Anggaran Belanja Pegawai 2025 Naik Buat Kementerian dan Badan Baru? Ini Kata Kemenkeu
Ada dugaan kenaikan anggaran belanja pegawai tahun depan karena adanya kementerian dan badan baru yang akan berdiri pada pemerintahan selanjutnya. Halaman all
(Kompas.com) 03/09/24 20:45 14882152
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kenaikan anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) pada Rancangan APBN 2025 merupakan hal yang normal.
Pernyataan tersebut menjawab dugaan kenaikan anggaran belanja pegawai tahun depan karena adanya kementerian dan badan baru yang akan berdiri pada pemerintahan selanjutnya.
Asal tahu saja, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan oleh adik kandungnya yang merupakan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, akan membentuk Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara.
Dok. Prokopim Pemkot Batu Bolehkah PNS mengajukan pindah sebelum 10 tahun?"Itu pertumbuhan normal itu. Normal saja," ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
"Enggak. Itu normal saja nanti kita lihat saja pembahasannya," tambahnya.
Adapun anggaran belanja pegawai K/L pada RAPBN 2025 sebesar Rp 297,71 triliun atau meningkat dari anggaran belanja pegawai K/L pada 2024 yang sebesar Rp 276,34 triliun.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L.
Sementara secara keseluruhan, total belanja pegawai K/L dan non K/L pada RAPBN 2025 mencapai Rp 513,22 triliun atau naik dari outlook APBN 2024 yang sebesar Rp 460,86 triliun.
Sebagai informasi, RAPBN 2025 merupakan usulan pemerintah yang sifatnya masih sementara. Nantinya RAPBN 2025 akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dengan DPR.
Oleh karena itu, masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan anggaran dari alokasi usulan pemerintah.
Setelah disepakati pemerintah dan DPR, nantinya RAPBN 2025 akan disahkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Anggota Dewan Pengara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berniat membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk lindungi masyarakat Jakarta. Rencana itu diungkapkan Hashim dalam sambutannya saat menerima ?Relawan Betawi? di Tennis Indoor, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024) petang.Prabowo akan bentuk kementerian dan badan baru
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintahan berikutnya akan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.
Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat fokus menggarap sektor perumahan. Sebab, Prabowo-Gibran memiliki program unggulan membangun 3 juta unit hunian setiap tahunnya.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan kementerian perumahan seperti dulu. Dan itu menunjukkan komitmen Pak Prabowo-Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," ujarnya saat acara Future of Indonesia Dialogue di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Selain itu, Hashim juga membocorkan adanya rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara untuk memaksimalkan sumber-sumber penerimaan negara agar pendapatan negara dapat bertambah.
"Penerimaan negara dengan badan penerimaan negara mencakup Ditjen Bea Cukai dengan satu mungkin direktorat baru, ditjen baru yaitu PNBP dan Ditjen Bea Cukai. Ini nanti fokusnya untuk penerimaan negara," ungkapnya.
Kendati demikian Hashim menampik tudingan penambahan kementerian dan badan baru ini sebagai cara untuk bagi-bagi kursi untuk pendukung Prabowo-Gibran.
"Karena batasan menteri kan sudah dihapus ya, jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan untuk tambah bagi-bagi kursi menteri, bukan. Bukan, bukan, bukan. Tapi supaya nanti ada kementerian-kementerian baru yang bisa fokus kepada tugas," tukasnya.
#hashim-djojohadikusumo #belanja-pegawai #badan-penerimaan-negara #rapbn-2025