Menurut Mendagri, Biaya Tinggi dan Sulitnya Rekomendasi Parpol Jadi Dampak Negatif Pilkada Langsung
Mendagri Tito Karnavian mengungkap dampak negatif Pilkada langsung. Menurutnya, biaya tinggi dan sulitnya rekomendasi parpol menjadi dua di antaranya. Halaman all
(Kompas.com) 11/07/24 08:00 10393331
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada sejumlah dampak negatif dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Antara lain tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan kontestan pilkada dan sulitnya mencari calon kepala daerah karena harus bernegosiasi dengan parpol.
"Saya tidak katakan pilkada langsung buruk ya. Enggak. Saya katakan dampak negatif. Ada juga. Di antarnya adalah biaya politik tinggi. Mahal," ujar Tito pada rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
"Mungkin ada juga saya dengar sekarang ini nyari bupati di daerah nya susah sekali yang mau jadi bupati. Rata rata bulan ini jelang pendaftaran tanggal 27 ini masih pada sibuk semua di Jakarta. Cari tiket rekomendasi (maju pilkada),," ungkapnya.
Tito menyayangkan kondisi tersebut menghambat para calon kepala daerah yang memiliki potensi bagus.
Sebab untuk bisa maju di pilkada, seseorang harus bernegosiasi dengan parpol.
"Kasihan kadang-kadang yang bagus, potensial harus bernegosiasi segala macam ngemis-ngemis. Aduh kasihan juga," katanya.
"Belum lagi nanti waktu bertandingnya, ada tim sukses. Iya kalau tim sukses bagus. Kadang-kadang dikerjain juga sama tim sukses. Nanti ada lagi mulai baliho lah dan lain-lain dan mungkin ada juga yang serangan-serangan fajar gitu," lanjut Tito.
Ia menyebut, untuk maju di pilkada seorang calon bahkan bisa menghabiskan miliaran hingga triliunan rupiah.
Hal itulah yang menurutnya menjadi salah satu faktor pendorong potensi korupsi di daerah.
Menurut Tito, ke depannya untuk mengurangi korupsi pemerintah ingin agar ada rekrutmen kepala daerah dengan biaya politik yang rendah.
"Seperti apa? Mari dipikirkan ramai-ramai soal itu, kalau selagi biaya politiknya tinggi, sudahlah. Dia akan mengembalikan biaya politiknya segala macam. Memaksa mereka, sistem yang membuatnya menjadi koruptor," ungkap Tito.
Selain itu, menurutnya kesejahteraan masyarakat maupun pejabat harus terus didorong. Titi menilai jika tingkat kesejahteraan masyarakat dan pejabat yang baik bisa membantu mengurangi budaya korupsi.
Namun, bukan berarti kesejahteraan bisa langsung menekan potensi korupsi.
"Artinya kalau kita ingin membuat, menekan korupsi kita harus tingkatkan kesejahteraan. Tapi kalau udah sejahtera bukan berarti itu hilang,tapi kalau yang pasti kalau udah tidak sejahtera, dia terdesak, dia pasti masih korupsi," tambahnya.