Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Video Mendagri Tito Kena Siram di Hari Ulang Tahun

Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto harus dikerjakan juga oleh pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota.

“Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau aset idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan. Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snowballeffect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain,” ujar dia.

Selanjutnya ialah memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

“Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoommeeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga realestate untuk meyakinkan (pemda),” ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

“Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda),” kata Mendagri.

​​​​​Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan deflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kabar baik. Per September 2024, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang deflasi sebesar 0,59%.

Tito menilai hal tersebut merupakan kabar yang baik karena harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami penurunan.

"Deflasi tertinggi makanan dan minuman, tembakau. Apakah ini good news atau bad news? Good news karena kebutuhan pokok primer masyarakat makan minuman harganya turun," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan penyebab harga makanan dan minuman turun lantaran ketersediaan atau supply bahan makanan dan minuman tercukupi, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, situasi tersebut cukup bagus karena harganya dapat terkendali.

Adapun kabar baik lainnya, yakni kelompok transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,16%. Data-data di atas merupakan tanda situasi ekonomi Indonesia baik-baik saja.

"Yang kedua adalah transportasi minus 0,16. Transportasi darat laut udara turun, good news karena transportasi penting bagi publik dan itu harganya menurun. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa situasi saat ini baik," terangnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi daya beli yang melemah imbas deflasi yang beruntun selama lima bulan. Deflasi yang beruntun ini terjadi sejak Mei-September 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

Menanggapi hal tersebut, Tito tidak melihat adanya daya beli yang menurun. Hal ini dapat dilihat dari data inflasi yang ditujukannya.

"Ada yang berpendapat bahwa ini daya beli masyarakat menurun saya sudah diskusi dengan Ibu Amalia, Deputi bidang Ekonomi Bappenas. Saya juga sudah diskusi dengan beberapa teman-teman ekonom ada yang menyampaikan bahwa deflasi 5 bulan itu menurun itu menunjukkan daya beli masyarakat menurun," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan inflasi terdiri dari dua jenis, yakni inflasi inti dan inflasi inflasi volatile goods atau inflasi barang/jasa. Berdasarkan data inflasi secara bulanan pada September 2024 lalu, deflasi terbesar disumbang oleh makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,59%.

Dia menilai daya beli masyarakat dapat dilihat dari data inflasi inti, seperti pendidikan, perawatan pribadi dan jasa lainnya, hingga peralatan dan perlengkapan rutin rumah tangga.

"Daya beli masyarakat lebih banyak digambarkan oleh inflasi, selain makanan minuman tembakau atau disebut dengan inflasi inti, core inflation. Kenapa? Karena makanan minuman dan tembakau tidak terlalu banyak bisa menggambarkan inflasi atau daya beli masyarakat karena masyarakat nggak punya uang atau ada uang tetap perlu makanan minuman untuk bisa hidup tapi kalau kebutuhan sekunder itu menunjukkan daya beli masyarakat," jelasnya.

Apabila melihat data inflasi September 2024, perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang inflasi sebesar 0,38%, kemudian pendidikan sebesar 0,29%, dan perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12%.

"Artinya apa? masyarakat punya uang untuk merawat pribadi yang seperti datang ke salon, pijat-pijat kaki, potong rambut, buat facial-facial ada uang. Ini buktinya. Yang lain cukup tinggi adalah 0,12% perlengkapan pemeliharaan rutin rumah tangga. Artinya masyarakat beli kursi dan lain-lain. Kalau demand tinggi, harga naik, naiknya harga karena demand tinggi. Demand bidang ini tinggi. Artinya rakyat belanja kalau tidak belanja ya turun. Daya beli masyarakat ada," terangnya.

Menteri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk mengendalikan inflasi. Menurut Tito, pesan tersebut sering disampaikan Prabowo berulang kali.

Tito mengatakan Prabowo memberi pesan agar visi serta harapannya dapat direalisasikan. Khusus kepada Tito, Prabowo meminta agar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi mingguan tetap berjalan.

"Spesifik menyampaikan kepada saya untuk inflasi, agar rapat inflasi mingguan diteruskan," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Tito menjelaskan rakor tersebut digelar sejak 2022. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan sehingga data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.

Dia menegaskan rakor tersebut akan terus berlanjut sampai ada perintah untuk diberhentikan. Dia menekankan langkah tersebut sebagai salah satu upaya agar tetap menjaga inflasi sehingga tidak menjadi beban masyarakat.

"Saya sampaikan kalau nggak ada perintah berhenti, kita akan lanjutkan terus untuk menjaga inflasi, pengendalian inflasi, pengendalian harga barang dan jasa agar tidak tidak memberatkan masyarakat," jelasnya.

Kemudian untuk jangka menengah dan panjang, Tito menambahkan agar memberantas kemiskinan, hilirisasi, hingga swasembada pangan dan energi. Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah daerah ikut terlibat membantu untuk menyukseskan program tersebut.

Dia juga meminta pemerintah daerah untuk ikut terlibat saat ada kunjungan-kunjungan oleh para menteri, baik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui kontribusi apa yang bisa dilakukan dari daerah. Alhasil, dapat membanggakan kepala daerah juga karena dapat mensukseskan program tersebut.

"Jadi, pemerintah daerah tolong didukung ini adalah leading-nya Menteri Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri koordinasi bidang pangan Bapak Zulkifli Hasan. Jadi, kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian, Menko bidang pangan Zulkifli Hasan saya mohon dengan berbagai daerah didampingi paling tidak Kepala Dinas Pertanian pangan ini hadir jangan sampai nggak hadir," jelasnya.

Jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto diprediksi semakin banyak. Presiden terpilih itu kemungkinan bakal memiliki hampir 50 kementerian.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian. Sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal kemungkinan postur anggaran pemerintah yang akan membengkak dengan struktur kabinet yang gemuk. Sampai saat ini dia mengaku masih mempelajari potensi pembengkakan tersebut.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Ada 49 tokoh dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Daftar 49 Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]

Heru Budi tidak melanjutkan tugas sebagai Pj Gubernur Jakarta. Heru langsung kembali melanjutkan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Heru harus kembali ke tugas semula sebagai Kasetpres karena perannya sangat dibutuhkan saat ini. Terlebih di masa transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

"Saat ini beliau sangat diperlukan di masa transisi pemerintahan sebagai Kasetpres. Otomatis sangat diperlukan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pergantian transisi presiden ini," kata Tito di sela Pelantikan Pj Gubernur Jakarta dan Papua Tengah di Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/10).

"Termasuk mengatur kita juga nanti kalau acara-cara berkaitan dengan pemerintahan, agenda Presiden Prabowo konsentrasi beliau akan sangat penuh di situ sangat penuh diperlukan sehingga diperlukan adanya pejabat baru karena fokus beliau di transisi yang sangat penting di sini, transisi kepemimpinan negara," tambah dia.

Heru menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta selama 2 tahun. Tito mengatakan, komunikasi, koordinasi dengan Heru sangat baik terutama dalam hal perkembangan kinerja di Jakarta.

"Bapak telah melaksanakan penugasan selama 2 tahun dengan prestasi yang sangat baik. Evaluasi 3 bulan dilakukan Irjen juga sangat baik, banyak terobosan yang dilakukan," tutur dia.

"Beberapa di antaranya, Bapak juga berhasil menyelesaikan sodetan Ciliwung-KBT yang banyak mengurangi banjir di daerah-daerah terdampak di Kali Ciliwung. Dan banyak sekali sebetulnya yang Bapak sudah kerjakan, taman, menghidupkan kembali PKK, Posyandu, kampung-kampung dan lain-lain. selama 2 tahun," ucap dia.

Posisi Pj Gubernur Jakarta yang ditinggalkan Heru diisi oleh Teguh Setyabudi. Teguh juga menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Ada wakil dari Papua dalam jajaran menteri dan wakil menteri Prabowo Subianto. Salah satunya, Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Tengah.

Pemilihan Ribka Haluk ternyata memang permintaan langsung dari Prabowo. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Prabowo meminta spesifik sosok wakil menteri dari Papua dan perempuan.

"Bapak Prabowo menyampaikan pada saya bahwa beliau menginginkan wamen, figur dari Papua dan beliau inginkan wanita, perempuan," kata Tito saat pelantikan Pj Gubernur Jakarta dan Papua Tengah, di Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/10).

"Dan langsung terlintas dipikiran saya saat itu yang saya anggap jam terbang tinggi, birokrat, pengalaman, tentu mengenal Papua dan sukses, yaitu Ibu Ribka Haluk, pilihan saya," tambah Tito.

Eks Kapolri itu mengatakan, Ribka Haluk punya pengalaman, jam terbang yang tinggi sekali terutama di Papua. Dia pernah jadi Pj Bupati 2 kali, Sekda sekaligus juga Pj Gubernur yang membuka pemerintahan di Papua Tengah.

"Ibu Ribka Haluk, 2 tahun juga. Dan selamat juga mudah-mudahan kita doakan lancar semuanya ibu naik kelas jadi wakil menteri," ucap dia.

Hari ini, Tito melantik Pj Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik. Anwar menggantikan Ribka Haluk yang sebelumnya 2 tahun menjabat.

Ribka tidak melanjutkan posisi Pj Gubernur karena mendapat tugas khusus dari Prabowo Subianto. Ribka datang ke Kertanegara dan bertemu langsung dengan Prabowo. Ribka diproyeksikan untuk menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi salah satu tokoh yang datang ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Usai pertemuan dengan Prabowo, Tito mengaku diminta untuk membantu di kabinet Prabowo-Gibran.

"Saya menganggap bahwa Pak Tito layak dan cocok membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dan mengeksekusi program," kata Tito mengingat pesan Prabowo.

Saat ditanya apakah akan kembali menjadi Mendagri di pemerintahan Prabowo? Tito tak menjawab. Ia hanya mengungkap tugas yang diberikan oleh Prabowo terhadapnya.

"Kalau soal itu silahkan tanya langsung. Yang jelas beliau meminta agar penanganan inflasi yang sudah terjaga baik agar itu dilanjutkan dan diteruskan di masa beliau," ujar Tito.

"Dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan," tambah mantan Kapolri itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan saat ini ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik.

Hal ini dapat dilihat dari inflasi yang terjaga secara year on year pada September sebesar 1,84 persen. Dirinya juga menegaskan secara umum daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan.

"Inflasi sebesar 1,84 adalah inflasi yang bagus terendah, dan saya sampaikan daya beli masyarakat tidak menurun tapi meningkat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan daya beli masyarakat dapat dilihat dari core inflation (inflasi inti) seperti sektor rekreasi, restoran, jasa, pendidikan, hingga perawatan pribadi.

Di bulan September, sambung dia, perawatan pribadi dan jasa pribadi mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,38 persen. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi.

Sementara kenaikan inflasi untuk sektor pendidikan mencapai 0,29 persen dan restoran 0,13 persen.

"Artinya apa? Masyarakat belanja untuk pendidikan anak-anaknya mungkin dan ada uang," ujarnya.

Di lain sisi, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi atau penurunan harga. Kondisi ini merupakan sinyal yang baik lantaran mencerminkan harga pangan turun, suplai, dan distribusi bahan pangan berjalan lancar.

Namun, dirinya menegaskan, sebagai negara produsen Indonesia harus mampu menjaga stabilitas harga yang menguntungkan antara produsen dan konsumen.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (year-on-year) pada bulan September 2024 mencapai 1,84 persen.

Angka ini merupakan capaian inflasi terendah sejak awal rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu. Kemendagri menggarisbawahi, prestasi ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menekankan pentingnya pemantauan dua komponen utama inflasi yang terdiri dari inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation).

Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.

Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik,” ungkapnya.

Tito menjelaskan pula terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan.

Padahal, deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi.

Namun, secara umum, daya beli masyarakat masih kuat, yang dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapura, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai, misalnya, itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujar Tito.

Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah dan K/L terkait atas kerja keras dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Dirinya juga mengapresiasi peran Pemda yang tak berhenti melakukan upaya pengendalian inflasi. Angka inflasi 1,84 persen juga masih berada dalam target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah bersama KPU menggelar rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (6/8). Rapat ini membahas Pilkada Serentak 2024.

Pemerintah bersama KPU menggodok waktu pelantikan serentak hasil Pilkada sebagaimana menuruti aturan Mahkamah Agung (MA) nomor 23 P/Hum/2024 yang mengamanatkan agar batas usia minimal calon kepala daerah ditetapkan pada saat pelantikan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pelantikan kepala daerah diatur dalam Perpres (peraturan presiden). Ia menyebut, pelantikan serentak tingkat provinsi direncanakan 7 Februari 2025.

“Pelantikan pilkada serentak untuk gubernur/wakil gubernur terpilih yang tidak ada sengketa MK serentak oleh presiden itu adalah tanggal 7 Februari 2025,” kata Tito.

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, pelantikan pada 10 Februari. Tito menjelaskan, tanggal tersebut diambil dari perhitungan setelah hari pemungutan suara Pilkada 27 November yang dilanjutkan hingga rekapitulasi 16 Desember.

Setelah rekapitulasi, kandidat atau paslon diberikan kesempatan untuk menggugat hasil rekapitulasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tito menyebutkan bahwa pelantikan serentak 7 dan 10 Februari itu untuk daerah yang tidak ada sengketa di MK.

“Kalau yang tidak ada sengketa, itu lah yang paling mungkin dilakukan pelantikan hasil pilkada serentak 2024 mekanismenya nanti akan diserahkan hasil itu kepada DPRD,” ujarnya.

“Yang serentak itu yang gak ada sengketa. Kalau yang ada sengketa ya otomatis silakan sampai dengan inkrah baru kemudian dilantik,” imbuhnya.

Eks Kapolri itu menyebut, rancangan ini sudah disampaikan ke presiden dan tinggal menunggu surat jawabannya sebelum dilakukan harmonisasi bersama Komisi II DPR.

“Kami sudah menyampaikan izin prakarsa kemarin, kemudian juga nanti ada surat jawaban ya dari presiden melalui Mensesneg setelah itu melakukan harmonisasi, drafnya sudah kita susun dan itu revisi dari draf yang lama,” tandasnya.

Sedangkan Ketua KPU, Mochamad Afifuddin menegaskan bahwa rapat tersebut adalah untuk membahas aturan terkait waktu pelantikan serentak sebagaimana sebelumnya ditagih oleh KPU atas adanya putusan MA soal syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada.