Diduga Dukung Dedie Rachim dan Rena, Bima Arya Main "Dua Kaki" pada Pilkada Bogor?
Bima diduga mendukung dua kubu yang berbeda untuk memastikan dirinya tetap memiliki pengaruh politik yang kuat. Halaman all
(Kompas.com) 12/08/24 12:28 14293861
BOGOR, KOMPAS.com - Situasi politik di Kota Bogor semakin memanas menjelang Pilkada 2024.
Ketegangan ini tidak terlepas dari dinamika politik di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota, yang dipengaruhi oleh manuver para elite politik, termasuk mantan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Bima diduga bermain "dua kaki" dalam Pilkada Bogor kali ini.
Sebab, setelah Bima Arya menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada Jawa Barat, dia tetap membutuhkan "mainan" politik untuk menjaga relevansinya.
Dalam hal ini, Bima diduga mendukung dua kubu yang berbeda untuk memastikan dirinya tetap memiliki pengaruh politik yang kuat.
Untuk diketahui, Bima Arya sejak awal menunjukkan dukungannya terhadap wakilnya, Dedie Rachim, untuk maju Pilkada Bogor.
Namun, belakangan Bima disebut-sebut meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Bogor nonaktif, Rena Da Frina, untuk maju pada Pilkada.
Pengamat politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi, menjelaskan, keputusan Bima untuk tidak maju pada Pilkada Jawa Barat membuatnya perlu mencari "mainan" politik baru.
“Setelah Bima mengumumkan tidak akan maju pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, tentu harus mempunyai ‘mainan’ politik untuk mencapai orientasinya, maka bermainlah di ‘dua kaki’,” ujar Yusfitriadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2024).
Bima terlibat dalam penerimaan rekomendasi DPP Partai Gerindra untuk pasangan Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin, dua tokoh yang disebut-sebut akan maju bersama pada Pilkada Bogor.
Sementara Rena, kata Yusfitriadi, awalnya diproyeksikan oleh Bima untuk mendampingi Dedie. Namun, hal itu tidak terjadi.
“Rena informasinya di-setting oleh Bima untuk menjadi pendamping Dedie, namun faktanya tidak terjadi sampai hari ini,” ujar Yusfitriadi.
Namun, Rena Da Frina diyakini juga akan mendapatkan rekomendasi dari partai politik lain untuk turut serta dalam Pilkada 2024.
Tim Relawan Sahabat Rena mengadakan pertemuan dengan jajaran pengurus DPD Golkar Kota Bogor pada Minggu (12/8/2024) sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam safari politik itu, Rena bertemu Ketua DPD Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy.
Tidak menutup kemungkinan, merapatnya Rena ke Rusli adalah hasil agenda setting yang disusun oleh Bima memastikan bahwa dirinya tetap berada dalam posisi aman dan nyaman pasca masa jabatannya sebagai Wali Kota Bogor berakhir.
Saat ini DPP Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Jenal Mutaqin untuk mendampingi Dedie A Rachim pada Pilkada Kota Bogor.
Padahal, sejak awal digadang-gadang, KBM (Koalisi Bogor Maju) yang berisikan Partai Golkar, PSI, Partai Demokrat, dan PAN akan memasangkan Dedie dan Rusli.
Hal ini pun memicu perlawanan dari Rusli dan DPC Partai Golkar Kota Bogor.
“Walaupun elektabilitas Jenal tidak kuat, namun DPP Partai Gerindra memaksakan rekomendasi pendamping Dedie adalah Jenal. Tentu logis ketika Rusli dan DPC Partai Golkar Kota Bogor akan melawan,” ujar Yusfitriadi.
Yusfitriadi juga menyinggung mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar memiliki dampak besar pada dinamika politik di tingkat lokal, termasuk di Kota Bogor.
Eskalasi politik yang terjadi saat ini, menurutnya, tidak lepas dari tiga faktor utama: rekomendasi DPP Partai Gerindra yang diberikan kepada Jenal, pengaruh Bima Arya yang masih kuat, dan karakteristik politik oligarki yang cenderung membuang setelah tujuan tercapai.
"Setelah Golkar memberikan semua yang diminta Jokowi dan Prabowo, seperti pencalonan Gibran dan dukungan terhadap Bobi Nasution, Golkar berpotensi ditinggal. Ini sangat mungkin terjadi pada level provinsi dan kabupaten/kota pada Pilkada mendatang," ungkapnya.
Dengan berbagai manuver politik yang terjadi di balik layar, Bima Arya terlihat memainkan peran penting dalam menentukan arah politik Kota Bogor.
Jika Rena dan Rusli memang merupakan pion dalam permainan ini, langkah berikutnya akan sangat menentukan arah politik Bogor untuk lima tahun ke depan.