![[POPULER MONEY] IMEI iPhone 16 di Indonesia Bakal Dinonaktifkan | Wacana Pemerintah, Bakal Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan](https://asset.kompas.com/crops/K9IRbiu7xEdVLhJTDVDki02MLSY=/73x620:2333x2880/1200x800/data/photo/2024/10/30/6721abbec8b78.jpg)
[POPULER MONEY] IMEI iPhone 16 di Indonesia Bakal Dinonaktifkan | Wacana Pemerintah, Bakal Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan
Berikut populer Money hari ini. Halaman all
(Kompas.com) 01/11/24 05:00 17294672
1. Kemenperin Berencana Menonaktifkan IMEI iPhone 16 yang Diperjualbelikan di Indonesia
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, saat ini pihaknya sedang memantau peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri.
Pasalnya, sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16 melalui marketplace online. Padahal saat ini seri terbaru ponsel pintar keluaran Apple tersebut belum boleh diperjualbelikan di Indonesia.
“Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace. Kami meminta masyarakat untuk tidak tergiur membeli seri iPhone 16 yang ditawarkan melalui online marketplace maupun toko offline," ujar Febri dilansir siaran pers Kemenperin, Rabu (31/10/2024).
"Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” tegasnya.
Selengkapnya klik di sini.
2. Pemerintah Bentuk Satgas Pariwisata, Urus Harga Tiket Pesawat hingga Destinasi Wisata
Pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus sektor pariwisata untuk pengembangan destinasi hingga pengaturan harga tiket pesawat.
Hal itu diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ia menuturkan, tim satgas itu melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Bersama seluruh jajaran, kami berdiskusi dan bersepakat akan membuat tim Project Management Officer (PMO) bersama untuk memastikan kolaborasi kami terus ditingkatkan," kata Erick.
Ia menuturkan, pembentukan tim PMO atau tim satgas ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional terus meningkat.
Selengkapnya klik di sini.
3. Selamatkan Industri Tekstil, Pemerintah Siapkan Langkah Ini
Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk menyelamatkan industri tekstil.
"Pemerintah menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga antidumping," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2024).
Dia bilang, saat ini mekanisme penerapan kedua kebijakan itu tengah dalam pembahasan oleh pemerintah dan lembaga. Diharapkan dengan langkah penyelamatan ini, industri tekstil dalam negeri terjaga dari persaingan tidak sehat mulai dari hulu hingga ke hilir.
Pemerintah tidak ingin industri tekstil yang termasuk dalam industri padat karya ini berlarut-larut menghadapi masalah yang bersifat sistemik.
Selengkapnya klik di sini.
4. Pemerintah Pertimbangkan untuk Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan
Pemerintah mempertimbangkan usulan pengusaha untuk memberikan insentif pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menstimulus industri padat karya yang tengah terkontraksi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji usulan insentif pembebasan pajak karyawan atau PPh 21 DTP untuk industri padat karya.
"Kalau itu sedang kita bahas, nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ketika ditanya mengenai apakah PPh 21 DTP ini khusus diberikan untuk industri padat karya, Anwar menjawab bahwa pemerintah akan memperhitungkannya dari banyak aspek.
"Sebagai opsi kebijakan, apapun akan kita dengar ya. Tinggal pilihan-pilihan kebijakan yang terbaik itu saya rasa harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek," jawabnya.
Selengkapnya klik di sini.
5. Menteri PU Sebut Pembangunan IKN Tetap Jalan, tapi Lebih Lambat
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tetap jalan namun proses pembangunannya akan lebih lambat daripada sebelumnya. Hal itu lantaran saat ini pemerintah akan lebih fokus untuk mengurusi swasembada pangan dan energi.
"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).
Dody mengaku Presiden Prabowo Subianto khawatir apabila perang semakin memanas sementara Indonesia belum bisa swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi, ketika Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor RI, akan mengalami kesulitan.
Selengkapnya klik di sini.