Bisnis.com, JAKARTA — Seuntai harapan para buruh kepada pemerintahan baru untuk menaikkan upah pada 2025 terus dipanjatkan, meski Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga kini belum menerbitkan skema pengupahan dengan formula baru.

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti PP No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk perihal pengupahan.

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mengingatkan pentingnya kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang realistis, khususnya dalam situasi ekonomi nasional saat ini.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawab Barat, Kamis (7/11/2024), Budi menyoroti bakal muncul risiko jika menerapkan kebijakan upah yang terlalu tinggi dan berpotensi merugikan berbagai aspek ekonomi, termasuk lapangan kerja formal.

Budi mengungkapkan penetapan UMP dan UMK perlu dilakukan secara cermat, menghindari keputusan populis yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata Budi.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan dalam penetapan upah minimum menjadi faktor penting guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat.

Kenaikan UMP yang tak mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh dapat menciptakan beban tambahan bagi perusahaan, terutama sektor usaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga operasional dan produktivitas.

Selain itu, Budi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan upah yang selaras dengan kondisi ekonomi setiap wilayah.

Dengan demikian, diharapkan UMP yang ditetapkan mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan. Pasalnya, pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pekerja dan memperhatikan dunia usaha.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, besaran kenaikan upah belum dibahas. Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri. Hal yang pasti, besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Ia ingin Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari Serikat buruh dan pengusaha solid.

Sejauh ini kata Yassierli, pihaknya sudah membahas masalah pengupahan ini dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit.

"Enggak bisa saja janjikan. Kita mengoptimalkan LKS tripartit, kita sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa memberikan, bahasa saya, membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya.

Yassierli tidak memungkiri, UMP turut dibahas dalam sidang kabinet sore tadi, meski secara umum.

Terkait tenggat waktu penetapan upah paling lambat selesai 21 November sesuai PP Nomor 51, ia menyebut bahwa kondisi saat ini berbeda.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macem-macem. Kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan,

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

MK pun menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam penentuan upah minimun serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral.

Menurut Partai Buruh, putusan MK yang mengabulkan gugatan mereka itu membuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), yang membuat kenaikan upah minimum sangat kecil sejak UU Cipta Kerja berlaku, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

"Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada Kompas.com, Senin.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (?) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0. Lalu, Karena PP Pengupahan tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan perwakilan pimpinan serikat buruh untuk membahas tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Oleh karenanya, pihaknya menunggu rencana tersebut terealisasi sebelum Presiden Prabowo melakukan rangkaian lawatan ke luar negeri.

"Saya mendapat kabar dari seseorang penting di negeri ini, menyampaikan ada rencana pertemuan antara pimpinan buruh dengan Presiden Prabowo menyikapi putusan MK. Kita menunggu," ujar Andi Gani kepada Kompas.com usai konferensi pers menyikapi putusan MK di Jakarta, Senin (4/10/2024).

"Dan kami berharap kami bisa bertemu untuk menceritakan secara detail, secara lengkap, dari awal gugatan MK, perjalanannya, sampai putusan. Biar Kepala Negara mendengar langsung secara komprehensif," tegasnya.

Dengan begitu, menurut Andi Gani, Presiden Prabowo bisa mendapatkan informasi secara dua sisi soal UU Cipta Kerja, baik dari sisi menteri-menterinya maupun dari sisi serikat pekerja.

Mengingat jadwal Presiden Prabowo yang sebentar lagi akan memulai kunjungan luar negeri, Andi Gani berharap pertemuan bisa terjadi secepatnya.

Sebab, sebagaimana diketahui, lawatan luar negeri Presiden kali ini akan memakan waktu cukup lama dengan mengunjungi lebih dari dua negara.

Di sisi lain, menurutnya, perwakilan buruh sedang memperjuangkan agar putusan MK bisa terealisasi sejalan dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang paling lambat harus diumumkan pada 21 November 2024.

Sehingga, jika pertemuan dilakukan setelah Prabowo pulang dari luar negeri, maka bisa jadi pemerintah daerah sudah memutuskan besaran UMP 2025.

"Kami sudah memberitahu ke teman-teman yang punya jejaring, misalnya, kalau bisa ketemu sebelum Pak Prabowo berangkat ke luar negeri. Kami mencoba melalui jejaring yang kami miliki untuk menyampaikan hal ini," ungkap Andi Gani.

"Ya, semoga pesannya sampai. Mudah-mudahan pesannya sampai, bahwa kami ingin bekerja sama dengan kepala pemerintahan kami untuk menceritakan situasinya seperti apa," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, MK menyatakan mewajibkan kembali pemberlakuan upah minimum sektoral (UMS).

Hal ini termaktub dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian tuntutan sejumlah serikat pekerja soal isu ketenagakerjaan di dalam UU Ciptaker teranyar.

"Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'," tulis MK dalam putusannya.

Sebelumnya, aturan tentang pemberlakuan UMS terdapat pada UU Ketenagakerjaan yang diteken pada 2003. Namun, UU Ciptaker menghapus ketentuan tersebut.

MK sependapat dengan gugatan yang dilayangkan kaum buruh bahwa dalam praktiknya, penghapusan UMS sama saja negara tidak memberi perlindungan yang memadai bagi pekerja. Sebab, pekerja di sektor-sektor tertentu memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda.

Ada tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan sehingga memerlukan standar upah yang lebih tinggi.

Penghapusan UMS dinilai justru bisa mengancam standar perlindungan pekerja, khususnya pada sektor-sektor yang sebetulnya memerlukan perhatian khusus dari negara. Oleh karena itu, MK menegaskan, UMS mesti diberlakukan lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat melangsungkan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Rabu (30/10) kemarin. Kala itu salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah usulan skema kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Dalam hal ini, skema kenaikan upah minimum tahun depan tetap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terkait usulan tersebut, para buruh dengan tegas menyampaikan penolakan. Sebab menurut mereka PP 51/2023 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang belum lama ini dicabut atau direvisi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga PP 51/2023 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja seharusnya tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh digunakan sebagai acuan perhitungan kenaikan upah minimal tahun depan.

"Undang-undang Cipta Kerja itu sudah dicabut atau tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR, seluruh rakyat Indonesia termasuk Apindo-Kadin wajib mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada tafsir lain," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara online, Senin (4/11/2024).

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelasnya lagi.

Atas dasar inilah para buruh yang diwakili Said Iqbal berpendapat pemerintah secara tidak adil memihak kepada para pengusaha dan melanggar konstitusi jika benar nanti menggunakan formula dalam PP 51/2023 untuk perhitungan kenaikan upah 2025.

"Padahal kan keputusan MK konstitusi sudah kami terima nih, partai buruh dan Serikat-serikat buruh sebagai penggugat, tapi dikangkangi, kami tidak ditaati oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri-menteri terkait khususnya dalam waktu dekat akan menetapkan kenaikan upah minimum atas saran Apindo. Apindo itu siapa? Masa disuruh melawan konstitusi menteri mau? Ini ada apa?" ucapnya.

Kondisi ini lantas membuat 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di berbagai wilayah Indonesia berencana untuk melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024.

"Maka akan ada mogok nasional dari serikat-serikat buruh didukung oleh mahasiswa. Tapi sedang melakukan konsolidasi dengan mahasiswa didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Itu bisa dipastikan didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya," terang Said.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Menko Perekonomia Airlangga bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan mendapat usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Disebutkan ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini. Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga, Rabu (30/10) lalu.

Kemudian di lain kesempatan, Airlangga juga sempat bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan meminta para pengusaha tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menurut Airlangga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10%. Pihaknya menegaskan tidak segan mogok kerja, bila usulan kenaikan upah tidak dituruti. Said menyatakan kenaikan upah 1,58% di tahun 2024 itu hanya untuk mengejar angka inflasi.

Sesuai catatan detikcom, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan upah minimum. Sebab penetapan upah minimum harus mengacu peraturan yang ada.

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

Jadi berapa UMP Jakarta tahun depan jika naik 10% seperti tuntutan buruh?

Sebagai informasi, di 2024 ini UMP Jakarta berada di angka Rp 5.067.381. Maka, dengan hitungan kasar jika ditambahkan 10%, UMP Jakarta tahun depan akan menjadi sebesar Rp 5.574.119, atau naik Rp 506.738.

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah biasanya menggunakan formula khusus, seperti tahun 2023 misalnya.

Formula yang digunakan biasanya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua komponen itu dihitung dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah di setiap wilayah.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," beber Yassierli.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%. Menurutnya, 5 juta buruh buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Merespons permintaan buruh, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu. Selain itu penetapan upah minimum harus mengacu pada aturan yang ada.

"Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan buruh yang meminta upah minimum tahun 2025 naik sesuai permintaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya meminta ada kenaikan upah minimal 8-10%.

Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan, katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Yassierli, pihaknya masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan oleh para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Ia menambahkan, surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan itung-itungan terhadap potensi kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu untuk melihat kondisi keuangan Negara dengan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Minggu pertama November angka perhitungannya [pertumbuhan ekonomi dan inflasi] itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kami rapat solusi seperti apa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, Yassierli menekankan bahwa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan tetap mengkalkulasi segara potensi yang ada. Termasuk berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) terkait dengan pengupahan di tingkat nasional.

“Yang jelas selain dari Kemenaker kami juga ada dewan pengupahan nasional. Besok kami InsyaAllah, Kamis atau Jumat kami akan berkoordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia bagaimana selanjutnya,” pungkas Yassierli.

Diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.

Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Saat ini pihaknya belum bisa membeberkan besarannya karena masih menunggu data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita tunggu dulu data dari BPS, sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," kata Yassierli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Yassierli juga belum bisa membeberkan formulasi apa yang akan digunakan dalam perhitungan UMP 2025. Nantinya pihaknya konsultasi terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti kita lihat dulu. Saya belum bisa (mengatakan) sekarang ini. Kan kita ada perpres, kita lihat dari situ, nanti kita konsul ke presiden," tuturnya.

UMP 2025 rencananya akan diumumkan November 2024. Terkait besaran kenaikannya, diminta untuk tunggu pengumuman resmi.

"Berapanya nanti kita lihat dulu. Pasti (ikut data laju inflasi) kan sudah ada rumusnya, nanti kita lihat detailnya," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Immanuel Ebenzer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan silaturahmi dan serah terima tugas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dilaksanakan di Gedung Kemnaker pada Selasa (22/10), Yassierli mengungkapkan rencana 100 hari pertama kerjanya sebagai Menteri.

"Tantangan itu banyak dan tidak mudah. Isu ketenagakerjaan, sebagaimana juga harapan dari Bapak Presiden Prabowo,kita harus serius. Kita harus mencoba mencari solusi yang paling optimal karena kita memiliki banyak stakeholders. Tujuan besar kita adalah agar visi dan misi dari Bapak Presiden Prabowo bisa kita dukung sepenuhnya, dan kita punya target besar yaitu Indonesia emas 2045," ujar Yassierli.

Yassierli juga mengungkapkan, momentum pertama dalam 100 hari kerjanya yakni tentang upah minimum provinsi (UMP) yang menurutnya menjadi isu cukup strategis.

"Kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh, dan dukungan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kita akan coba cari solusi yang terbaik." katanya.

Tak cuma itu, dalam 100 hari pertama kerjanya pun Yassierli juga akan menyoroti perihal masalah marak pemutusan hubungan kerja (PHK). Seiring dengan harapan Presiden Prabowo Subianto, Yassierli bilang perlu ada lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi permasalahan PHK.

"Kita mungkin perlu keluar dengan kebijakan, karena ini masih kita susun. Saya baru hari ini bertemu dengan para jabatan pimpinan tinggi (JPT) untuk melihat permasalahannya. Akan tetapi, kami yakin di sisi lain dari pengangguran atau PHK, ada peluang untuk kita menciptakan pekerjaan baru," pungkas Yassierli.

Segendang sepenarian, di sisi lain Yassierli menyampaikan akan mencoba memetakan kebutuhan kompetensi dan langkah untuk memenuhi kompetensi tersebut. Sejalan dengan harapan dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartato, terkait dengan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) tentang reskilling dan upskilling.

"Saya melihat banyak yang sudah dilakukan Kemnaker selama ini, dan itu harus kami lanjutkan serta kami tingkatkan. Kita harus pastikan bahwa kurikulum tentang pelatihan sesuai dengan kebutuhan di industri. Pak Presiden berpesan kepada kami untuk menyiapkan SDM agar bisa dikirim ke luar negeri. Terkait tentang hospitality, paramedic, dan seterusnya. Ini akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait," tutur Yassierli.

Harapan Yassierli di 100 hari pertama kerjanya terdapat suatu terobosan untuk dapat menjawab harapan masyarakat kepada Kabinet Merah Putih. "Kita juga ingin meneruskan reformasi birokrasi, ini menjadi tantangan tersendiri di internal kementerian karena akan berdampak pada kinerja dari kementerian ini. Intinya kami masih berdiskusi, ini masih harapan awal," pungkas Yassierli.

Simak Video: Buruh Mogok Massal, UMP Nggak Cukup buat Hidup Layak?

[Gambas:Video 20detik]