuk pertanyaan khusus terkait program [makan siang gratis], saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini karena sedang proses. Nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU APBN 2025 dalam waktu 3 minggu ke depan," jelasnya.

Senada dengan Sri Mulyani, Thomas Djiwandono juga enggan menjawab dengan rinci soal program unggulan Prabowo Subianto tersebut.

"Untuk hal pertnayaan makan siang gratis, ini bukan saatnya. Semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis atau sebagainya itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi," ucapnya.

Sebelumnya, Salah satu narasumber dalam Market Outlook 2024 yang diselenggarakan Bank Mandiri menyebutkan adanya rencana pemangkasan tersebut. Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ngga, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Thomas menjadi satu dari tiga wakil menteri (wamen) baru yang dilantik Jokowi hari ini, Kamis (18/7/2024), atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatan sebagai Presiden RI. Selain Thomas, Jokowi juga melantik Wamen Pertanian Sudaryono dan Wamen Investasi Yuliot. Sekadar informasi, Thomas dan Sudaryono merupakan kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.