Dorong BPD Jadi Motor Ekonomi Daerah, OJK: Tidak Hanya Kredit Pegawai dan Pensiunan
OJK mendorong BPD untuk fokus pada penyaluran kredit produktif demi penggerak ekonomi daerah. Halaman all
(Kompas.com) 15/10/24 13:12 16498151
JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank pembangunan daerah (BPD) untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif.
Dorongan ini disampaikan dengan harapan agar BPD dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan, perekonomian nasional saat ini menghadapi berbagai tekanan dari sentimen global. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendongkrak roda perekonomian nasional dari sumber dalam negeri.
"Sehingga memang upaya-upaya kita untuk memperkuat peran BPD ini menjadi sangat-sangat penting," kata Dian dalam peluncuran Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Dalam rangka penguatan tersebut, OJK mendorong BPD untuk meningkatkan porsi penyaluran kreditnya ke sektor produktif. Dian meminta agar BPD tidak hanya fokus pada penyaluran kredit payroll bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan.
"Ini yang kita harapkan perannya akan semakin besar, tidak semata-mata tentu untuk kredit pegawai dan pensiunan, tetapi juga memang akan betul-betul kepada kredit-kredit yang sifatnya produktif ke depannya," tuturnya.
Untuk memperkuat kemampuan BPD dalam menyalurkan kredit produktif, OJK menekankan pentingnya sinergi, terutama melalui penggabungan dalam Kelompok Usaha Bank (KUB). Melalui sinergi ini, BPD dapat memperkuat permodalan yang dimiliki.
"Kepada Bank yang memilih bergabung dalam KUB, terlihat bahwa sinergi positif yang dibangun antar-BPD dalam KUB tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan, namun juga dapat mendorong sinergi ekonomi antar daerah," kata Dian.
"Skema KUB yang saling menguntungkan di antara BPD, diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi bisnis serta percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambah dia.
Koordinasi antar-BPD juga perlu diperluas dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, sehingga kerja sama yang saling menguntungkan dapat terjalin untuk mendukung penguatan perbankan dan perekonomian di masing-masing daerah.