Perum Bulog memastikan sisa kuota impor beras 2024 sebanyak 700 ribu ton masuk ke Indonesia pada akhir tahun. Saat ini, realisasi impor beras hingga Oktober 2024 baru mencapai 2,9 juta ton dari kuota penugasan impor sebesar 3,6 juta ton beras.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono telah meminta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto agar dapat mempercepat proses tersebut. Dia menyebut sisa kuota impor tersebut diharuskan masuk pada pertengahan Desember.

"Sekarang (beras impor) sedang berproses. Ini saya minta ini Direktur Supply Chain Pak Yamto, itu harus di Desember lah masuk pertengahan. Kita lebih cepat, lebih baik," terang Wahyu saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Namun, Wahyu menyebut total impor beras yang masuk hingga akhir tahun bisa mencapai 1 juta ton. Sebab, ada sisa kuota impor tahun 2023 yang ikut masuk di tahun ini.

"(1 juta ton beras) itu yang termasuk carryover-nya lah," kata Wahyu.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Wahyu menjelaskan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

"Tanggal 1 November atau hari Jumat, stok komoditas beras sebesar 1.653.799 ton, tepung terigu 224 ton, minyak goreng 5.237 kiloliter, daging sapi 20 ton, gula pasir 17.934 tom, telur 9 ton, serta jagung PSO 97.131 ton dan jagung komersial 18.281 ton," ujar Wahyu.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana pemutihan utang yang menyasar debitur nelayan, petani dan UMKM tak kunjung rilis. Padahal sebelumnya, aturan pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan tersebut rencananya akan diteken Presiden Prabowo pada pekan ini.

Sembari menunggu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta agar dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemutihan utang UMKM tersebut memberikan penjabaran poin-poin aturan dengan lebih jelas.

Tujuannya agar bank-bank BUMN nantinya bisa melakukan pemutihan utang sesuai dengan amanah UU No 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Mudah-mudahan ini tentu akan semakin memperjelas, rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan dan memang ini isu yang sebetulnya spesifik untuk bank-bank BUMN,” ujarnya, Jumat (1/11).

Dian menyadari bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM.

Mengacu pada UU P2SK, Dian bilang hal tersebut dapat dilakukan oleh Bank BUMN dan atau Lembaga Keuangan Non Bank BUMN dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi tetapi tetap tidak tertagih.

“OJK tentu mendukung pengaturan dimaksud dan menyadari bahwa pemberian akses pembiayaan kepada UMKM itu merupakan hal yang vital l dalam meningkatkan ketahanan perekonomian,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan OJK tentu mendukung rencana tersebut. Ia bilang saat ini aturannya sedang disusun rumusannya oleh pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan.

“Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang ada yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan Perpres saat ini sedang menyiapkan Perpres untuk pemutihan utang jutaan petani dan nelayan akan diteken pekan ini oleh presiden kedelapan Indonesia ini.

“Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5 juta-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim, Rabu (24/10).

Menurut Hashim, semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus.

Alhasil, para petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Sehingga, itu menyebabkan mereka justru meminjam di rentenir atau pinjaman online.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti kenaikan upah minimum yang dinilainya kecil. Padahal, ia menilai standar upah akan berdampak pada target Presiden Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Said Iqbal pesimis target tersebut bisa tercapai jika kenaikan upah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ekonomi tumbuh 5,2% tahun lalu. Tahun ini diproyeksi 5,1%. Dan mustahil, ekonomi tumbuh 8% kalau gaji naiknya pake PP nomor 51 tahun 2023," kata Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Alasannya upah yang rendah akan membuat tingkat daya beli juga rendah. Sementara konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah. Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54% dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan," bebernya.

Oleh karena itu, Buruh menuntut kenaikan upah minimal 8-10% untuk tahun 2025. Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional yang bakal diikuti 5 juta buruh.

"Oleh karena itu kita minta upah harus bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong ini, justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto. Kami melawan menteri-menteri yang mau enak-enaknya saja, hanya karena kabinet balas budi," ujarnya.

Said Iqbal lalu membandingkan kenaikan upah di beberapa negara. Ia mengatakan, upah di Jerman naik 30%, Turki naik 60%. "Di Inggris saja naik 30%, di Jerman 27% bahkan di Turki naik upahnya 60%, nggak bangkrut negara mereka," tutupnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan peningkatan modal perlu dilakukan bagi perusahaan asuransi untuk menjawab tantangan yang ada.
Tak hanya itu, Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kewajiban peningkatan modal ditujukan agar perusahaan lebih kuat menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perkembangan zaman.

"Oleh karena itu, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang perizinan usaha perasuransian. Dalam POJK tersebut diatur pemenuhan permodalan untuk perusahaan baru maupun perusahaan existing," ujarnya dalam acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Khusus perusahaan existing, Ogi menerangkan akan terbagi menjadi 2 tahap pemenuhan. Pada tahap pemenuhan kedua, perusahaan akan terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jumlah ekuitas yang dimiliki, yaitu KPPE 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, dia bilang perusahaan asuransi hanya dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk asuransi sederhana atau asuransi syariah sederhana. Adapun KPPE 2 dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk asuransi atau asuransi syariah.

Ogi menjelaskan tantangan yang tengah dihadapi saat ini dari perspektif konsumen, yaitu literasi dan inklusi, tingkat kepercayaan masyarakat, hingga keberagaman produk asuransi yang belum dipahami masyarakat. Dari perspektif industri, yaitu peningkatan permodalan, pemenuhan tenaga ahli, serta digitalisasi untuk meningkatkan akses terhadap produk asuransi.
Dari perspektif regulator, yaitu penetrasi dan densitas yang masih rendah, penerapan UU P2SK, dan standar-standar internasional seperti IFRS 17.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara permodalan Rp 250 miliar, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa dan 23 asuransi umum yang belum memenuhi per Agustus 2024.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Iklan lowongan kerja di berbagai platform digital terbilang marak dan beragam.

Terkait hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat yang tengah mencari pekerjaan untuk lebih berhati-hati dan memastikan legalitas perusahaan sebelum mengikuti proses wawancara.

Melansir Infopublik.id, menurut Kemnaker, tindakan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dapat merugikan pencari kerja karena ada perusahaan yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha yang sah.

"Kami mengingatkan para pencari kerja untuk selalu mengecek apakah perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut sudah terdaftar secara resmi dan memiliki izin operasional yang sah," ucap Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Sunardi Manampiar Sinaga.

Sunardi menjelaskan bahwa untuk menghindari menjadi korban penipuan lowongan kerja, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

Pertama, melakukan verifikasi langsung melalui website resmi perusahaan atau menghubungi pihak yang berwenang.

Kedua, hindari memberikan informasi pribadi secara sembarangan terutama jika tidak ada kejelasan mengenai asal-usul perusahaan.

Ketiga, hindari memberikan uang maupun biaya apapun dalam proses rekrutmen.

"Laporkan jika menemui lowongan yang mencurigakan ke pihak berwenang agar dapat diproses lebih lanjut," tegasnya.

Kemnaker berupaya meminimalisir adanya mismatch dengan membuka saluran pengaduan untuk masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi penipuan terkait lowongan pekerjaan. Pengaduan dapat disampaikan melalui website resmi Kemnaker, dan layanan hotline di 1500 630.

"Saya mengajak masyarakat agar jangan ragu melaporkan kepada pihak kepolisian, karena perbuatan penipuan merupakan tindak pidana," ucap Kepala Biro Humas Kemnaker.

Selain itu, Kemnaker juga telah melakukan langkah-langkah untuk menangani maraknya hoaks lowongan kerja yang meresahkan masyarakat. Salah satunya dengan mendirikan Posko Pencegahan Hoaks Lowongan Kerja, yang bisa diakses melalui berbagai saluran seperti call center, WhatsApp, situs web, serta media sosial resmi Kemnaker.

"Kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk mendirikan posko serupa, ini bertujuan agar masyarakat dapat segera melaporkan jika ada lowongan kerja yang mencurigakan di wilayah mereka," ujar Sunardi.

Menindaklanjuti hoaks lowongan kerja, Kemnaker pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan instansi terkait seperti Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Polri, dan Dinas Tenaga Kerja daerah.

Tugas Satgas ini untuk memastikan setiap informasi lowongan kerja yang tersebar sudah diverifikasi dengan ketat dan akan menindak loker-loker hoaks. Di samping itu, untuk memudahkan pencari kerja, Kemnaker menyediakan informasi lowongan kerja valid melalui portal resmi www.karirhub.kemnaker.go.id.

Kemnaker juga menggandeng Polri untuk melakukan inspeksi langsung terhadap pihak yang terbukti menyebarkan informasi palsu.

"Masyarakat kami sarankan selalu memverifikasi informasi lowongan kerja, terutama yang tersebar melalui media sosial," ujar Karo Humas.

Ke depannya, Kemnaker akan menerapkan registrasi QR Code untuk setiap lowongan kerja, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja.

"Melalui strategi ini, kami yakin bisa mengurangi dampak negatif hoaks lowongan kerja dan meningkatkan pelindungan bagi pencari kerja di Indonesia," pungkas Sunardi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan yang memperoleh izin untuk mengelola atau mengekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Viktor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa KKP belum mengeluarkan izin terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi laut.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapa pun terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi," ujar Viktor dalam pernyataannya pada Jumat (11/10).

Viktor menambahkan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan sangat hati-hati, termasuk upaya mengendalikan pencurian pasir laut yang masih kerap terjadi di perairan Indonesia.

Baru-baru ini, KKP berhasil menghentikan dua kapal berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di perairan Kepulauan Riau.

Kedua kapal tersebut membawa sekitar 10.000 meter kubik pasir laut dan dioperasikan oleh 16 anak buah kapal (ABK), yang terdiri dari dua warga negara Indonesia (WNI), satu warga negara Malaysia, dan 13 warga negara China.

Menurut pengakuan nahkoda kapal, mereka telah melakukan pencurian pasir sebanyak 10 kali dalam sebulan, dengan setiap perjalanan memakan waktu tiga hari.

Ini berarti mereka mampu mencuri hingga 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia dalam satu bulan.

Viktor menjelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pencurian tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Hal ini menjadi salah satu alasan kuat di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Jika dihitung, total potensi kerugian negara akibat pencurian ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Itu baru dari pasir laut, belum lagi dari potensi pendapatan lain yang hilang," jelas Viktor.

Pemerintah baru-baru ini membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya dilarang, yang kemudian menuai banyak kritik.

Kebijakan ini dianggap oleh beberapa pihak hanya menguntungkan kalangan tertentu dan tidak memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kehidupan nelayan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut dapat merugikan sektor perikanan dan memicu pengangguran di kalangan nelayan.

Bhima menyebutkan bahwa ekspor 2,7 juta meter kubik pasir laut berpotensi mengurangi nilai tambah bruto sektor perikanan hingga Rp1,59 triliun, yang berdampak pada hilangnya pendapatan nelayan hingga Rp999 miliar serta berkurangnya lapangan pekerjaan bagi sekitar 36.400 pekerja di sektor perikanan.

"Ekspor pasir laut justru berisiko menciptakan pengangguran di kawasan pesisir," tegas Bhima.

Degradasi ekosistem laut yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut akan mengurangi hasil tangkapan ikan, sehingga mengancam mata pencaharian para nelayan di daerah pesisir.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dalam perhitungan upah minimum. Mereka menilai, konsep batas bawah dan atas dalam beleid ini tidak masuk akal dan tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, termasuk Omnibus Law Cipta Kerja.

"Rumus yang dibuat Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan (dalam PP 51/2023) dianggap menyesatkan publik dan memperburuk kesejahteraan masyarakat," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (11/10/2024).

Said pun meminta, penghitungan upah minimum 2025 tidak dijadikan ajang main-main oleh menteri tenaga kerja ad interim, serta birokrat Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di daerah.

"Kami mengimbau, agar birokrat menunggu pemerintah baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan kenaikan upah minimum. Jangan sampai aturan yang merugikan pekerja dikeluarkan, terutama sebelum 1 November," tegasnya.

Apalagi, daya beli buruh menurun dalam lima tahun terakhir. Litbang KSPI dan Partai Buruh menemukan, dalam periode tersebut, upah riil buruh turun hingga 30%. Artinya, daya beli buruh juga menurun sebesar 30%.

Untuk diketahui, pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa penentuan final akan diputuskan pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ini proses persiapan penentuan upah minimun sudah berlangsung. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) telah melakukan sejumlah rapat.

Pemerintah juga sudah meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung besaran UM tahun depan. Data BPS tersebut berkaitan dengan besaran inflasi hingga pertumbuhan ekonomi dari masing-masing provinsi.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi/reasuransi untuk melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat pada akhir 2026. Adapun aturan itu tertuang dalam Pasal 9 POJK 11 Tahun 2023.

Lebih rinci, Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan salah satu tujuan dilakukannya kewajiban spin-off unit usaha syariah untuk menumbuhkembangkan sektor perasuransian syariah.

"Hal itu diharapkan akan meningkatkan penetrasi asuransi syariah, mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (3/10).

Menurut Ogi, hal itu juga harus ditopang oleh pengembangan produk dan akad yang menjadi dasar pembuatan produk. Di sisi lain, dia bilang pengembangan pasar investasi syariah juga harus didorong untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang baru spin-off guna mengoptimalkan fungsinya sebagai investor institusional.

Berdasarkan kinerja asuransi syariah, Ogi menyampaikan kontribusi (premi) per Agustus 2024 mencapai Rp 17,63 triliun. Nilai itu tumbuh 2,90%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara itu, dia menerangkan total aset perasuransian syariah per Agustus 2024 telah mencapai Rp 45,75 triliun. Nilai itu baru sekitar 5,01% dari total seluruh aset perasuransian (komersial).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Empat tahun pasca restrukturisasi organisasi dan bisnis, pada periode tahun 2020 hingga akhir tahun 2023, aset Pertamina tumbuh hingga 32% yakni menjadi US$91,1 miliar atau setara Rp1.390 triliun pada akhir tahun 2023.

Peningkatan aset ini diharapkan terus bertumbuh, seiring dengan kenaikan operasional Pertamina di masa mendatang.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pertumbuhan aset Pertamina didorong oleh peningkatan aset tetap serta perluasan properti minyak & gas serta panas bumi yang dikelola Pertamina Group.

“Sejak restrukturisasi organisasi, kinerja keuangan dan operasional di seluruh lini baik holding dan subholding semakin solid dan andal sehingga mendorong pertumbuhan aset Perusahaan,” ujar Fadjar dalam keterangan resmi, Kamis (26/9).

Berdasarkan Laporan Tahunan Pertamina tahun 2023, aset Pertamina secara historis pada tahun 2020 tercatat US$ 69,14 miliar, kemudian bertumbuh menjadi US$78,05 miliar pada 2021.

Jumlah aset tersebut naik kembali menjadi US$87,8 miliar tahun 2022, dan pada akhir tahun 2023 aset Pertamina telah mencapai US$91,1 miliar atau setara Rp1.390 triliun.

“Pertamina akan terus melakukan optimalisasi aset dan operational excellence untuk mendorong kinerja positif Perusahaan secara berkelanjutan,” imbuh Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar, akan terus menjalankan program Cost Optimization di seluruh Pertamina Grup untuk menunjukkan kinerja bisnis perusahaan semakin gesit, lincah dan efisien. “Keberhasilan dalam optimalisasi aset dan efisiensi sangat berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan dan laba perusahaan,” tandas Fadjar.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya membuka keran ekspor pasir laut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kemendag mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor atas usulan dari KKP.

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.'

“Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 serta merupakan usulan dari KKP sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (10/9).

Isy menekankan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Isy meyakini, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung, serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memeroleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai ET, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapi syarat untuk memeroleh PE. Syaratnya, yaitu wajib memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari KKP dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Sedangkan, jenis pasir laut yang dilarang diekspor diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024. Kedua Permendag diundangkan di Jakarta pada 29 Agustus 2024.

“Kami harap pelaku usaha dapat menjalankan peraturan ini dengan sebaik-baiknya sehingga berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Ketentuan ekspor ini akan mulai berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan,” kata Isy.

Sebelumnya, KKP mengatakan, tinggal menunggu persetujuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuka keran ekspor pasir laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menuturkan, ekspor pasir laut menjadi upaya menjaga keberlangsungan ekosistem kelautan. Sebab, pasir laut terkadang menutupi terumbu karang, tempat hidup berbagai biota dan mengganggu aktivitas pelayaran.

"Ya itu (kebijakan ekspor pasir laut), kita tunggu Mendag (Menteri Perdagangan)," ujar Trenggono usai menghadiri acara Indonesia Marine and Fisher Business Forum 2024 di Jakarta, Senin (5/2).

Sementara itu, KKP telah menetapkan lokasi yang diperbolehkan untuk pengambilan pasir laut dan diperjualbelikan. Salah satunya di Kalimantan.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sampai dengan saat ini terdapat dua Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi persyaratan kewajiban untuk mengajukan permohonan spin off pada 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae ketika disinggung soal pipeline spin off tahun ini. Dia menyampaikan bahwa terkait dengan spin off Unit Usaha Syariah, OJK telah mengeluarkan POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

“[Di mana] ini mengatur tentang kewajiban spin off bagi Unit Usaha Syariah yang telah memiliki aset 50% dari aset induk dan/atau total aset mencapai Rp50 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sejauh ini, memang UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) diharuskan menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Adapun, menurut Dian, OJK sebenarnya memiliki kewenangan untuk mendorong paksa aksi konsolidasi.

"Kami itu juga berbicara dengan bank [terkait proyeksi konsolidasi]. Memantapkan konsep lah, kira-kira begitu siapa yang akan merger. Akan tetapi kami belum kepikiran untuk melakukan merger paksa," ujar Dian, Kamis (27/6/2024).

Dia mengatakan OJK masih memberi waktu industri perbankan syariah untuk menjalankan konsolidasi sesuai arah bisnisnya. Pihaknya juga tetap akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif konsolidasi itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027.

"OJK juga terus melakukan komunikasi terkait berbagai persiapan yang dilakukan oleh industri perbankan untuk merespon ketentuan mengenai spin off," ujar Dian.

UUS BTN dan CIMB Niaga

BTN sendiri akan menjalankan pemisahan atau spin off UUS menjadi bank umum syariah (BUS). Adapun, modal yang harus tersedia bagi bank hasil spin off itu nantinya mencapai Rp6 triliun.

Tercatat, UUS BTN yakni BTN Syariah telah membukukan aset Rp54,8 triliun pada kuartal I/2024, naik 17,9% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan BTN telah mempersiapkan langkah spin off BTN Syariah, termasuk modal bagi bank umum syariah hasil spin off itu nantinya.

"Kami siapkan spin off UUS Rp1,5 triliun-Rp6 triliun untuk total capital," kata Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Modal tersebut disiapkan BTN agar bank hasil spin off tersebut masuk ke dalam kategori minimal kelompok bank dengan modal inti (KBMI) II.

"Sekarang sih di kami sudah ada Rp4 triliun ya, tapi kan karena masih UUS, bukan dicatat sebagai modal, hanya seakan-akan kami taruh duit di UUS, seakan-akan. Jadi mungkin nambahnya enggak banyak, paling Rp1 triliun," tutur Nixon.

Berdasarkan timeline, penyediaan modal bagi bank hasil spin off bank syariah BTN dilakukan pada semester I/2025.

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan mengacu ketentuan dari OJK, UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah harus spin off. Di mana, CIMB Niaga Syariah telah membukukan aset mencapai Rp64,59 triliun pada kuartal I/2024.

Saat ini, CIMB Niaga dikabarkan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS-nya. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan spin off.

"Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis pada Rabu (12/6/2024).

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan dari para pelaku industri manufaktur di Indonesia agar dapat menjalankan produktivitasnya dengan baik serta meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan atau peraturan yang strategis untuk mendukung terciptanya iklim usaha kondusif.

“Pada prinsipnya, kami aktif melakukan berbagai upaya untuk mendukung industri manufaktur nasional, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing terhadap produk-produk manufaktur dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, sebagaimana yang dikutip dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Rabu (10/7).

Menperin mengemukakan, saat ini industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global.

“Contohnya adalah perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024. Sebab, perubahan-perubahan tersebut membuat bingung para pelaku industri dalam negeri,” tuturnya.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat “mematikan” industri dalam negeri.

“Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Ini tentunya membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK,” imbuhnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri.

“Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri,” ujar Menperin.

Agus menambahkan, pada ratas tersebut, dirinya juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023.

“Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal,” tegasnya.

Kemenperin pun gencar memperjuangkan penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri agar terus dilanjutkan dan semakin luas penerima manfaatnya.

“Ini perjuangan yang sangat berat, karena menghadapi kekuatan sangat besar yang membendung atau tidak ingin menyukseskan program HGBT. Tetapi kami di Kemenperin tidak akan pernah menyerah,” tandasnya.

Agus bersyukur, pada ratas tersebut, Presiden tidak hanya menyetujui kelanjutan dari program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT.

“Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui terhadap penyusunan RPP tersebut,” paparnya.