Abdul Mu'ti: Prabowo Beri Amanah Saya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa dirinya siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto
(Kontan) 14/10/24 17:59 16457985
Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti menyatakan bahwa dirinya siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Abdul Mukti mengatakan, dirinya ditawarkan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Pak Prabowo pertama menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Abdul Mukti usai bertemu dengan Prabowo yang disiarkan Kompas TV, Senin.
Abdul Mu\'ti mengatakan, akan ada dua orang menteri lainnya yang ikut mendampingi dirinya di bidang pendidikan.
"Wakilnya siapa belum tahu belum diberi kasih tahu beliau," ujarnya.
Abdul juga menyatakan bahwa kesanggupannya dalam memimpin kementerian tersebut.
Ia mengatakan, pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Kami juga menyampaikan bahwa untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan mencerdaskan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan," tuturnya.
Lebih lanjut, Abdul mengaku telah menandatangani dua dokumen terkait pakta integritas yang berisi komitmen untuk setia kepada NKRI dan menjaga nama baik Presiden.
"Pakta integritas yang isinya normatif aja, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga pemerintahan Prabowo dan menjaga wibawa menjaga nama baik presiden dan bangsa," ucap dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masuk Kabinet Prabowo, Abdul Mu\'ti: Saya Diberi Amanah Pimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16581751/masuk-kabinet-prabowo-abdul-muti-saya-diberi-amanah-pimpin-kementerian
#jakarta #kontan-co-id #abdul-mu-ti #sekretaris-pp-muhammadiyah #berita-muhammadiyah #berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #politik #n-a