BRICS Plus dan Dilema Strategis Indonesia
Indonesia perlu mengembangkan strategi yang cermat untuk menyeimbangkan hubungannya dengan Barat sambil membangun kemitraan lebih erat dengan BRICS. Halaman all
(Kompas.com) 30/10/24 07:00 17187849
LANGKAHIndonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BRICS Plus menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia.
Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan dunia multipolar.
Hal ini tercermin dari pernyataan Menlu Sugiono yang menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan manifestasi politik luar negeri bebas aktif.
Namun di balik optimisme tersebut, Indonesia perlu menghadapi sejumlah tantangan strategis yang kompleks.
Multipolaritas
Dimensi geopolitik menjadi pertimbangan utama dalam keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS. Alasannya, keanggotaan dalam forum ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam percaturan global.
Hal ini didukung fakta bahwa BRICS saat ini mewakili sekitar 30 persen GDP global dan 42 persen populasi dunia, memberikan Indonesia akses ke platform yang berpengaruh dalam tata kelola global.
Dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam forum-forum internasional.
Namun, tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Tekanan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, bisa menjadi konsekuensi dari keputusan ini.
Data menunjukkan bahwa 60 persen investasi asing di Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Barat dan sekutunya di Asia.
Total realisasi investasi asing pada triwulan II 2024 mencapai Rp 217,3 triliun, meningkat 16,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Negara-negara utama investor asing di Indonesia pada triwulan II 2024 adalah Singapura (4,6 miliar dollar AS), China (2 miliar dollar AS), Hong Kong (1,9 miliar dollar AS), Korea Selatan (1,3 miliar dollar AS), dan Amerika Serikat (0,9 miliar dollar AS).
Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang cermat untuk menyeimbangkan hubungannya dengan Barat sambil membangun kemitraan yang lebih erat dengan BRICS.
Transformasi sistem keuangan global menjadi pertimbangan strategis lainnya dalam keputusan Indonesia. BRICS telah mengembangkan sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS.
Pada KTT BRICS ke-16 yang diadakan di Kazan, Rusia, 22-24 Oktober 2024, para pemimpin negara anggota menegaskan pentingnya instrumen pembayaran lintas batas yang lebih efisien dan berbiaya rendah.
Dalam Deklarasi Kazan, mereka menyambut baik penggunaan mata uang lokal dan mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal.
Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengurangi kerentanannya terhadap fluktuasi dollar, namun juga memerlukan penyesuaian sistem keuangan yang signifikan.
Sebagai tambahan, BRICS telah mengembangkan New Development Bank (NDB) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Per 2023, NDB telah menyetujui lebih dari 80 proyek infrastruktur di negara-negara anggota dengan total nilai mencapai 30 miliar dollar AS. Hal ini membuka peluang baru bagi pembiayaan pembangunan Indonesia di luar sumber-sumber tradisional.
Dinamika regional
Selain itu, China, sebagai ekonomi terbesar di BRICS, memiliki peran yang sangat signifikan. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa perdagangan bilateral Indonesia-China mencapai 139,42 miliar dollar AS pada 2023, menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia.
Melalui Belt and Road Initiative, China juga telah menjadi investor penting dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia.
Artinya, dominasi China dalam BRICS menjadi faktor krusial yang perlu diantisipasi Indonesia. Indonesia harus mampu mempertahankan otonomi strategisnya sambil memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan China.
Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai ekonomi terbesar di kawasan.
Data IMF 2023 menunjukkan PDB Indonesia mencapai 4.919,7 dollar AS per kapita, menyumbang sekitar 40 persen total ekonomi ASEAN.
Posisi ini memberi Indonesia tanggung jawab untuk memastikan bahwa keanggotaannya di BRICS justru memperkuat, bukan memperlemah, sentralitas ASEAN.
Dinamika Indo-Pasifik menjadi pertimbangan geopolitik yang krusial. Menurut data UNCTAD, lebih dari 60 persen perdagangan maritim global melewati kawasan ini, dengan Selat Malaka sebagai salah satu choke point terpenting.
Indonesia, sebagai negara archipelagic terbesar di dunia, memiliki kepentingan vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, bukan menambah ketegangan yang ada.
Ketahanan pangan dan energi menjadi prioritas strategis yang bisa diperkuat melalui BRICS. Data FAO menunjukkan Brasil adalah eksportir produk pertanian terbesar di dunia, sementara Rusia merupakan produsen energi utama global.
India memiliki kemajuan signifikan dalam teknologi pertanian, sementara China unggul dalam energi terbarukan. Kerja sama dengan negara-negara ini bisa memperkuat ketahanan pangan dan energi Indonesia.
Kepentingan Nasional
Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negeri mempertahankan otonomi strategisnya.
Menurut data Kementerian Luar Negeri, Indonesia memiliki kemitraan strategis dengan 12 negara dan satu organisasi regional (Uni Eropa).
Bergabung dengan BRICS berarti Indonesia harus lebih cermat dalam mengelola hubungan dengan berbagai mitra strategisnya untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.
Meski demikian, pengalaman negara-negara berkembang lain menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi sering berujung pada berkurangnya kebebasan dalam mengambil keputusan strategis. Karena itu, Indonesia perlu membangun mekanisme penyeimbang yang efektif.
Menghadapi kompleksitas ini, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang terukur dan pragmatis. Banyak pengamat internasional meyakini bahwa multipolaritas akan menjadi karakter dominan tatanan dunia dalam dekade mendatang.
Dengan mempertimbangkan realitas ini, keanggotaan Indonesia di BRICS harus diposisikan sebagai bagian dari strategi besar untuk mengamankan kepentingan nasional di era multipolar.
Keberhasilan strategi ini akan bergantung pada kemampuan Indonesia menyeimbangkan berbagai kepentingan sambil mempertahankan independensi dalam pengambilan keputusan strategis.
https://money.kompas.com/read/2024/10/30/070000426/brics-plus-dan-dilema-strategis-indonesia