JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, pada tahun 2025 mendatang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan dana sebesar Rp 5 triliun.

Jumlah tersebut telah ditetapkan oleh DPR ketika Kementerian PKP masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 37.431 unit rumah.

Jenis rumah yang akan dibangun pun beragam mulai dari rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, serta rumah umum dan rumah komersial.

“Tahun 2025, akan dibangun 2.777 unit rumah susun dengan alokasi anggaran Rp 3,53 triliun,” ungkap Menteri PKP dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Kemudian untuk rumah khusus, target rumah yang akan dibangun adalah 365 unit dengan topangan anggaran sebesar Rp 105 miliar.

Sementara itu, untuk rumah swadaya akan dibangun sebanyak 34.289 unit rumah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 747 miliar.

Dari total anggaran yang didapatkan, Kementerian PKP juga akan membangun 10,550 unit rumah umum dan komersial, dengan total anggarannya Rp 121 miliar.

Untuk mendukung semua proses pembangunan hunian, juga telah dialokasikan dana sebesar Rp 575 miliar sebagai dukungan manajemen.

JAKARTA, investor.id–Perkebunan sawit yang dikelola para petani swadaya total seluas 5,31 juta hektare (ha) mampu memproduksi 14,87 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun atau setara 13,91 juta kiloliter (kl) biodiesel. Karena itu, peran petani sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel perlu diperkuat.

Peneliti tata kelola sawit dan biodiesel Wiko Saputra menjelaskan, pasar biodiesel di Indonesia tumbuh signifikan sejak kebijakan pencampuran biodiesel dalam solar (biosolar) diberlakukan agresif di 2015. Pemerintah berhasil melaksanakan program B35 yang kini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan bertahap kadar pencampuran menuju 100% (B100).

Namun, adanya tantangan teknis di lapangan telah menyebabkan stagnasi produksi sawit. Untuk mencapai B40 saja, dibutuhkan tambahan 2,5 juta ton CPO. “Karena itu, lebih baik memberdayakan petani sawit khususnya yang swadaya guna mendukung industri biodiesel ini daripada berfokus di rasionalisasi penurunan ekspor,” ujar Wiko.

Wiko menuturkan, dengan kenaikan permintaan biodiesel, kebutuhan CPO terus meningkat. Dengan asumsi kenaikan permintaan biosolar 3% per tahun, pada 2035 saat program B60 dijalankan maka kebutuhan CPO untuk industri biodiesel dalam negeri akan mencapai 34,35 juta ton. Potensi besar Indonesia dalam sektor perkebunan sawit swadaya pun ikut menjadi perhatian.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta ha perkebunan sawit swadaya yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta ton CPO per tahun atau setara 13,91 juta kl biodiesel. Potensi terbesar itu dari perkebunan di Sumatra dan Kalimantan. Tapi, Wiko menilai, model rantai pasok industri biodiesel saat ini belum memungkinkan petani sawit swadaya mendapatkan nilai tambah maksimal.

“Untuk itu, diperlukan model rantai pasok baru yang memungkinkan perkebunan sawit swadaya menyuplai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini milik kelompok petani dan langsung memasok PT Pertamina sebagai offtaker biodiesel,” jelas dia saat diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hanya saja, dalam mewujudkan upaya itu, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Banyak kebun sawit swadaya yang produktivitasnya menurun dan membutuhkan peremajaan. Aspek kelembagaan petani sawit swadaya juga masih lemah dan regulasi terkait perizinan PKS mini menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya serta pengetahuan terkait bisnis hilir sawit masih perlu ditingkatkan.

Data mengenai petani sawit swadaya, seperti nama dan alamat, juga belum lengkap, sehingga menyulitkan pemerintah memastikan kecukupan lahan, legalitas, dan kesiapan petani dalam mendukung industri biodiesel. Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. “Jika berhasil, hal ini dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia,” papar Wiko.

Peremajaan Tanaman

Sementara itu, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menyatakan, kebutuhan petani sawit tidak hanya penyediaan bibit untuk mendukung proses peremajaan, tapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus memperhatikan dengan baik banyaknya tanaman yang telah berusia di atas 25 tahun dan butuh peremajaan.

“BPDPKS itu ibarat dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga, ini harus dilihat," tutur dia.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ikut mengawal isu tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Presiden Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung ke petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” ujar dia.

Dia juga menekankan, kebijakan B50 yang digagas pemerintahan baru harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tandas Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program biodiesel Indonesia dinilai sebagai solusi strategis untuk ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, keterlibatan petani sawit swadaya harus diprioritaskan agar visi ini tercapai.

Petani swadaya, yang menguasai 40% perkebunan sawit, memegang peran penting dalam rantai pasok, namun belum sepenuhnya dilibatkan.

Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 2015, kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel belum berjalan maksimal.

"Kami menemukan bahwa petani masih menjual sawit melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujar Sabarudin dalam sebuah diskusi di Jakarta.

SPKS mendorong adanya aturan yang mewajibkan kemitraan antara perusahaan biodiesel dan petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani hanya 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun, jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hektar.

Ahmad Kailani, Ketua Umum Perisai Prabowo, juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan biodiesel, khususnya B50, agar adil bagi petani sawit. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan peremajaan lahan sawit dan kesejahteraan petani kecil.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pengembangan biodiesel B100, yang masih dalam tahap penelitian.

Pemerintah juga berencana memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan untuk memastikan manfaat langsung bagi petani sawit.

Dalam pengembangan program ini, tantangan seperti produktivitas rendah, serangan penyakit, dan masalah legalitas perkebunan rakyat masih harus diatasi. Pemerintah akan mendorong peremajaan sawit dan peningkatan kapasitas SDM petani melalui program pelatihan serta integrasi tanaman sela.

Peneliti Tata Kelola Sawit dan Biodiesel, Wiko Saputra, menyoroti perlunya model rantai pasok yang lebih baik agar petani sawit swadaya mendapat manfaat maksimal.

Sementara itu, Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menegaskan pentingnya kerjasama lintas kementerian dalam pengembangan biodiesel, terutama dalam memastikan keterlibatan petani swadaya secara langsung.

Perkembangan biodiesel diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani kecil dan mendukung keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong agar pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan adanya kemitraan antara petani dengan industri biodiesel nasional.

Hal tersebut agar program biodiesel benar-benar memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat maupun industri, terutama dari sisi peningkatan produktivitas tanaman sawit. Dalam kemitraan tersebut, para petani swadaya perlu diprioritaskan karena mereka mengelola sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

Menurut Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin, program biodiesel yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di 2015 belum sepenuhnya berdampak positif bagi petani sawit. Meski tujuan awal program itu untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan biodiesel, hingga kini kemitraan itu belum terealisasi merata.

Riset SPKS di Riau menunjukkan, para petani di provinsi itu belum menikmati kemitraan dengan industri biodiesel, mereka masih menjual sawitnya kepada tengkulak atau bukan langsung ke perusahaan biodiesel. Padahal, di Riau terdapat industri biodiesel di lima kabupaten. “Program biodiesel sudah berjalan cukup lama, tapi kemitraan petani dan perusahaan di industri itu masih jauh dari harapan. Butuh aturan yang mewajibkannya,” ungkap Sabarudin.

SPKS menekankan pentingnya keberadaan peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel bermitra dengan petani, terutama di wilayah konsesi korporasi tersebut. Hal itu lantaran SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas.

Produktivitas petani sawit kini masih rendah, sekitar 12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare (ha) per tahun atau jauh di bawah capaian perusahaan 25 ton TBS per ha per tahun. “Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan akses terhadap pupuk serta bibit unggul juga harus menjadi fokus pemerintah baru guna memacu produktivitas petani," ujar dia.

Sabarudin menjelaskan hal itu dalam diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Program prioritas biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis mencapai ketahanan energi dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi itu benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok sawit, peran para petani swadaya tak bisa diabaikan. “Alasan utama petani swadaya penting dilibatkan, di antaranya petani sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di RI,” tandas dia.

Keterlibatan petani swadaya juga penting demi menjaga keberlanjutan industri biodiesel. Penguasaan 40% atas lahan sawit adalah angka signifikan yang menunjukkan ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran petani swadaya. Jika mereka tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar pemanfaatan lahan.

Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret membantu perekonomian rakyat kecil. Sebab, mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan. Lewat program biodiesel, mereka diharapkan mendapat manfaat ekonomi lebih besar sehingga kesejahteraannya meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan menguntungkan semua pihak, perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan dirancang baik, program biodiesel bisa berjalan optimal.

Saling Berkolaborasi

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menjelaskan, pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM tapi juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lain, termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait itu sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif guna mendukung komersialisasi biodiesel, khususnya dari kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen. “Produksi biodiesel sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utama, sehingga peran petani plasma dan swadaya sangat penting. Kemitraan petani-perusahaan harus terus dipacu agar program biodiesel tidak hanya sukses di sektor industri, tapi juga bermanfaat langsung bagi petani sawit,” tandas Edi.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani berkomitmen mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai kepentingan petani. Dia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung ke petani sawit.

Ke depan, kata dia, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perisai Prabowo serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani. “Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk," ujar Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) telah menerima pembayaran Rp3,1 triliun atas penjualan sebagian saham anak usahanya, PT Suryacipta Swadaya (SCS) kepada PT Anarawata Puspa Utama yang terafiliasi dengan Grup Djarum.

SSIA dan Anarawata Puspa Utama (APU) diketahui telah meneken Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Pengambilan Saham-Saham Baru atas SCS pada 13 Mei 2024. Langkah itu pun telah disepakati dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar 21 Juni 2024.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pengambilalihan 55.808.781 saham SCS milik SSIA senilai Rp169,8 miliar kepada pihak terafiliasi APU yakni PT Puri Bumi Lestari.

Rapat juga memberikan restu pengambilan saham baru yang akan diterbitkan SCS sebanyak 962.701.486 saham sebesar Rp2,9 triliun. Dengan demikian, perseroan menerima total pembayaran Rp3,1 triliun dari keseluruhan transaksi.

“Kalau transaksi untuk saham SCS sih semua sudah clear. Kami sudah tanda tangan perjanjian jual beli dan juga sudah dibayar ya. Jadi, itu sudah tuntas,” ujar Direktur Keuangan SSIA The Jok Tung dalam Pubex Live 2024, Kamis (29/8/2024).

Setelah transaksi rampung, SCS tetap menjadi perusahaan anak yang terkonsolidasi dengan SSIA. Perseroan akan memiliki 1.771.928.821 saham pada SCS atau mewakili 63,5% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Direktur SSIA Johannes Suriadjaja mengatakan manajemen terus berfokus mengembangkan bisnis perseroan. Salah satunya dengan menggandeng investor strategis yang memiliki kesamaan visi dan misi.

“Adanya investor strategis melalui rencana transaksi ini akan memperkuat struktur permodalan SCS dengan mengurangi utang bank dan secara tidak langsung mengurangi biaya bunga, serta menambah ekuitas yang akan membuat SCS menjadi lebih kompetitif,” ujarnya.

Johannes juga menyatakan bahwa adanya suntikan dana dari investor strategis diyakini membuat SCS lebih lincah dalam menggenjot pengembangan kawasan industri Subang Smartpolitan, sehingga mampu menarik minat para calon pembeli.

Di sisi lain, SSIA telah menaikkan target penjualan lahan industri sepanjang 2024, dari sebelumnya 65 hektare menjadi 184 hektare atau setara Rp2,2 triliun.

Peningkatan target ini tidak terlepas dari masuknya BYD sebagai penyewa terbesar di kawasan industri Subang Smartpolitan dengan menempati area lebih dari 108 hektare. Lahan ini rencananya digunakan sebagai pabrik kendaraan listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri ini dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani sawit di seluruh Indonesia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang konsisten, termasuk dalam mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu dilakukan guna menjaga produksi sawit, utamanya bagi perkebunan swadaya, sekaligus turut mendukung perekonomian nasional.

Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, SPKS telah mengadakan berbagai pelatihan demi memacu kompetensi petani sawit. Organisasi itu memberikan pelatihan bagi 1.000-1.500 petani sawit per tahun di 22 kabupaten, mencakup manajemen koperasi, keuangan, serta tata kelola yang baik guna mendukung sistem sertifikasi, seperti ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

SPKS menyediakan berbagai materi pelatihan, termasuk buku saku, yang dibagikan gratis ke petani. Hal itu bagian dari upaya SPKS untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan sawit. “SPKS berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai target sertifikasi ISPO. Tahun ini, kami targetkan sembilan koperasi dengan total anggota sekitar 3.000 petani masuk proses sertifikasi ISPO," ujar dia. Koperasi itu mencakup area sekitar 7.000 hektare (ha) di berbagai kabupaten, termasuk Kampar, Aceh Utara, dan Sanggau. 

SPKS yang menaungi ribuan petani sawit itu bekerja langsung di lapangan sehingga memahami permasalahan serta kebutuhan mendesak para petani itu. Karenanya, selain sertifikasi, SPKS juga berperan aktif dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). SPKS menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dan sarana prasarana (sarpras) bagi petani sawit swadaya untuk mengakses dana BPDPKS dan mendukung keberlanjutan produksi.

Legalitas Lahan

SPKS juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan legalitas lahan petani sawit. Melalui pemetaan dan pendataan lahan, SPKS membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang menjadi dasar perbaikan tata kelola. Selain itu, SPKS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu petani memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik (STDB).

SPKS terus berinovasi dalam mendukung transformasi komoditas sawit berkelanjutan. Selain fokus pada pelatihan dan legalitas, SPKS terlibat dalam pengembangan produk agrokimia ramah lingkungan. Kerja sama dengan berbagai industri dan pemerintah telah terjalin untuk mengembangkan produk biosilika dari limbah sawit yang bernilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan.

Dengan dukungan yang konsisten, SPKS berkomitmen terus mendampingi petani sawit dalam setiap langkah mereka menuju pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. SPKS berharap upaya itu berdampak positif yang signifikan bagi industri sawit nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia. “Banyak petani swadaya yang tidak punya akses layanan pelatihan karena tidak terdata dengan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Kami berupaya mengatasi itu dengan fokus pada mereka yang butuh dukungan,” jelas Sabarudin.

Atas kerja keras SPKS yang konsisten mendampingi petani sawit, Medbun Award 2024 menganugerahi SPKS dengan apresiasi Organisasi Petani yang Bekerja Nyata Melatih Petani Sawit pada 18 Juli 2024 di Bandung, Jawa Barat. Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan, dengan apresiasi itu, SPKS akan terus memberikan manfaat dan pelayanan kepada anggotanya serta memacu kinerja organisasi dalam perbaikan tata kelola sawit nasional.

Dengan adanya apresiasi itu, SPKS berharap bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional ke depannya. Pekerjaan di tingkat tapak ini sangat penting karena bermanfaat langsung bagi anggota dan masyarakat luas. "Tidak banyak organisasi yang bekerja hingga ke tingkat tapak, kami bangga bisa menjadi salah satunya. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perbaikan tata kelola dan keberlanjutan,” jelas dia dalam keterangan yang dikutip Minggu (28/07/2024).

Pendorong Ekonomi

Pada diskusi inovasi teknologi sawit dan penganugerahan Medbun Award 2024 di Bandung, Jawa Barat, pertengahan Juli 2024, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika, dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Setia Diarta, mengatakan, industri sawit hulu-hilir merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis agro nasional.

Sektor industri sawit menjadi tumpuan pendapatan sekitar 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa, hingga menyumbang devisa sekitar Rp 450 triliun per tahun yang didominasi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi. Nilai ekonomi sektor sawit hulu-hilir nasional mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun atau setara 3,5% nilai produk domestik bruto (PDB) 2023 ng mencapai Rp 20.892 triliun.

“Apabila nilai ekspor sawit dan turunannya di-take out dari total nilai ekspor nasional maka terjadi ketimpangan neraca perdagangan,” jelas Setia Diarta mengutip sambutan Dirjen Putu Juli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekspor sawit sangat dominan pada konstelasi ekonomi bangsa, berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional, dan mampu menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musim Mas Group, salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia, mengadakan Sesi Berbagi Pengalaman: Program Pemberdayaan Petani Swadaya untuk Masa Depan Kelapa Sawit Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pertemuan yang dihadiri oleh multi stakeholders seperti Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, sektor swasta, serta asosiasi petani ini bertujuan membuka peluang kolaborasi untuk Program Pemberdayaan Petani Swadaya Musim Mas.

General Manager Program & Project Musim Mas Group Rob Nicholls, menjelaskan Musim Mas memiliki empat pilar dalam melaksanakan Kebijakan Keberlanjutan, salah satunya adalah Meningkatkan taraf hidup Petani, Pekerja, dan Masyarakat. Berdasarkan komitmen tersebut, Musim Mas telah menjalankan Program Pemberdayaan Petani Swadaya yang kini telah melibatkan lebih dari 44.000 petani swadaya di 6 provinsi di Indonesia.

"Kami memulai program ini pada tahun 2015 bersama International Finance Corporation (IFC), dan pada tahun 2020 kami melanjutkan serta mengembangkan program tersebut lebih lanjut”.

Dari berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan, kelapa sawit berhasil mengantarkan Indonesia ke peringkat atas penghasil komoditas tersebut. Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga mendorong perkembangan aspek sosial dan lingkungan di Indonesia. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berjumlah 16,38 juta hektar dan diantaranya merupakan perkebunan swadaya sekitar 6,77 juta hektar atau 41 persen.

Diprediksi, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2030. Namun, petani swadaya kelapa sawit di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik perkebunan yang baik, hasil kebun yang rendah, hingga tidak memiliki akses modal dan dukungan keuangan untuk membantu panen dan peremajaan sawit (replanting).

Musim Mas menganggap petani swadaya adalah masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena itu, perusahaan ini ingin membawa petani swadaya menuju praktik pertanian yang berkelanjutan, serta menghubungkan mereka kepada akses keuangan dan pasar global untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dapat menapaki keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan melalui Program Petani Swadaya Musim Mas. Program ini menerapkan dua pendekatan; Training for Smallholders yaitu program pelatihan petani secara langsung, serta Training for Trainers: Smallholders Hub yaitu program pelatihan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Melalui program ini, Musim Mas juga mendorong dan mendampingi para petani swadaya untuk membentuk kelompok/lembaga petani. Hal tersebut sangat penting untuk para petani, dimana beberapa bantuan dari pemerintah, serta sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan hanya diperuntukan untuk petani yang berkelompok. Saat ini, Musim Mas telah membina dan mendampingi enam asosiasi petani swadaya yang tergabung dalam GAPSIMA (Gabungan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Inisiasi Musim Mas) yang berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dengan total anggota sebanyak 4.714 petani swadaya.

Ketua Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak (APSKS-PS) Joko Prasetyo, yang juga hadir dalam acara Sesi Berbagi Pengalaman, menjelaskan “Program Petani Swadaya Musim Mas hadir pertama kali di Riau pada tahun 2016, dan APSKS-PS dibentuk pada tahun 2019. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Musim Mas melakukan pendampingan pada APSKS-PS.

Kini, ucap dia, total anggota APSKS-PS telah mencapai 818 petani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 745 petani telah tersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainalble Palm Oil), 380 petani telah tersertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), 448 petani telah didampingi untuk mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), serta 437 petani telah didampingi untuk mendapatkan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

"Asosiasi kami juga telah dihubungkan dengan pasar global melalui penjualan kredit RSPO. Pada periode 2020-2022, Kredit RSPO kami berhasil terjual senilai Rp 7,7 miliar. Selain digunakan untuk tambahan penghasilan petani, dana tersebut juga kami gunakan untuk keperluan operasional asosiasi, pembelian alat untuk mendukung Good Agriculture Practices dan keselamatan kerja, hingga membayar BPJS Ketanagakerjaan untuk seluruh anggota.”

“Kami menyadari bahwa program yang kami lakukan baru menjangkau sebagian kecil petani swadaya di Indonesia. Karena itu, kami ingin membuka peluang kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan, agar program ini bisa memberikan dampak yang lebih besar dan menjangkau petani swadaya yang lebih banyak, untuk masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan” tutup Rob.

Lampung Geh, Lampung Selatan - Warga berbondong-bondong perbaiki jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah, pada Rabu (10/7).

Pantauan Lampung Geh, emak-emak terlihat ikut turun ke jalan dalam proses perbaikan jalan. Mereka berjibaku mengambil pasir dan kerikil untuk menutup jalan yang berlubang. Di sisi jalan tersebut juga sudah mulai dilakukan pengecoran.

"Sudah lama, sejak saya tinggal di sini, jalanan ini sudah rusak, ini akses jalan lintas tiga desa," salah satu pengendara Agus.

Berdasarkan Informasi yang diterima Lampung Geh, jalan rusak itu akan segera di cor menggunakan anggaran swadaya masyarakat gabungan 3 Desa dan 4 RT.

Adapun 3 Desa dan 4 RT itu, yakni RT 02A Dusun Tanjung Raya, Desa Karang Sari, RT 02B Dusun Tanjung Raya, Desa Tanjung Raya, Desa Karang Sari, RT 28B Dusun IID, Desa Jati Mulyo, RT01 Dusun I Desa Fajar Baru yang merupakan Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. (Yul/Ansa)