Menteri Rosan: Investasi Serap 7,1 Juta Tenaga Kerja di Periode Kedua Jokowi
Pemerintah sebut secara rata-rata setiap tahunnya ada 1.437.695 tenaga kerja yang terserap karena realisasi investasi. Halaman all
(Kompas.com) 30/09/24 19:19 15778626
JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, selama masa Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), investasi di Tanah Air sudah mampu menyerap 7.188.479 tenaga kerja.
Rosan menyebut, secara rata-rata setiap tahunnya ada 1.437.695 tenaga kerja yang terserap karena realisasi investasi.
"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih pertahunnya adalah 1.437.695 (tenaga kerja terserap)," ujar Rosan saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta yang disiarkan secara daring pada Senin (30/9/2024).
"Karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan pr atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus menerus," sambung dia.
Rosan juga menyebutkan, hingga akhir September 2024 capaian investasi Indonesia diperkirakan sebesar Rp 6.350 triliun.
Capaian tersebut merupakan realisasi investasi selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dapat kami sampakan, selama periode Kabinet Indonesia Maju (2019) sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp 5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp 6.350 triliun," kata Rosan.
Berdasarkan capaian itu, menurutnya ada peningkatan capaian investasi sebesar 90,2 persen sejak 2019.
Sementara itu, menurut hitungan rata-rata pemerintah ada pertumbuhan investasi sebesar 18 persen pertahunnya.
Rosan menyampaikan, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah direspons dengan baik oleh publik dan pasar.
"Sehingga berdasarkan sebaran investasi ini, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar pulau Jawa," kata Rosan.
Sementara itu, dari sisi layanan perizinan usaha berbasis risiko, terhitung ada 10.382.846 nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah pada 2921-2024 melalui sistem online single submission (OSS).
"Ini juga menunjukkan bahwa perizinan berusaha lebih mudah dan juga memberikan kepastian yang lebih pasti dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," kata Rosan.
Namun, lanjut Rosan, kemudahan penerbitan izin usaha belum terjadi untuk usaha menengah dan besar.
Penyebabnya, usaha menengah dan besar memerlukan proses verifikasi yang lebih panjang. Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta ada sejumlah syarat teknis lainnya.
Sehingga Rosan meminta agar seluruh pihak terkait mau memperbaiki regulasi untuk mempercepat layanan perizinan itu.
"Kta perlu, menurut kami meningkatkan daya saing investasi, perbaikan regulasi dan peningkatan layanan dan percepatan perizinan sesuai dengan kewenangan baik di tingkat pusat dan daerah," tuturnya.
"Dalam kesempatan ini kami juga mengimbau dan menyampaikan kepada seluruh pemerintah kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik," tambah Rosan.
#rosan-roeslani #kementerian-investasi #penyerapan-tenaga-kerja #menteri-investasi