Menko Airlangga Sebut Putusan MK Perkuat Kebijakan Ketenagakerjaan RI
Pemerintah juga menilai hasil putusan MK tak perlu menjadi kekhawatiran bagi iklim usaha. Halaman all
(Kompas.com) 02/11/24 12:55 17357541
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja justru memperkuat kebijakan pemerintah soal ketenagakerjaan.
Hal itu Airlangga di hadapan puluhan duta besar negara sahabat pada acara Gala Dinner yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
"Perintah konstitusi hanya memperkuat kebijakan ketenagakerjaan kami, dan menurut saya, ini berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Prabowo, untuk membawa semua penggabungan (aturan) di atas perancangan yang telah dituliskan sebelumnya," ujar Airlangga.
KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Sebab putusan itu sudah sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang disusun pemerintah untuk mengurangi risiko di bidang ketenagakerjaan.
"Dan saat ini pemerintah sedang berdiskusi dengan organisasi pekerja, asosiasi pengusaha maupun Kadin," tutur Airlangga.
Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.
Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023 itu.
Ketujuhnya isu tersebut adalah tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerja kontrak, outsourcing atau pekerja alih daya, cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan isu pesangon.
"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).