Badan Penerimaan Negara Diperlukan untuk Reformasi Pajak yang Adil
Reformasi pajak menjadi langkah krusial bagi perekonomian negara, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Reformasi pajak menjadi langkah... | Halaman Lengkap
(SINDOnews Ekbis) 19/09/24 20:35 15248595
JAKARTA - Reformasi pajak menjadi langkah krusial bagi perekonomian negara, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Pandangan ini diungkap oleh Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan Indonesia, sebagai respons atas rencana Prabowo Subianto, presiden terpilih, membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).Menurut Fuad, sistem perpajakan yang adil tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial.
"Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, penting bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," ujar Fuad, dikutip Kamis (19/9/2024).
Disebutkan Fuad Bawazier, reformasi pajak yang adil memerlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam strategi untuk dapat diterapkan secara efektif. Salah satu langkah awal adalah melakukan analisis kebijakan perpajakan yang ada saat ini.
"Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi celah dan ketidakadilan yang mungkin ada dalam sistem perpajakan saat ini," sebutnya.
Baca Juga: Data NIK dan NPWP Gibran hingga Jokowi Bocor? Begini Respons DJP
Fuad juga mengemukakan pentingnya memperbarui kebijakan perpajakan agar sesuai dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Penilaian yang teliti terhadap kebijakan dapat menjadi pendorong awal untuk melakukan perubahan.
Selanjutnya, penerapan teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, badan penerimaan negara dapat mengoptimalkan pengumpulan pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan.
"Misalnya, penerapan sistem e-filing yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan," ujarnya memberi contoh.
Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa semua wajib pajak membayar kewajiban mereka dengan adil, sehingga meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi sangat krusial. Masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Diskusi publik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu membangun legitimasi kebijakan perpajakan.
"Contoh dari negara lain yang berhasil menerapkan reformasi pajak, seperti di beberapa negara Skandinavia, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pajak dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif," sarannya.
Dalam konteks ini, tambah Fuad, BPN harus mengambil inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan reformasi pajak yang diinginkan.
(nng)