Dedolarisasi dan Kekuatan BRICS
Dedolarisasi sebagai agenda BRICS bukan tanpa risiko, terutama bagi Indonesia yang masih bergantung pada perdagangan didenominasi dollar AS. Halaman all
(Kompas.com) 28/10/24 05:37 17091221
ALIANSIBRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan saat ini memegang peran penting dalam percaturan ekonomi global, terutama terkait upaya mengurangi ketergantungan pada dollar Amerika Serikat.
Langkah BRICS memperluas keanggotaan—termasuk mengundang Indonesia dan 12 negara lainnya—menjadi tanda semakin kuatnya upaya membangun blok ekonomi alternatif yang mampu menyaingi dominasi Barat.
Bagi Indonesia, tawaran untuk bergabung dalam BRICS tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga menuntut pertimbangan kritis mengenai posisi ekonomi dan strategi dedolarisasi yang mungkin diambil.
BRICS merupakan kekuatan ekonomi besar yang secara kolektif memiliki hampir 25 persen total PDB global dan lebih dari 41 persen populasi dunia.
Hal ini tentu menarik bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang berupaya memperkuat pengaruhnya dalam ekonomi internasional.
Jika Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, maka akan memperkuat blok tersebut sebagai kekuatan ekonomi yang lebih beragam, terutama dengan masuknya negara-negara kaya sumber daya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Dalam konteks global yang semakin multipolar, pengaruh ekonomi BRICS yang diperluas dapat menjadi penyeimbang bagi dominasi Barat yang selama ini mendikte arah kebijakan ekonomi dunia.
Namun, dedolarisasi sebagai bagian dari agenda BRICS bukan tanpa risiko, terutama bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada perdagangan yang didenominasi dollar AS.
Sekitar 88 persen transaksi internasional masih menggunakan dollar AS, termasuk sebagian besar ekspor-impor Indonesia.
Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, dengan agenda untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS, bisa mengubah dinamika perdagangan internasional negara ini.
Di satu sisi, mengurangi ketergantungan pada dollar AS menawarkan kemandirian yang lebih besar dalam hal ekonomi dan keuangan, terutama menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar yang sering dikendalikan oleh kebijakan moneter AS.
Di sisi lain, mengadopsi dedolarisasi secara penuh akan membutuhkan stabilitas nilai tukar yang kuat, ketahanan sistem finansial, dan jaminan likuiditas, yang mungkin belum cukup solid di Indonesia saat ini.
Keputusan bergabung dengan BRICS akan membawa Indonesia ke dalam lingkaran ekonomi yang dipimpin oleh negara-negara besar seperti China dan Rusia, yang secara aktif mendorong penggunaan mata uang lokal dan alternatif dalam transaksi perdagangan internasional.
Namun, komitmen untuk mendukung dedolarisasi harus dilihat dalam konteks kondisi ekonomi dalam negeri.
Indonesia saat ini memiliki hubungan ekonomi yang penting dengan AS dan Eropa Barat, yang keduanya sangat bergantung pada dollar AS.
Sebagai negara yang bergantung pada impor, terutama dari negara-negara Barat untuk teknologi dan peralatan industri, kebijakan dedolarisasi yang tiba-tiba dan tidak matang dapat menimbulkan gejolak inflasi domestik yang merugikan.
Indonesia dapat mengambil pendekatan moderat dengan mempertimbangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral bersama negara-negara anggota BRICS.
Mengingat perdagangan bilateral Indonesia dengan China mencapai sekitar 100 miliar dollar AS pada 2022, penggunaan yuan dalam transaksi ini dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS.
Demikian pula, transaksi dengan India dapat dipermudah dengan menggunakan rupee.
Namun, perlu dicatat bahwa kesuksesan pendekatan ini bergantung pada stabilitas mata uang yang digunakan harus diimbangi pengelolaan risiko nilai tukar yang matang dan kebijakan moneter yang stabil.
Dari perspektif geopolitik, bergabungnya Indonesia dalam BRICS akan menandakan pergeseran strategi global negara ini, dari posisi yang relatif netral ke arah keberpihakan yang lebih nyata dengan blok non-Barat.
Jika Indonesia menjadi bagian dari BRICS, negara ini berpotensi menjadi jembatan antara ASEAN dan BRICS, mengingat kedekatannya dengan negara-negara ASEAN lainnya yang masih terikat erat pada dollar AS dan sistem keuangan Barat.
Sebagai negara nonblok, Indonesia dapat memainkan peran diplomatik yang penting dalam mempromosikan dedolarisasi di Asia Tenggara, terutama jika negara-negara ASEAN lainnya memutuskan untuk mempertimbangkan opsi serupa.
Namun, tantangan utama bagi Indonesia adalah memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi.
Dalam keanggotaan BRICS yang diperluas ini, China dan Rusia jelas memiliki pengaruh lebih besar, dan agenda dedolarisasi bisa lebih menguntungkan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan negara anggota baru seperti Indonesia.
Untuk menghindari dominasi negara-negara besar dalam BRICS, Indonesia perlu memperjuangkan peran yang setara dan mengamankan komitmen bahwa setiap kebijakan akan didiskusikan secara kolektif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepentingan masing-masing anggota.
Ini penting untuk mencegah risiko ketergantungan ekonomi yang baru atau perubahan drastis dalam kebijakan yang bisa berdampak negatif terhadap perekonomian domestik.
Penting juga bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya tekanan atau sanksi dari negara-negara Barat, terutama AS, jika memutuskan untuk mendukung dedolarisasi secara penuh.
Melihat bagaimana Rusia menghadapi sanksi ekonomi yang berat setelah serangkaian konflik dan keputusan ekonomi yang tidak sejalan dengan Barat, risiko ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sanksi ekonomi dari Barat dapat berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti ekspor dan investasi asing, yang masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Jika Indonesia bergabung dalam agenda dedolarisasi BRICS, negara ini perlu mengantisipasi kemungkinan hambatan dagang atau pembatasan akses ke teknologi dan modal Barat.
Secara keseluruhan, tawaran bergabung dengan BRICS memberikan Indonesia peluang untuk memperkuat posisi strategisnya dalam ekonomi global, tetapi keputusan ini harus diambil dengan pertimbangan sangat hati-hati.
Sementara dedolarisasi menawarkan keuntungan jangka panjang, seperti kemandirian ekonomi dan keuangan, ada risiko jangka pendek yang besar.
Indonesia perlu mengembangkan strategi dedolarisasi bertahap, yang memperhitungkan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengurangi risiko volatilitas ekonomi.
Pemerintah juga harus memperkuat kapasitas finansial dan instrumen kebijakan moneter untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dari perubahan sistem perdagangan dan keuangan internasional ini.
Bagi Indonesia, bergabung dengan BRICS dan mendukung dedolarisasi bukanlah keputusan sederhana. Ini adalah peluang untuk bergabung dengan aliansi ekonomi yang berpotensi mengubah tatanan global, tetapi juga merupakan ujian bagi stabilitas ekonomi nasional.
Jika dilakukan dengan bijak, maka dedolarisasi dapat memperkuat posisi ekonomi Indonesia. Namun jika dilakukan terlalu cepat tanpa pertimbangan matang, maka bisa menimbulkan risiko yang sulit dipulihkan.
https://money.kompas.com/read/2024/10/28/053735326/dedolarisasi-dan-kekuatan-brics