Respons Pramono Anung soal Poltracking yang Disanksi karena Survei Tak Valid
Pramono Anung enggan berkomentar soal lembaga survei Poltracking yang disanksi oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Halaman all
(Kompas.com) 06/11/24 05:00 17552482
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung enggan berkomentar soal lembaga survei Poltracking yang disanksi oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
"Ya urusan Poltracking. Saya ngapain ngurusin sanksinya Poltracking? Saya ngurusin ini aja, pameran lukisan," kata Pramono Anung di Mampang saat menghadiri pameran lukisan, Selasa (5/11/2024).
Pramono Anung menyebut dirinya hanya akan fokus pada apa yang akan mereka kerjakan. Pramono enggan berkomentar mengenai permasalahan lainnya.
Bahkan, mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasangan calon lainnya, Pramono Anung memilih diam tidak berkomentar.
"Saya enggak mau sama sekali di tim saya, misalnya statement urusan hal-hal yang sedang menjadi debatable di pasangan nomor 1 atau nomor 2. Sama sekali saya enggak mau," tambah dia.
Mantan sekretaris kabinet itu bilang hanya akan fokus bekerja. Terlebih setelah survei Litbang Kompas menunjukkan perolehan paslon nomor 3 itu mengungguli RK-Suswono.
"Saya tetap fight, saya tetap akan konsolidasi ke bawah, jadwal saya tidak akan berkurang. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu, terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Doel itu, sudah on the right track," tutup dia.
Untuk diketahui, Dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan sanksi kepada lembaga survei Poltracking ihwal ketidaksesuaian 1.652 data dari 2.000 data responden survei Poltracking.
Selain itu, Poltracking juga dinilai tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai mengenai ketidaksesuaian data tersebut.
"Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data," kata ketua dewan etik Persepi, Asep Saefuddin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
#survei-litbang-kompas-pilkada-jakarta-2024 #survei-litbang-kompas-pilkada-dki #survei-litbang-kompas-pilkada-jakarta #janji-pramono-anung