Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap, pihaknya segera memulai pembangunan dua rumah susun (rusun) di wilayah Papua Pegunungan sebagai bentuk dari implementasi program 3 juta rumah.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara menerangkan, proyek pembangunan rusun di Papua Pegunungan itu bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tahun jamak atau multi years contract (MYC).

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan dua tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip Kamis (7/11/2024).

Adapun, pada tahun pertama anggaran yang bakal diguyurkan oleh negara nilainya mencapai Rp22 miliar. Dia menegaskan, pembangunan hunian tersebut diperuntukkan guna menghadirkan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

"Tadi [anggarannya] tahun pertama Rp22 miliar ya, tahun depan detailnya ada di dirjen saya dijelasin, tadi tahun jamak ya, mulai 2024 nanti kita lihat situasi secara komprehensif," tegasnya.

Ara memastikan rencana pembangunan dua rusun di Papua Pegunungan itu juga telah disampaikan kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai dalam rapat koordinasi yang membahas tentang pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Pegunungan.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses Pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

“Kita juga pertimbangkan semua aspek, aspek terutama logistik yang tak mudah. Karena kalau tidak salah harus [material konstruksi] dari Jayapura semua dan harus pakai pesawat [dikirimnya], termasuk alat berat. Jadi bayangkan bagaimana pemindahan logistik tak mudah, kemudian bagaimana juga aspek keamanan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan niatnya untuk membangun rumah susun (rusun) di Provinsi Papua Pegunungan.

Hal ini disampaikan Ara usai berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kawasan Permukiman (IPK) di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Ara.

Ada pun pembangunan rusun tersebut dilakukan dengan kontrak tahun jamak periode 2024-2025.

Akan tetapi, Ara belum menyebutkan berapa taksiran anggaran yang akan digelontorkan untuk proyek 3 juta rumah ini.

Ara juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunannya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Pasalnya, penyediaan logistik di Papua Pegunungan tidak mudah dan harus menggunakan pesawat. Kolaborasi ini juga menyangkut aspek kepastian keamanan.

"Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena kalau tidak salah semua dari Jayapura mesti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga," terang Ara.

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memindahkan masyarakat yang belum punya hunian ke rumah susun (rusun). Untuk, itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) akan bekerja sama dengan dinas sosial di daerah-daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendata penduduk yang belum memiliki hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, proses pemindahan masyarakat yang belum punya hunian ke rusun akan ditentukan oleh pemerintah. Targetnya, program tersebut sudah mulai direalisasikan mulai November ini.

"Dalam waktu dekat kami sudah bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemensos (Kementerian Sosial) untuk supaya saudara kita yang kurang beruntung, di bawah jembatan juga bisa kita bantu, supaya mereka bisa masuk ke rumah susun. Kita usahakan bulan ini terlaksana," kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur Jakarta, Rabu malam (6/11/2024).

Maruarar menuturkan, saat ini Kemendagri dan Kemensos tengah melakukan pendataan untuk masyarakat yang belum punya rumah di seluruh Indonesia. Namun, pada tahap awal, pendataan kemungkinan akan dilakukan terlebih dulu di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

"Ada di Jakarta dan Jawa Barat, sebagai role model. Kalau ini berjalan dengan baik kita akan duplikasi di tempat lain," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu.

Kendati demikian, dia belum menyebutkan secara spesifik lokasi rusun yang akan menjadi tempat relokasi masyarakat yang saat ini belum memiliki hunian, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Dia mengungkapkan, rusun-rusun yang disediakan akan memanfaatkan aset sebelumnya telah terbangun namun belum ditempati. Dengan begitu, pihaknya tidak perlu menunggu pembangunan rusun baru untuk menempatkan warga yang belum punya rumah.

Setelah pemberian hunian, Ara berharap masyarakat yang direlokasi bisa diberikan semacam pelatihan keterampilan, agar bisa memiliki mata pencarian baru. "Saya juga minta lebih dari itu kalau boleh diedukasi supaya mereka juga punya kemampuan berusahakah, atau apapun, dididik," tutur Ara.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak dua tower rumah susun akan dibangun di wilayah Papua Pegunungan dalam waktu dekat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp22 miliar untuk tahun ini.

"Malam ini kita bertemu di Kantor Menko Infrastruktur, untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun, di Papua Pegunungan. Ada dua rusun, sudah dianggarkan Rp22 miliar tahun ini, ini proyek tahun jamak," kata Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Maruarar menjelaskan beberapa tantangan pembangunan permukiman di Papua Pegunungan. Misalnya, harga meterial yang cukup mahal di wilayah Papua, hingga keamanan.

"Terus terang pertimbangan kita selain logistik, adalah operasional, hingga keamanan. Tapi pembangunan ini semua terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Maruarar.

Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain pembangunan rusun baru, pemanfaatan rusun yang telah terbangun juga masuk dalam strategi mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kita tentu memanfaatkan yang sudah ada, kita sekarang membangun, paling cepat delapan bulan sampai satu tahun lagi makanya kita manfaatkan, rusun yang sudah ada," kata Maruarar.

"Kita juga jangan hanya membangun, renovasi, tapi kita juga harus melihat ekosistemnya, siapa yang menanggung biaya perawatannya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pembangunan rusun ini dalam rangka pengembangan daerah otonomi baru.

"Bagaimana daerah otonomi baru ini bisa segera dibangun pusat pemerintahan yang baru ini juga bisa berjalan dengan baik," ujar AHY.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Senin (4/11/2024) masih menarik untuk dibaca pada Selasa, mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani hingga tarif sewa rusun murah bagi rakyat.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.

Baca berita selengkapnya

Kementerian BUMN resmi ganti Direksi dan Komisaris Pertamina

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca berita selengkapnya

Bandara Komodo NTT ditutup sementara, terpapar abu erupsi Lewotobi

Bandara Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditutup sementara setelah hasil paper test sekitar pukul 16.00 Wita menunjukkan positif terpapar sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Baca berita selengkapnya

OJK: Bulan Fintech Nasional 2024 tingkatkan literasi keuangan digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.

Baca berita selengkapnya

Menteri PKP: Tarif sewa rusun murah bagi rakyat sesuai arahan Presiden

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca berita selengkapnya

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melarang para penerima rumah susun (rusun) gratis ataupun rusun murah dari negara untuk mengomersialkan properti tersebut. Apa pasal?

Dia menjelaskan, program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini—menurut data Susenas—masih berada di angka 9,9 juta. Politikus yang akrab disapa Ara itu pun memastikan masyarakat yang menempati hunian lewat program itu akan diberikan semacam sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

“Yang pasti rakyat mendapatkan sertifikat, rakyat memiliki, tapi jangan dijual, baru dikasih dijual, digadaikan, itu yang harus kita bangun (aturannya nanti). Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual, ini gratis,” kata Ara di Tangerang, Banten, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Ara bersama Agung Sedayu Group telah melaksanakan groundbreaking perdana Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat dalam rangka program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

Menurut Ara, groundbreaking itu dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rusun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

“Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Prioritas pertama, saya sudah sampaikan ke presiden, saya berharap dari 250 unit rumah itu ada dari unsur TNI, terutama dari tamtama dan bintara, ada polisi berpangkat rendah, ada ASN golongan bawah, ada guru-guru juga,” kata Maruarar.

Dia menambahkan, rusun itu juga sebagian akan diberikan kepada masyarakat umum, terutama bagi mereka yang baru menikah dan memiliki pekerjaan informal atau punya usaha UMKM.

Dikatakan bahwa rusun tersebut akan dibangun tipe 36 dengan luas lahan 60 meter persegi. Tidak hanya berbentuk bangunan saja, setiap unit nanti juga sudah dilengkapi oleh furnitur.

“Selesainya tahun depan, sekitar kuartal III-2025 atau bulan Oktober,” kata Ara.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menetapkan harga sewa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan sebesar Rp1,25 juta per bulan.

Harga sewa tersebut sesuai dengan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Teguh menambahkan, prioritas penyewa rusun ini adalah individu atau keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, diutamakan masyarakat terprogram (terdampak program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, seperti penertiban kota, bencana alam, dan kondisi sejenis).

Selanjutnya Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, TNI atau Polri dengan pangkat atau golongan rendah, serta masyarakat generasi milenial yang belum memiliki rumah.

"Tujuannya untuk mempromosikan konsep hunian dan fasilitas yang terdapat di Rusunawa Pasar Rumput. Selain itu juga sebagai upaya menarik minat calon penghuni," ujar Teguh dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Diakuinya, Rusunawa ini memiliki 1.984 unit yang tersebar di tiga tower hunian. Dilengkapi fasilitas, seperti ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, balkon, dan pendingin ruangan (AC).

Teguh mengungkapkan, Pemprov DKI fokus untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Dengan penyediaan hunian berkualitas untuk warga, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

"Kami di DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyediakan akses perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Untuk mempermudah proses pendaftaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, calon penghuni dapat mengakses website ’SIRUPA’ milik Perumda Pasar Jaya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas komitmennya dalam mewujudkan hunian layak dan mengedepankan konsep keadilan untuk semua. Sebab, hunian tersebut digratiskan bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan selama satu tahun.

"Kita meminta agar dipastikan, yang boleh menempati hunian ini adalah mereka yang membutuhkan dari segi finansial, seperti ASN, guru, polisi, TNI, bahkan pedagang yang berpenghasilan rendah," kata Maruarar atau yang akrab disapa Ara.

"Selain itu, mereka akan terbantu untuk mobilitas yang dekat dengan lokasi kerjanya. Kami juga senang dengan upaya Pemprov DKI yang bergerak cepat dalam mengungsikan korban kebakaran Manggarai dengan menyediakan 418 unit, dengan catatan gratis sewa selama setahun hingga 27 Oktober 2025," ujarnya.

Sekedar informasi, terdapat dua tipe hunian di Rusunawa Pasar Rumput, yaitu tipe hook seluas 38 m² dan tipe standar seluas 36 m². Kedua tipe ini masing-masing memiliki fasilitas, seperti homogeneous tile 60 x 60, toilet duduk dan shower, plafon exposed, engineering door accessories ex dorma, kusen jendela aluminium powder coating.

Daya listrik 1.300 watt, air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan keramik kamar mandi roman. Di luar unit hunian, tersedia juga fasilitas pendukung, meliputi pasar tradisional, sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), balai warga, minimarket, food court, ATM center, perpustakaan, dan masjid.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta yang mampu menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan.

Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengharapkan agar tarif sewa rusun yang lebih terjangkau mampu menarik masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di Kawasan Manggarai tersebut.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa Rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan-kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik," ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Menteri PKP juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi Rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," tambahnya.

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput resmi dipasarkan oleh pemerintah mulai hari ini, Jumat (1/11/2024).

Adapun harga sewa rusun yang berlokasi di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan itu bakal dipasarkan mulai dari Rp1,1 juta per bulan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa harga sewa Rusun Pasar Rumput bakal bervariasi mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp2,25 juta tergantung dari kemampuan para calon penyewa.

"Saya berpikir ini (harga sewa yang telah ditentukan) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik,” ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Jumat (1/11/2024).

Semula, Rusun Pasar Rumput hendak dipasarkan di angka Rp3,5 juta per unit. Akan tetapi nilainya disebut terlalu tinggi dan melenceng dari rencana pemerintah memberikan fasilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejalan dengan hal itu, Ara berharap penurunan harga tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya.

Terlebih, lokasi Rusunnya sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

Untuk diketahui, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar. Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa Rusun Pasar rumput bakal diprioritaskan terlebih dahulu bagi masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan itu, para ASN, TNI Polri, Guru, Buruh dan Milenial yang bekerja di kota.

"Untuk penghunian juga nantinya diupayakan untuk masyarakat sekitar yang tempat bekerja atau berusahanya tidak jauh dari Rusun Pasar Rumput, ASN yang berpenghasilan rendah yang juga tempat kerjanya tidak jauh dari sini, anggota TNI yang menjadi anggota Kodam Jaya, Guru, Buruh dan Milenial yang bekerja sekitar kawasan Thamrin, Sudirman dan Setiabudi," pungkasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan meningkatkan okupansi rumah susun dengan memberikan potongan harga atau diskon dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Rusun Pasar Rumput menjadi salah satu percontohan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dalam 2 tahun terakhir rumah susun (rusun) Pasar Rumput tidak terdistribusi dengan baik.

Ara menyebut, rusun Pasar Rumput bakal disewakan dengan harga miring, mulai dari Rp1,25 juta dari yang awalnya Rp3,5 juta per bulan.

Adapun nantinya, rusun Pasar Rumput tersebut bakal diprioritaskan untuk para masyarakat terdampak relokasi, TNI/Polri, ASN, tenaga pendidik atau guru, hingga para milenial yang bekerja di Jakarta.

“Jadi milenial yang di sekitar Thamrin, Sudirman daerah Setia Budi juga dikasih. Kita beri percontohan,” tuturnya di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Pada saat yang sama, Ara meminta Perumda Pasar Jaya untuk merevisi nilai biaya sewa yang semula dibanderol mulai dari Rp3,5 juta.

Usai sepakat, Kementerian Perumahan dan Perumda Pasar Jaya sepakat bakal memasarkan rusun Pasar Rumput bakal dipasarkan mulai dari Rp1,25 juta. Akan tetapi, tersebut tak akan sama rata pasalnya pemerintah bakal menerapkan skema subsidi silang pada rusun Pasar Rumput.

“Nah saya minta dilihat juga, misal gajinya yang di atas Rp8 juta atau Rp10 juta sewanya bisa ini sebaiknya jangan sama rata,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal itu. Dirinya mengaku pada dasarnya bakal mengikuti arahan penugasan dari pemerintah pusat.

Akan tetapi, bila perusahaan berorientasi untuk mendapat keuntungan, maka dirinya perlu menggalang iuran sewa rusun pasar rumput sebesar Rp3,5 juta sebulan.

Mengingat, biaya operasional yang dikeluarkan Perumda Pasar Jaya untuk mengelola Rusun Pasar Rumput mencapai Rp18 miliar per bulan.

“Tadi kami sudah berdiskusi dengan perangkat SKPD [satuan kerja perangkat daerah], prinsip kami siap dengan penugasan, dan prinsip kami itu agar tak rugi,” tandasnya.

Korban Kebakaran

Tidak hanya itu, Ara juga meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya untuk menggratiskan biaya sewa rusun pasar rumput bagi warga terdampak kebakaran Manggarai.

“Orang lagi kebakaran rumah masa disewain? Seberapa lah lagian, cuma ada berapa sih, 418 kan? Mampu kan PD Pasar Jaya?” tuturnya saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Ara meminta kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya untuk dapat memperpanjang periode bebas biaya sewa bagi masyarakat pasar rumput tersebut dapat berlangsung selama satu tahun ke depan.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal tersebut. Dirinya mengamini bakal memperpanjang periode bebas sewa rusun pasar rumput kepada masyarakat terdampak kebakaran Manggarai selama setahun penuh.

“Siap [akan diperpanjang periode gratis] tetapi izin ada limitnya [sampai setahun saja],” tegasnya.

Untuk diketahui, selama ini masyarakat terdampak kebakaran Manggarai dibebaskan biaya sewa rusun pasar rumput. Pasalnya, hal tersebut masih disubsidi oleh anggaran CSR Perumda Pasar Jaya.

Rencananya, Perumda Pasar Jaya bakal mengenakan biaya tarif sekitar Rp750.000 per KK terdampak kebakaran untuk biaya sewa rusun pasar rumput per 15 November 2024. Akan tetapi, rencana tersebut batal usai mendapat arahan langsung dari Maruarar Sirait.

Harapan Pengembang

Sementara itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok untuk bisa mengentaskan backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menuturkan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angka backlog itu hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal itu terjadi lantaran tak adanya kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Dengan demikian, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya.

“Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Atas dasar hal itu, Rei menyebut pemerintah saat ini perlu terlebih dahulu menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Lebih lanjut, diharapkan ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyidak langsung rumah susun (rusun) Pasar Rumput usai dua tahun tak kunjung terdistribusi dengan baik.

Ara menyebut, rusun Pasar Rumput bakal disewakan dengan harga miring, mulai dari sejutaan saja. Pasalnya, mulanya rusun ini direncanakan untuk disewakan di harga Rp3,5 juta per bulan.

Adapun nantinya, rusun Pasar Rumput tersebut bakal diprioritaskan untuk para masyarakat terdampak relokasi, TNI/Polri, ASN, tenaga pendidik atau guru, hingga para milenial yang bekerja di Jakarta.

“Jadi milenial yang di sekitar Thamrin, Sudirman daerah Setia Budi juga dikasih. Kita beri percontohan,” tuturnya di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Pada saat yang sama, Ara meminta Perumda Pasar Jaya untuk merevisi nilai biaya sewa yang semula dibanderol mulai dari Rp3,5 juta.

Usai sepakat, Kementerian Perumahan dan Perumda Pasar Jaya sepakat bakal memasarkan rusun Pasar Rumput bakal dipasarkan mulai dari Rp1,25 juta. Akan tetapi, tersebut tak akan sama rata pasalnya pemerintah bakal menerapkan skema subsidi silang pada rusun Pasar Rumput.

“Nah saya minta dilihat juga, misal gajinya yang di atas Rp8 juta atau Rp10 juta sewanya bisa ini sebaiknya jangan sama rata,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menyanggupi hal itu. Dirinya mengaku pada dasarnya bakal mengikuti arahan penugasan dari pemerintah pusat.

Akan tetapi, bila perusahaan berorientasi untuk mendapat keuntungan, maka dirinya perlu menggalang iuran sewa rusun pasar rumput sebesar Rp3,5 juta sebulan.

Mengingat, biaya operasional yang dikeluarkan Perumda Pasar Jaya untuk mengelola Rusun Pasar Rumput mencapai Rp18 miliar per bulan.

“Tadi kami sudah berdiskusi dengan perangkat SKPD [satuan kerja perangkat daerah], prinsip kami siap dengan penugasan, dan prinsip kami itu agar tak rugi,” tandasnya.