Pengembang Berharap Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Ditunda
Kenaikan PPN yang hanya 1 persen ini akan memengaruhi psikologis pembeli karena harga jual produk serentak meningkat, dan membuat daya beli melemah. Halaman all
(Kompas.com) 12/07/24 06:50 10497519
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangproperti berharap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun 2025 ditunda.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (11/7/2024).
"Yang terbaik tentu menunda sampai dengan perekonomian normal. Apalagi efek covid kan masih berasa dan rupiah melemah, membuat kondisi tidak kondusif," kata Bambang.
Dirinya berharap penundaan kenaikan PPN bisa membuat sektor properti bergerak dan menjadi salah satu lokomotif perekonomian Indonesia.
Pasalnya, kenaikan PPN yang hanya 1 persen ini akan memengaruhi psikologis pembeli karena harga jual produk serentak meningkat, sehingga membuat daya beli melemah.
"Apalagi kenaikan PPN berlaku untuk semua, artinya akan membebani masyarakat. Setelah membeli properti, akan renovasi, building material akan naik juga, membeli furnitur, AC, lampu-lampu dan lain-lain naik juga harganya," imbuh Bambang.
Hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, dipengaruhi adanya pilkada hingga geopolitik.
Sebagai informasi, PPN akan naik menjadi 12 persen pada tahun 2025. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Lewat aturan tersebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022.
Dalam UU itu diamanatkan, tarif PPN dinaikan menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025.
Namun, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dengan pertimbangan tertentu. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3), tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen.