Secara umum, baik pemblokiran maupun pelaporan jual kendaraan bermotor sama-sama terkait dengan kepemilikan kendaraan, namun dengan prosedur yang berbeda.

Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat menghindarkan wajib pajak dari pajak progresif saat hendak menambah kendaraan di kemudian hari. Namun, hingga saat ini, banyak wajib pajak yang belum paham perbedaan antara pemblokiran dengan pelaporan jual kendaraan bermotor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, yakni dengan memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu.

"Tindakan ini bertujuan untuk memberlakukan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tersebut. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran yang dilakukan, yaitu pemblokiran data BPKB dan pemblokiran data STNK," kata Morris.

Adapun pemblokiran data BPKB bertujuan untuk mencegah perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; menegakkan hukum terkait kendaraan yang terlibat dalam kasus kriminal atau hukum lainnya; serta melindungi kepentingan kreditur, seperti pemberi pinjaman kendaraan.

Sementara, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah proses pengesahan dan perpanjangan registrasi kendaraan atau penggantian STNK; serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Pergub 185 tahun 2016 menyatakan, pelaporan jual kendaraan bermotor merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah melakukan penjualan kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung.

"Langkah ini penting karena dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik akan terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru, dan juga menghindari masalah di masa mendatang," ujar Morris.

Perbedaan utama lainnya, pemblokiran kendaraan bermotor dilakukan oleh Polri, sedangkan pelaporan jual kendaraan dilakukan setelah penjualan kendaraan oleh pemilik kendaraan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bapenda DKI.

Morris menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan mengatur status dan kepemilikan kendaraan guna menjaga keamanan serta keteraturan dalam masyarakat.

"Pemblokiran kendaraan bermotor dan pelaporan jual kendaraan memiliki implikasi penting bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya di wilayah DKI Jakarta," pungkasnya.

Pelaporan kendaraan yang telah dijual dapat dilakukan tanpa repot secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, tak perlu datang ke SAMSAT. Tata cara pelaporan dapat disimak di sini.

Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Linde telah menginvestasikan senilai US$ 120 juta untuk mencakupi pembangunan, pengelolaan kepemilikan, dan pengoperasian unit pemisahan udara (Air Separation Unit/ASU) baru yang merupakan fasilitas terbesar di Indonesia dan juga fasilitas ASU milik Linde yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas yang telah dikembangkan Linde kini menjalankan telah menjalankan fungsi pasokan gas industri oksigen dan nitrogen untuk PT Freeport Indonesia dalam menjalankan fungsi pemurnian tembaga dan fasilitas refining di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Fasilitas proses pemurnian tembaga tersebut merupakan salah satu yang terbesar di tingkat dunia. Unit ASU milik Linde ini juga akan memberikan pasokan gas industri yang dicairkan kepada customer baru dan existing di Jawa Timur yang turut meningkatkan kerapatan jejaring bisnis Perusahaan di wilayah tersebut.

"Dengan permintaan komoditas tembaga yang terus meningkat di tingkat global, dengan bangga kami mendukung upaya ekspansi PT Freeport Indonesia," ujar Moloy Banerjee, President, ASEAN & South Asia, Linde.

"Gas industri membantu meningkatkan efisiensi pemurnian tembaga melalui dorongan kapasitas produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan emisi bahan bakar. Fasilitas baru di lapangan yang dikembangkan Linde menggunakan teknologi terbaru untuk memasok gas industry yang esensial secara aman dan dapat diandalkan kepada seluruh customer kami pada pasar industri yang penting." tambah Moloy Banerjee.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan penggunaan anggaran kementerian baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga yang diteken Sri Mulyani pada 4 November kemarin.

"Peraturan menteri ini mengatur pelaksanaan penggunaan anggaran dan Aset dalam masa transisi untuk TA 2024 dan TA 2025 pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan meliputi: Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur; Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan; Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan; dan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk," bunyi pasal 2 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Pasal 3 menyebut untuk percepatan pelaksanaan anggaran dan penggunaan Aset TA 2024 dan TA 2025 K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan yang baru dibentuk, Menteri Keuangan menetapkan kode Bagian Anggaran K/L.

Kemudian, dalam pasal 5 diatur K/L yang mengalami perubahan nomenklatur tetap melaksanakan program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian program atau kegiatan, K/L dapat melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi diajukan oleh K/L yang mengalami perubahan nomenklatur kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 29 November 2024.

Sementara itu, bagi K/L yang mengalami pemisahan menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 melalui dua mekanisme yakini penggunaan DIPA TA 2024 atau pemisahan DIPA TA 2024.

Apabila K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme penggunaan DIPA TA 2024 maka perlu dilakukan revisi dengan sejumlah ketentuan, diantaranya Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penunjukan K/L Pengampu yang berasal dari salah satu K/L hasil pemisahan paling lama sehari setelah PMK 90/2024 diundangkan.

Kemudian, K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran K/L TA 2024; alokasi anggaran pada Bagian Anggaran K/L Pengampu juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan; dan K.L Pengampu melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk untuk mendanai: operasional menteri/pimpinan lembaga dan wakil menteri/pimpinan lembaga untuk K/L hasil pemisahan; dan program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan.

Sementara bagi K/L yang mengalami pemisahan menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Menteri Keuangan menetapkan Bagian Anggaran K/L hasil pemisahan yang salah satunya merupakan K/L Pengampu menggunakan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024;b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan, melakukan pembahasan bersama untuk memetakan dan menyesuaikan program/kegiatan yang relevan bagi K/L hasil pemisahan mengacu pada Renja K/L, RKA K/L, SOTK, dan Prioritas Nasional;

c. Penentuan besaran alokasi anggaran TA 2024 K/L Pengampu dan K/L lainnya hasil pemisahan dengan memprioritaskan:1. pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan;2. pembayaran belanja pegawai;3. belanja bantuan sosial yang akan disalurkan sampai dengan akhir tahun;4. belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas Nasional; dan5. penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran;

Kemudian pasal 9 mengatur K/L yang mengalami penggabungan tetap melaksanakan DIPA TA 2024 sampai 31 Desember 2024. Jika terdapat kebutuhan penyesuaian program/kegiatan pada Bagian Anggaran yang lama dan/atau kebutuhan untuk mengintegrasikan program/kegiatan, K/L yang mengalami penggabungan melakukan revisi DIPA TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 29 November 2024.

"Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyelesaikan revisi DIPA TA 2024 Kementerian/Lembaga hasil penggabungan paling lambat dua hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar," bunyi pasal 9.

Sementara itu, K/L yang baru dibentuk diampu oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama menteri keuangan.

MEDAN, iNews.id - Direktorat Reskrimum Polda Sumatra Utara (Sumut) mengungkap praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri tujuan Malaysia. Total ada tujuh korban diamankan di tempat penampungan dan dua agen sebagai pelaku TPPO ditangkap tim satgas.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, identitas korban TPPO yang diamankan yakni bernama Nurlela, Ika Ayu Pradila, Rosnilawati, Kamisah Wati, Supriati, Ratna Sari dan Muhammad Anwar. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Minggu (3/11/2024).

"Para korban diamankan di dua tempat penampungan yakni di Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan," ujar Hadi, Rabu (6/11/2024).

Selain mengamankan korban, pihaknya juga menangkap dua agen pengiriman yaitu Amat dan Aya Uda.

"Tim Satgas TPPO melakukan pencegahan calon pekerja migran sebanyak tujuh orang. Mereka diamankan di Asahan sebelum diberangkatkan ke Malaysia," katanya.

Polisi mengungkap, tujuh korban ini rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal. Di Malaysia, mereka akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART) ataupun buruh pabrik.

"Mereka harusnya berangkat pada Selasa 5 November. Tapi tim yang mengetahui adanya dugaan TPPO bergerak menggagalkan," katanya.

Berdasarkan keterangan beberapa korban, mereka akan berangkat dari Indonesia ke Malaysia dengan membayar sebesar Rp5 sampai Rp6 juta ke agen. Rencananya mereka akan berangkat menggunakan kapal kayu milik Aya Uda.

Aya Uda sebagai orang yang mempersiapkan keberangkatan sudah menerima uang sekitar Rp20 juta dari Amat. Tersangka Amat dan Aya Uda mengaku sudah tiga kali memberangkatkan calon pekerja migran ilegal ke luar negeri sebanyak tiga kali.

Terhadap dua tersangka agen, dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 UU RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Kemudian denda Rp120 juta atau Pasal 81 Subsider Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ancaman hukuman paling lama 10 Tahun denda Rp15 miliar.

Editor: Donald Karouw

ASAHAN, iNews.id – Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara digemparkan oleh kemunculan apimisterius di dalam rumah salah seorang warga. Peristiwa aneh ini telah terjadi berulang kali hingga membuat warga panik dan meminta bantuan petugas.

Parno menyampaikan, terkejut saat melihat beberapa titik api tiba-tiba muncul dari lantai rumahnya. Dia bersama warga sekitar berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya.

"Teror api, tiba-tiba ada kain atau kertas kebakar kalau ada bau gosong pasti ada api. Sudah berlangsung tiga hari," ujar Parno di lokasi.

Kejadian ini membuat warga sekitar merasa takut. Warga khawatir api akan terus muncul dan membakar rumah-rumah mereka. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga kemudian dievakuasi ke luar rumah.

Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Asahan, Inafis Polres Asahan, petugas pemadam kebakaran dan PLN segera turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penanganan.

"Kami BPBD bersama Forkopimcam, ada Danramil, Kapolsek langsung ke lokasi kejadian. Saat ini yang pertama kami mengevakuasi barang-barang milik warga untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi," kata Kabid Darlog BPBD Asahan, Zulfahri Harahap.

Dia telah berkoordinasi dengan ahli geologi untuk memastikan apakah ada faktor alam yang menyebabkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya indikasi adanya fenomena alam yang terjadi di lokasi.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap misteri di balik munculnya api ini," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Kunjungan dilakukan usai Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata pria yang biasa disapa Noel itu dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Menurut Noel, kunjungannya ke Kemnaker merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah buruh. Oleh karena itu ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," tuturnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," sebutnya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujar Noel.

Sementara itu, Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," tutupnya.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi buah bibir. Raksasa tekstil tersebut terancam pailit. Pemerintah pun ikut turun tangan menanggapi apa yang terjadi di Sritex.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjabarkan Presiden Prabowo Subianto ingin menyelematkan Sritex karena perusahaan tersebut merupakan industri padat karya yang menggunakan banyak sekali tenaga kerja.

Di sisi lain, Yassierli bilang pemerintah ingin di masa-masa awal kepemimpinan Prabowo tidak ada masalah yang membuat gonjang-ganjing perekonomian nasional.

"Itu salah satu tentu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya ini baik," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Pemerintah, kata Yassierli, juga ingin memberikan sinyal positif kepada kalangan perusahaan bahwa pemerintah akan hadir bagi semua pihak, tak terkecuali kepada perusahaan yang kesusahan maupun pada tenaga kerjanya.

"Kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu," ujar Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan mengatakan, kunjungannya ke Kemnaker merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah buruh. Oleh karena itu ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," kata Noel dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebutnya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex, " katanya.

Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," tutupnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Hal ini disampaikan saat dirinya mengunjungi pabrik Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," kata Noel dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Noel mengaku diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau Pabrik Sritex. Menurutnya hal itu merupakan komitmen Prabowo untuk berada di belakang kepentingan buruh.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutus Wamenaker RI untuk mengunjungi PT Sritex sebagai bentuk komitmen Presiden untuk berada di belakang kepentingan buruh," tulis Noel di Instagramnya.

Melalui Kemenaker, kata dia, negara hadir dan menjamin kesejahteraan buruhnya. "Saya pastikan kehadiran negara terhadap hak-hak buruh tidak diabaikan & Saya pastikan tidak ada PHK terhadap Buruh PT Sritex," tegasnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto buka suara soal kondisi perusahaan di tengah status pailit. Menurut Iwan, pihaknya tidak ada niatan untuk menutup pabrik.

Bahkan ia menyebut kondisi keuangan dan operasional perusahaan menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Kalaupun ada efisiensi, hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (29/10/204).

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan sudah mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan di kalangan buruh Sritex.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," ujar Noel.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebut Noel.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," tutupnya.

Lihat Video: Raja Kain Sritex Pailit

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto buka suara soal kondisi perusahaan di tengah status pailit. Menurut Iwan, pihaknya tidak ada niatan untuk menutup pabrik.

Bahkan ia menyebut kondisi keuangan dan operasional perusahaan menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Kalaupun ada efisiensi, hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (29/10/204).

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan sudah mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan di kalangan buruh Sritex.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," ujar Noel.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebut Noel.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," tutupnya.

ASAHAN, iNews.id - Seekor ular piton berukuran besar ditangkap warga di Sungai Selingsing, Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut). Ukurannya mencengangkan mencapai panjang kurang lebih 11 meter.

Dalam video viral terlihat ular raksasa tersebut ditangkap warga di areal perkebunan dalam kondisi sudah tidak bergerak usai memakan hewan diduga babi hutan di sekitar Sungai Selingsing.

Selanjutnya ular ini dibawa dalam kondisi hidup menggunakan perahu dan becak motor menjauh dari permukiman warga. Sepanjang perjalanan banyak warga mengabadikannya karena melihat ukuran ular ini tidak biasa dan mengerikan.

Kepala Desa Sei Dua Hulu Sumardi Nasution mengatakan, ular piton ini pertama kali ditemukan warga saat bekerja memanen buah sawit. Warga yang terkejut melihat ular raksasa tersebut lalu memanggil rekan lainnya.

"Jadi awalnya yang menemukan dua warga saat memanen sagu. Ularnya sepanjang 11 meter sudah tidak bergerak karena perutnya membesar diduga baru memakan hewan babi hutan," ujar Sumardi, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, ular tersebut dievakuasi jauh dari jangkauan aktivitas warga agar tak membahayakan. 

Editor: Donald Karouw