BI beri insentif KLM Rp256,5 triliun hingga pekan kedua Oktober 2024
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan hingga pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas ...
(Antara) 16/10/24 15:28 16565563
Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM
Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan hingga pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp256,5 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.
“Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Oktober 2024 di Jakarta, Rabu.
Insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun tersebut disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp119 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp110,2 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp24,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.
Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air (LGA), serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ke depan, penguatan KLM dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) adalah insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Pemberian insentif KLM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan dan ekonomi nasional.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024