Pemerintah Diminta Bikin Aturan Jelas soal Hapus Tagih Kredit 6 Juta Petani hingga UMKM
Pemerintah tengah mempersiapkan ketentuan pelaksana terkait wacana hapus buku dan hapus tagih kredit sekitar 6 juta petani, nelayan, dan UMKM. Halaman all
(Kompas.com) 05/11/24 13:41 17518202
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempersiapkan ketentuan pelaksana terkait wacana hapus buku dan hapus tagih kredit sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meskipun dinilai dapat menjadi sumber baru pertumbuhan kredit perbankan, wacana tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard bagi industri perbankan jika tidak diterapkan secara hati-hati.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, dalam pelaksanaan rencana penghapusan utang kredit debitur, yang perlu menjadi perhatian adalah pihak yang menanggung biaya penghapusan.
SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit."Potensi moral hazard juga dapat terjadi bila tidak disiapkan dengan baik, untuk itu aturan harus jelas dan dapat diimplementasi dengan baik tanpa harus menambah beban bagi bank sebagai kreditur," tutur dia kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).
Menurutnya, untuk memitigasi risiko moral hazard, pemerintah harus membuat aturan main pelaksanaan pemutihan kredit macet debitur petani, nelayan, dan UMKM secara jelas dan detail.
"Serta menutup celah adanya negoisasi terkait pemutihan ini," ujarnya.
Lebih lanjut Ia menyebutkan, dampak pemutihan justru berpotensi merugikan bank jika dilakukan secara umum beban pencadangan pemutihan menjadi tanggungan bank.
"Dan bila beban pencadangan bertambah maka berpotensi menggerus laba bank," ucapnya.
SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.Sunarso mengatakan, rencana penghapusan utang yang kembali digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.
"Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? karena selama ini tidak berani melakukan itu, karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa masuk kerugian negara," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).
Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM penerima manfaatnya.
"Agar tidak menumbulkan moral hazard," imbuh dia.
Ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dari daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi.
"Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tutup dia.