Soal Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Era Prabowo, Ekonom: Andalannya Pertumbuhan Sektor Swasta Halaman all
Menurut ekonom pemerintah jelas akan mengandalkan pertumbuhan sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Halaman all?page=all
(Kompas.com) 09/10/24 12:58 16217835
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengungkapkan strategi pemerintahan mendatang dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni 8 persen.
Menurut Dradjad, pemerintah jelas akan mengandalkan pertumbuhan sektor swasta untuk mencapai hal itu.
"Jelas untuk mencapai pertumbuhan tinggi itu kita perlu mengandalkan pertumbuhan di sektor swasta," kata Dradjad saat berbicara pada forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Namun, menurutnya pertumbuhan sektor swasta akan jalan di tempat jika kondisi pertumbuhan ekonomi nasional masih sama seperti saat ini.
Yang mana, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 persen.
Persentase itu menurut pemerintah sudah dinyatakan solid.
"Saya selalu mengatakan pertumbuhan kita stagnan di 5 persen. Well it\'s good, but that\'s not enough," ungkap Dradjad.
"Makanya kami ketika kampanye menargetkan 6-7 persen. (Sementara itu) 8 persen itu bukan rata-rata, tapi 8 persen itu adalah kita berusaha sekali di dalam salah satu tahun sampai 2029 itu bisa mencapai 8 persen. Average-nya 6-7 persen. Andalan-ya memang mau tidak mau harus dari swasta," tegasnya.
Hanya saja, Dradjad menilai sektor swasta selalu terhalang oleh regulasi dan birokrasi.
Bahkan ia menyebut Indonesia terlalu banyak regulasi dan birokrasi.
"Birokrasi kita terlalu gemuk. Dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan, pasti ingin bikin perizinan, pasti ingin bikin pengawasan, terus lah tambah mumet awakmu (tambah pusing anda)," katanya.
"Jadi mau tidak mau strategi yang disiapkan adalah itu ada di Asta Cita ketiga dan ketujuh ya. Tapi intinya adalah perbaikan governance. Di situ, kalau diperes lagi, ujung-ujungnya adalah debirokratisasi dan deregulasi," tegas Dradjad.