Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, masih ada 90 pemerintah daerah (pemda) yang belum mencairkan Treasury Deposit Facility (TDF) di Bank Indonesia, yang digunakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13.

Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus menyampaikan, total anggaran TDF pemda di BI masih ada sekitar Rp 20 triliun.

“Jadi akhirnya sebagian besar Pemda sudah selesai sebetulnya TDF-nya dengan kita membayarkan gaji 13 dan THR. Namun sampai sekarang ternyata masih ada pemda-pemda yang belum menarik itu,” tutur Sandy dalam agenda Bimbingan Teknis HKPD dan Transfer ke Daerah TA 2025, Selasa (29/10).

Sandy menyebut, Ia masih menunggu pemda untuk segera mencairkan TDF-nya, mengingat Sudah mau memasuki akhir tahun.

Ia pun menekankan, agar pemda tetap mematuhi aturan, yakni melakukan percepatan belanja yang efektif, berkualitas, dan produktif. Hal ini juga untuk mendorong perekonomian daerah.

Untuk diketahui, Kemenkeu menganggarkan anggaran sebesar Rp 99 triliun untuk THR dan gaji ke-13 baik di pusat dan daerah.

Anggaran tersebut terdiri dari, sebesar Rp 48,7 triliun ditujukan untuk pembayaran THR ASN baik pusat maupun daerah. Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 38,8 triliun.

Sementara itu, sebesar Rp 50,8 triliun ditujukan untuk pembayaran gaji ke-13. Kebutuhan anggaran ini juga meningkat pada tahun lalu sebesar Rp 38,8 triliun.

Bisnis.com, MALANG — Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer Ke Daerah per 31 Agustus 2024 terealisasi sebesar Rp56,42 triliun atau 70,15% dari pagu, tumbuh 10,86% (yoy).

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Sigit Danang Joyo, mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang oleh DAU, DAK Fisik & Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

“Realisasi DAU naik 14,77% (yoy) menjadi Rp30 triliun disebabkan peningkatan realisasi DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan,” katanya pada Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Agustus 2024 di Malang, Jumat (27/9/2024).

Menurutnya, realisasi DBH turun 2,33% (yoy) menjadi Rp5,6 triliun disebabkan oleh turunnya realisasi DBH Migas di Jawa Timur TA 2024 di Kabupaten di Bojonegoro.

Realisasi Insentif Fiskal naik 41,79% menjadi Rp431,83 miliar, kata dia, karena sudah terdapat daerah yang melakukan penyaluran Tahap II.

Sedangkan realisasi DAK Fisik, dia menegaskan, mengalami pertumbuhan 27,65% (yoy) menjadi Rp1,17 triliun disebabkan oleh realisasi kontrak kegiatan DAK Fisik lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengindikasikan proyeksi penyaluran s.d akhir tahun akan lebih baik.

Dia menegaskan, realisasi DAK Non Fisik naik sebesar 2,5% (yoy) menjadi Rp11,9 triliun karena penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mencapai 99,53%.

Dana Desa, kata Sigit, mengalami kenaikan sebesar 18,49% (yoy) menjadi Rp7,2 triliun karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur, Kabupaten Madiun dan Ngawi telah salur 100%.

Dari penyaluran Transfer ke Daerah, beberapa manfaat yang telah dihasilkan antara a.l air minum Rp71,89 miliar berupa pembangunan instalasi pengolaan air, jaringan distribusi sambungan rumah.

Juga, industri kecil menengah Rp38,24 miliar berupa paket sarpras produksi, & pengadaan mesin peralatan. Irigasi Rp69,93 miliar berupa peningkatan dan rehab jaringan irigasi.Untuk jalan Rp9,90 miliar dalam kegiatan penanganan long segment, penggantian jembatan.

Kelautan dan perikanan Rp10,29 miliar berupa dermaga, lahan garam, mesin kapal, pembangunan kolam, sarpras produksi pasar ikan.“Kesehatan dan KB Rp91,50 miliar: alat kesehatan, ambulans, obat kontrasepsi, Puskesmas,” ucapnya.

Untuk lingkungan Hidup Rp82,19 miliar direalisasikan pembangunan bank sampah induk, rumah kompos, alat pemantauan kualitas air, pariwisata Rp22,63 miliar berupa fasilitas rekreasi, aksesbilitas, bangunan TIC, panggung kesenian.Pendidikan Rp56,42 miliar untuk pembangunan ruang belajar, pengadaan fasilitas belajar, sarpras pembelajaran.Pertanian Rp40,41 miliar untuk green house, jalan produksi perkebunan dan peternakan, pembangunan olah pakan.

Perumahan dan permukiman Rp90,25 miliar diperuntukkan jalan lingkungan dan drainase, rumah swadaya, rehab & rekonstruksi, sanitasi Rp26,66 miliar untuk pembangunan tangka septik, pembangunan TPS3R, IPLT, pengadaan truk tinja.

(BOS) Rp3,74 triliun untuk pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarpras sekolah, pembangunan desa Rp10,09 triliun berupa BLT, pembangunan pasar desa, pembangunan kios milik desa, pembinaan masyrakat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa. (K24)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan dana transfer ke daerah (TKD) untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan rakyatnya.

Izin itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 51 Tahun 2024 tentang PMK Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Beleid itu diteken Sri Mulyani pada 5 Agustus 2024.

"Pembayaran kontribusi iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari transfer ke daerah," bunyi pasal 3 ayat 6 PMK 51/2024.

Adapun iuran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42 ribu per orang per bulan. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat.

Namun, untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, pemda berkontribusi dalam membayar iuran bagi PesertaPBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah.

"Kontribusi iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah mulai tahun 2021," bunyi pasal 3 ayat 5 PMK 51/2024.

Adapun dana transfer ke daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. TKD merupakan bagian dari belanja negara dan terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Penyesuaian.

TKD digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuan dari pemberian dana itu adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun kesenjangan antara sesama pemerintah daerah.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan semester I tahun 2024 mencapai Rp 400 triliun atau naik 9,9% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp 346,1 triliun .

"TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD," tulis Kemenkeu dalam dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan bahwa kenaikan TKD tersebut tidak serta merta menggambarkan kondisi daerah yang belum mandiri mengelola fiskal.

Myrdal berpendapat kenaikan TKD karena besarnya realisasi kebutuhan program pemerintah, mulai dari biaya rutin gaji pegawai di daerah, gaji ke-13, program bantuan sosial dan program kebutuhan pemilu.

"Itu wajar kalau naik, dan kalau kita lihat dari sisi daerah bisa mandiri atau tidak itu semua tergantung potensi di daerahnya masing-masing," kata Myrdal kepada Kontan, Rabu (17/7).

Myrdal menerangkan, apabila suatu daerah menjadi sentra produksi untuk suatu komoditas maka sudah pasti pendapatan daerah tersebut besar.

"Kalau memang daerah tersebut belum ada potensi yang bisa menghasilkan pendapatan besar, perlu ada kreativitas walaupun untuk daerah tersebut pasti di drive oleh anggaran dari pemerintah. Dan di sini pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan dampak untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah," ucapnya.

Kemenkeu mengungkapkan bahwa anggaran TKD pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 857 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan lainnya.

Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh, menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52 persen persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan anggaran pendidikan yang dialokasikan tersebut melalui transfer ke daerah. Anggaran itu tidak masuk dalam dana desa.

"Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah tidak termasuk yang dana desa," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, kepada Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.
Adapun transfer alokasi anggaran pendidikan ke daerah itu merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik Fisik maupun Nonfisik. Misalnya, alokasi anggaran untuk PAUD.

"Alokasi anggaran untuk PAUD melalui dana transfer ke daerah yang secara spesifik disebutkan adalah melalui DAK baik Fisik maupun Nonfisik," ungkap Suharti.

M Nuh menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Ia mempertanyakan kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" tanya Nuh dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI, Selasa, 2 Juli, 2024.

Guru besar ITS ini mempertanyakan dengan tegas bila dana desa masuk ke kepala desa, lalu bagian pendidikan mana yang diurusi dengan dana desa tersebut? "Kita enggak bisa berargumen secara politik, tolong argumentasinya jujur dari hati nurani, karena ini urusan Amanah Undang-Undang Dasar, kita enggak perlu berkilah mencari argumen demi ini demi itu, sak janjane (sebenarnya) anggaran pendidikan untuk apa?" tegas Nuh.

Ia mempertanyakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendidikan tersebut mengalir ke mana, kepada siapa, dan riil penggunaannya untuk apa. "Tapi coba tanya hati nurani kita, untuk dana desa, berapa dan siapa yang melakukan, berapa dan siapa yang melaksanakan dan riilnya betul ga untuk itu. Karena kalau enggak, itu dosa loh, ini urusannya kan amanah," ujar Nuh.

Dia menyebut bila anggaran pendidikan digunakan tidak semestinya melalui alokasi Dana Desa, dapat berpotensi terjadi penyimpangan luar biasa. "Ini penyimpangan luar biasa kalau secara formal kita melegalkan sesuatu yang tidak benar dan andai pada kenyataannya digunakan secara tidak benar juga. Saya kira tobat, masa yang akan datang ini masa pertobatan mengelola pendidikan," seru Nuh.

Nuh menyarankan apabila ada kebutuhan lain di luar pendidikan yang membutuhkan anggaran dan menilai anggaran pendidikan terlalu mewah, baiknya disampaikan secara transparan. "Sampaikan saja, minta izin, agar nyaman, agar di pendidikan tidak terjadi komplikasi karena kekurangan sumber (pendanaan), sehingga akhirnya UKT (uang kuliah tunggal), sekolah rusak dan sebagainya tidak tertangani dengan baik," tegas Nuh.

Mohammad Nuh hadir menjadi salah satu mantan menteri pendidikan yang diundang Komisi X DPR RI dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan yang digelar Selasa, 2 Juli 2024. Selain Nuh, turut hadir juga Menristekdikti (2024-2019), Mohamad Nasir, dan Mendikbud periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, sedangkan Mendikbudristek periode 2014-2016, Anies Baswedan, urung hadir karena sedang di luar negeri.

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini untuk Apa?

(REN)