Mendorong Peningkatan Efisiensi Kebijakan Moneter

Gemuknya organisasi Bank Indoensia menjadikan pejabat struktural Bank Indonesia bertambah dan biaya operasional meningkat. Halaman all

(Kompas.com) 10/07/24 17:23 10322894

BANK Indonesia selama ini telah menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki kinerja yang cukup baik.

Di tengah gejolak dan ketidakpastian global, Bank Indonesia berhasil mencegah depresiasi nilai tukar rupiah yang terlalu dalam, seraya menekan inflasi pada level yang relatif rendah.

Bahkan, dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik yang mampu menjaga depresiasi nilai tukar mata uangnya.

Dengan kata lain, Bank Indonesia telah berhasil menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, yaitu menjaga stabilitas nilai mata uang yang tercermin dari stabilitas nilai tukar dan dalam waktu bersamaan mampu menjaga stabilitas harga (inflasi).

Bahkan dalam satu dekade terakhir, Bank Indonesia bersama pemerintah telah berhasil menjaga tingkat inflasi dalam level yang sangat rendah dibanding periode-periode sebelumnya.

Bank Indonesia juga telah berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (AS).

Walaupun dalam realitasnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS selalu berada di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bank Indonesia bersama pemerintah mampu menjaga dinamika ekonomi dan politik dengan baik sehingga tingginya nilai tukar tersebut tidak mengakibatkan krisis yang ekstrem di dalam sistem keuangan.

Bahkan Bank Indonesia juga berhasil menjaga sentimen positif di dalam negeri, walaupun volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada level yang tinggi.

Kedua prestasi ini tentu harus diapresiasi sehingga Bank Indonesia dapat terus termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu membantu mencapai target Indonesia Emas dalam waktu yang lebih cepat.

Tidak mudah meningkatkan prestasi dan kinerja di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Tantangan dan hambatan akan datang silih berganti.

Namun dalam kondisi seperti inilah kualitas pimpinan akan benar-benar teruji. Apakah Gubernur Bank Indonesia beserta segenap jajaran deputi dan para pembantunya akan benar-benar mampu lulus dari berbagai materi ujian tersebut.

Salah satu kinerja Bank Indonesia yang masih memiliki celah dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan adalah peningkatan level efisiensi.

Setidaknya terdapat dua efisiensi yang masih bisa ditingkatkan oleh Bank Indonesia, yaitu efisiensi biaya operasional dan biaya kebijakan.

Jika Bank Indonesia mampu meningkatkan efisiensi di kedua sisi ini, maka kontribusi Bank Indonesia terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat akan kembali meningkat.

Efisiensi biaya operasional

Sebenarnya Bank Indonesia memiliki momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan efisiensi biaya operasionalnya pada tahun 2014, yaitu ketika terjadi pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, sepertinya momentum tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara optimal.

Pada 2014, jumlah Satuan Kerja (Satker) di Bank Indonesia sempat berkurang dari 14 Satker core (inti) dan 18 Satker non-core (non-inti) pada 2013 menjadi 14 Satker core dan 15 Satker non-core.

Namun pada 2015, jumlah Satker mulai kembali bertambah menjadi 15 Satker core dan 15 Satker non-core. Bahkan sampai 2024, jumlah Satker di Bank Indonesia menjadi sangat gemuk.

Satker inti yang memiliki kewajiban menjalankan tugas utama sebagai bank sentral berjumlah 13 Sakter dan jumlah Satker pendukung yang mengurusi hal-hal operasional teknis kelembagaan menjadi 19 Satker.

Dengan jumlah Satker yang ada sekarang, Bank Indonesia menjadi salah satu bank sentral dengan Satker terbanyak.

Bank sentral Jepang (Bank of Japan) memiliki enam Satker core dan sembilan Satker non-core. Bank sentral Korea (Bank of Korea) memiliki enam Satker core dan 10 Satker non-core.

Sedangkan bank sentral Singapura (Monetary Authority of Singapore) memiliki jumlah Satker yang jauh lebih sedikit, yaitu enam Satker core dan empat Satker non-core.

Gemuknya organisasi Bank Indoensia menjadikan pejabat struktural Bank Indonesia bertambah dan biaya operasional meningkat.

Bahkan jika dibandingkan dengan bank sentral Jepang, Korea, dan Australia, jumlah pejabat setingkat eselon I di Bank Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai 44 orang berbanding 17 orang di bank sentral Jepang, 16 bank sentral Korea, dan 19 bank sentral Australia.

Jika dibandingkan dengan dua kementerian terbesar di Indonesia, jumlah pejabat setingkat eselon I di Bank Indonesia masih sangat besar.

Jumlah pejabat eselon I di Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya 10 orang dan 11 orang eselon I di Kementerian Keuangan.

Jika Bank Indonesia mampu menyesuaikan ukuran organisasi minimal mendekati ukuran bank sentral negara-negara tetangga dan kementerian/lembaga dalam pemerintahan Indonesia, maka biaya operasional Bank Indonesia akan bisa dikurangi dan efisiensi operasional Bank Indonesia akan meningkat signifikan.

Efisiensi biaya kebijakan

Bank Indonesia juga masih memiliki celah peningkatan efisiensi dari sisi biaya kebijakan. Biaya kebijakan selama ini menjadi rahasia internal Bank Indonesia dan tidak boleh sampai bocor ke publik terutama kepada para spekulan di industri keuangan.

Namun, kita bisa meraba apakah kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia sudah efisien atau masih terjadi kebocoran yang dapat mengurangi manfaat ekonomi kepentingan publik dan masyarakat luas.

Setiap tahunnya anggaran Bank Indonesia yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selalu mengalami kenaikan.

Padahal sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, sejak 2014, peran dan kewajiban Bank Indonesia sudah mengalami pengurangan signifikan seiring dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK.

Selain itu, setelah dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia telah berhasil membagi beban kerja pengendalian tingkat inflasi.

Bank Indonesia saat ini tidak lagi menjadi single fighter dalam pengendalian tingkat inflasi. Bank Indonesia cukup dengan mengkoordinasi langkah-langkah pengendalian inflasi.

Implementasi kebijakan pengendalian inflasi bisa dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah.

Dengan terbentuknya TPID, Bank Indonesia telah berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi sampai ke tingkat daerah.

Keberhasilan ini disebabkan karena pemicu (trigger) inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan (demand) yang selama ini kewenangan pengendaliannya ada di Bank Indonesia.

Sebagian besar pemicu inflasi berasal dari sisi penawaran yang berada di wilayah kebijakan fiskal di bawah kendali pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi kebijakan moneter, Bank Indonesia bisa menyesuaikan anggaran kebijakan moneter sesuai dengan pemicunya.

Jika pemicu inflasi berasal dari sisi penawaran, maka kebijakan yang diambil lebih banyak dari sisi fiskal sehingga biaya moneter yang dikeluarkan seharusnya tidak lebih besar dibandingkan jika inflasi tersebut berasal dari sisi permintaan.

Sebaliknya, jika pemicu inflasi berasal dari sisi permintaan, maka dominasi kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia akan menjadi lebih besar sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar.

Dengan kata lain, biaya kebijakan moneter seharusnya naik turun mengikuti pemicu dari kenaikan inflasi tersebut.

Namun sejauh ini, biaya kebijakan moneter yang diajukan Bank Indonesia ke DPR-RI setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Sepertinya biaya kebijakan moneter tidak mengikuti fenomena yang menjadi pemicu dari kenaikan tingkat inflasi.

Apapun pemicunya, biaya moneter selalu meningkat. Padahal jika biaya kebijakan ini bisa disesuaikan dengan pemicu inflasi, maka akan ada anggaran yang bisa dikurangi sehingga biaya kebijakan moneter akan berkurang dan tingkat efisiensi Bank Indonesia akan mengalami kenaikan.

Jika hal ini terjadi, maka kontribusi Bank Indonesia terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat luas akan kembali meningkat signifikan.

Semoga hal ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan Bank Indonesia dalam mengambil kebijakannya. Tujuan utama Bank Indonesia dan pemerintah adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjadi secara berkelanjutan, adil, dan merata.

#kebijakan-moneter #bank-indonesia

https://money.kompas.com/read/2024/07/10/172339526/mendorong-peningkatan-efisiensi-kebijakan-moneter