Kata Ketiga Paslon Gubernur-Wagub Kalbar soal Kebijakan Pengelolaan SDA - kumparan.com
Ketiga paslon Gubernur-Wagub Kalbar memberikan tanggapan mengenai kebijakan pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. #publisherstory #hipontianak
(Kumparan.com) 23/10/24 20:35 16898059
Hi!Pontianak - Debat publik perdana paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar digelar, Rabu malam, 23 Oktober 2024. Salah satu yang dibahas, yakni mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Diketahui, Kalbar memiliki SDA yang melimpah, tapi tak memiliki nilai tambah tinggi. Untuk itu, perlu langkah konkret untuk mendorong kerja sama pemerintah dan sektor swasta sebagai upaya hilirisasi dan pengembangan industri di Kalbar.
Paslon 01, Sutarmidji-Didi Haryono, mengatakan perlunya mempermudah izin dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik untuk hilirisasi.
"Industri ada di desa, perhatikan status desa. Desa harus jadi desa mandiri. Ketika sudah terbentuk (desa mandiri) SDM ada, maka proses izin antara pusat dan daerah harus linier," kata Sutarmidji.
Midji menyebut PTSP Kalbar dinilai sudah baik untuk pelayanan perizinan. Namun, ketika sudah di pusat lama lagi. "WPR bukan kewenangan provinsi, tapi pusat. Provinsi hanya memfasilitasi, perizinan itu pun bertahun-tahun," ujar Sutarmidji.
Menanggapi hal itu, paslon 02 Ria Norsan-Krisantus, mengatakan penambangan liar tidak ada solusinya. Ia mengatakan, perlu dilakukan upaya agar penambangan masyarakat mendapat izin.
"WPR memang wewenang pusat, tapi kita harus hadirkan solusi. Meskipun kewenangan pusat, kita upayakan kemudahan supaya penambang-penambang liar ini terlindungi dan juga dapat memberikan PAD untuk daerah kita," ungkap Ria Norsan.
Sementara itu, paslon 03, Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor, menilai perlu adanya keseimbangan. Kalbar memiliki kawasan hutan cukup luas.
"Kita semua harus menghormati semua pihak, dan kita harus libatkan kampus dan masyarakat sipil. Maka, perlu pelibatan-pelibatan desa," tuturnya.