Nasib Aksesi OECD saat Prabowo Pilih Gabung BRICS

Keputusan pemerintah untuk bergabung ke dalam BRICS berisiko memengaruhi proses aksesi Indonesia ke dalam blok OECD.

(Bisnis.Com) 29/10/24 12:05 17148926

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berminat untuk masuk ke dalam blok kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Lantas, bagaimana nasib proses aksesi Ri ke OECD?

BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini.

Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip Senin (28/10/2024).

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.

“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Negara Mitra BRICS

Indonesia beserta tiga negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand juga telah resmi menjadi negara mitra (partner countries) kelompok BRICS.

Dalam postingan di X, yang sebelumnya bernama Twitter, pada Jumat (25/10/2024), akun @BRICSInfo menyebutkan 13 negara telah ditambahkan ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Sembilan negara lainnya adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Mengutip Channel News Asia, ke-13 negara itu bukan anggota penuh kelompok yang didirikan pada 2006 tersebut.

Nasib Aksesi OECD

Upaya Prabowo agar Indonesia bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi sebelumnya

Pada masa pemerintahannya, Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Yeta Purnama menilai langkah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS berisiko memperkecil peluang RI untuk bermitra dengan OECD. Hal ini mengingat energi dan fokus pemerintahan yang akan sangat mahal apabila harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral.

Menurutnya, dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju.

”Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," kata Yeta seperti dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berupaya menggenjot aksesi ke OECD. Hal ini disampaikan usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota OECD

Airlangga yang juga menjadi Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

#brics #oecd #ri-gabung-brics #blok-brics #negara-anggota-brics #aksesi-oecd #prabowo-subianto

https://ekonomi.bisnis.com/read/20241029/9/1811484/nasib-aksesi-oecd-saat-prabowo-pilih-gabung-brics