Rp 139 Triliun Anggaran Pangan Prabowo: Demi Makan Bergizi Gratis hingga Cetak Sawah
Pemerintahan Prabowo Subianto menganggarkan Rp 139,4 triliun untuk program ketahanan pengan termasuk di dalamnya Makan Bergizi Gratis. Halaman all
(Kompas.com) 31/10/24 09:30 17244345
KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu kebijakan prioritasnya. Ia juga menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan pada 2028.
Pemerintah pun menyisihkan anggaran Rp 139,4 triliun untuk membiayai seluruh program ketahanan pangan pada 2025, naik signifikan hingga 21,9 persen dari tahun sebelumnya.
Dalam rapat koordinasi (rakor) bidang pangan di Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, memutuskan pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun.
“Ternyata anggaran cukup besar untuk ketahanan pangan, itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar,” kata Zulhas usai rakor dikutip pada Kamis (31/10/2024).
Menurut Zulhas, untuk tahun depan saja, target cetak sawah 150.000 hektar, sedangkan intensifikasi 80.000 hektar. Program ini butuh dana Rp 15 triliun yang dialokasikan ke Kementerian Pertanian.
Anggaran APBN sebesar Rp 139,4 triliun ini juga akan disebar ke sejumlah kementerian/lembaga. Sebagai contoh, Kementerian BUMN mendapat anggaran sekitar Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk.
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga mendapatkan anggaran untuk program bendungan dan irigasi. Namun, Zulhas tidak menyebut jumlah anggaran yang diterima Kementerian PU.
Kementerian Desa juga mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 16,25 triliun untuk program ketahanan pangan di desa-desa.
Kemudian, untuk program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara mendapatkan anggaran Rp 71 triliun.
“Program pemenuhan gizi nasional itu ada Rp 63,356 triliun. Tapi juga ada dukungan manajemennya, itu Rp 7,433 triliun,” kata Zulhas.
“Nah ini kami akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan, harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” tutur dia lagi.
Naik signifikan
Mengutip Harian Kompas, total anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 tersebut naik 21,9 persen dari tahun 2024 yang sebesar Rp 114,3 triliun. Kenaikan anggaran hingga dua digit itu cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya pada 2024, kenaikan anggaran program ketahanan pangan hanya 9,7 persen dari Rp 104,2 triliun menjadi Rp 114,3 triliun.
Pada 2023, kenaikannya 12,9 persen dari Rp 92,3 triliun menjadi Rp 104,2 triliun. Pada 2022, anggaran ketahanan pangan bahkan turun 6,8 persen dari Rp 99,1 triliun menjadi Rp 92,3 triliun.
Menurut pemerintah, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan itu, antara lain, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.
Lalu peningkatan ketersediaan dan akses sarana prasarana pertanian (pupuk, benih dan pestisida), penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian.
Di luar itu, ada pula program penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, serta penguatan program perikanan budidaya.
Ada beberapa komoditas pangan yang dibidik untuk swasembada, seperti beras, jagung, tebu, gula, kedelai, cokelat, kopi, cabai, dan bawang.
Target Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan akan memastikan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan selama masa pemerintahannya.
Prabowo bilang, mimpi Indonesia menjadi negara yang bisa swasembada pangan ini harus diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
"Saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," ujar Prabowo dalam pidatonya setelah dilantik menjadi Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Dia mengungkapkan, dirinya telah mempelajari bersama para pakar agar Indonesia mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri untuk seluruh penduduk.
Hal ini agar Indonesia tidak bergantung pada sumber pangan dari luar negeri. Pasalnya ketika keadaan global sewaktu-waktu dapat berubah menjadi genting, maka tidak ada negara yang bersedia menjual bahan pangan mereka ke Indonesia.
"Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," ucapnya.